Pendidikan
Program TPBIE Hadirkan Bahan Bacaan Bermutu Untuk Perpustakaan
Jakarta, Hariansentana.com — Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) akan menghadirkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dengan model dan pendekatan baru,
Pada 2024, program TPBIS menghadirkan bahan bacaan bermutu dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan kecakapan literasi. Tahun ini, program TPBIS dan Bahan Bacaan Bermutu mengusung tema “Peningkatan Kualitas Perpustakaan Desa untuk Memperkuat Kecakapan Literasi untuk Mendukung Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka”.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz mengungkapkan tingkat kegemaran membaca berdasarkan hasil survei Perpusnas tahun 2018 berada pada angka 52,92 persen dan jumlah penduduk yang mengakses internet sampai 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik baru 43,47 persen.
“Dengan kondisi tersebut program penguatan kegemaran dan budaya literasi dilakukan melalui bantuan bahan bacaan bermutu tahun 2024 untuk 10.000 perpustakaan di desa/kelurahan dan taman bacaan masyarakat yang masing-masing akan mendapatkan seribu judul buku khusus untuk anak SD dan PAUD agar dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan daya nalar masyarakat,” terangnya dalam Sosialisasi Penguatan Budaya Baca dan Literasi melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Penyediaan Bahan Bacaan Bermutu untuk Perpustakaan Desa, Perpustakaan Kelurahan, dan Taman Bacaan Masyarakat Tahun 2024 yang digelar secara hibrida, pada Kamis (21/3/2024).

Plt. Kepala Perpusnas mengatakan bahwa Perpusnas berupaya menginisiasi jalinan kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam mengupayakan penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi yang mencakup pengembangan mitra-mitra perpustakaan.
“Melalui upaya kolaboratif ini diharapkan tercipta ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan dan program yang kami gagas pada 2024 itu merupakan salah satu kegiatan di Perpusnas yang kami tujukan sebagai upaya penguatan budaya baca dan literasi hingga tingkat desa. Di mana hasil diskusi dengan tim dari Komisi X DPR RI ternyata perpustakaan itu jauh dari masyarakat tidak sampai ke pelosok desa di mana masyarakat kita hidup di sana,” terangnya.
Ditambahkannya, program TPBIS diharapkan tidak hanya melibatkan mitra program, namun juga pengelola perpustakaan desa/kelurahan, TBM, serta dinas perpustakaan provinsi maupun dinas perpustakaan kabupaten/kota. “Karena kita tidak bisa bekerja sendirian. Kemudian rekan-rekan di balai dan kantor bahasa di seluruh Indonesia 30 provinsi saya sengaja libatkan sebagai bagian yang akan terus mengawal kegiatan ini dalam rangka penguatan literasi masyarakat hingga di tingkat desa,” urainya.
Dalam laporan disebutkan, sejak pelaksanaan program TPBIS pada 2018—2023, sebanyak 1.804 staf perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota, 3.094 pengelola perpustakaan desa/kelurahan, 119 master trainer, dan 759 fasilitator daerah telah dibangun kapasitasnya melalui program ini. Dalam kegiatan pelibatan masyarakat, tercatat sebanyak 4.149.724 anggota masyarakat telah mengikuti 171.734 kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan mitra.
Direktur Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami menyebut bahwa transformasi Indonesia diarahkan untuk mewujudkan negara maju dengan perekonomian yang tinggi dan berdampak pada kesejahteraan. Maka agenda pendidikan dan literasi harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan prioritas.
Menurutnya, literasi sebagai faktor esensial dan upaya membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. “Pada akhirnya perpustakaan bisa menjadi sarana pendukung bagi penguatan literasi masyarakat dengan akses yang sangat luar biasa pada sumber pengetahuan yang semakin terbuka dan informasi yang makin kaya,” tuturnya.
Dia menambahkan dalam upaya meningkatkan literasi melalui transformasi sosial dan pemberdayaan masyarakat, perpustakaan harus diperkaya dengan sumber bacaan yang bermutu. Selain itu, infrastruktur teknologi harus baik sehingga memudahkan akses kepada sumber pengetahuan melalui teknologi internet yang mendukung bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan mewujudkan masyarakat berpengetahuan.
Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan hadirnya program TPBIS yang mengenalkan perpustakaan sebagai tempat membaca buku dan tempat berkegiatan masyarakat menjadi angin segar bagi pertumbuhan literasi di Kabupaten Maros.
“Melalui program TPBIS ini kami masyarakat bisa membaca dan berkegiatan di perpustakaan sehingga bisa memperoleh keterampilan dari bahan bacaan hingga mereka memperoleh kesejahteraan,” ungkapnya.
Menurut Chaidir, komitmen menjadi hal paling penting dalam peningkatan literasi di daerah. Pemerintah Kabupaten Maros mengawali komitmen tersebut dengan menghadirkan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengembangan Budaya Literasi dan kemudian secara mandiri mereplikasi program TPBIS.
Pada 2023, Kabupaten Maros secara mandiri telah berhasil mereplikasi sepuluh perpustakaan desa/kelurahan. Kabupaten Maros juga berencana menambah 15 perpustakaan desa/kelurahan yang akan mereplikasi program TPBIS pada 2024.
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Teguh Hadi Sulistyono menilai investasi pada sumber daya manusia dirasa masih kurang populer di kalangan pemerintah desa, karena hasilnya tidak dapat dilihat langsung dibandingkan dengan pembangunan fisik atau infrastruktur.
Namun dirinya menegaskan, Kementerian Desa mendorong seluruh desa untuk mengalokasikan dana desa dalam upaya peningkatan literasi desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 tahun 2023 di mana salah satu prioritas kebijakan prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan juga bahan bacaan.
“Kami berterima kasih kepada Perpusnas yang akan menyalurkan bantuan seribu buku untuk 10.000 desa yang mana akan menguatkan regulasi yang kami susun untuk desa,” imbuhnya.
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Abdul Khak mengatakan dengan kondisi literasi di Indonesia saat ini di mana belum tercapainya tingkat literasi yang diharapkan hingga sulitnya akses buku yang ramah anak di daerah terutama 3T (tertinggal, terdepan, terluar), mengharuskan adanya intervensi dalam penyediaan buku bermutu.
“Kami dari Kemendikbud mengintervensi dalam tiga hal, yaitu dimulai dengan menyiapkan buku bermutu yang diminati anak-anak, kemudian yang kedua kami mencetak dan mengirimkan buku ke sekolah yang membutuhkan secara langsung, dan yang ketiga kami melatih guru maupun pustakawan di sekolah untuk mengolah dan mengelola buku-buku tersebut,” terangnya.
Pendidikan
Pondok Pesantren Qurrota A’yun Go Internasional, Jalin Kerja Sama Strategis dengan PCI Malaysia
FOTO BERSAMA-K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, Ketua HEBITREN Jakarta Timur bersama rombongan, foto bersama usai melakukan kunjungan ke PCI Malaysia. (Foto Ist).
MALAYSIA, SENTANA – Pondok Pesantren Qurrota A’yun Jakarta, terus meneguhkan langkah menuju pesantren berkelas dunia melalui kerja sama strategis dengan PCI (Pimpinan Cabang Istimewa) Malaysia yang dipimpin oleh Datuk K.H. Rudi Mahfudz. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperluas jejaring pendidikan, dakwah, ekonomi dan pemberdayaan umat di kawasan ASEAN, Jum’at (7/8).

PENANDATANGANAN MoU-Datuk K.H. Rudi Mhafud, Ketua PCI Malaysia bersama K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, Ketua HEBITREN Jakarta Timur, saat melakukan Penandatanganan MoU. (Foto Ist).
Kerja sama tersebut merupakan bagian dari visi besar Roadmap Qurrota A’yun 2030, yaitu membangun pesantren yang unggul dalam ilmu keislaman, berkarakter, menguasai teknologi, memiliki wawasan global, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi peradaban Islam dan kemajuan bangsa.
Melalui keterangannya, Jum’at (7/8), Pengasuh Pondok Pesantren Qurrota A’yun, K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, menyampaikan bahwa, era globalisasi menuntut pesantren untuk mampu membangun kolaborasi lintas negara tanpa meninggalkan jati diri sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.
“Pesantren tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perkembangan dunia. Pesantren harus hadir sebagai pusat lahirnya generasi berakhlak mulia, berwawasan internasional, menguasai bahasa, teknologi, kewirausahaan dan siap membangun peradaban Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam,” ungkapnya.

Menurutnya, melalui kerja sama dengan PCI Malaysia, Pondok Pesantren Qurrota A’yun akan mengembangkan berbagai program strategis, antara lain pertukaran wawasan pendidikan pesantren, peningkatan kompetensi guru dan santri, penguatan dakwah internasional, pengembangan ekonomi pesantren, bisnis halal, ekspor-impor produk unggulan pesantren, hingga pengembangan jejaring investasi dan kewirausahaan berbasis syariah.
Sementara itu, Datuk K.H. Rudi Mahfudz, menyambut baik sinergi ini sebagai bentuk penguatan ukhuwah Islamiyah antara Indonesia dan Malaysia. Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar menjadi pusat lahirnya pemimpin masa depan yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga mampu menjawab tantangan global melalui inovasi, ekonomi dan pendidikan.
“Kerja sama ini diharapkan menjadi awal lahirnya berbagai program kolaboratif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Selain memperkuat hubungan antarlembaga, sinergi ini juga membuka peluang bagi santri untuk memiliki pengalaman internasional, memperluas jejaring keilmuan, serta mengenal praktik terbaik dalam pengelolaan pendidikan, ekonomi, dan dakwah di tingkat regional,” ujarnya.
Dengan semangat “Think Globally, Act Locally, and Serve Universally”, Pondok Pesantren Qurrota A’yun optimistis mampu melahirkan generasi santri yang tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga menjadi inovator, entrepreneur, pendidik dan pemimpin yang mampu bersaing di tingkat global.
Langkah menuju “Qurrota A’yun Go Internasional”, bukan sekadar slogan, melainkan ikhtiar nyata untuk menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan keunggulan tahfiz Al-Qur’an, penguasaan bahasa Arab dan Inggris, teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), kewirausahaan, serta diplomasi pendidikan internasional.
“Melalui kolaborasi dengan PCI Malaysia, diharapkan akan lahir generasi santri yang siap menjadi duta Islam yang moderat, berilmu, mandiri, dan mampu membangun peradaban yang membawa kemaslahatan bagi umat di tingkat regional maupun global,” pungkas Zaenul. (Red).
Pendidikan
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Bogor Kembali Menuai Sorotan.
Bogor, Hariansentana.com – Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Bogor tahun ini kembali menuai sorotan. Banyak siswa tidak tertampung, termasuk siswa berprestasi dan dengan nilai rapor tinggi yang justru terdampak sistem yang dinilai tidak transparan.
Hal itu disampaikan Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) MJohan Pakpahan S.H kepada sentana Selasa 7 Juli 2026 melalui tlp seluler nya.
Johan menyayangkan adanya dugaan “pengkondisian” siswa sejak proses pendaftaran di tingkat SD asal.
“Diduga ada permainan “, guru SD asal mengumpulkan pendaftaran aplikasi dengan biaya Rp350.000 per siswa. Nah, siswa jalur prestasi ini kan diuji oleh siswa dan pramuka. Ini tidak jelas. Seharusnya diuji oleh guru, bukan siswa,” ujarnya.
Ia menduga kuat adanya praktik “pesanan” dan “titipan aman” karena kedekatan pihak tertentu dengan sekolah tujuan. “Ini sudah langganan tiap tahun. Masuknya melalui Kepsek SMP masing-masing,” tegasnya.
Lebih lanjut Johan juga menyoroti banyaknya Kepala Sekolah SMP Negeri yang merangkap jabatan atau menjadi Pelaksana Tugas Plt di sekolah lain.
“Contoh nya Kepsek SMPN 2 Cibinong menjadi Plt di SMPN 1 Bojong Gede. Contoh lain, Kepsek SMPN 1 Cibinong merangkap juga di SMP Negeri Citereuf. Nah ini kan sepertinya Kab. Bogor kekurangan Kepsek,” papar nya.
