Ekonomi
Di Global Forum for Climate Movement, Dirut PLN Ajak Kolaborasi Global Atasi Perubahan Iklim Dunia
Yogyakarta, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) kembali menegaskan pentingnya kolaborasi global dalam mengatasi perubahan iklim dunia saat ini. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam diskusi panel yang merupakan salah satu rangkaian perayaan Milad ke-111 tahun Persyarikatan Muhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Jumat (17/11).
Bertajuk “Global Forum for Climate Movement: Promoting Green Culture, Innovation, and Cooperation”, rangkaian ini sukses melibatkan akademisi, praktisi, sekaligus pembuat kebijakan dari 13 negara. Adapun 13 negara yang terlibat antara lain Malaysia, Filipina, Singapura, Belanda, Kenya, Papua Nugini, Inggris, Australia, Maroko, Norwegia, Jepang, Amerika Serikat, dan Vatikan.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dalam sambutannya mengatakan Muhammadiyah ingin membawa isu ini sebagai komitmen bersama untuk menyelamatkan dan merawat lingkungan. Salah satunya sinergi PLN dengan komunitas global.
“Sebab ini adalah tanggung jawab kita sebagai manusia dan tanggung jawab sebagai muslim yang diberi tugas menjadi _khalifatullah_ untuk merawat lingkungan dan menciptakan kemakmuran di muka bumi,” ujarnya.
Dalam kesempatannya pada sesi diskusi panel bertajuk “Innovation for Climate Resillience: Highlinghting Innovative Projects, Technologies, and Strategies Aimed at Addressing Climate Change adn Building Resillience”, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyerukan pentingnya kolaborasi global untuk mempercepat penanggulangan perubahan iklim.
“Kunci untuk memerangi perubahan iklim adalah bagaimana komunitas global berubah dari terfragmentasi menjadi bersatu menjadi berjuang,” ujar Darmawan.
Darmawan menjabarkan, setiap ton emisi CO2 yang timbul antara satu tempat dengan tempat lainnya akan menimbulkan dampak kerusakan yang sama. Karena itu, guna melawan perubahan iklim tidak bisa hanya satu negara atau institusi saja melainkan seluruh pihak.
“Jadi harus diatasi dan ditangani oleh komunitas global, tidak hanya masyarakat Indonesia saja atau PLN, kita tidak akan mampu menanggung beban ini sendirian. Satu-satunya cara untuk maju adalah dengan berkolaborasi,” kata Darmawan.
Darmawan menambahkan, semangat untuk memerangi perubahan iklim juga perlu didasarkan rasa kepedulian untuk generasi mendatang. Dirinya berharap semangat perubahan iklim bukan hanya berdasarkan perjanjian semata.
”Ada banyak perjanjian lingkungan hidup internasional mulai dari Protokol Kyoto, Perjanjian Paris, tapi kami melakukan ini bukan hanya karena perjanjian internasional. Kami melakukan ini karena kami benar-benar peduli. Kita perlu memastikan bahwa masa depan generasi mendatang harus lebih baik dari masa depan kita,” lanjut Darmawan.

Untuk mendukung komitmen tersebut, lanjut Darmawan, sejak tiga tahun lalu, PLN telah menghapus rencana pembangunan proyek PLTU batubara sebesar 13 Gigawatt (GW). Langkah ini berhasil menghindarkan Indonesia dari 1,8 miliar ton emisi CO2 dalam kurun 25 tahun.
Lalu, PLN secara heroik juga telah merancang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) paling hijau atau green RUPTL dalam sejarah Indonesia guna mencapai target Net Zero Emissions pada 2060.
“Kami sedang dalam proses merancang ulang perencanaan listrik nasional, 75% dari tambahan kapasitas pembangkitan berasal dari energi terbarukan, tidak ada lagi batubara dalam desain dan pengembangan, sisanya 25% berasal dari gas alam yang sebetulnya pengurangan emisinya sudah sampai 60%,” kata Darmawan.
Lebih lanjut, PLN juga menyiapkan strategi andal yang disebut Acceleration Renewable Energy Development (ARED) guna mempercepat transisi energi. Hal ini untuk mengatasi sejumlah tantangan seperti ketidaksesuaian antara lokasi pembangkit listrik berbasis EBT dengan episentrum kebutuhan listrik.
”Kami menghadapi beberapa tantangan. Ketidaksesuaian antara lokasi pembangkit listrik tenaga air skala besar dengan episentrum permintaan. Jadi, kami merancang dan mengembangkan apa yang kami sebut Accelerated Renewable Energy Development,” tutur Darmawan.
Melalui ARED kata Darmawan, potensi intermitensi dari EBT mampu diputus. Bahkan potensi EBT yang ada mampu dimaksimalkan. Dia mencontohkan bauran dari energi angin dan surya tanpa ARED hanya mampu diakses sebesar 5 GW saja, dengan ARED ini mampu ditingkatkan menjadi 28 GW.
Sebab, penambahan pembangkit EBT berbasis surya dan angin yang bersifat intermiten menyebabkan fluktuasi dan berpotensi memberikan tekanan cukup besar pada sistem kelistrikan.
“Karena itu, kami membangun ARED yang dibekali Smart Grid secara end-to-end dan pembangkitan yang fleksibel. Dengan hadirnya Smart Grid dan Flexible Generation, penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga angin dan surya meningkat hampir enam kali lipat dari 5 GW menjadi 28 GW pada tahun 2040,” ujar Darmawan.
Darmawan menekankan, transisi energi juga penting untuk mempercepat pertumbuhan, membangun kapasitas nasional dengan menciptakan lapangan kerja. Di saat bersamaan, hal ini juga akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, serta mampu menjaga lingkungan.
”Transisi energi ini sangat penting kita lakukan dalam menyediakan energi berkelanjutan bagi masyarakat kita. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa kami berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca untuk memperlambat pemanasan dan mendinginkan bumi,” tutup Darmawan.
Selain Darmawan, sesi diskusi panel ini juga diikuti oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Head of Environment Unit UNDP, Aretha Aprilia, Environment Policy Adviser & JICA Expert, Koji Arizon, Kepala Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Suwignya Utama, dan Lead Adviser Climate Change KIAT, Toby Brennan.()
Ekonomi
Kemenangan Demokrat dalam Pemilu Sela AS 2026 Berpotensi Redam Eskalasi Konflik Timur Tengah.
Jakarta, Hariansentana.com – Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan umum sela Amerika Serikat (AS) pada awal November 2026 berpotensi menurunkan risiko eskalasi konflik di Timur Tengah. Perubahan peta politik tersebut memberikan sentimen positif bagi pasar energi global, yang tercermin dari penurunan harga minyak Brent hingga berada di kisaran US$95 per barel atau di bawah US$100 per barel.
Meski demikian, perubahan komposisi Kongres AS diperkirakan belum akan secara langsung mengubah arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump. Mayoritas baru Partai Demokrat baru akan menjalankan kewenangan formalnya pada Januari 2027. Sementara itu, Presiden Trump masih memiliki ruang untuk mengambil tindakan militer tertentu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kongres.
Pieter Pandie, Peneliti Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menilai kemenangan Demokrat dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap keterlibatan militer AS di Timur Tengah.
“Perubahan komposisi Kongres memberikan peluang bagi Partai Demokrat untuk kembali menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam membatasi keterlibatan operasi militer yang tidak memperoleh persetujuan Kongres. Selain itu, Kongres juga dapat mempertanyakan tujuan strategis perang dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pertahanan,” ujar Pieter. Kamis (5/11/2026).
Namun, kemampuan Kongres untuk membatasi kebijakan luar negeri Presiden Trump tetap memiliki sejumlah tantangan. Presiden masih memiliki kewenangan veto terhadap legislasi yang membatasi kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan mayoritas dua pertiga di kedua kamar Kongres untuk mengesampingkan veto tersebut, upaya Partai Demokrat melalui jalur legislasi akan menghadapi hambatan.
Di sisi lain, perubahan komposisi Kongres juga berpotensi memengaruhi dukungan militer AS terhadap Israel. Meski demikian, perbedaan pandangan di internal Partai Demokrat mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, serta strategi menghadapi ancaman nuklir Iran membuat perubahan kebijakan tidak dapat dipastikan dalam waktu dekat.
“Dinamika internal Partai Demokrat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Perbedaan pandangan mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, dan strategi menghadapi Iran membuat perubahan kebijakan AS di kawasan ini tidak dapat berlangsung secara otomatis,” tambah Pieter.
