Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Maharaksa Biru Energi Tbk (MBE) dalam pengembangan dan pengelolaan Biomassa STAB (Socio Tropical Agriculture-waste Biomassa) sebagai substitusi bahan bakar batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN.

Ruang lingkup kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini adalah pengembangan ekosistem, bisnis, teknologi, pengelolaan, pemasaran dan pemanfaatan biomassa/bioenergy dalam bentuk wood pellet, woodchip atau sawdust, dengan mengoptimalkan residu pertanian, perkebunan, kehutanan, produk samping perkebunan kelapa sawit dan area pengelolaan lain yang berbasis pemberdayaan dan/atau keterlibatan masyarakat.

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Iwan Agung Firstantara menjelaskan, penandatanganan MoU ini sejalan dengan upaya nasional dalam meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% di tahun 2025, serta mengejar target Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 dan Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.

“PLN EPI sebagai sub holding dari PLN Group terus berupaya mengejar target bauran EBT itu, dan salah satu alternatifnya adalah dari sisi Biomassa,” ujar Iwan.

Untuk bisa memastikan pasokan biomassa, PLN EPI menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Maharaksa Biru Energi. Nantinya MBE akan menyediakan pasokan biomassa untuk seluruh PLTU milik PLN Grup. Biomassa yang khususnya berasal dari sawdust dan limbah pertanian ini akan menambah bauran energi PLN.

Iwan mengungkapkan, Biomassa merupakan salah satu sektor vital yang berperan besar dalam meningkatkan bauran EBT di Indonesia. Sektor ini pun diharapkan mampu menyumbang akselerasinya sebesar 3,6% dari total target bauran EBT 23% di tahun 2025.

”Untuk itu kami sangat konsen dalam akselerasi Biomassa STAB ini. Kami terus berinovasi serta menjalin kerja sama dengan para stake holder. Hari ini kita bersyukur di gelaran COP 28, yang merupakan konferensi global dalam pencegahan perubahan iklim dunia kita berhasil menjajaki kerja sama pemanfaatan Biomassa dengan PT Maharaksa Biru Energi Tbk,” lanjut Iwan.

Ia juga mengungkapkan apresiasinya pada PT Maharaksa Biru Energi Tbk yang telah bersepakat menggenjot Biomassa STAB. Lewat kerja sama semacam ini dirinya optimis bauran EBT dari sektor Biomassa akan lebih terakselerasi secara signifikan.

Pasalnya kata Iwan, sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mengejar target Co-Firing pada tahun 2025, diproyeksi kebutuhan Biomassa dari PLN akan meningkat tajam sebesar 10,2 juta ton atau sebesar 300% guna menyediakan energi bersih sebesar  12,7 Terawatt hour (TWh).

”Oleh karena itu, PLN EPI terus mencari sumber-sumber biomassa lainnya, terutama yang bersumber dari potensi sumber daya setempat,” tambah Iwan.

Untuk diketahui, Biomassa STAB merupakan jenis Biomassa yang berasal dari limbah pertanian di mana proses produksi akan melibatkan masyarakat tani secara langsung, tidak terbatas pada agriculture (pertanian/perkebunan), namun juga pada kehutanan menggunakan replanting kayu karet/tanaman energi.

Bahan baku dari STAB dapat berupa limbah/residu tanaman pertanian atau perkebunan, seperti sekam dan jerami padi, bonggol jagung, bagasse  dan pucuk daun tebu, limbah aren, limbah sagu, ampas/residu kelapa, tandan kosong dan pelepah sawit, ranting-ranting pruning tanaman, dan lain-lain.

”Sebagai negara tropis dengan masyarakat agraris, kami melihat banyak sekali limbah pertanian yang selama ini hanya ditimbun atau dibakar agar lahan bersih kembali. Nah Kami melihat potensi besar ini, maka kami terus berinovasi bagaimana memanfaatkan limbah yang tadinya tidak bermanfaat dan mengganggu bisa diutilisasi menjadi energi bersih bahkan mampu menciptakan nilai ekonomis baru bagi para petani di Indonesia,” tutup Iwan.(s)

Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) melalui gugus tugas Srikandi atau pegawai perempuan PLN seluruh Indonesia menghadirkan listrik bagi warga prasejahtera secara gratis. Melalui program Srikandi Movement yang telah dilaksanakan di sepuluh kota, sedikitnya 474 rumah warga kelompok rentan telah mendapatkan bantuan sambungan listrik.

Program ini pun mampu mewujudkan mimpi Uchi (70 tahun) untuk memiliki listrik. Warga asal Desa Sukaresmi, Kabupaten Bandung Barat ini bersyukur akhirnya bisa tersambung listrik setelah menanti selama 18 tahun.

“Alhamdulillah, saya sangat berterimakasih dengan adanya program sambungan listrik gratis Srikandi PLN ini. Selama ini, saya hanya bergantung dengan menyambungkan listrik dari rumah tetangga, akhirnya setelah 18 tahun saya rumah bisa dialiri listrik,” ujar Uchi.

Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly sekaligus Ketua umum Srikandi PLN mengatakan, program yang dilangsungkan ini adalah bagian dari program kerja Srikandi PLN dalam workstream infrastruktur dan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) untuk masyarakat rentan. Program ini juga digagas sebagai aksi nyata komunitas pegawai perempuan PLN dari Sabang sampai Merauke dalam kegiatan pengembangan diri sebagai perempuan tangguh dan juga aksi sosial guna membangun interaksi dengan masyarakat.

“Dengan harapan sambungan listrik tersebut dimanfaatkan secara produktif dapat meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi keluarga,” ujar Sinthya.

Dalam program ini, Srikandi PLN turun langsung ke lapangan untuk mensurvey calon penerima bantuan, melakukan pendekatan dan memberikan pengetahuan terkait penggunaan listrik yang aman. Bahkan melalui kompetensi dan kapasitas yang dimiliki, Srikandi juga turun untuk memasang kWh meter.

Bantuan listrik pun diwujudkan dalam bentuk pemasangan instalasi listrik, kWh meter, biaya sertifikat laik operasi (SLO), biaya penyambungan baru dan pengisian token pertama.

Sinthya menjelaskan, program Srikandi Movement kali ini telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Papua.

“Program Srikandi Movement tak hanya berhenti di sini, masih terdapat sejumlah kegiatan yang akan dilakukan oleh para Srikandi PLN untuk melibatkan diri dalam aksi sosial kemasyarakatan,” ujarnya.

Sinthya berharap melalui program ini dapat membantu kontribusi capaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam menjamin energi bersih dan terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua yaitu tingkat rasio elektrifikasi. Hal tersebut juga merupakan implementasi program pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang masuk dalam kriteria dari Environmental, Social, and Governance (ESG).()

Dubai, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) memaparkan program dan strategi untuk dekarboniasi sektor kelistrikan tanah air di main stage atau panggung utama gelaran COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) (5/12) dengan tema “Enabling a Just and Managed Transition for Coal”. Strategi dan mekanisme PLN dalam pengurangan penggunaan batu bara secara bertahap akan menyumbang penurunan emisi karbon secara signifikan.

Chief Executive Officer COP28 Adnan Amin mengatakan, COP28 mendorong agar proses dekarbonisasi dalam transisi energi melalui penghentian pemanfaatan batubara secara bertahap bisa terlaksana. Pihaknya juga mengajak seluruh 60 negara yang tergabung untuk mengambil tanggung jawab dan segera bergeser dari batu bara ke energi bersih.

“Dunia harus mempercepat transisi energi dengan cara yang tertib, adil dan merata. Dengan mempertimbangkan sekuritas energi, dan memastikan bahwa pendanaan serta teknologinya tersedia untuk negara-negara berkembang,” ujar Amin.

Amin menekankan bahwa penghentian pemanfaatan batu bara merupakan bagian penting dari transisi energi. Karena saat ini listrik yang berbasis batu bara menyumbang sekitar 27% emisi energi dan industri global.

Tantangannya kemudian adalah, akan ada sejumlah besar modal yang terkunci dan tidak dapat diganti untuk aset batubara di negara-negara Selatan. Karena, usia pembangkit listrik tenaga batu bara di Asia dan Afrika jauh lebih muda dibandingkan dengan wilayah Utara.

“Kita harus menyediakan alat yang diperlukan untuk membantu beralih dari batu bara ke energi bersih. Hal ini memerlukan inovasi mekanisme pendanaan iklim yang inovatif, termasuk kredit transisi yang dapat membantu pemerintah dan perusahaan melakukan pensiun dini (pembangkit batu bara),” jelas Amin.

Climate Change Ambassador Perancis, Stephane Crouzat menilai negara berkembang seperti Indonesia sudah melakukan berbagai trobosan untuk mengurangi emisi karbon. Keterlibatan lembaga keuangan internasional dan juga pihak swasta dalam perluasan investasi perlu didorong.

“Kami sepakat bahwa dalam mengatasi transisi energi butuh langkah aktif sektor swasta. Kami sendiri, bersama World Bank dan IMF sedang memetakan instrumen investasi yang menarik bagi pengembangan energi bersih. Kami juga mendorong adanya instrumen insentif yang tepat untuk pengembangan energi bersih di negara berkembang,” tegas Stephane Crouzat.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memaparkan, emisi sektor ketenagalistrikan di Indonesia saat ini sekitar 260 juta metrik ton. Jika dibiarkan, maka jumlah tersebut akan meningkat menjadi 1 miliar metrik ton pada tahun 2060.

Dalam hal ini, PLN mengambil langkah agresif dengan mendesain ulang Rencana Usaha Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL) nasional dan menghapus rencana penambahan 13 Gigawatt (GW) pembangkit berbasis batu bara. Langkah ini mampu menghindarkan emisi hingga 1,8 miliar metrik ton CO2.

“Kami memahami bahwa kami perlu menciptakan lebih banyak ruang untuk pengembangan energi terbarukan. Pada saat itu juga kami mencanangkan target net zero emissions pada tahun 2060,” ungkap Darmawan saat menjadi narasumber di main stage COP28.

Darmawan menilai, tantangan terbesar transisi energi tidak terletak dalam pengembangan teknologi energi terbarukan, tetapi dalam pendanaan untuk pensiun dini pembangkit batu bara. Untuk mengatasi tantangan ini, PLN telah menjalin kolaborasi dengan Asian Develoment Bank (ADB) dan merancang mekanisme pendanaan yang disebut Energy Transition Mechanism (ETM).

“Mekanismenya sangat sederhana. Dengan perpaduan pembiayaan ramah lingkungan, kami dapat memperoleh dana berbiaya rendah. Dengan ini kami bisa mengakuisisi pengembang proyek lama dan biayanya lebih rendah daripada kami dapat mempercepat pengembaliannya,” tuturnya.

Selain itu, PLN juga mengembangkan Accelerated Renewable Energy Development (ARED) untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Skema ARED secara agresif akan menambah kapasitas pembangkit PLN 75% dari energi terbarukan dan 25% dari gas.

ARED jug diproyeksikan mampu mengatasi tantangan mismatch antara sumber daya energi terbarukan berskala besar dengan pusat permintaan dengan membangun green enabling transmission line. Sedangkan tantangan intermittensi listrik berbasis energi baru terbarukan akan diatasi melalui pembangunan Smart Grid dan flexible generation hingga smart meter.

“Dengan adanya acara seperti COP28 ini, memberikan kami kebanggaan dan keyakinan. Komunitas global yang tadinya terpecah-pecah kini bersatu. Jadi, kami punya keyakinan kuat bahwa kita akan mampu untuk terus bergerak maju, apapun tantangannya misi ini dapat diwujudkan,” tutup Darmawan.()