Nasional
Unhan RI Gelar Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) Kepada Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu
Bogor, Hariansentana.com – Universitas Pertahanan RI menggelar Sidang Senat Terbuka Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) kepada mantan Menteri Pertahanan RI Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu, di Gedung Merah Putih Universitas Pertahanan Sentul Bogor Kamis (20/5/2021).
Sidang tersebut dibuka Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian selaku Ketua Senat Unhan RI didampingi Menhan RI Prabowo Subianto.

Dalam sambutannya Amarulla mengatakan penganugerahan tersebut selaras dengan peta jalan pencapaian Universitas Pertahanan RI untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Program Doktoral yang telah berjalan sejak 2018.
“Prestasi akademik Jenderal TNI (Purn) Dr (H.C) Ryamizard Ryacudu merupakan teladan bagi para prajurit TNI untuk semakin bersemangat menimba ilmu di Universitas Pertahanan RI.
Argumentasi akademik Ryamizard dalam orasi ilmiah yang berjudul ‘Bela Negara sebagai Dasar Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta dalam Menghadapi Ancaman Militer, Non militer dan Hibrida’ menjadi bukti makna dan implementasi Bela Negara sebagai dasar yang kokoh untuk Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
Dikatakannya bahwa perkembangan lingkungan strategis di abad ke-21 diwarnai kemunculan berbagai ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida yang bersumber dari aktor negara dan non-negara di dalam dan luar negeri pada domain darat, laut, udara, hingga siber.
Aktor negara dan non-negara di abad ke-21 menggunakan model dan bentuk ancaman hibrida sehingga Indonesia perlu mengimplementasikan sishankamrata yang didasari fondasi bela negara agar mampu membangun daya tangkal yang tinggi dan efektif dalam menghadapi segala ancaman terhadap kepentingan nasional indonesia di abad ke-21.
Sejak tahun 1945 Sishankamrata telah terbukti mampu dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah direbut dari penjajah.
Bahkan Sishankamrata juga terbukti berhasil dalam memadamkan berbagai pemberontakan yang terjadi selama ini.
Kini Sishankamrata juga dituntut harus mampu menghadapi terorisme dan radikalisme yang dilakukan oleh aktor non negara.
Sishankamrata dapat dikerahkan untuk menghadapi ancaman Pandemi Covid-19.
Sishankamrata harus dapat diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang dilakukan oleh aktor negara dan aktor non negara.
Sishankamrata harus dipahami tidak saja oleh Mabes TNI tetapi juga seluruh kementerian, lembaga negara, instansi pemerintah, kampus-kampus pendidikan tinggi, BUMN, BUMS dan lain sebagainya.
Bela Negara tidak hanya untuk prajurit TNI, tetapi juga seluruh prajurit Polri, ASN, pegawai swasta, mahasiswa dan seluruh warga negara Indonesia
“Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) Ilmu Pertahanan bidang Strategi Pertahanan Semesta dianugerahkan kepada Jenderal TNI (Purn) Dr (H.C) Ryamizard Ryacudu dengan pertimbangan jasa dan karya yang luar biasa di bidang ilmu pertahanan, teknologi pertahanan, kemanusiaan dan bidang kemasyarakatan lainnya terkait dengan pertahanan,” dikutip dari keterangan tersebut.
Pertimbangan jasa dan karya serta komitmen pada bidang tersebut menjadi sangat berarti dan bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.
Beberapa karya ilmiah yang ditulis oleh Ryamizard disebut telah menunjukkan kedalaman pemikiran yang akademik atas berbagai fenomena tidak hanya di lingkungan TNI namun juga pada tataran nasional, regional dan internasional.
Diplomasi pertahanan juga banyak diterapkan ketika menjalin hubungan hubungan internasional demi kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan sekaligus berinisiatif menyusun arsitektur keamanan baru antarnegara dalam kerangka ASEAN Political Security Community (APSC).
Sidang Senat Terbuka Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) diisi dengan pembacaan surat keputusan Rektor Unhan RI tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa).
Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Riwayat hidup promovendus serta pengukuhan oleh Ketua Senat Unhan RI dan penyerahan piagam penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (honoris causa) oleh Direktur Pascasarjana kepada Ryamizard.
Sidang tersebut dihadiri oleh Pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga, pejabat di lingkungan Kemhan RI/Mabes TNI dan Angkatan, Guru Besar Unhan RI, Pejabat di lingkungan BUMNIS serta Pimpinan Perguruan Tinggi Mitra Universitas Pertahanan RI, antara lain UI, ITB, IPB, UGM, ITS, UNAIR, UB, Dekan UHT, UNPAD, UNJ.
Polhukam
PWI Pusat Konsolidasikan 38 Portal Daerah, Siap Grand Launching 1 Oktober 2026
Jakarta, Hariansentana.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat terus memperkuat transformasi digital. Setelah meluncurkan podcast PWI Channel, kini PWI mempersiapkan konsolidasi 38 portal PWI Daerah yang akan di-grand launching serentak pada 1 Oktober 2026 bertepatan Hari Kesaktian Pancasila.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat di Kantor PWI Pusat, lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Rapat dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir didampingi Sekjen Marthen Selamet Susanto, Ketua Bidang Multimedia dan IT Hilman Hidayat, Ketua Bidang Penyiaran Auri Jaya, serta pengurus PWI Daerah yang bergabung via Zoom.
Dalam rapat dibahas kesiapan jaringan website, aktivasi portal di seluruh daerah, pengelolaan konten, hingga sinergi pemberitaan antara Pusat dan Daerah menjelang peluncuran.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan 38 portal daerah sudah siap dan memasuki tahap akhir.
“Ibaratnya saat ini mobil sudah keluar dari showroom, tinggal dipanaskan mesinnya dan kita siap berlari pada 1 Oktober 2026,” kata Munir.
Menurutnya, 38 portal tersebut akan menjadi rumah bersama PWI se-Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Melalui jaringan ini, informasi kegiatan organisasi, peningkatan kompetensi wartawan, hingga isu-isu daerah dapat terhubung dalam satu ekosistem digital.
Menjelang grand launching, PWI Daerah diminta segera aktif, menunjuk PIC pengelola portal, dan membangun ritme produksi dengan mengisi berita setiap hari. Jangan menunggu 1 Oktober, semua mesin harus sudah hidup.
Munir menegaskan transformasi digital PWI tidak hanya soal website, tapi juga soal kualitas konten dan profesionalisme wartawan. Portal daerah dan PWI Channel harus saling terhubung untuk memperluas distribusi informasi berkualitas.
Sebelumnya PWI Channel telah diluncurkan dengan menghadirkan Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo sebagai narasumber perdana……Ron
Nasional
Algodam di antara Puluhan Ribu Santri dan Alumni di Peringatan 1 Abad Pondok Modern Gontor
Hariansentana.com – Presiden Prabowo hadir di acara Peringatan 100 tahun Pondok Modern Gontor Hari Sabtu Tanggal 19 September 2026. Kehadiran tersebut sebagai bentuk dukungan negara terhadap pengembangan pendidikan pesantren dan sumber daya manusia.
Presiden bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala daerah dijadwalkan tiba di Jawa Timur melalui Lanud Iswahjudi Magetan menggunakan pesawat, kemudian melanjutkan perjalanan dengan helikopter menuju kampus Unida Gontor.
Usai meresmikan Fakultas Kedokteran, Presiden menuju Pondok Modern Darussalam Gontor untuk mengikuti rangkaian resepsi kesyukuran seabad lembaga pendidikan Islam yang berdiri sejak 1926 itu.
Dalam acara tersebut, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor KH Hasan Abdullah Sahal menyampaikan sambutan selamat datang kepada Presiden dan para tamu undangan. Sambutan Kiyai Hasan selama 20 menit, menjadi viral karena gaya bicara ceplas ceplos dan penuh humor tapi sarat makna.
Wakil Grand Syaikh Al Azhar Mesir Mohamed Abdelrahman Eldeweny juga memberikan sambutan mengenai hubungan pendidikan dan keilmuan yang telah terjalin antara Gontor dan Mesir selama puluhan tahun.
Presiden Prabowo selanjutnya menyampaikan pidato di hadapan anggota Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, dewan guru, santri, alumnus, serta tamu undangan dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Dan teristimewa saat presiden meneriakkan “Free Palestine” yang disambut oleh Duta Besar Palestina yang maju ke panggung dan mengenakan kafiyeh kepada presiden.
Rangkaian kegiatan Presiden di Gontor ditutup dengan sesi foto bersama dewan guru dan santri sebelum kembali ke Jakarta.
Algodam, yang merupakan komunitas alumni Pondok Modern Gontor tahun 1984-1985 diinisiasi oleh Ketuanya Fathur Rohman, juga membawa rombongan alumni untuk ikut berpartisipasi dalam acara istimewa tersebut. Namun karena anggota Algodam tersebar di seluruh wilayah Nusantara, maka hanya rombongan dari Jabodetabek yang berangkat dalam rombongan, sementara yang lain-lain berangkat masing-masing, peserta dikoordinasi oleh Ustaz Kholisudin dan Daddy Taufick. Karena terlambat berangkat 2 jam, saya nyusul berdua Ahmad Najib, dan baru bisa bergabung dengan rombongan di rest area 456 Semarang,
Ustaz Zubaidi dosen di Universiti Islam Antar Bangsa Malaysia, langsung berangkat dari Kuala Lumpur. Sementara alumni lain yang juga dari Malaysia, Ustaz Rahmat Abu Seman, dari Ipoh berhalangan berangkat dan mengikuti acara melalui live streaming. Kompaknya alumni Algodam terlihat jelas saat Ustaz Farid Sulistiyo, pengajar Ilmu Tarbiyah, menyediakan rumahnya sebagai basecamp Algodan. Rasa lelah alumni yang berdatangan dari Makasar, Lombok, Palembang, Banten dan lain-lain, hilang tergantikan obrolan kenangan sampai jam 02.00, sementara Sabtu dini hari 04.00 mereka sudah bangun, sholat Subuh dan siap-siap ke tempat acara, yang dijaga ketat oleh Paspamres dan Polisi, dan tentu saja dibantu oke seksi keamanan Pondok. Karena administrasi yang begitu rapi dipersiapkan oleh Ustaz Kholisudin, semua berjalan lancar tanpa rintangan.
Sebagai Institusi Pendidikan Pondok Modern Gontor sukses melahirkan alumni2 yang juga membangun pondok-pondok di tempat masing-masing.

Di Algodam sendiri terdapat beberapa alumni yang sukses mendirikan pondok dengan ratusan dan ribuan santri dan dapat disematkan panggilan Kyai di nama depannya. Antara lain K.H. Sulaiman Effendi Ponpos Manahijussadat
Lebak, Banten. K.H.M. Masrur Syamhari. Pesantren Tahfidzul Qur’an & Bahasa Arab Bina Madani
Ciawi, Bogor. Tgk. Hasanain Juwaini
Ponpes Nurul Haramain di Narmada,
NTB. KH DR Sobahussurur Syamsi, pendiri pesantren besar di Lamongan , Jawa Timur. KH Muttaqin Said , pendiri pesantren di Bone. Sulsel, Hadi Muhlison di Blitar,
Rosyidin Bina, di Sumatera Utara
Abdul Fattah Tusiran, Syamsul Hadi Muslim, di Blitar. Kiyai Ohan Suhana di Tasikmalaya, K.H. Mahmud Farid
Pesantren Riyadhul Ulum Condong, Tasikmalaya dan banyak lagi.
Di Algodam juga ada salah satu cucu pendiri Pondok Modern Gontor KH Abdulah Sahal, yaitu Ahmad Zainudin, yang setelah lulus kelas eksperimen 6B, melalui Sipenmaru diterima di Fak. Psikologi Universitas Indonesia, bersama teman seangkatan Haziq Mansyur.
Di Gontor ada dua jalur pendidikan, yaitu kelas biasa dari kelas 1 s/d 6 ( setara SMP dan SMA atau SMU saat ini), untuk yang masuk sebagai lulusan SD/ibtidaiyah/setara, ada juga kelas eksperimen, yang masuk dengan ijazah SMP/SMA, jadi belajar di Gontor dengan kelas 1 exp, 3 exp dan 5 exp, baru lanjut ke kelas 6.
Di Gontor, Siswa selain diarahkan sebagai pendidik, penulis, seperti DR Saifudin Umar, dosen S2, program doktorat STAI Ar Rasyid, Surabaya, juga pengusaha, karenanya di Algodam juga terdapat alumni yang sukses di bidang usaha, seperti Thohir Maksudi sebagai pengusaha rotan dari Cirebon, juga terdapat alumni yang sukses di travel umroh, rumah makan, dan lain-lain.
Akbar anggota Algodam yang berprofesi sebagai pengacara, mengenang saat-saat belajar di Gontor tahun 1978-79, “Paling berkesan saat di Gontor adalah saat latihan Band bersama Kiyai Hasan Abdullah Sahal. Kadang saya main bersama grup SIDASA ( Siswa Darussalam) kadang saya juga main bersama Mahadasa ( Mahasiswa Darussalam) yaitu yang anggotanya para guru/ustadz. Saya senang sekali saat bertemu teman seband di acara tasyakuran 100 tahun Gontor, pas duduk sebelah saya, yaitu Harun Nurdani.”
Allah mempertemukan saya juga dengan senior di Gontor dan senior di FIB UI, Helmy Hidayat. Bahkan saya ketemu juga dengan Haji Baharuddin yang pensiunan Krakatau Steel ( KS) karena dulu pernah jadi rekanan KS.(***)
Nasional
PDIP Dorong RUU Reforma Agraria Tak Berhenti pada Sertifikasi Tanah
JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menekankan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria tidak hanya berorientasi pada sertifikasi dan legalisasi aset, tetapi mampu mengatasi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Baleg Fraksi PDIP, I Nyoman Parta, dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Pengaturan Reforma Agraria di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Fraksi PDIP menyatakan menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria untuk dilanjutkan ke pembicaraan Tingkat II atau Rapat Paripurna DPR RI.
Nyoman mengatakan, reforma agraria harus menjadi instrumen untuk memperbaiki ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
“Reforma agraria tidak boleh berhenti pada sertifikasi, legalisasi aset, atau penerbitan dokumen kepemilikan. Esensi reforma agraria adalah mengoreksi ketimpangan struktur penguasaan tanah melalui restrukturisasi, redistribusi, serta pemulihan hak atas tanah secara nyata,” kata Nyoman.
Menurutnya, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup masyarakat yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, dan kultural. Karena itu, kelompok yang terdampak ketimpangan agraria seperti petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat hukum adat, hingga kelompok rentan perlu menjadi perhatian utama.
Fraksi PDIP juga mendorong pembatasan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh korporasi maupun badan usaha yang terafiliasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah konsentrasi sumber daya agraria pada segelintir pihak.
Selain redistribusi tanah, PDIP meminta pemetaan objek reforma agraria dilakukan berdasarkan kondisi faktual di lapangan, bukan hanya data administratif. Fraksi tersebut juga mendorong mekanisme pemulihan hak bagi masyarakat yang kehilangan hak atas tanah akibat konflik agraria.
Nyoman turut menekankan perlindungan bagi masyarakat dan pendamping yang memperjuangkan hak atas tanah.
“Tidak boleh ada ancaman, intimidasi, maupun kriminalisasi terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan dan mempertahankan hak atas tanahnya,” ujarnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan, Fraksi PDIP mendukung pembentukan Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga tersebut diharapkan menangani perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga penyelesaian konflik agraria.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PDIP menyatakan persetujuannya terhadap RUU Pengaturan Reforma Agraria untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
-
Bodetabek7 days agoKasus Dugaan KDRT di Tambora Dilaporkan ke Polda Metro
-
Ibukota3 days agoWakil Ketua DPRD DKI Minta RTH/RPTRA Kalijodo Diawasi: Jangan Sampai Balik ke Wajah Lama
-
Polhukam7 days agoPWOD Jakarta Utara Soroti Dugaan Pemblokiran WhatsApp Wartawan oleh Kasubag Umum BPN Jakut
-
Ibukota7 days agoPerkuat Kapasitas RT, RW, LMK, dan Dekot, Pemkot Administrasi Jakarta Utara Gelar Pelatihan Kepemimpinan dan Komunikasi

