Connect with us

Nasional

Puan Harap Bambang-Dhony Bangun IKN dengan Cepat dan Berkeadilan

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi dipilihnya Bambang Susantono-Dhony Rahajoe sebagai Kepala Otorita dan Wakil Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Ia berharap keduanya bisa mewujudkan IKN sebagai kota masa depan Indonesia dengan cepat.

“Selamat atas pelantikan Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Bapak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Keduanya memiliki rekam jejak yang baik dan kita berharap agar bisa bekerja cepat mewujudkan IKN sebagai kota masa depan,” kata Puan, Jumat (11/3/2022).

“Namun, pembangunan dilakukan dengan adil dan melindungi warga lokal serta ramah lingkungan. Kita berharap IKN Nusantara bisa merefleksikan kota Indonesia di masa depan, tapi jangan sampai pembangunannya merugikan rakyat setempat,” tutur mantan Menko PMK tersebut.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menilai, keahlian Bambang Susantono di bidang transportasi perkotaan, infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan, akan menjadi modal dalam pembangunan IKN Nusantara.

“Keahlian beliau dibutuhkan dalam membangun IKN Nusantara agar menjadi kota yang inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan,” ucapnya.

Sementara itu, rekam jejak Dhony Rahajoe dalam membangun kota satelit dinilai Puan juga akan memperkuat pembangunan IKN Nusantara dari sisi teknis operasional

“Pak Dhony Rahajoe berhasil membangun salah satu kota satelit terbaik di Indonesia. Pengalaman beliau bisa jadi modal membangun IKN Nusantara menjadi kota futuristik,” sebut Puan.

Puan berpesan agar keduanya segera membentuk struktur organisasi sehingga pembangunan IKN Nusantara bisa semakin cepat dikerjakan. Agar pengelolaan pembangunan IKN berjalan optimal, Puan juga mengingatkan Bambang-Dhony untuk dapat bekerja sama secara baik dengan kementerian-kementerian serta lembaga/instansi terkait yang sudah lebih dulu terlibat.

“Lakukan koordinasi yang efektif, termasuk dengan setiap pemangku kepentingan di Kalimantan Timur. Implementasikan semua rancangan proyek pembangunan IKN Nusantara sebaik-baiknya agar hasilnya tidak mengecewakan rakyat,” papar Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu juga meminta agar Bambang dan Dhony terus berkomunikasi dengan DPR untuk setiap perkembangan pembangunan IKN Nusantara.MPuan mengatakan, DPR menantikan kerja sama dengan Otorita IKN.

“Sebagai representasi rakyat, DPR punya kewajiban untuk mengetahui setiap detail pembangunan IKN agar dapat ikut mensosialisasikan perkembangan IKN kepada masyarakat sekaligus sebagai bentuk pengawasan. Selamat bekerja untuk Pak Bambang dan Dhony,” tutupnya.(m)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Polemik Desil, Politisi PDIP sebut Kesalahan Data Jangan Sampai Rampas Hak Warga

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti polemik penentuan desil kesejahteraan masyarakat yang belakangan menuai keluhan. Menurutnya, meningkatnya sentimen negatif di media sosial menunjukkan persoalan desil telah berkembang menjadi masalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial pemerintah.

“Angka 6.310 talks dengan sentimen negatif hampir 44 persen itu bukan sekadar noise media sosial, itu cerminan rasa tidak percaya warga terhadap sistem yang katanya dibangun untuk melindungi mereka,” kata Aria Bima pada wartawan (26/8)

Ia menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa desil merupakan posisi relatif seseorang atau rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan nasional, bukan penetapan mutlak seseorang kaya atau miskin. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus mengakui masih terdapat persoalan akurasi karena pembaruan data tidak selalu mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat.

Aria mencontohkan masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengalami penurunan kondisi ekonomi secara cepat, sementara data pemerintah masih menggambarkan keadaan rumah tangga tersebut beberapa waktu sebelumnya.

“PHK terjadi hari ini, tapi datanya masih mencerminkan keadaan dua tahun lalu. Di sinilah negara kehilangan kredibilitas,” ujarnya.

Karena itu, ia mendesak pemerintah menyediakan mekanisme sanggah yang sederhana, gratis, dan cepat bagi masyarakat yang merasa penetapan desilnya tidak sesuai kondisi faktual. Pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan juga harus diperkuat sebagai garda terdepan dalam proses verifikasi karena dinilai lebih mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya.

Selain mekanisme sanggah, Aria meminta pemerintah membuka secara transparan formula penentuan desil, mulai dari variabel yang digunakan, bobot setiap indikator hingga dasar metodologinya. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat tidak hanya menerima angka tanpa mengetahui bagaimana status tersebut ditentukan. Ia juga mendorong keterlibatan akademisi dan lembaga statistik independen untuk mengaudit serta menyempurnakan metode yang digunakan BPS.

Aria turut mengingatkan potensi salah klasifikasi terhadap kelompok seperti petani dan nelayan. Kepemilikan lahan, perahu, atau aset produktif lainnya tidak semestinya langsung dianggap sebagai indikator kemapanan karena aset tersebut merupakan alat untuk mencari nafkah. Kesalahan klasifikasi, menurutnya, dapat berdampak lebih luas, termasuk hilangnya akses anak terhadap bantuan pendidikan.

Ia juga meminta pemerintah tidak terburu-buru menggunakan desil sebagai dasar pencabutan subsidi energi sebelum persoalan akurasi data diselesaikan dan masa transisi disiapkan.

“Data boleh jadi dasar kebijakan, tapi jangan sampai kesalahan administratif merampas hak warga atas perlindungan sosial. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya

Continue Reading

Ibukota

Pemprov DKI Minta Maaf Peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai Diundur

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas pengunduran jadwal peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading – Manggarai, yang peresmian semula diagendakan pada Rabu, 26 Agustus 2026.

“Pemprov DKI meminta maaf atas perubahan jadwal hari ini, termasuk kepada warga yang sempat menyesuaikan perjalanan karena rencana rekayasa lalu lintas di sekitar Manggarai,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim (Chico Hakim.red) dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.

Chico menjelaskan bahwa seluruh jalur fisik dan rel LRT sejatinya telah selesai dikerjakan secara teknis oleh Pemprov DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Perseroda). Namun, penyesuaian jadwal penundaan ini sengaja diambil demi memastikan seluruh fasilitas penunjang di stasiun beroperasi ramah pengguna

Penyesuaian jadwal ini dilakukan agar layanan yang diterima warga benar-benar inklusif. Fasilitas akses, informasi, dan layanan prioritas perlu dipastikan lengkap sebelum peresmian. Termasuk bagi penyandang disabilitas, lansia, anak, dan warga yang berpindah moda di Manggarai,” ujar Chico.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi mengonfirmasi bahwa kepastian tanggal peresmian baru akan ditentukan usai evaluasi final. Termasuk pembenahan minor rampung dikerjakan.

“Kami ingin peresmian dilaksanakan setelah penyempurnaan sejumlah detail pada fasilitas,” kata Marulina.

Koridor LRT Jakarta Kelapa Gading–Manggarai memiliki bentang jalur sepanjang 12,2 kilometer yang melintasi 11 stasiun, yaitu Kelapa Gading, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulomas, Equestrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, dan Manggarai. Waktu tempuh perjalanan dari titik awal ke titik akhir diproyeksikan memakan waktu sekitar 28 menit.

Jalur ini terintegrasi langsung dengan simpul transportasi Stasiun Manggarai yang terhubung ke KRL Commuter Line, Kereta Api Bandara, serta layanan TransJakarta. Pada masa awal pengoperasian hingga Oktober 2026, tarif yang diterapkan adalah flat Rp5.000 sekali jalan dengan jam operasional pukul 05.00–24.00 WIB. (Sutarno).

Continue Reading

Ibukota

H Rano Karno, Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, di Cawang

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta, H.Rano Karno (Bang Doel).Selasa (25/8), menghadiri perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan Santunan Anak Yatim di Majelis Ta’lim Anwarul Hidayah, Kelurahan Cawang, kecamatan Kramat Jati, kota administrasi Jakarta Timur.

Meski tidak sampai kegiatan rampung, Rano hadir memberikan sambutan dan menyampaikan apresiasi Pemprov DKI Jakarta terhadap pelaksanaan kegiatan.

“Semoga peringatan Maulid malam ini membawa manfaat bagi masyarakat. Pak Gubernur menginstruksikan saya hadir di sini karena kebetulan, Insyaallah besok Bapak Presiden akan meresmikan LRT dari Velodrome sampai ke Manggarai, jadi, kami berbagi tugas,” katanya.

Rano meminta maaf, karena tidak bisa mengikuti kegiatan sampai tuntas lantaran kondisi kesehatan yang belum prima.

“Sebenarnya dokter menyarankan agar saya tidak banyak beraktivitas minimal selama seminggu setelah terkena tifus. Namun, saya merasa tidak betah hanya berdiam diri,” ujarnya.

Dalam kesempatan kunjungan ini, Rano juga menyempatkan menjenguk sesepuh Majlis Ta’lim Anwarul Hidayah yang tengah mengalami kendala kesehatan.

“Sekali lagi, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan, suatu saat saya bisa duduk lebih lama di sini untuk saling belajar,” tandasnya.

Jamaah Majelis Taklim Anwaril Hidayat mendoakan semoga Bang Doel Sehat selalu.(Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending