Jakarta, HarianSentana.com – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar sosialisasi penyelenggaraan pembangunan gedung pemerintah daerah sebagai langkah memastikan seluruh bangunan milik pemerintah aman, tertib, dan sesuai aturan.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis (24/9), dan diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai UKPD serta konsultan perencana.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) Jakarta Utara ini bertujuan menyamakan pemahaman terkait regulasi, prosedur teknis, serta sistem digital yang digunakan dalam pembangunan gedung pemerintah.

Kepala Suku Dinas CKTRP Jakarta Utara, Herry Priyatno, dalam laporannya menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting untuk memastikan pembangunan gedung berjalan sesuai standar teknis dan administratif.

“Melalui kegiatan ini, kami memberikan bimbingan teknis dan administratif kepada UKPD dan konsultan, termasuk kejelasan prosedur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta penggunaan sistem digital SGPT dalam proses penilaian teknis,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018, hingga Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2024.

Sementara itu, Kepala Dinas CKTRP DKI Jakarta, Vera Revina Sari, yang membuka kegiatan secara resmi, menegaskan bahwa pembangunan gedung pemerintah tidak hanya soal fisik bangunan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kepastian hukum. “Gedung pemerintah adalah fasilitas publik yang harus menjamin keselamatan aparatur dan masyarakat. Karena itu, seluruh proses pembangunan wajib memenuhi standar teknis dan legalitas yang jelas,” tegasnya.

Vera memaparkan empat pilar utama dalam penyelenggaraan gedung pemerintah daerah. Pertama, pemenuhan standar keandalan teknis, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan bangunan. Kedua, kepastian legalitas melalui PBG dan SLF sebagai syarat mutlak operasional gedung. “Tidak ada kompromi untuk legalitas. PBG dan SLF adalah bukti bahwa gedung tersebut aman dan layak digunakan,” katanya.

Ketiga, integrasi sistem melalui aplikasi Sistem Gedung Pemda Terpadu (SGPT) guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Keempat, pemeliharaan berkelanjutan agar gedung tetap aman dan berfungsi optimal dalam jangka panjang. “Penyelenggaraan gedung tidak berhenti saat pembangunan selesai. Perawatan berkala menjadi kunci untuk mencegah risiko kerusakan dan memperpanjang usia bangunan,” jelasnya.

Melalui sosialisasi ini, Pemkot Jakarta Utara berharap seluruh perangkat daerah dan mitra kerja dapat memahami prosedur secara menyeluruh, sehingga pembangunan gedung pemerintah ke depan semakin tertib, aman, dan mampu mendukung pelayanan publik yang lebih baik. (Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.- Warga di lingkungan Jalan F, RW 02 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja kota administrasi Jakarta Utara, protes lantaran air PAM yang mengalir ke rumah warga bau, dan kotor.

Kebocoran air PAM tersebut diduga lantaran terkena alat berat kontraktor Sudin Perumahan Jakut.

Saat dikonfirmasi Petugas PAM membenarkan kejadian itu. Sehingga sejak dua minggu suplai air bersih terhambat dan mengakibatkan keruh dan bau.

“Penyebabnya, karena pipa besar dan kecil disekitar lingkungan pekerjaan Proyek Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Utara terkena alat berat kontraktor pelaksana. Sudah banyak titik yang bocor sebelumnya ada delapan titik, kami sudah perbaiki. Ini kena lagi dua titik di sisi selatan Jalan F.” ungkapnya pada awak media, Kamis, (24/9/2026).

Sejauh ini tidak ada koordinasi dengan pihak pelaksana proyek. Kami dilapangan hanya menangani pengaduan dan keluhan warga. Kami tidak mengetahui sudah atau belumnya pihak pelaksana pemberitahuan pada pihak kantor kami,” jelasnya.

Gangguan air bersih dampak proyek pekerjaan Sudin Perumahan Jakarta Utara sebelumnya sempat ditangani Lurah Rawa Badak Utara. Lurah turun kelapangan untuk memastikan penanganan air bersih kembali normal.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Utara, Suharyanti, sampai saat ini belum dapat dimintai keterangannya.

Diketahui proyek yang membuat warga jengkel itu adalah proyek pembangunan dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan kawasan kumuh di kelurahan Rawa Badak Utara dan Tugu Selatan.

Proyek tersebut menggunakan APBD tahun 2026 sebesar Rp 3,6 miliar, masa kerja 96 hari kerja sejak kontrak 13 Agustus 2026. Kontraktor Pelaksana CV. Hotma Marojahan dengan konsultan pengawas PT Wisanggeni Jasa Teknik. (Sutarno)

Bogor, Hariansentana.com – Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian RI bekerja sama dengan Jadisa Management menyelenggarakan Pelatihan Komunikasi Publik dan Bahasa Inggris bagi 100 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertanian.

Kegiatan tersebut dilakukan guna mengoptimalkan diseminasi teknologi pertanian sekaligus mendukung kelancaran kerja sama internasional.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, pada 22–24 September 2026, di Aula Sadikin Sumintawikarta, Bogor, Jawa Barat, tersebut tidak hanya memberikan materi komunikasi publik, tetapi juga pelatihan bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan public speaking para peserta.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian, Bekti Subagja, A.Pi., M.Si., menjelaskan bahwa peningkatan kemampuan komunikasi bagi ASN sangat penting karena tugas utama lembaga adalah menyampaikan hasil perakitan dan modernisasi teknologi pertanian kepada masyarakat.

“Peningkatan kemampuan komunikasi bagi ASN sangat penting karena tugas utama lembaga adalah menyampaikan hasil perakitan dan modernisasi teknologi pertanian kepada masyarakat,” jelasnya kepada awak media di sela-sela acara, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, rekan-rekan dari unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia berkecimpung langsung dalam kegiatan teknis organisasi pertanian dan diseminasi. Mereka bersentuhan langsung dengan petani, pemangku kepentingan, penyuluh, hingga pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, hasil perakitan dan modernisasi pertanian harus disampaikan dengan cara dan komunikasi yang baik,” tambah Bekti.

Ia menjelaskan bahwa peserta pelatihan diseleksi dari ASN yang mayoritas memiliki latar belakang pendidikan formal S1, S2, hingga S3. Meski memiliki kompetensi akademis yang memadai, tidak semua pegawai memiliki kemampuan komunikasi publik dan berbicara di depan umum (public speaking) yang cukup. Oleh karena itu, pelatihan ini digulirkan berdasarkan usulan dari unit-unit kerja.

Selain komunikasi publik, pelatihan juga mencakup materi bahasa Inggris untuk mendukung interaksi ASN dengan mitra luar negeri. BRMP Kementerian Pertanian saat ini memiliki berbagai program kerja sama internasional, antara lain dengan lembaga dari Asia, Australia, Jepang, serta kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berkantor di lingkungan Kementerian Pertanian.

“Melalui peningkatan kemampuan ini, teman-teman diharapkan bisa berkomunikasi lebih baik dengan mereka. Kami juga menerapkan tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test) sebagai evaluasi, serta mendorong konsep duplikasi agar peserta membagikan ilmu yang didapat kepada rekan-rekan di kantornya,” kata Bekti.

Sementara itu, Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Handi Arief, S.T., M.AP., saat membuka acara menegaskan bahwa penguasaan komunikasi publik merupakan hal esensial dalam mendukung transparansi serta pelayanan institusi.

ASN dituntut tidak hanya mahir dalam tugas teknis, tetapi juga harus mampu menyampaikan informasi kepada publik secara jelas dan terstruktur.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Jadisa Manajemen Indonesia, Fajrina Sholihati, menyatakan bahwa keterlibatan Jadisa Management bukan sekadar mengeksekusi acara, melainkan menjadi mitra dalam pengembangan sumber daya manusia yang memahami tujuan akhir institusi pemerintah.

“Kami memosisikan diri sebagai mitra acara dan pelatihan (event and training partner). Kami memastikan pelatihan ini memberikan nilai tambah serta pengalaman belajar yang interaktif dan relevan agar dampaknya dapat diterapkan langsung oleh para peserta dalam pekerjaan sehari-hari,” tutur Fajrina.

Pelatihan dikemas menggunakan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis pengalaman (fun and experiential learning) dengan melibatkan fasilitator tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Materi yang diberikan meliputi teknik vokal, bahasa tubuh, penyusunan narasi (storytelling), hingga simulasi penanganan pertanyaan kritis menggunakan metode Point, Reason, Example, Point (PREP).

Rangkaian kegiatan ditutup secara resmi pada Kamis, 24 September 2026, dengan penyerahan sertifikat dan laporan evaluasi pelatihan.(***)