Jakarta, Hariansentana.com – Duka mendalam menyelimuti warga Jalan Kertajaya, RT 007 dan RT 017 RW 014, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, kota administrasi Jakarta Utara, setelah kebakaran melanda permukiman mereka pada Selasa (13/10).

Di tengah kehilangan tempat tinggal dan harta benda, sejumlah warga juga harus menerima kenyataan pahit kehilangan orang-orang tercinta akibat peristiwa tersebut.

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 13.50 WIB itu mengakibatkan dua orang meninggal dunia, yakni M. Nabil (6) dan Sumiyah (69). Sementara itu, satu korban lainnya mengalami luka bakar dan masih menjalani perawatan di RS Atma Jaya.

Api yang melalap 35 rumah dan berdampak pada 58 kepala keluarga (KK) atau 170 jiwa berhasil dipadamkan pada pukul 16.20 WIB. Namun, setelah kobaran api mereda, perjuangan para penyintas untuk bangkit dari musibah masih harus berlanjut.

Sebagian warga kini bertahan di lokasi pengungsian sementara, yakni 12 KK di Mushola Nurul Hidayah dan empat KK di Mushola Rohimaku Mulloh. Di tempat tersebut, mereka berupaya melewati masa sulit sembari menata kembali kehidupan yang terdampak kebakaran.

Di tengah suasana duka itu, Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat.bersama Dandim 0502/Jakarta Utara Kolonel Inf Mohammad Syaifuddin Fanany, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara Fida Hendra,Ronny Japriko kasudin sosial,Darmawan Camat penjaringan Markus lurah,serta jajaran terkait, mendatangi lokasi kebakaran dan menemui para penyintas di kedua tempat pengungsian, Kamis (15/10).

Kehadiran mereka tidak sekadar untuk memastikan kondisi warga, tetapi juga memberikan dukungan moril agar para penyintas tetap kuat menghadapi cobaan. Bantuan dan santunan dari BAZNAS (Bazis) Jakarta Utara turut diserahkan kepada Tri Wulandari, kader dasawisma yang merupakan warga RT 017 RW 014 Kelurahan Penjaringan. Ia harus merelakan kepergian dua orang tercinta, M. Nabil dan Sumiyah, dalam musibah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Hendra menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa kepada keluarga korban serta warga yang terdampak. Ia berharap para penyintas diberikan kekuatan untuk melewati masa sulit

Dan jaga kesehatan. Semoga ini menjadi yang terakhir dan tidak ada insiden lagi. Saya berharap dan mendoakan semuanya bisa pulih, bisa semangat lagi, dan rezekinya bertambah lagi ke depannya,” tutur Hendra Hidayat.

Di balik duka yang menyelimuti Penjaringan, kepedulian dan gotong royong terus mengalir. Sejumlah instansi dan lembaga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang kehilangan tempat tinggal maupun barang-barang penting akibat kebakaran.

Lurah Penjaringan, Makhrus Nugroho Darojat, mengatakan bantuan telah didistribusikan oleh berbagai pihak, di antaranya BPBD, Dinas Sosial, PMI, Kementerian Sosial, Artha Graha Peduli, Kepolisian serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Alhamdulillah, bantuan sudah didistribusikan dari beberapa instansi. Tadi juga diberikan layanan psikososial kepada warga penyintas kebakaran. Untuk kebutuhan lainnya, seperti seragam sekolah, sedang kita siapkan. Terkait dokumen kependudukan yang terbakar, saat ini sedang diinventarisasi. Nantinya, pencetakan akan kita lakukan secara kolektif di kelurahan,” jelas Makhrus.

Upaya pemulihan pun terus dilakukan agar kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi, termasuk memastikan anak-anak tetap memiliki seragam untuk bersekolah dan warga dapat kembali memperoleh dokumen kependudukan yang terbakar.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Penjurian Final Benyamin S Award 2026 di Hotel Ascott, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).

Sebanyak 10 lurah dari lima kota dan satu wilayah administrasi menjadi finalis pada ajang tersebut yakni Lurah Kebon Sirih, Kelapa Gading Timur, Srengseng, Sukabumi Utara, Taman Sari, Kebon Baru, Cilandak Barat, Utan Kayu Selatan, Malaka Sari, dan Pulau Panggang.

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dr.Sigit Wijatmoko, mengatakan Benyamin S Award merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja lurah dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Benyamin S Award merupakan bentuk penghargaan atas kinerja, capaian, serta kerja keras para lurah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadikan wilayah Jakarta semakin Bersih, Nyaman, Indah, dan Sejahtera,” ujar Sigit.

Pada 2026, sebanyak 52 lurah dari total 267 kelurahan di DKI Jakarta mengikuti seleksi yang dimulai sejak September. Setelah melalui proses penilaian, jumlah peserta mengerucut menjadi 25 lurah hingga ditetapkan 10 finalis, yakni Lurah Kebon Sirih, Kelapa Gading Timur, Srengseng, Sukabumi Utara, Taman Sari, Kebon Baru, Cilandak Barat, Utan Kayu Selatan, Malaka Sari, dan Pulau Panggang.

Penilaian mencakup empat kategori, yaitu Bersih, Nyaman, Indah, dan Sejahtera. Kategori Bersih menilai inovasi pengelolaan sampah, sanitasi, dan kampanye sadar lingkungan. Kategori Nyaman mencakup keamanan, keteraturan, respons layanan publik, dan ruang ramah warga. Kategori Indah berfokus pada penataan ruang publik dan estetika lingkungan, sedangkan kategori Sejahtera meliputi pemberdayaan UMKM, layanan sosial, inklusi sosial, dan partisipasi masyarakat.

Penjurian final melibatkan empat orang juri, yaitu Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Joga, Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Lingkungan Indonesia Endra S. Atmawidjaja, Dewan Pembina Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Wicaksono Sarosa, serta pengamat tata kota Yayat Supriyatna.

Selain penilaian oleh dewan juri, para finalis ditantang menyelenggarakan Festival Kelurahan untuk menampilkan potensi wilayah, inovasi, program unggulan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Sigit menyebut keterlibatan warga menjadi unsur penting dalam membangun tata kelola wilayah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Sinergi di tingkat akar rumput menjadi pijakan dalam menemukenali masalah, membangun semangat gotong royong sekaligus menumbuhkan kreativitas warga dalam melahirkan inovasi atas tantangan perkotaan. Ini adalah modal sosial yang menjadi fondasi utama bagi ketahanan serta keberlanjutan kota,” tuturnya.

Menurut Sigit, penguatan peran kelurahan turut mendukung transformasi Jakarta menuju pusat perekonomian nasional dan kota global. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah, kolaborasi dengan masyarakat, serta pengembangan inovasi yang tetap mempertahankan karakteristik budaya lokal.

Nama Benyamin S Award sendiri terinspirasi dari almarhum Benyamin Sueb, seniman dan budayawan Betawi yang dikenal melalui karya-karyanya. Rangkaian Benyamin S Award 2026 dijadwalkan berlanjut dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang pada 30 Oktober 2026.

“Harapannya, ajang Benyamin S Award dapat menjadi ruang belajar kolektif dalam memperkuat tata kelola wilayah, menumbuhkan kepemimpinan yang melayani, dan menghidupkan budaya kolaborasi yang menjadi ciri khas warga Jakarta,” pungkas Sigit.(Sutarno)

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, merespons operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan dan tuntas, tanpa mengganggu pelayanan penanggulangan bencana bagi masyarakat.

“Sejatinya, kami menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas penegakan hukum,” ujar Selly dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).

“Kita perlu memberikan ruang kepada proses hukum untuk berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” lanjutnya.

Diketahui, KPK mengamankan 14 orang dalam OTT di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026), termasuk Sekretaris Utama BNPB dan sejumlah pihak swasta. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.

Menanggapi hal tersebut, Selly mengaku miris lantaran dugaan praktik korupsi tersebut mencuat ketika Indonesia masih menghadapi berbagai bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga banjir bandang di Padang.

“Saya merasa miris, sebab peristiwa ini terjadi di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan bencana gempa NTT, banjir badang Padang serta bencana lainnya yang masih membutuhkan perhatian serius. Hal yang tidak boleh luput adalah keselamatan masyarakat dan keberlangsungan penanganan bencana di lapangan,” ungkapnya.

Selly menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan kerja kolektif yang melibatkan banyak pihak, mulai dari BNPB, BPBD, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga relawan dan masyarakat.

Menurutnya, para personel di lapangan telah bekerja menghadapi berbagai risiko, termasuk kebakaran, paparan asap, gangguan kesehatan, serta keterbatasan fasilitas. Karena itu, persoalan hukum yang melibatkan pihak tertentu tidak boleh mengurangi dukungan terhadap petugas maupun menghambat respons kebencanaan.

“Karena itu, kami berharap persoalan hukum yang sedang diproses tidak mengganggu pelayanan kebencanaan maupun koordinasi penanganan bencana di sejumlah tempat. Masyarakat yang terdampak harus tetap mendapatkan perlindungan, bantuan, dan respons cepat dari negara,” tegasnya.

Minta Pengawasan Anggaran Kebencanaan Diperkuat

Lebih lanjut, Selly menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran kebencanaan agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, ia menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan, sesuai mandat yang disampaikannya dari Ketua DPR RI Puan Maharani, berkomitmen memastikan program dan anggaran penanggulangan bencana dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI, kami dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai mandat dari Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani memandang penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan anggaran penanggulangan bencana dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” katanya.

Selly mengingatkan bahwa dana penanggulangan bencana merupakan amanah publik yang harus digunakan sepenuhnya untuk menjamin keselamatan masyarakat, terutama dalam situasi darurat.

“Anggaran kebencanaan adalah amanah publik yang harus benar-benar digunakan untuk keselamatan dan kepentingan masyarakat, terutama mereka yang sedang menghadapi situasi darurat,” ujarnya.

Di sisi lain, Selly mengingatkan agar kasus OTT tersebut tidak menimbulkan generalisasi terhadap seluruh jajaran BNPB maupun petugas penanggulangan bencana yang selama ini menjalankan tugas kemanusiaan.

Menurutnya, dugaan pelanggaran hukum harus diproses berdasarkan bukti dan pertanggungjawaban masing-masing pihak, tanpa mengabaikan dedikasi personel lain yang tetap bekerja melayani masyarakat.

“Kami juga perlu menegaskan bahwa dugaan pelanggaran oleh pihak tertentu tidak serta-merta dapat digeneralisasi sebagai cerminan seluruh institusi ataupun seluruh personel yang bertugas. Proses hukum harus menyasar pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti, sementara pelayanan kemanusiaan harus terus berjalan,” jelasnya.

Selly berharap pengungkapan perkara OTT di lingkungan BNPB dapat berlangsung secara tuntas dan transparan. Pada saat yang sama, pengawasan internal perlu diperkuat untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran kebencanaan.

“Harapan kami, penegakan hukum dapat berlangsung secara tuntas dan transparan, pengawasan internal diperkuat, dan seluruh jajaran yang bertugas tetap fokus menjalankan mandat kemanusiaan,” tuturnya.

Selly menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan beriringan, terutama ketika negara tengah menghadapi berbagai bencana.

“Di tengah bencana, negara tidak boleh kehilangan dua hal sekaligus: integritas dalam pengelolaan anggaran dan kehadiran nyata untuk melindungi masyarakat,” pungkasnya.