Selat Hormuz Menjadi Titik Kritis Stabilitas Energi Global
Dinamika konflik Timur Tengah sepanjang 2026 telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan dan perdagangan energi global. Serangan militer AS dan Israel terhadap Iran turut memicu gangguan di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia.
Bagi AS dan Israel, operasi militer tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran. Sebaliknya, Iran memandang Selat Hormuz sebagai instrumen strategis untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional kedua negara tersebut.
Pieter menjelaskan bahwa posisi Selat Hormuz tidak hanya penting bagi Iran dalam menghadapi tekanan militer AS dan Israel, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap perdagangan energi internasional.
“Bagi Iran, Selat Hormuz merupakan instrumen strategis terpenting untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional Amerika Serikat dan Israel. Gangguan terhadap jalur ini tidak hanya mempertajam persaingan geopolitik regional, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas pasokan energi global,” jelas Pieter.
Dampak ekonomi konflik paling signifikan terlihat dari terganggunya aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan ekspor, penghentian sementara fasilitas produksi, hingga peningkatan harga energi.
Ancaman terhadap perdagangan energi juga tidak harus berupa penutupan total selat. Serangan sporadis terhadap kapal, ancaman ranjau laut, serta ketidakpastian keselamatan pelayaran sudah cukup untuk mendorong perusahaan pelayaran dan penyedia asuransi membatasi aktivitas mereka.
Selain Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden juga menjadi titik kerentanan penting dalam rantai pasok energi global.
Sejumlah negara di kawasan Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman, memiliki kepentingan besar untuk menjaga stabilitas regional dan kelancaran perdagangan energi. Sebagian negara tersebut berupaya mempertahankan hubungan diplomatik dengan Iran sekaligus melanjutkan kerja sama pertahanan dengan AS.
Jalur Alternatif Belum Mampu Menggantikan Selat Hormuz
Di tengah meningkatnya risiko keamanan, sejumlah negara produsen energi telah mengembangkan jalur alternatif untuk menjaga kelancaran ekspor minyak. Arab Saudi memiliki jaringan pipa East-West yang memungkinkan pengiriman minyak melalui Laut Merah, sedangkan Uni Emirat Arab memiliki jaringan pipa menuju Fujairah di Teluk Oman.
Namun, kapasitas tambahan kedua jalur tersebut masih terbatas. International Energy Agency (IEA) mencatat kapasitas gabungan jalur alternatif tersebut hanya sekitar 3,5–5,5 juta barel per hari, jauh di bawah volume perdagangan normal yang melewati Selat Hormuz.
Selain memanfaatkan jaringan pipa, produsen dan perusahaan perdagangan energi juga mencoba mengoptimalkan pengalihan rute pelayaran, fasilitas penyimpanan, serta mekanisme transfer muatan antarkapal. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut membutuhkan infrastruktur, ketersediaan kapal, dan koordinasi logistik yang tidak dapat dibangun dalam waktu singkat.
Menurut Pieter, keberadaan jalur alternatif memang dapat membantu mengurangi tekanan terhadap distribusi energi, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi risiko keamanan di kawasan.
“Jalur alternatif belum mampu mengeliminasi risiko keamanan kawasan secara menyeluruh, apalagi menjamin kelancaran pasokan energi global secara optimal. Karena itu, stabilitas Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb tetap menjadi faktor penting bagi keberlanjutan perdagangan energi internasional,” ungkap Pieter.
Pada akhirnya, kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela AS 2026 memberikan peluang bagi peningkatan pengawasan terhadap kebijakan militer pemerintahan Trump. Namun, ketidakpastian arah kebijakan luar negeri AS, dinamika hubungan dengan Israel, serta posisi strategis Iran di Selat Hormuz akan tetap menjadi faktor penentu perkembangan konflik Timur Tengah dan stabilitas ekonomi global.(***)
Ekonomi
34 Tahun Bangun Industri Pangan, Direktur PT SPS: Visi Kami Memaksimalkan Potensi Petani Lokal
Jakarta, Hariansentana.com – Direktur PT Sumber Pangan Sukses (SPS), Siti Saidah yang akrab disapa Ida, membagikan perjalanan panjangnya membangun industri pangan terpadu. Berawal dari peternakan ayam hingga kini merambah beras dan kelapa sawit, Ida mengaku visi utamanya tetap sama: memaksimalkan potensi dan memberdayakan petani lokal.
Ida menyebut, dirinya telah menghabiskan 34 tahun di industri peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa yang 99 persen untuk ekspor. Dalam 8 tahun terakhir, ia fokus di komoditi beras dan 6 tahun terakhir mengembangkan industri kelapa sawit.
“Kita konsentrasi di industri olahan pangan terpadu. Pengalaman saya 34 tahun di peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa, dan 8 tahun terakhir kita di beras,” ujar Ida Saidah, Direktur PT Sumber Pangan Sukses.
Untuk komoditi beras, Ida menjelaskan SPS tidak hanya mengandalkan impor. Pada 2022-2024 perusahaan sempat 99 persen impor karena kebijakan pemerintah, namun SPS juga tetap membina petani dan penggilingan padi kecil (rice mill) di Karawang, Cikarang, Bekasi hingga Indramayu.
Ia mengungkapkan, SPS membantu rice mill berkapasitas kecil 5 ton, 10 ton hingga 20 ton per hari yang umumnya kekurangan modal. Bantuan itu berupa pengiriman gabah, modal kerja di depan, hingga pendampingan staf untuk meningkatkan kualitas.
“Kita datangkan gabah, lalu kita modal kerja di depan dan semua produksi kita bantu, kita ajari ada staf-staf kita ngajari mereka,” kata Ida.

Tidak hanya beras, untuk kelapa sawit SPS juga bermitra dengan banyak daerah. CPO didatangkan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Dumai, Medan, Aceh hingga Lampung. Sementara gabah berasal dari Madura, Bojonegoro, Kudus, Karawang, Cikarang dan Indramayu.
Ida menegaskan, pembinaan petani dilakukan secara intensif melalui pelatihan. Ia mencontohkan, SPS mengumpulkan kelompok petani dan penggilingan padi untuk pelatihan di hotel di Karawang agar kapasitas dan kualitas mereka naik kelas.
“Visi kita bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi para petani lokal, yang kedua bagaimana bisa memberdayakan para petani,” tegasnya…..Ron
Ekonomi
Kesan dan Pesan John N Palinggi Kepada Menkeu Suahasil Pengganti Purbaya
Jakarta, hariansentana.com – PENGAMAT Ekonomi Dr, John N Palinggi, M.M, M.BA mengatakan, perggantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara adalah hak prerogatif Presiden sesuai dengan UUD ‘45 Pasal 17 dan UU No.13 Tahun 2008.
“Jadi tidak perlu ada spekulasi yang bikin resah masyarakat, tentang alasan Presiden Prabowo melakukan pergantian Menteri, karena Menteri adalah pembantu Presiden yang sudah barangtentu harus loyal kepada Presiden bukan kepada yang lain,” ujar Pengusaha, Ketum DPP Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini di Jakarta, kemarin.
Mengenai Mekeu baru Suahasil, John menilai Suahasil adalah sosok yang tepat menggantikan Purbaya melihat rekam jejak pengalamannya di Kemenkeu.
“Beliau adalah Wakil Menteri Keuangan selama 7 tahun. 5 Tahun di Kabinet Indonesia Maju dan 2 Tahun di Kabinet Merah Putih sejak November 2024 hingga September 2026,” terang Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (ARDIN) ini.
Menurut John, Suahasil adalah sosok yang kalem yang tidak mencari popularitas. “Orangnya masih muda, rendah hati, tidak pernah terpublikasi dan tidak gampang buat statement. padahal dia (Suahasil) Guru Besar UI peraih Bintang Jasa Utama,“ ungkapnya.
Kedepan, John Palinggi berharap Menkeu Suahasil lebih ketat dalam menggelontorkan uang kepada Kementerian dan Lembaga Negara serta menggendalikan hutang negara, khususnya hutang swasta yang ditanggungjawabi negara.
“Banyak Kementerian dan Lembaga/Instansi minta-minta tambah anggaran tanpa jelas tujuan dan peruntukannya, apakah berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan biarkan swasta ngutang luar negeri yang pada akhirnya menjadi beban negara,” jelasnya.
Selain itu, John Palinggi berharap Menkeu Suhasil loyal kepada Presiden bukan orang lain di balik layar, tidak takut ancaman dari orang yang mengandalkan partai politik sebagai tameng.
“Bersyukur Suhasil adalah sosok Profesional murni, praktisi, independen yang tidak tetkait dengan partai politik manapun,” tutup John.
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Daerah3 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Ibukota5 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi

