Connect with us

Nasional

Terkait Kebijakan Pemerintah Arab Saudi, Ini Isi Surat Sapuhi Kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Terkait Kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk melarang sementara kunjungan wisata umroh atau jamaah yang ingin mengunjungi Masjid Nabawi dari berbagai negara hari ini, Kamis (27/2) karena kekhawatiran akan penyebaran virus corona (Covid-19) mengakibatkan 24 travel Jamaah Haji gagal diberangkatkan.

Dengan adanya pemberitaan mengenai pernyataan Pemerintah Arab Saudi tersebut maka, Sapuhi sebagai asosiasi Haji dan Umroh ikut prihatin terhadap isu mengenai perkembangan penyebaran Corona Virus (COVID -19) tersebut.

Meskipun demikian Sapuhi mengapresiasi kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo beserta Jajarannya bahwa alhamdulillah sampai saat ini Virus Corona belum menyerang di Indonesia.

Saat ini sebanyak 24 travel Jamaah Haji gagal diberangkatan. Untuk itu Sapuhi meminta bantuan kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo, untuk dapat mencarikan solusi terhadap dampak yang dialami para Travel Haji dan Umroh, baik mareril dan Immateril kepada jemaah Indonesia dan vendor vendor yang bekerjasama dengan para travel, karena kegagalan berangkat yang disebabkan karena hal tersebut,” ungkap Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi di Jakarta Kamis (27/2).

Syam berharap uang jamaah yang sudah dibayarkan ke maskapai untuk pembelian tiket, pihak hotel untuk pemesanan kamar, dan Visa umroh tidak hangus, agar kami para Travel tidak mengalami kerugian,” harapnya.

Menurut informasi yang kami dapatkan dari Beberapa agent Travel Sapuhi lanjut Syam, Agent Penerbangan dan Muasasah Saudia, Pemberlakuan larangan kunjungan jama’ah Indonesia telah mulai Efektif Hari ini 27 Februari 2020, dengan ditolaknya jama’ah Indonesia saat Chek-in Penerbangan di beberapa penerbangan yang menuju Jeddah maupun madinah.

Untuk itu Sapuhi menyarankan kepada seluruh Anggota Umroh dan Haji untuk melakukan upaya Reschedule terhadap Vendor vendor seperti Penerbangan, Visa, Hotel dan hal Iainnya untuk mengamankan Hak Jama’ah Umroh Indonesia.

Sapuhi sudah mengirimkan Surat kepada Presiden Republik Indonesia (Surat No 202. ADM/DPP/SAPUHI /lI/2020) untuk memberikan solusi atas dampak Kebijakan Pemerintah Saudi Arabia diatas terhadap Masyarakat Indonesia, khususnya Jama’ah Umroh dan Agent Travel di Indonesia.

Sapuhi meminta kepada Pemerintah, khususnya Kementrian Agama RI, untuk memberikan Sosialisasi dan edukasi atas kebijakan diatas sehingga tercipta kondisi yang kondusif untuk industri Umroh di lndonesia.

Dalam melindungi hak Jama‘ah Umroh Indonesia, Sapuhi meminta kepada seluruh Mitra Penerbangan, Hotel, Bus, Catering, Handling dan Vendor lainnya untuk membantu Proses Reschedule, dengan tidak menghanguskan deposit serta tanpa Syarat yang memberatkan Agent Travel dan Jama’ah Umroh.

Dalam melindungi hak Jama’ah Umroh Indonesia, Sapuhi berkoordinasi kepada Kedutaan Besar kerajaan Saudi Arabia di Jakarta, untuk membantu Proses Perpanjangan Masa berlaku Visa Jama’ah Umroh yang sudah terbit tanpa Syarat yang memberatkan Agent Travel dan Jama’ah Umroh.

Sapuhi juga meminta kepada Seluruh anggota Travel Umroh dan Haji untuk melakukan Perencanaan kembali tentang Reschedule Penerbangan Jama’ah, sehingga seluruh hak jama‘ah bisa tetap ditunaikan sekalipun saat ini diberlakukan kebijakan Larangan kunjungan ke Saudi.

Sapuhi menghlmbau kepada masyarakat, khususnya Jama’ah Umroh yang sudah terdaftar di Travel Umroh, untuk tetap tenang dan menunggu perkembangan kebijakan Pemerintah Saudi Arabia hingga kembali NormaI seperti biasanya.

Perkembangan Informasi lebih lanjut akan kami informasikan kepada Masyarakat. Semoga Allah senantiasa Melindungi Jama’ah Umroh Indonesia dan kita semua.

Nasional

Polemik Desil, Politisi PDIP sebut Kesalahan Data Jangan Sampai Rampas Hak Warga

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti polemik penentuan desil kesejahteraan masyarakat yang belakangan menuai keluhan. Menurutnya, meningkatnya sentimen negatif di media sosial menunjukkan persoalan desil telah berkembang menjadi masalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial pemerintah.

“Angka 6.310 talks dengan sentimen negatif hampir 44 persen itu bukan sekadar noise media sosial, itu cerminan rasa tidak percaya warga terhadap sistem yang katanya dibangun untuk melindungi mereka,” kata Aria Bima pada wartawan (26/8)

Ia menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa desil merupakan posisi relatif seseorang atau rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan nasional, bukan penetapan mutlak seseorang kaya atau miskin. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus mengakui masih terdapat persoalan akurasi karena pembaruan data tidak selalu mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat.

Aria mencontohkan masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengalami penurunan kondisi ekonomi secara cepat, sementara data pemerintah masih menggambarkan keadaan rumah tangga tersebut beberapa waktu sebelumnya.

“PHK terjadi hari ini, tapi datanya masih mencerminkan keadaan dua tahun lalu. Di sinilah negara kehilangan kredibilitas,” ujarnya.

Karena itu, ia mendesak pemerintah menyediakan mekanisme sanggah yang sederhana, gratis, dan cepat bagi masyarakat yang merasa penetapan desilnya tidak sesuai kondisi faktual. Pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan juga harus diperkuat sebagai garda terdepan dalam proses verifikasi karena dinilai lebih mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya.

Selain mekanisme sanggah, Aria meminta pemerintah membuka secara transparan formula penentuan desil, mulai dari variabel yang digunakan, bobot setiap indikator hingga dasar metodologinya. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat tidak hanya menerima angka tanpa mengetahui bagaimana status tersebut ditentukan. Ia juga mendorong keterlibatan akademisi dan lembaga statistik independen untuk mengaudit serta menyempurnakan metode yang digunakan BPS.

Aria turut mengingatkan potensi salah klasifikasi terhadap kelompok seperti petani dan nelayan. Kepemilikan lahan, perahu, atau aset produktif lainnya tidak semestinya langsung dianggap sebagai indikator kemapanan karena aset tersebut merupakan alat untuk mencari nafkah. Kesalahan klasifikasi, menurutnya, dapat berdampak lebih luas, termasuk hilangnya akses anak terhadap bantuan pendidikan.

Ia juga meminta pemerintah tidak terburu-buru menggunakan desil sebagai dasar pencabutan subsidi energi sebelum persoalan akurasi data diselesaikan dan masa transisi disiapkan.

“Data boleh jadi dasar kebijakan, tapi jangan sampai kesalahan administratif merampas hak warga atas perlindungan sosial. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya

Continue Reading

Ibukota

Pemprov DKI Minta Maaf Peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai Diundur

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas pengunduran jadwal peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading – Manggarai, yang peresmian semula diagendakan pada Rabu, 26 Agustus 2026.

“Pemprov DKI meminta maaf atas perubahan jadwal hari ini, termasuk kepada warga yang sempat menyesuaikan perjalanan karena rencana rekayasa lalu lintas di sekitar Manggarai,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim (Chico Hakim.red) dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.

Chico menjelaskan bahwa seluruh jalur fisik dan rel LRT sejatinya telah selesai dikerjakan secara teknis oleh Pemprov DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Perseroda). Namun, penyesuaian jadwal penundaan ini sengaja diambil demi memastikan seluruh fasilitas penunjang di stasiun beroperasi ramah pengguna

Penyesuaian jadwal ini dilakukan agar layanan yang diterima warga benar-benar inklusif. Fasilitas akses, informasi, dan layanan prioritas perlu dipastikan lengkap sebelum peresmian. Termasuk bagi penyandang disabilitas, lansia, anak, dan warga yang berpindah moda di Manggarai,” ujar Chico.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi mengonfirmasi bahwa kepastian tanggal peresmian baru akan ditentukan usai evaluasi final. Termasuk pembenahan minor rampung dikerjakan.

“Kami ingin peresmian dilaksanakan setelah penyempurnaan sejumlah detail pada fasilitas,” kata Marulina.

Koridor LRT Jakarta Kelapa Gading–Manggarai memiliki bentang jalur sepanjang 12,2 kilometer yang melintasi 11 stasiun, yaitu Kelapa Gading, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulomas, Equestrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, dan Manggarai. Waktu tempuh perjalanan dari titik awal ke titik akhir diproyeksikan memakan waktu sekitar 28 menit.

Jalur ini terintegrasi langsung dengan simpul transportasi Stasiun Manggarai yang terhubung ke KRL Commuter Line, Kereta Api Bandara, serta layanan TransJakarta. Pada masa awal pengoperasian hingga Oktober 2026, tarif yang diterapkan adalah flat Rp5.000 sekali jalan dengan jam operasional pukul 05.00–24.00 WIB. (Sutarno).

Continue Reading

Ibukota

H Rano Karno, Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, di Cawang

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta, H.Rano Karno (Bang Doel).Selasa (25/8), menghadiri perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan Santunan Anak Yatim di Majelis Ta’lim Anwarul Hidayah, Kelurahan Cawang, kecamatan Kramat Jati, kota administrasi Jakarta Timur.

Meski tidak sampai kegiatan rampung, Rano hadir memberikan sambutan dan menyampaikan apresiasi Pemprov DKI Jakarta terhadap pelaksanaan kegiatan.

“Semoga peringatan Maulid malam ini membawa manfaat bagi masyarakat. Pak Gubernur menginstruksikan saya hadir di sini karena kebetulan, Insyaallah besok Bapak Presiden akan meresmikan LRT dari Velodrome sampai ke Manggarai, jadi, kami berbagi tugas,” katanya.

Rano meminta maaf, karena tidak bisa mengikuti kegiatan sampai tuntas lantaran kondisi kesehatan yang belum prima.

“Sebenarnya dokter menyarankan agar saya tidak banyak beraktivitas minimal selama seminggu setelah terkena tifus. Namun, saya merasa tidak betah hanya berdiam diri,” ujarnya.

Dalam kesempatan kunjungan ini, Rano juga menyempatkan menjenguk sesepuh Majlis Ta’lim Anwarul Hidayah yang tengah mengalami kendala kesehatan.

“Sekali lagi, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan, suatu saat saya bisa duduk lebih lama di sini untuk saling belajar,” tandasnya.

Jamaah Majelis Taklim Anwaril Hidayat mendoakan semoga Bang Doel Sehat selalu.(Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending