Polhukam
Setelah KPK Periksa Gubernur Papua, Ketua Forum Bela Negara: Optimisme Kami Bangkit Lagi
JAYAPURA, Hariansentana.com – Kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Papua untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe, dan mengumpulkan bukti-bukti baru yang terkait dengan perkara yang menyeret orang nomor satu di Papua itu, menadapat tanggapan positif dari masyarakat Papua Papua.
Ketua Forum Bela Negara Provinsi Papua, Sarlens LS Ayatanoi menyebut pihaknya mendukung penuh upaya KPK yang selama sepekan ini melaksanakan tugas konstitusionalnya di Bumi Cenderawasih. Lembaga antirasuah itu telah memeriksa Lukas sebagai tersangka serta menggeledah beberapa rumah dan kantor swasta di sekitar Jayapura.
“Saya mendukung penuh apa yang dilakukan KPK untuk menyelidiki setiap kasus-kasus yang ada sesuai dengan fungsi dan kewenangannya,” tegas Sarlens di Jayapura.
Dalam pandangan pemuda kelahiran Serui ini, KPK telah melaksanakan tugasnya dengan benar, baik dalam memeriksa Lukas maupun dalam menggeledah rumah pihak-pihak terkait. Semuanya berlangsung dalam suasana damai, tanpa gejolak sebagaiamana dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya.
Dalam pengamatan Sarlens, di kabupaten-kabupaten di wilayah Papua banyak terjadi penyimpangan penggunaan dana otonomi khusus (Otsus). Bahkan banyak pejabat partai-partai politik yang memanfaatkan uang Otsus untuk kepentingan membesarkan partainya. Sarlens meminta KPK melakukan tugasnya hingga tuntas, sehingga ke depan, kasus yang sama tidak lagi dilakukan para pemimpin Papua pengganti Lukas.
‘’Sebenarnya bukan Pak Lukas saja. Ada banyak kasus (korupsi) yang lahir juga di daerah-daerah yang perlu diselesaikan. Di kabupaten-kabupaten terlalu banyak kasus yang ada, perlu KPK turun tangan untuk menyelesaikan,” ujar Sarlens.
Ketika KPK tak kunjung datang untuk memeriksa Gubernur Papua, lanjut Sarlens, dirinya sempat pesimistis, jangan-jangan negara tidak berani menghadapi tersangka Lukas Enembe yang rumah kediamannya selalu dijaga ketat oleh ratusan massa pendukung Lukas.
“Sebelum KPK datang, perasaan pesimis itu ada bahwa negara tidak bisa menangani kasus ini,’’ kata Sarlens.
Namun setelah KPK datang, aku Sarlens, rasa pesimistis itu berubah.
‘’Optimisme kami bangkit lagi,’’ kata Sarlens.
KPK, lanjut Sarlens, datang dengan membawa semangat baru bagi masyarakat Papua. Semangat untuk menyelesaikan permasalahan tanpa kekerasan.
“Hendaknya kita juga punya hati nurani untuk berpikir yang murni bahwa ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang kepala daerah dan ketika ada perhatian dari Pusat untuk melakukan pemeriksaan, mohon kekerasan itu ditiadakan. Karena dengan kekerasan, masalah apapun tidak bisa selesai, tetapi justru akan menimbulkan masalah-masalah yang baru,’’ tutup Sarlens.[*]
Polhukam
Ketua Umum DPP GMNI, Mengajak Seluruh Elemen Bangsa untuk Jaga Indonesia
JAKARTA, SENTANA – Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Sujahri Somar, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam forum Obrolan Teras 13 yang secara khusus mengangkat tema “Evaluasi 2 Tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka”, Kamis (27/8).
Dalam sambutannya, Sujahri menyoroti dua persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah, yakni kesiapan negara menghadapi bencana dan potensi disintegrasi bangsa. Menurutnya, kedua persoalan tersebut berkaitan erat dengan sejauh mana negara mampu menghadirkan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat.
Ditegaskan Sujahri, penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Ia menilai, penanganan bencana tidak boleh terus bersifat reaktif dan hanya berfokus pada respons setelah bencana terjadi.
“Negara tidak boleh hanya hadir setelah bencana terjadi. Negara harus hadir sebelum bencana itu datang, melalui mitigasi yang kuat, kesiapan yang matang, dan kebijakan yang mampu melindungi rakyat serta ruang hidupnya,” kata Sujahri melalui keterangannya, Jum’at (28/8).
Meski begitu, Sujahri mengapresiasi langkah konkret pemerintah yang merencanakan kenaikan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi sekitar Rp1 triliun—atau tepatnya Rp1,003 triliun—dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Menurutnya, komitmen alokasi anggaran ini merupakan sinyal positif untuk memperkuat skema mitigasi dan kesiapsiagaan nasional.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang menaikkan anggaran BNPB hingga menembus angka Rp1,003 triliun pada RAPBN 2027. Ini adalah komitmen nyata yang memang kita tunggu agar penguatan mitigasi, kesiapsiagaan di daerah, perlindungan lingkungan, serta sarana tanggap bencana dapat berjalan secara optimal dan merata,” imbuhnya.

Selain menyoroti lemahnya penanganan bencana, Sujahri mengingatkan adanya berbagai dinamika sosial dan politik di sejumlah daerah seperti Maluku, Papua, Aceh, dan Kalimantan yang perlu dibaca secara serius agar tidak berkembang menjadi persoalan disintegrasi.
“Persoalan disintegrasi tidak muncul dari ruang hampa. Ketika masyarakat merasa jauh dari keadilan, ketika pembangunan tidak dirasakan secara merata, dan ketika suara rakyat tidak didengar, maka di situlah negara harus hadir untuk melakukan koreksi,” tegasnya.
Menurut Sujahri, menjaga keutuhan Indonesia tidak cukup hanya dengan menyerukan persatuan. Persatuan harus dibangun melalui keadilan sosial dan kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat.
Karena itu, ia menilai, semangat Jaga Indonesia harus ditempatkan sebagai agenda bersama, bukan sekadar slogan. Menurutnya, menjaga Indonesia berarti memastikan setiap warga negara merasa dilindungi, setiap daerah memperoleh perhatian yang adil, serta setiap persoalan kebangsaan diselesaikan melalui pendekatan yang mengutamakan persatuan dan keadilan.
“Jaga Indonesia bukan hanya menjaga batas wilayah dan keutuhan teritorial, tetapi juga menjaga rasa keadilan, menjaga kepercayaan rakyat, dan memastikan tidak ada daerah maupun kelompok masyarakat yang merasa ditinggalkan oleh negara. Kalau itu kita jaga, maka persatuan Indonesia juga akan semakin kuat,” ujar Sujahri.
Ia pun mendorong pemerintah melakukan “belanja masalah” dengan turun langsung ke berbagai daerah untuk mendengar persoalan masyarakat dan menjawabnya melalui kebijakan yang berkeadilan.
“Jangan hanya melihat Indonesia dari Jakarta. Datangi rakyat di Maluku, Papua, Aceh, Kalimantan, NTT dan seluruh daerah lainnya. Dengarkan persoalan mereka dan jawab dengan kebijakan yang berkeadilan,” ujarnya.
Sujahri mengajak seluruh elemen bangsa untuk Jaga Indonesia, dengan memastikan rakyat terlindungi dari bencana, lingkungan tetap terjaga, serta tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan oleh negara. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian penting untuk mencegah berkembangnya kekecewaan sosial yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa.
Sementara itu, Penanggung Jawab Obrolan Teras 13, Sudi Simarmata, mengatakan, forum tersebut menjadi ruang refleksi untuk mendorong evaluasi dan gagasan konstruktif terhadap berbagai persoalan kebangsaan.
“Penguatan mitigasi bencana, keadilan sosial dan dialog antardaerah merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan serta menghadapi tantangan Indonesia ke depan,” tandasnya. (Red).
Polhukam
Polri Perkuat Transformasi Pendidikan melalui LSSK dan Kelas Tematik
FOTO BERSAMA-Irjen Pol Dr. Susilo Teguh R, M.Si, bersama Kombes Pol Dr. Pranatal, S.I.K, M.Si, beserta tim, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi UKSW, Dr. Ir. Sri Suwartiningsih, M.Si dan Wakil Dekan Fiskom Sampoerno, S.Pd, M.Si, foto bersama usai acara. (Foto Ist).
SALATIGA, SENTANA – Polri terus memperkuat transformasi Pendidikan dan Pelatihan melalui pengembangan ekosistem pembelajaran yang berbasis teknologi, ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata tugas kepolisian.
Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Wakapolri, Komjen Pol Prof. Dr. Dedy Prasetyo, S.H, M.H, M.Hum, M.Si, dalam mendorong pembenahan dan akselerasi Pendidikan dan Pelatihan Polri.
Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penguatan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian (LSSK) dan Pusat Studi Kepolisian, serta pengembangan Kelas Tematik di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.
Kegiatan transfer teknologi informasi dan knowledge transfer mengenai pemanfaatan LSSK kepada para dosen dan operator Akpol, Rabu (26/8).
Kegiatan ini dirancang secara bertahap dan berkelanjutan untuk memastikan terjadinya alih kemampuan yang optimal.
Sehari berikutnya, Kamis (27 Agustus 2026), Irjen Pol Dr. Susilo Teguh R, M.Si, bersama Kapusdik Bimmas Lemdiklat Polri, Kombes Pol Dr. Pranatal, S.I.K, M.Si, beserta tim melakukan kunjungan ke Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.
Diungkapkan Irjen Pol Dr. Susilo Teguh, kunjungan tersebut menjadi bagian dari proses literasi dalam pengembangan Kelas Tematik. “Melalui diskusi akademik, tim Pendidikan Polri bertukar pengalaman dan perspektif UKSW untuk memperkaya konsep Kelas Tematik yang dikembangkan di Akpol,” ujar Irjen Pol Dr. Susilo Teguh R, yang juga Kepala Satuan Tugas Pusat Studi Kepolisian.
Rombongan diterima oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi UKSW, Dr. Ir. Sri Suwartiningsih, M.Si dan Wakil Dekan Fiskom Sampoerno, S.Pd, M.Si.
Menurutnya, penguatan LSSK dan Kelas Tematik merupakan bagian dari upaya membangun pendidikan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan analitis, pemecahan masalah, kolaborasi, kreativitas dan adaptasi terhadap dinamika masyarakat, imbuh Dosen Kepolisian Utama Kepolisian di STIK-PTIK Lemdiklat Polri. (Red).
Polhukam
Polres Bogor Gandeng Komunitas Ojol Jaga Kamtibmas
Bogor, Hariansentana.com – Polres Bogor memperkuat kemitraan dengan komunitas ojek online (ojol) sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Upaya itu diwujudkan melalui kegiatan Silaturahmi Mitra Ojol Kamtibmas di GOR Pakansari, Kabupaten Bogor, Kamis (27/8/2026). Ratusan pengemudi ojol dari berbagai komunitas, termasuk Gojek, hadir bersama jajaran Satlantas Polres Bogor.

Kegiatan diisi edukasi safety riding, pelayanan SIM keliling, pelatihan pertolongan pertama, serta diskusi santai antara polisi dan pengemudi.
Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto melalui pesannya menyebut ojol memiliki mobilitas tinggi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga posisinya strategis untuk deteksi dini gangguan kamtibmas.
“Keamanan tanggung jawab bersama. Jika menemukan tawuran, kecelakaan, atau tindak kriminal, segera laporkan ke polisi. Jangan bertindak sendiri,” pesannya.
Sementara Kasat Lantas Polres Bogor AKP Afif Widhi Ananto menegaskan, kemitraan ini penting untuk memperluas pendekatan preventif. Pengemudi ojol yang setiap hari di jalan dinilai potensial menjadi “mata dan telinga” kepolisian.
“Kami ingin membangun komunikasi dua arah. Polisi beri edukasi, masyarakat beri informasi. Safety riding juga harus jadi budaya, bukan karena takut ditilang,” ujar Afif.

Salah satu pengemudi, Saipul, mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat. “Komunikasi dengan polisi jadi lebih mudah. Kalau ada kejadian di lapangan bisa langsung kami sampaikan,” terang nya.
Melalui kegiatan ini, Polres Bogor berharap terjalin kemitraan nyata antara polisi dan komunitas ojol demi menciptakan Kabupaten Bogor yang aman, tertib, dan nyaman,” papar nya……:Ron
-
Ekonomi4 days agoLSM PRB Minta OJK Periksa BCA Finance Bintaro Serpong Damai Terkait Dugaan Kredit Bermasalah
-
Polhukam6 days agoLSM PRB Desak Bupati Bogor Nonaktifkan Pejabat Bappenda yang Diduga Terlibat Kasus Upah Pungut.
-
Ibukota6 days agoMeriahkan HUT. RI ke 81 Camat Pademangan Buka Berbagai Lomba di RPTRA Budi Mulia.
-
Ibukota7 days agoSenam Primadona di Kantor Wali Kota administrasi Jakarta Utara, Meriah Diwarnai Penghargaan dan Doorprize

