Connect with us

Nasional

Dirut PLN Harus Berani dan Total dalam Bekerja

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com

Praktisi Kelistrikan Nasional, Jumadis Abda meminta Pemerintah menunjuk anak bangsa yang berani berkorban dan totalitas bekerja untuk kemajuan PLN sebagai penggerak perekonomian Nasional.

“Saya sangat mendukung PLN agar dapat lebih baik. Tentu saja melalui pemilihan Dirut beserta Board Of Director (BOD)-nya yang lain yang punya kualifikasi baik. Termasuk unsur Komisaris juga harus lebih aktif membuat PLN berkinerja baik,” kata Jumadis dalam pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Selasa (26/11).

Menurut mantan Ketua Umum SP PLN ini, banyak peluang- PLN berkinerja baik dengan cara menekan biaya pokok produksi listrik. “Bukan dengan menaikan tarif listrik yang justeru semakin membuat terpuruk perekonomian Indonesia. Akibatnya daya saing produk industri kita jadi semakin menurun dan daya beli masyarakat juga semakin berat,” paparnya.

Ia mengungkapkan, untuk wilayah Jawa Barat saja sudah berapa ratus industri yang tutup, terutama industri konveksi. “Akibatnya sudah puluhan ribu pekerjanya yang di PHK karena perusahaan mereka tidak mampu bersain,” ungkapnya.

Lebih jauh Jumadis mengatakan, seharusnya hal ini menjadi keprihatinan seluruh komponen bangsa, termasuk yang menetukan adalah pemerintah yang menunjuk Direksi dan Komisaris PLN. “Tarif listrik ternasuk salah satu yang menyebabkan industri kalah bersaing dari industri sejenis di negara lain,” tukasnya.

“Saya sangat mendukung, namun agar PLN dapat dibenahi tentu saja dimulai dari top manajemennya. Ditunjuk dari anak bangsa yang berani berkorban dan totalitas bekerja untuk kemajuan PLN sebagai penggerak perekonomian nasional,” pungkasnya.

Sebelumnya Serikat Pensiun Pekerja Listrik Nasional (SPPLN) yang notabene adalah bagian yang pernah terlibat dalam aktivitas operasional PLN, baik dimasa lalu saat masih aktif bekerja di PLN maupun saat ini sebagai pemerhati dan pencinta PLN, memberikan beberapa kriteria untuk calon Dirut, Direksi dan Komisaris PLN.

“Ya kita punya beberapa kriteria untuk jajaran pimpinan PLN diantaranya harus punya integritas kuat, jujur dan berakhlak baik. Tidak mentolerir adanya indikasi calo atau broker dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan seperti yang terjadi dan kasat mata pada kasus PLTU Riau 1,” kata Ketua SPPLN, Edwin Dwana Putra di Jakarta, Selasa (26/11).

Selain itu, kata dia, para pimpinan PLN juga harus profesional dalam bekerja dan semata-mata bekerja untuk kemajuan PLN yang berdampak kepada peningkatan ekonomi negara. “Mereka juga harua memiliki kompetensi dalam bidang kelistrikan, mengetahui proses bisnis PLN sehingga mampu mengimplementasikan jalannya roda proses bisnis kelistrikan dengan efektif dan efisien,” paparnya.

Intinya, kata dia, keberhasilan pengelola PLN seperti Dirut, Direksi dan Komisaris yang ditunjuk pemerintah adalah sejauh mana listrik dapat dinikmati masyarakat dengan keandalan yang tinggi dan sesuai harapan Presiden Jokowi di mana tarif listrik Indonesia tidak lebih mahal dibanding negara lain.

“Keberhasilan Dirut PLN dan perangkatnya yang akan datang harus bisa menurunkan tarif listrik saat ini. Dan akan dianggap sangat gagal bila tarif listrik saat ini justru naik,” tukasnya.

“Kami juga mengirimkan surat ke  Presiden Jokowi demi terwujudnya PLN yang lebih baik untuk masa yang akan datang yang mendorong perekonomian nasional. Kami berharap sumbang pemikiran dan masukan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan bangsa,” pungkasnya.(sl)

Penulis: Syarief Lussy

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Peduli Kebutuhan Air, Ketua DPRD Bersama Kapolres Demak Resmikan Empat Sumur Bor

Published

on

By

DEMAK, SENTANA – Menghadapi musim kemarau panjang yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih, Ketua DPRD Demak, Zayinul Fata bersama Kapolres Demak, AKBP Arrizal Samelino meresmikan empat sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, Jum’at (21/8/2026).

Peresmian dipusatkan di Dukuh Kalitekuk, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Empat sumur bor tersebut dibangun di Desa Ngaluran, Desa Gemulak, Desa Timbulsloko dan Desa Jeruk Gulung.

Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata mengapresiasi langkah cepat Kapolres Demak dan jajaran dalam merespons kebutuhan air bersih masyarakat.

Ia mengatakan, bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap warga yang menghadapi dampak musim kemarau panjang.

“Bantuan sumur bor ini merupakan sedekah air bersih yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Demak dan jajaran yang telah bergerak cepat membantu masyarakat,” kata Zayinul yang juga Ketua DPC PKB Demak ini.

Ditempat yang sama, Kapolres Demak, AKBP Arrizal Samelino Gandasaputra mengatakan, pembangunan sumur bor berangkat dari kondisi masyarakat yang mulai merasakan dampak musim kemarau panjang.

Menurut dia, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian bersama.

“Air bersih ini menjadi kebutuhan dasar bagi setiap warga. Kami melihat perkembangan situasi saat ini, terutama musim kemarau panjang dan persoalan kekeringan yang dirasakan masyarakat,” kata AKBP Samel.

Gagasan penyediaan sumur bor tersebut, kata dia, dibahas bersama Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata sebagai bentuk sinergi untuk membantu masyarakat.

Dari hasil pembahasan tersebut, Polres Demak kemudian meminta jajaran Kapolsek untuk memetakan wilayah yang membutuhkan bantuan sumber air.

“Karena itu, kami bersama Ketua DPRD bersepakat untuk melakukan sesuatu yang bisa meringankan beban masyarakat. Kami kemudian mencari daerah yang membutuhkan dukungan sumber air,” ujar AKBP Samel.

Ia menyadari bantuan tersebut belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Demak yang mengalami persoalan kekeringan. Namun, langkah tersebut diharapkan dapat menjadi awal sekaligus menggerakkan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

“Kami memahami apa yang kami lakukan belum cukup untuk meng-cover seluruh wilayah Kabupaten Demak. Namun, setidaknya kami mengawali dan menginisiasi. Mudah-mudahan langkah ini menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk bersama-sama bergotong-royong membantu masyarakat,” katanya.

AKBP Samel berharap, masyarakat turut menjaga dan merawat fasilitas sumur bor tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Harapan kami, sumur bor ini dapat menjadi solusi nyata dalam mendukung ketersediaan air bersih bagi warga. Apa yang kami lakukan ini baru mengawali, selanjutnya masyarakat bersama-sama menjaga dan merawatnya agar manfaatnya dapat terus dirasakan,” tutup AKBP Samel.

Sementara itu, Kepala Desa Ngaluran, Rumawi, menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Menurut dia, keberadaan sumur bor dapat membantu mengurangi beban masyarakat, khususnya warga yang kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan sumur bor ini. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Ngaluran dan menjadi ladang ibadah bagi semua pihak yang telah membantu,” ujar Rumawi. (Red/Munthohar/Ershi).

Continue Reading

Polhukam

LSM PRB Desak Bupati Bogor Nonaktifkan Pejabat Bappenda yang Diduga Terlibat Kasus Upah Pungut.

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB) mendesak Bupati Bogor untuk segera menonaktifkan pejabat di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ( Bappenda ) Kabupaten Bogor yang diduga terlibat dalam kasus dugaan upah pungut.

Ketika di hubungi tlp seluler nya Sabtu 22 / 08 /. 2026 Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan ,
Langkah tersebut dinilai penting agar kinerja Bappenda tidak terganggu dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan normal,”terang nya.

“Kami minta Bupati Bogor tegas. Pejabat yang diduga menerima atau mendapat akses potongan upah pungut sebaiknya dinonaktifkan sementara. Ini penting untuk menjaga normalisasi pelayanan dan agar Bappenda tidak terbelenggu kasus yang sedang disidik KPK,” ujar M Johan.

Ia menjelaskan, upah pungut merupakan bagian dari pendapatan daerah yang biasanya dilaporkan Bappenda dan disetorkan ke Kas Daerah. Namun “diduga “ dalam praktiknya sering terjadi pembagian kepada pihak-pihak tertentu, termasuk oknum di DPRD,” papar nya.

“Tradisi ini sudah terjadi. Jangan ada yang disembunyikan. Dinas penghasil dana ada perbandingan upah pungut dan Bappenda yang menerima laporan serta setor ke kasda. Harus dibongkar sampai tuntas,” tegasnya.

Johan juga meminta KPK untuk transparan dalam menangani perkara ini. Menurutnya, penetapan tersangka harus berdasarkan bukti yang cukup dan tidak boleh ada intervensi kepentingan politik.

“Jangan sampai staf jadi tumbal. Kalau memang ada eselon II setingkat kepala dinas yang terlihat, harus dijelaskan apa peranannya. Kami tidak ingin kasus ini panas di awal, redup di akhir,” katanya.

Ia menyayangkan masih adanya persoalan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Padahal sejak awal pihaknya sudah mengingatkan agar tidak terjadi “KPK jilid tiga” di Kabupaten Bogor.

“Oleh karena itu kami akan terus mengontrol kinerja Pemkab Bogor agar terus berbenah dan bersih dari koruptor. Rakyat juga harus diberi pemahaman karena masih banyak pejabat di Kabupaten Bogor yang bersih dari korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut Johan menegaskan akan mengawal proses hukum ini hingga tuntas. Jika dalam penyidikan ditemukan keterlibatan anggota DPRD, maka harus diproses hukum juga.

“Upah pungut biasanya ada pembagiannya sampai ke anggota DPRD. KPK harus usut tuntas tanpa pandang bulu. Korupsi adalah musuh rakyat. Putusannya harus tegas dan jelas,” pungkasnya. (Ron)

Continue Reading

Ibukota

Meriahkan HUT. RI ke 81 Camat Pademangan Buka Berbagai Lomba di RPTRA Budi Mulia.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.– Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Kelurahan Pademangan Barat Pecamatan Pademangan, kota administrasi Jakarta Utara secara resmi dibuka oleh Camat Pademangan Arief Wibowo, Jumat (21-08/2026).

Dengan mengusung tema.”LMK COLLOBORTION.” kegiatan ini dimeriahkan dengan berbagai lomba serta dihadiri oleh Handayani Sekel dan jajarannya, LMK, FKDM, PPSU, RW, RT, Karang Taruna, Satpol PP PKK, Kader Dawis, Kader Jumantik, Kapospol.Aiptu DWi. dan warga masyarakat.

Dalam sambutannya, Camat Pademangan Arief Wibowo menyampaikan bahwa kegiatan lomba ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi antar warga serta melestarikan seni budaya. di tengah masyarakat. “Kegiatan ini adalah bentuk syukur dan semangat kita dalam memeriahkan Kemerdekaan RI. Melalui lomba, kita tidak hanya menghibur, tetapi juga mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dan bernuansa kebangsaan,” ujar.Arief Camat Pademangan,” ujar Arief.

Beliau juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, sesuai dengan semangat perjuangan para pahlawan. diharapkan agar lomba ini dapat menjadi ajang silaturahmi dan memperkuat kebersamaan di antara seluruh elemen masyarakat Kelurahan Pademangan Barat.

“Mari kita jadikan momentum HUT RI ke 81.ini sebagai pengingat untuk terus bergotong-royong membangun daerah kita tercinta,” tambahnya.

Lomba ini diikuti oleh perwakilan grup dari setiap RW se-Kelurahan Pademangan Barat ada 14 Tim yang tampil mewakili RW masing-masing. Para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam membawakan pemain yang dipadukan khas, menarik perhatian warga yang hadir .

Kegiatan serupa juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT RI di berbagai wilayah, yang mengusung konsep kebersamaan dan pelestarian budaya lokal . Dengan adanya lomba ini, diharapkan nilai-nilai keagamaan dan semangat kebangsaan dapat terus tertanam kuat di hati masyarakat.

Acara pembukaan berlangsung lancar dan meriah, menandai dimulainya perlombaan yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Masyarakat tampak antusias menyaksikan penampilan para peserta, menambah semarak perayaan kemerdekaan di kelurahan Pademangan Barat.(Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending