Nasional
Pangkoarmada I Pastikan Laut Natuna Utara Terkendali
Natuna, Hariansentana.com – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P. melakukan kunjungan komando ke garis depan di laut Natuna guna memastikan kehadiran unsur TNI AL di daerah operasi, Kamis (16/9/2021)
Didepan awak media, Pangkoarmada I menyampaikan bahwa TNI AL dalam mengemban tugas berdasarkan pada pasal 9 undang-undang no 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya sub pasal a dan b yaitu melaksanakan tugas TNI matra laut dibidang pertahanan dan menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
“Mengacu pada undang-undang tersebut, TNI AL dalam hal ini Koarmada I melaksanakan tugas mengamankan perairan Laut Natuna Utara, dalam mengamankan laut Natuna utara dituntut kehadiran KRI selalu ada 1 X 24 jam di wilayah tersebut,” lanjutnya.
Dalam mengamankan Laut Natuna Utara, TNI AL mengerahkan sampai dengan 5 KRI, secara bergantian paling tidak ada 3 atau 4 KRI berada di laut sementara lainnya melaksanakan bekal ulang, sehingga dapat memantau kapal-kapal yang kemungkinan memasuki perairan Indonesia.
“Bahwa sikap TNI AL di Laut Natuna Utara sangat tegas melindungi kepentingan nasional di wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi sehingga tidak ada toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran di Laut Natuna Utara” Tegas Pangkoarmada I.
Pangkoarmada I akan berada di Natuna melakukan patroli udara guna memastikan secara langsung keberadaan Kapal Perang (KRI) yang sedang melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara serta situasi Laut Natuna Utara
(Red/Dispen Koarmada I)
Opini
Melawan “Senyapnya Narasi”: Jiwa Kirana dan Kebangkitan Tradisi Magelang di Panggung Digital Dunia
MAGELANG, SENTANA – Di era ketika algoritma menentukan apa yang kita lihat, dengar dan rasakan, ada satu hal yang perlahan tergerus tanpa kita sadari: narasi lokal. Cerita-cerita tentang akar budaya, kearifan tradisi, dan identitas daerah sering kali kalah gaung oleh arus konten global yang serba instan dan viral. Di tengah derasnya gelombang digitalisasi ini, muncul sebuah pertanyaan mendasar apakah tradisi masih punya tempat di masa depan?
Jawabannya datang dari dua sosok muda dengan visi besar. Dari lingkungan disiplin dan intelektual di SMA Taruna Nusantara Magelang, lahir sebuah gerakan kreatif bernama Jiwa Kirana by Akira sebuah startup yang tidak sekadar hadir sebagai platform, tetapi sebagai perlawanan terhadap “senyapnya narasi” budaya lokal.
Jiwa Kirana: Ketika Tradisi Bertemu Masa Depan
Jiwa Kirana bukan hanya sebuah startup biasa. Ia adalah ekosistem kreatif yang memosisikan dirinya sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan antara akar tradisi dan inovasi digital. Didirikan oleh Jesseinia Salmaa dan Shahira Nazifa Uzma, Jiwa Kirana hadir dengan gagasan berani: mengonversi warisan budaya lokal menjadi aset digital bernilai tinggi.

Dengan mengusung visi besar “Cahyaning Budaya Magelang ing Jagad Digital”, Jiwa Kirana membawa misi untuk memastikan bahwa tradisi tidak hanya bertahan, tetapi juga bersinar di panggung global. Ini bukan sekadar pelestarian, melainkan transformasi.
Melalui layanan unggulannya, Digital Rebranding, Jiwa Kirana mengangkat cerita-cerita lokal baik yang bersifat lisan maupun fisik menjadi konten sinematik berkualitas tinggi. Bentuknya beragam: film pendek, dokumenter, hingga visual storytelling yang dikemas dengan pendekatan modern dan emosional.
Magelang: Latar yang Kaya, Narasi yang Menunggu Dihidupkan
Berbasis di Kabupaten Magelang, Jiwa Kirana berdiri di atas tanah yang sarat sejarah dan makna. Kawasan ini dikenal luas sebagai rumah bagi mahakarya dunia seperti Candi Borobudur dan Candi Pawon dua simbol peradaban yang telah melampaui zaman.
Namun di balik kemegahan itu, terdapat banyak cerita kecil yang nyaris tak terdengar. Kisah para perajin lokal, tradisi turun-temurun, hingga ekspresi seni yang hidup di Desa-desa semuanya menyimpan potensi besar, tetapi minim eksposur. Jiwa Kirana melihat ini sebagai peluang, bukan keterbatasan.
Melawan Senyap: Dari Dokumentasi ke Transformasi
Fenomena “senyapnya narasi” bukan sekadar kehilangan cerita, tetapi juga kehilangan identitas. Generasi Z dan Milenial, yang tumbuh di era digital, semakin jauh dari akar budayanya sendiri. Di sinilah Jiwa Kirana mengambil peran penting.

Alih-alih hanya mendokumentasikan, mereka memilih untuk mengemas ulang makna. Tradisi tidak lagi disajikan dalam bentuk statis, tetapi dihidupkan kembali melalui pendekatan sinematografi modern dan storytelling berbasis rasa.
Setiap karya yang dihasilkan bukan sekadar tontonan, tetapi pengalaman. Penonton diajak untuk merasakan, memahami dan terhubung secara emosional dengan budaya yang ditampilkan. Ini adalah cara baru dalam bercerita lebih dekat, lebih relevan dan lebih kuat dampaknya.
Dari Layar ke Realita: Dampak Nyata untuk UMKM dan Pariwisata
Salah satu kekuatan Jiwa Kirana terletak pada kemampuannyamenghubungkan dunia digital dengan realitas ekonomi lokal. Konten yang mereka produksi tidak berhenti sebagai karya visual, tetapi menjadi pintu masuk bagi pertumbuhan sektor lain.
Melalui kolaborasi dengan UMKM dan komunitas perajin, Jiwa Kirana membantu meningkatkan nilai jual produk lokal. Visual yang profesional dan narasi yang kuat menjadikan produk-produk ini lebih menarik di mata pasar yang lebih luas.
Lebih dari itu, mereka juga menciptakan efek domino pada sektor pariwisata. Penonton yang awalnya hanya menikmati konten digital, perlahan terdorong untuk menjadi wisatawan nyata datang, melihat dan merasakan langsung pengalaman budaya tersebut.
Peran Ganda: Kurator dan Agen Perubahan
Jesseinia Salmaa dan Shahira Nazifa Uzma tidak hanya bertindak sebagai pendiri, tetapi juga sebagai kurator budaya dan agen perubahan. Mereka memilih cerita mana yang layak diangkat, bagaimana cara menyampaikannya dan kepada siapa pesan itu ditujukan.
Pendekatan ini menjadikan Jiwa Kirana lebih dari sekadar platform ia adalah gerakan kolektif yang mengajak berbagai elemen masyarakat untuk terlibat. Seniman tradisional, perajin, pelaku UMKM, hingga generasi muda, semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini.
Kolaborasi menjadi kunci. Karena di era sekarang, kekuatan terbesar bukan pada individu, melainkan pada jaringan yang saling terhubung.
Estetika Gen-Z: Mengemas Tradisi Tanpa Kehilangan Esensi
Salah satu tantangan terbesar dalam mengangkat budaya lokal adalah menjaga keseimbangan antara autentisitas dan modernitas. Jiwa Kirana berhasil menjawab tantangan ini dengan pendekatan visual yang estetik, dinamis dan sesuai dengan selera Gen-Z.
Mereka memahami bahwa generasi muda tidak hanya mencari informasi, tetapi juga pengalaman visual yang menarik. Oleh karena itu, setiap karya dirancang dengan detail mulai dari sinematografi, musik, hingga alur cerita.
Namun di balik semua itu, esensi tradisi tetap dijaga. Nilai-nilai budaya tidak dikorbankan demi estetika, melainkan diperkuat melalui penyajian yang lebih relevan.
Menciptakan Sejarah Baru
Dalam pernyataan resminya, tim Jiwa Kirana menyampaikan sebuah kalimat yang menggambarkan semangat mereka: “Kami tidak hanya melestarikan; kami sedang menciptakan sejarah baru di mana tradisi menjadi bahan baku utama bagi masa depan digital Indonesia.”
Pernyataan ini bukan sekadar slogan, tetapi refleksi dari visi yang mereka jalankan. Jiwa Kirana tidak ingin budaya hanya menjadi artefak masa lalu, tetapi menjadi fondasi bagi inovasi masa depan.
Penutup: Ketika Narasi Kembali Bersinar
Jiwa Kirana adalah bukti bahwa perubahan tidak selalu datang dari yang besar dan mapan. Terkadang, ia lahir dari keberanian dua anak muda yang melihat sesuatu yang terlewat oleh banyak orang. Ditengah dunia yang semakin cepat dan serba digital, mereka memilih untuk berhenti sejenak mendengar, merasakan dan menghidupkan kembali narasi yang hampir hilang.
Melawan “senyapnya narasi” bukanlah tugas yang mudah. Namun dengan kreativitas, teknologi dan semangat kolaborasi, Jiwa Kirana telah menunjukkan bahwa tradisi tidak hanya bisa bertahan tetapi juga bersinar, bahkan mendunia. Dan mungkin, inilah awal dari sebuah babak baru: ketika budaya lokal tidak lagi.
Dan mungkin, inilah awal dari sebuah babak baru: ketika budaya lokal tidak lagi menjadi cerita pinggiran, tetapi menjadi pusat perhatian dunia. (Red).
Ibukota
DKI Jakarta Kembali Sabet Gelar Pemerintahan Terbaik Tahun 2025
Jakarta, Hariansentana.com.- Pemprov DKI Jakarta kembali menyabet gelar Pemerintahan Terbaik tahun 2025 di ajang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang digelar Di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Senin (27/04/2026).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno usai menerima penghargaan mengatakan, prestasi tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
“Ini hasil kerja bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DKI Jakarta sehingga kami dapat mempertahankan prestasi ini. Mudah-mudahan bisa terus dijaga pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri atas penghargaan dan pembinaan yang terus diberikan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia berharap capaian ini mendorong Pemprov DKI meningkatkan kualitas tata kelola, pelayanan publik, serta efektivitas program pembangunan.
“Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus menjaga kinerja pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berdampak langsung bagi warga, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan arah pembangunan nasional,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi 29 kepala daerah yang hadir. Mereka dinilai mampu mengubah tantangan menjadi peluang melalui inovasi dan kinerja yang terukur.
“Para kepala daerah hari ini menunjukkan bahwa di balik retorika ada angka-angka yang bermakna, mulai dari kinerja pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, hingga pengangguran terbuka, yang dirasakan langsung oleh warga,” ucapnya.
Menurut Wamendagri Bima, esensi otonomi daerah bukan sekadar pembagian kewenangan, melainkan tanggung jawab menghadirkan pelayanan publik yang nyata.
“Otonomi daerah harus diiringi ikhtiar berkelanjutan untuk memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia. Bukan hanya kepala daerah yang andal, tetapi juga jajaran OPD hingga tingkat kecamatan dan desa,” urainya.(Sutarno)
Polhukam
Johan : Ada Perbedaan Kebijakan Antara Gubernur Jabar dan Bupati Bogor terkait Izin Usaha di Kabupaten Bogor
Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB), M Johan Pakpahan, S.H, menyoroti kebijakan berbeda antara Bupati Bogor dan Gubernur Jawa Barat terkait pencabutan segel izin usaha di wilayah Kabupaten Bogor.
Saat dihubungi sentana melalui telepon selulernya Senin (27/4/2026), M Johan Pakpahan S.H mengatakan, mencermati adanya izin yang sebelumnya sudah diterbitkan pemerintah daerah, namun kemudian dicabut oleh Gubernur Jawa Barat KDM. Di sisi lain, Bupati Bogor membuka kembali segel tersebut karena menilai proses perizinan sudah berjalan sesuai aturan.
“Dua pendapat ini sama-sama klaim benar. Bupati berpegang pada aturan karena prosesnya sudah berjalan. Gubernur juga punya dasar yang tepat untuk menjaga nasib hutan di Kabupaten Bogor agar tidak gundul dan tandus. Artinya ada yang salah dari awal pemberian izin,” ujar M Johan.
Menurutnya, ke depan proses izin penambangan dan alih fungsi hutan untuk kepentingan perusahaan di Kabupaten Bogor harus benar-benar memenuhi syarat. Kajian Amdal dan analisis dampak jangka panjang terhadap alam harus diperketat agar kasus serupa tidak terulang.
“Yang sedang berjalan malah dicabut Gubernur, sementara pemerintah setempat mengizinkan. Ini contoh tidak baik. Sama-sama penguasa tapi kebijakannya bertabrakan,” tegasnya.
M Johan menyayangkan kontroversi dua pemimpin ini karena membuat publik Kabupaten Bogor bertanya-tanya. Ia mempertanyakan apakah ada yang tidak beres dalam proses perizinan atau ada konflik kepentingan yang tidak transparan.
“Ia juga menyoroti sistem Pilkada. Menurutnya, jika Gubernur di tunjuk langsung oleh Presiden sementara bupati tetap dipilih rakyat, perbedaan arah kebijakan seperti ini berpotensi terus terjadi. Padahal kedua pemimpin sama-sama ingin memajukan daerah.”terang nya.
“Jangan main cabut izin saja. Sebaiknya Gubernur koordinasi dulu dengan Bupati. Kalau proses izin berjalan lalu dicabut sepihak, ini bisa menampar muka Bupati di wilayahnya sendiri,” tambahnya.
Karena itu, Ketua LSM PRB meminta Gubernur Jawa Barat KDM dan Bupati Bogor segera menyelesaikan polemik ini. Publik butuh jawaban komprehensif: izin dicabut karena apa, dan dibuka kembali kenapa.
“Harus ada kepastian, dicabut atau diteruskan. Kalau tidak, ini jadi persoalan panjang karena menyangkut izin hutan. Jangan sampai saling menyalahkan ke depan,” papar M Johan. (Ron).
-
Nasional7 days agoLSM PRB M Johan Pakpahan S.H Tolak Wacana Denda KTP Hilang, Dinilai Bebani Rakyat
-
Ibukota6 days agoKeluhkan Beban Kerja, Kasatpol PP DKI Jakarta Minta Tempat Istirahat
-
Peristiwa6 days agoPelapor Nilai Pernyataan Feri Amsari Menyinggung Perasaan Petani
-
Trend4 days ago
Empat Tahun Tak Selesai, Konsumen Keluhkan Proses Pengalihan Nomor di Gerai Indosat Pusat, Sebut Petugas Berbohong

