Jakarta, Hariansentana.com – Asosiasi Alergi, Asma, dan Imunologi Klinis Asia Pasifik (APAAACI), bekerja sama dengan Perhimpunan Alergi dan Imunologi Indonesia (ISAI), menyelenggarakan Kongres APAAACI 2025 pada 9-12 Oktober 2025 di Fairmont, Jakarta, Indonesia.

Dengan mengusung tema “Kesatuan dalam Keberagaman: Memajukan Sains dan Inovasi dalam Alergi, Asma, dan Imunologi – Dari Genetika hingga Terapi Berbasis Sel,” kongres ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno., Deputy of Tourism RI Vinsensius Jemadu., Prof. Ruby Pawankar, Executive Director and Past President, APAAACI., Ketua Kongres IPAAACI Prof Amir HA Latif., Prof Iris Rengganis serta para pejabat lain.

Kongres ini bertujuan untuk memadukan kemajuan ilmiah mutakhir dengan wawasan klinis praktis, yang ditujukan bagi para klinisi dan peneliti. Dengan partisipasi para pakar internasional dan regional.

Executive Director and Past President, APAAACI. Prof. Ruby Pawankar, mengatakan saat ini penyakit alergi, yang mencakup kondisi serius seperti anafilaksis, alergi makanan, beberapa jenis asma, rinitis, konjungtivitis, angioedema, urtikaria, eksim, serta alergi terhadap obat dan serangga, kini menjadi perhatian utama kesehatan global.

Di seluruh dunia, diperkirakan 300 juta orang menderita asma, 200 hingga 250 juta orang mengalami alergi makanan, dan 400 juta orang hidup dengan rinitis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa asma saja menyebabkan sekitar 250.000 kematian setiap tahun. Angka prevalensi penyakit alergi, terutama dalam bentuk yang lebih parah, terus menunjukkan tren peningkatan.

Kawasan Asia Pasifik, yang merupakan rumah bagi dua pertiga populasi dunia, menanggung beben yang sangat besar dari penyakit-penyakit ini.

Faktor lingkungan seperti perubahan iklim, yang dipicu oleh pemanasan global akibat akumulasi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, polusi udara, dan penurunan keanekaragaman hayati, menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Dampak buruknya terasa pada berbagai penyakit tidak menular (PTM) atau penyakit gaya hidup, dengan penyakit alergi menjadi yang paling umum di antaranya.

Indonesia seperti negara-negara Asia lainnya, juga menghadapi peningkatan prevalensi asma serta bentuk alergi makanan yang lebih parah dan anafilaksis. Srtuasi ini diperburuk oleh faktor lingkungan, termasuk masalah kabut asap lintas batas yang telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir.

Untuk itu melalui kongres ini APAAACI menyerukan beberapa aksi penting diantaranya:

Perlunya tindakan segera untuk Mengatasi perubahan iklim di seluruh sektor ekonomi dan sosial di semua tingkatan.

Pentingnya kebijakan pemerintah yang bertujuan Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, memulihkan.keanekaragaman hayati, serta menekan polusi udara di dalam dan di luar ruangan.

Upaya mitigasi lainnya, seperti meningkatkan efisiensi energi pada kendaraan dan bangunan serta mengurangi paparan terhadap zat-zat beracun.

Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola makan yang sehat dan seimbang sebagai langkah pencegahan penyakit alergi.

Penerapan pendekatan One Health secara multidisiplin, yang menekankan hubungan erat antara kesehatan manusia, hewan dan Ingkungan. (***)

Jakarta, Hariansentana.com – Suasana hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di jalan Danau Sunter Selatan Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok kota administrasi Jakarta Utara, Minggu (20/07/2025), terasa istimewa. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Generasi Muda Jakarta Utara kampanyekan edukatif, HBKB Bebas Sampah bertajuk Gerakan Aksi Untuk Lingkungan (GAUL): Ayo Pilah Sampahmu.

Hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari anggota Saka Kalpataru, siswa-siswi sekolah Adiwiyata, Karang Taruna, dunia usaha, hingga petugas kebersihan.

Inspektur Utama KLHK, Winarto, bersama Walikota Hendra Hidayat mengajak warga, khususnya generasi muda dan Saka Kalpataru, untuk mulai memilah sampah dari rumah sebagai langkah nyata menjaga lingkungan.

Sebagai bentuk apresiasi, KLH/BPLH menyerahkan secara simbolis bantuan tempat sampah pilah kepada Wali Kota Jakarta Utara, Wartawan lingkungan, komunitas lokal, serta perwakilan Saka Kalpataru.

“Agenda hari ini mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya Saka Kalpataru sebagai agen perubahan, untuk mengelola sampah dengan baik dan mulai memilahnya dari rumah,” ujar Winarto saat ditemui di Kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara, Minggu (20/7/2025).

“Kegiatan ini tidak hanya berdampak hari ini, tapi akan berkelanjutan. Kita ingin membangun komitmen dan membuka wawasan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menyambut positif kolaborasi dengan KLH/BPLH dan berbagai pihak swasta dalam kampanye GAUL. Ia berharap aksi semacam ini bisa memperkuat posisi Jakarta Utara sebagai percontohan dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta.

“Kita bersyukur, CSR dari Agung Podomoro, Pelindo, dan pihak lain mendukung penuh dengan memberikan bantuan tong pilah sampah. Ini langkah konkret dalam mendorong masyarakat berperan aktif mengelola sampah,” kata Hendra.

Ia menambahkan, kegiatan rutin HBKB yang dibarengi dengan kampanye lingkungan menjadi momentum tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

Tidak ketinggalan Tri krisna mukti.(20th)ketua RW. Gen Z.yang lagi Viral sebagai Duta Anti Narkoba BNN.DKI Jakarta, turut hadir di HBKB tersebut. Kami sangat senang dengan HBKB ini yang terus di selenggarakan oleh Pemkot administrasi Jakarta utara. Lokasi di sini sangat cocok. ” karena ada Danaunya sarana olah raga Jogging track nya bagus tamannya rindang sekali dan yang terpenting UMKM jajan murah meriah.”Jelasnya.(Sutarno)

Oleh : Oktavianus Alfianus Aha

Sejak disahkannya Rancangan Undang Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) pada 20 Maret 2025, gelombang kritik terus bermunculan dari berbagai kalangan. Ketakutan akan kembalinya Dwi Fungsi ABRI muncul kembali—mengingat masa lalu kelam ketika TNI menduduki hampir seluruh segmen pemerintahan di era Orde Baru.

Aksi penolakan terhadap RUU ini meletus di berbagai daerah, bahkan ketika masyarakat tengah bersiap menyambut Hari Raya Idul Fitri 2025. Mahasiswa dan masyarakat sipil menilai pengesahan RUU TNI sebagai bentuk pengingkaran terhadap semangat reformasi 1998—khususnya prinsip supremasi sipil dan upaya mengembalikan militer ke barak.

Kekecewaan publik pun meluas kepada para wakil rakyat di Senayan yang dinilai mengesahkan RUU ini secara terburu-buru, tanpa kajian akademis yang memadai dan tanpa proses yang transparan. RUU TNI membawa sejumlah dampak politik serius terhadap demokrasi Indonesia, yang dapat diuraikan dalam lima poin berikut:

RUU TNI memperluas peran militer dalam jabatan sipil dengan alasan “penugasan khusus”. Ini berpotensi membuka ruang politisasi militer yang selama ini dikunci oleh semangat reformasi. Saat prajurit aktif diberi legitimasi untuk menduduki jabatan di kementerian, lembaga pemerintah non-pertahanan, bahkan BUMN, maka batas antara militer dan politik menjadi kabur.

Peran militer dalam politik praktis bukan sekadar masalah norma, tapi juga menyangkut stabilitas jangka panjang demokrasi Indonesia. Militer yang terlalu dekat dengan pusat kekuasaan bisa memengaruhi proses pembuatan kebijakan, mengintimidasi lawan politik, dan menciptakan relasi kuasa yang timpang dalam birokrasi.

Salah satu pilar demokrasi adalah kontrol sipil terhadap militer melalui parlemen. Namun, dengan penguatan posisi TNI melalui RUU ini—terutama dalam hal anggaran dan kewenangan operasional—peran DPR sebagai pengawas menjadi lemah. Dalam banyak kasus, sidang-sidang terkait TNI dilakukan tertutup, sehingga akuntabilitas publik sulit dilakukan.

Partai politik pun kehilangan daya tawarnya dalam membentuk kebijakan strategis pertahanan. Bila dibiarkan, situasi ini menciptakan state within a state—TNI sebagai institusi yang berada di luar jangkauan kontrol sipil, namun punya pengaruh besar terhadap kebijakan nasional.

Netralitas TNI dalam kontestasi elektoral adalah prinsip utama dalam demokrasi modern. Namun, perluasan peran aktif militer dalam urusan sipil dan posisi strategis di lembaga pemerintahan bisa membuka celah keterlibatan militer dalam proses politik praktis, terutama pemilu.

Dalam situasi tertentu, militer bisa menjadi alat pengaman kekuasaan bagi rezim yang berkuasa. Misalnya, dengan memainkan peran dalam pengamanan pemilu, atau bahkan memengaruhi distribusi logistik dan stabilitas daerah. Jika ini terjadi, maka TNI tidak lagi dilihat sebagai pelindung bangsa, tapi sebagai alat politik.

RUU TNI berpotensi mendorong militer mengambil bagian langsung dalam sektor-sektor strategis sipil, termasuk pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pengendalian sosial. Keterlibatan ini meski terlihat efisien, namun mengorbankan prinsip partisipasi publik dan transparansi dalam kebijakan.

Militerisasi kebijakan publik menciptakan budaya top-down yang otoriter dan mengurangi ruang dialog antara negara dan rakyat. Pendekatan koersif yang melekat pada institusi militer tidak cocok dengan kebutuhan pembangunan yang inklusif dan demokratis. Ini adalah kemunduran dalam tata kelola negara modern.

Penguatan posisi militer di ruang publik berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil. Ketika militer diberi ruang untuk menafsirkan “ancaman nasional”, maka ekspresi kritis terhadap pemerintah atau kebijakan pertahanan bisa dianggap sebagai subversif. Hal ini akan berdampak langsung pada kebebasan pers, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat.

Dalam sistem demokrasi, kritik adalah bagian dari kontrol sosial. Namun dengan meningkatnya peran TNI dalam kehidupan sipil, kemungkinan represif terhadap kelompok masyarakat yang dianggap “mengganggu stabilitas” menjadi lebih besar. Situasi ini akan menciptakan ketakutan dan membungkam aspirasi rakyat.

RUU TNI yang baru disahkan menjadi alarm keras bagi demokrasi Indonesia. Alih-alih memperkuat pertahanan negara, regulasi ini justru membuka pintu bagi militer untuk kembali menguasai ruang sipil, melemahkan lembaga demokrasi, dan mengancam hak-hak dasar warga negara. Ini bukan hanya soal militer dan sipil, tapi soal masa depan demokrasi yang sedang kita bangun bersama.