Menurutnya, rangkap jabatan berpotensi membuat pengelolaan sekolah tidak profesional. Apalagi ada dana BOS yang dikelola. “Kami menduga Kepsek ini sibuk urusan uang BOS. Laporannya hanya tulis ‘gonggong’, tidak disebutkan kondisi siswa setiap bulan. Padahal jumlah siswa itu berubah-ubah,” duga Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) .
Ia menambahkan, jika dana BOS dikelola benar, sekolah mestinya bisa menambah rombel atau kelas baru untuk menampung lonjakan siswa. “Faktanya banyak orang tua tidak sanggup biayai swasta karena mahal. Akibatnya siswa meluber tidak tertampung,” ungkapnya.
Menyikapi persoalan tahunan ini, Johan meminta Bupati Bogor turun tangan dengan menyiapkan sekolah swasta gratis.
“Jangan setiap tahun orang tua hanya mengeluh soal sekolah. Jangan sibuk bangun infrastruktur saja tapi lupa buat sekolah. Minimal ada 4 SMP Swasta Gratis di setiap Dapil. APBD harus dialokasikan ke sana,” desaknya.
Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) menegaskan akan terus menyuarakan persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor agar tidak ada lagi anak berprestasi yang terbuang dari sistem,” terang nya …….Ron
Pendidikan
LSM PRB Desak Disdik Kab Bogor Profesionalkan SPMB, SD-SMP 2026, Usul Sekolah Swasta Digratiskan Lewat APBD
Bogor, Hariansentana .com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuat Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) SD dan SMP tahun ajaran 2026 lebih profesional dan berpihak ke masyarakat.
Saat di hubungi tlp seluler nya Kamis 25 ,Juni 2026
Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan ,S .H. mengatakan Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) untuk jenjang wajib belajar 9 tahun seharusnya dipermudah. “SD-SMP ini wajib belajar dan sesuai UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi pemerintah wajib memastikan SD-SMP tidak dipersulit sistem. Administrasi harus mudah, jangan bikin orangtua pusing,” terang nya.
Lebih lanjut Johan mendorong Disdik menambah daya tampung dengan menambah kursi/rombongan belajar ( Rombel ) di sekolah negeri. Tujuannya agar siswa yang orangtuanya tidak mampu ke swasta tetap bisa masuk sekolah negeri.
Ia juga mengusulkan terobosan: Pemda Kab. Bogor mengalokasikan anggaran pendidikan lewat APBD untuk menggratiskan sekolah swasta. “Kalau negeri dan swasta sama-sama gratis, masalah pendidikan di Kab. Bogor terjawab. Nggak ada lagi alasan orangtua tidak menyekolahkan anak SD-SMP karena biaya,” tegasnya.
Johan juga meminta Bupati Bogor memberikan arahan ke DPRD Kab. Bogor agar program “sekolah swasta gratis” bisa diwujudkan dengan alokasi APBD yang cukup. Ia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan secara teknis menambah kursi di sekolah negeri SD dan SMP supaya daya tampung naik. “Jangan malas bikin terobosan untuk kebaikan masyarakat,” katanya.
Johan juga menyatakan mendukung program Bupati Bogor, khususnya di bidang pendidikan. “Kami paling khusus dukung kalau ada program sekolah swasta gratis. Ini langkah Kab. Bogor berubah, memberitakan pendidikan sebagai program pokok menuju SDM unggul,” pungkasnya………Ron
-
Ekonomi7 days agoPT RBM Logistik Indonesia Perkuat Manajemen dan Siapkan Ekspansi Pasar Jelang RUPS
-
Daerah6 days agoKarhutla Kalimantan Capai 1.487 Hotspot, Alex Indra Lukman Desak Penanganan Jadi Prioritas Nasional
-
Polhukam5 days agoLSM PRB Desak Bupati Bogor Nonaktifkan Pejabat Bappenda yang Diduga Terlibat Kasus Upah Pungut.
-
Ekonomi3 days agoLSM PRB Minta OJK Periksa BCA Finance Bintaro Serpong Damai Terkait Dugaan Kredit Bermasalah

