Subang, Hariansentana.com –– Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin turut mendampingi pangkoopsudnas Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S.,M.M., berkontribusi mendukung program ketahanan pangan nasional. Dengan melakukan tanam jagung hibrida varietas. Di Lanud Raden Suryadi Suryadarma, Subang, Jawa Barat. (Selasa, 14-1-2025).

Kegiatan ini dalam rangkaian memperingati HUT ke-3 Koopsudnas. Program tanam bersama, terselenggara atas kerjasama staf potensi dirgantara Lanud Raden Suryadi suryadarma dengan dinas pertanian subang.

Pangkoopsudnas mengatakan, jagung Hibrida NK 7202 NAGA merupakan varietas unggul yang sangat dibutuhkan peternak. Sesuai kebijakan pemerintah, dan instruksi Panglima TNI serta kepala Staf Angkatan Udara. Koopsudnas dan satuan jajaran mendukung program ketahanan pangan Nasional.

Sebelum melaksanakan penanaman jagung Pangkoopsud nas didampingi Pangkoopsud I,Danlanud Suryadarma serta Pejabat lainya, melaksanakan peninjauan kesiapan dapur makan bergizi Lanud Suryadarma untuk mendukung makan bergizi bagi siswa sekolah di Lanud Suryadarma dan sekitarnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat Koopsudnas, Komandan Raden Suryadi Suryadarma, Direktur Pakan Dinas Pertanian Subang dan tamu undangan lainnya.

Jakarta, Hariansentana.com – Pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai,
pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga mengungkap kompleksitas konflik kepentingan antara publik dan privat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

“Laut adalah sumber daya publik yang seharusnya dikelola untuk mendukung kesejahteraan seluruh masyarakat. Pemagaran ini mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap prinsip ini,” tegas Capt. Hakeng dalam keteerangan persnya yang diterima di Jakarta, Kamis (09/1/2025).

Menurut Hakeng, secara hukum tindakan pemagaran ini melanggar sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Ruang Laut.

“Pelanggaran ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta minimnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih jauh menurut Hakeng, dari perspektif ekologi, pemagaran laut juga berdampak merusak. Hal ini karena struktur pagar yang terbuat dari bambu, paranet, dan pemberat pasir mengganggu habitat laut, mengurangi keanekaragaman hayati, dan memengaruhi aliran air laut yang penting bagi ekosistem pantai.

“Laut adalah elemen penting bagi ekologi, menyediakan habitat bagi berbagai spesies dan menjaga keseimbangan lingkungan. Pemagaran seperti ini berisiko mengganggu keberlanjutan ekosistem dan produktivitas perikanan,” cetusnya.

Dampak Sosial Ekonomi bagi Nelayan

Dari sisi sosial, kata dia, pemagaran ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional. Sebanyak 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di kawasan tersebut kini harus menempuh jarak lebih jauh untuk menangkap ikan, yang menyebabkan peningkatan biaya operasional dan penurunan produktivitas.

“Pemagaran ini tidak hanya mengurangi akses nelayan terhadap sumber daya laut tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir secara keseluruhan,” jelas Capt. Hakeng.

Lebih jauh ia juga mengatakan, bahwa kasus ini mencerminkan ketidakjelasan dalam tata kelola proyek yang memanfaatkan ruang laut. Bahkan investigasi gabungan berbagai instansi hingga kini belum berhasil mengidentifikasi tujuan akhir pemagaran tersebut. Jika hal ini terkait dengan rencana reklamasi, prosesnya harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas penuh.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proses reklamasi mematuhi standar ekologis dan melibatkan partisipasi masyarakat serta ahli terkait untuk meminimalkan dampak lingkungan,” tegasnya.

Menurut Hakeng, kasus ini menggarisbawahi pentingnya penguatan tata kelola ruang laut yang berorientasi pada keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan. Partisipasi masyarakat lokal harus menjadi bagian integral dari setiap kebijakan pengelolaan ruang laut.
“Laut bukan hanya sumber daya ekonomi tetapi juga identitas dan bagian dari keberlanjutan bangsa. Dengan pendekatan yang melibatkan hukum, ekologi, dan sosial, Indonesia dapat memastikan kekayaan lautnya dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara berkelanjutan,” tutup Capt. Hakeng.(s)

Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) meraih penghargaan Awards of Merit pada ajang International Association of Business Communicatiors (IABC) Awards 2024 dalam kategori Best Media Relations Program sub-kategori Impactful Public Relations Awards (IMPRA). Penyerahan penghargaan dilakukan pada acara IABC Indonesia Conference dan Award 2024 yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta dengan mengusung tema PR Trends 2025: Purposeful Impact.

Presiden IABC Indonesia, Elvera N. Makki, menyatakan bahwa penghargaan ini diberikan kepada organisasi yang berhasil membangun kepercayaan, dan menjalin hubungan yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan.

“Melalui strategi komunikasi yang inklusif, transparan, dan penuh empati, kita dapat memastikan bahwa setiap pesan tidak hanya mampu menyentuh perasaan, tetapi juga mendorong perubahan berarti untuk mewujudkan visi bersama,” ungkap Elvera yang juga menyoroti pentingnya peran teknologi dalam mendukung inovasi komunikasi menuju tahun 2025.

Sebagai Subholding PT PLN (Persero), PLN EPI memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan pasokan energi primer di Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama dalam rantai pasok energi nasional, PLN EPI berkomitmen untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan, yang menjadi dasar untuk mendukung penyediaan listrik yang handal dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Mamit Setiawan, Sekretaris Perusahaan PLN EPI, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan pengakuan atas transformasi yang dilakukan oleh PLN EPI dalam menjaga stabilitas pasokan energi primer, yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur energi Indonesia.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata dari kerja keras PLN EPI dalam membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak untuk memastikan informasi terkait upaya kami dalam menjaga rantai pasok energi primer dan mendukung stabilitas pasokan listrik sampai ke seluruh lapisan masyarakat,” ujar Mamit.

Dalam Ajang ini, PLN EPI menyampaikan, program komunikasi berjudul Sinema (Sinergi Media dan Biomassa). Karya tersebut menunjukkan peran PLN EPI dalam mengampanyekan Biomassa berkontribusi terhadap Ekonomi Kerakyatan dan Biomassa transisi menuju energi masa depan berkelanjutan. Inovasi pengembangan ekosistem biomassa berbasis ekonomi rakyat terus dilakukan PLN EPI untuk mendukung program cofiring pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia.

Pengembangan biomassa ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif energi yang ramah lingkungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dengan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar. Biomassa yang dihasilkan dari limbah pertanian dan kehutanan ini akan mengurangi emisi karbon dioksida dan mendukung Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam komitmen internasional.

Dengan penghargaan ini, PLN EPI semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan menjaga stabilitas pasokan energi yang handal dan terjangkau, serta mempercepat transisi energi hijau menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

International Association of Business Communicators (IABC) merupakan organisasi non-profit yang mewadahi para praktisi dan profesional komunikasi, seperti Public Relations, Corporate Affairs, Komunikator Bisnis, CSR, serta Government Relations. Penghargaan diberikan kepada organisasi yang berhasil menunjukkan praktik terbaik dalam komunikasi berskala global, sekaligus menjadi platform berbagi pengalaman, memperluas jejaring, dan program edukasi.(s)