Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut penggunaan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2025-2026.

Ketika di konfirmasi melaui telephon seluler nya Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan, total anggaran Pokir mencapai sekitar Rp300 miliar. Dengan jumlah anggota DPRD 55 orang dan alokasi Rp5 miliar per anggota, pengawasan terhadap realisasi di dapil masing-masing harus diperketat,” jelas nya.

“Kami minta KPK tidak tebang pilih. Kalau Bappenda dan Dinas Pendidikan bisa diperiksa, DPRD Kabupaten Bogor juga perlu. Jangan sampai hukum tumpul ke satu kelompok dan tajam ke lawan politik,” ujar Ketua LSM PRB

Ia menduga ada kegiatan Pokir yang tidak sesuai dengan jumlah dan anggaran yang dicairkan. Contohnya, bantuan ke rumah ibadah dan kegiatan pembangunan yang berjalan minim pengawasan. Penerima manfaat bahkan kerap dijadikan syarat tanda tangan untuk pencairan,”ujar nya.

“Kalau anggaran masuk kantong pribadi dan kelompok, lalu disunat untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, jelas ini patut diduga korupsi. Apalagi pelaksana langsung kegiatan Pokir adalah anggota DPRD sendiri. Ini dilema hukum yang harus diluruskan,” tegasnya.

Johan menilai celah hukum sangat besar. Perbedaan antara data dan praktik, ditambah lemahnya pengawasan, membuat program Pokir rawan disalahgunakan.

Lebih lanjut Johan mendukung KPK untuk memeriksa tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif,” ujar nya.

“Ada pepatah mengatakan kalau mau bersih-bersih koruptor jangan batasnya eksekutif saja. Legislatif juga perlu diusut. Di samping mengesahkan anggaran, mereka juga pelaksana langsung Pokir. KPK harus efektif, anggaran APBD harus benar-benar bermanfaat,” papar nya………Ron

Jakarta, Hariansentana.com.- Gubernur DKI Jakarta Dr.H.Pramono Anung menyerahkan penghargaan kepada para pemenang kategori utama Anugerah Jurnalistik Muhammad Hoesni Thamrin (AJMHT) 52-2026, Senin (7/9) sore di Balai Agung, Balai Kota, Pemprov DKI Jakarta.

Pramono mengaku senang membaca dinamika pembangunan tentang Jakarta dari ajang perlombaan jurnalistik bergengsi dari PWI Jaya ini. Gubernur DKI Jakarta menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan MHT 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada insan pers yang konsisten menghasilkan karya jurnalistik berkualitas.

“Sebagai Gubernur Jakarta, saya mendukung penuh penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik M.H. Thamrin Tahun 2026 sebagai ajang apresiasi bagi insan pers yang telah menghadirkan karya-karya jurnalistik berkualitas, informatif, dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Pramono.

Pramono berharap penghargaan tersebut dapat semakin memotivasi para jurnalis untuk mengangkat potensi, inovasi, dan berbagai transformasi Jakarta menuju kota global.

“Saya berharap Anugerah Jurnalistik M.H. Thamrin 2026 dapat menjadi motivasi bagi para jurnalis untuk terus menghasilkan karya terbaik yang mengangkat berbagai potensi, inovasi, dan transformasi Jakarta menuju kota global yang inklusif, berdaya saing, dan membanggakan,” katanya.

AJMHT 52-2026 memberi penghargaan kepada tujuh pemenang dan 14 nominee dari kategori utama, tiga pemenang dan enam nominee dari kategori khusus menyongsong 5 Abad Jakarta, demikian juga dengan tiga pemenang dan enam nominee dari kategori khusus literasi Bank Jakarta.

Pramono Anung secara khusus menyerahkan penghargaan kepada pemenang tujuh kategori utama. Penghargaan untuk 14 nominee dari tujuh kategori utama ini diserahkan oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama Dr.Bryan Gautama, ketua Asosiasi Pedagang Ikan Hias Cengkareng (APIC), dan perwakilan dari Kementerian Kebudayaan.

Penyerahan penghargaan untuk kategori khusus menyongsong 5 Abad Jakarta dan kategori khusus literasi Bank Jakarta berturut-turut diserahkan oleh Kadiskominfotik Marulina Dewi Mutiara serta Basaria Martha Juliana, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Jakarta. Keduanya didampingi oleh Ketua Panitia Arman Suparman dan Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo.

Kategori khusus menyongsong 5 Abad Jakarta dan literasi Bank Jakarta baru kali ini diadakan. Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan jumlah hadiah uang pada kategori khusus menyongsong 5 Abad Jakarta ditingkatkan, Pramono Anung memastikannya. Didampingi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, Pramono Anung menyatakan,”Saya ditanya apakah tahun depan hadiah uangnya dinaikkan, saya bilang ya,” katanya dihadapan puluhan wartawan dalam doorstop seusai acara penutupan.

Tahun depan, 2027, Jakarta tepat berusia 500 tahun.

Acara puncak AJMHT 52-2026 dihadiri jajaran pengurus PWI Pusat, wakil dari Dewan Pers, PWI Jaya, serta perwakilan sponsor. Dari PWI Pusat, Akhmad Munir didampingi oleh Sekjen Marthen Selamet Susanto, Ketua Dewan Kehormatan Atal S Depari, Agus Sudibyo, Anrico Pasaribu, Johnny Hardjojo. Dari Dewan Pers, Muhammad Jazuli, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers.

Penyelenggaraan MHT ke-52 tahun 2026 memperoleh dukungan luas dari mitra strategis PWI Jaya. Dukungan tersebut antara lain datang dari Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri, Dr. Bryan Gautama, Djarum Foundation, Kementerian Kebudayaan, LRT, PLN UID Jakarta Raya, Japfa Indonesia, PT Liga Indonesia Baru (I League), Telkom, PT ASDP, Prima Natuna EP, Kupec Indonesia (Anambas) B.V., PetroChina Jabung, Samsung, Gulavit, Ancol, Pertamina EP, Pertamina Hulu Energi, PT Pelni, Blue Bird, PT Pelindo, Kodja, Pupuk Indonesia, Yayasan Wijaya Peduli Bangsa, Indosat, dan anggota DPD Alfiansyah Bustami alias Komeng.

Keseluruhan pemenang dan nominee MHT Awards ke-52 tahun 2026 terseleksi dari sekitar 754 karya jurnalistik yang dijaring dari karya-karya yang dimuat dalam kurun waktu 31 Mei 2025 hingga pertengahan Agustus 2026.

Proses penjurian melibatkan tim yang memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang jurnalistik dan akademisi. Tim juri terdiri dari Dr. Bagus Sudarmanto sebagai ketua, bersama anggota Ronny Kusuma, Arbain Rambey, Tb Adhi, Retno Intani, Gloria, Rhere Rewindinar, Irma Octaviani, serta Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo.

Dalam proses seleksi, tim juri juga dibantu tim penyeleksi awal, yakni Eka Ardimiyati dan Desdi Yusdiansyah.
Daftar Pemenang dan Nominee

1. Kategori Jurnalistik Teks
   • Pemenang: Lidia Pratama Febrian (Tim) — Kompas.com
   • Nominee: Nugroho — RRI.co.id
   • Nominee: Tim Newslab Katadata (Puja) — Katadata.co.id
2. Kategori Televisi Terestrial

• Pemenang: Sinari Siahaan — DAAI TV
• Nominee: Yogi Tujuliarto (Tim) — CNN Indonesia
• Nominee: Prissilia Claudia — Indosiar

1. Kategori Radio

• Pemenang: S. Jumar Sudiyana — Sonora FM
• Nominee: Abi Zacky/Ir. Moch. Bugi Hidayat M.Si (Kepala LPP RRI Jakarta) — Pro 4 RRI Jakarta
• Nominee: Sri Darni — RRI Padang

1. Kategori Tajuk Rencana

• Pemenang: Muhammad Arifin (Tim) — Indonesiamaritimenews.com
• Nominee: Redaksi Koran Jakarta (Aloysius) — Koran Jakarta
• Nominee: Redaksi SuaraKarya.id (Agoes Sofyan) — Suarakarya.id

1. Kategori Infografis

• Pemenang: Basith Subastian dan Yogi Anugrah — CNN Indonesia
• Nominee: Utomo Priyambodo dan Heri Cahyadi — National Geographic
• Nominee: Gunawan Kartapranata (Pandu) — Kompas.id

1. Kategori TV Video Streaming

• Pemenang: Laras Kiranasari (Tim) — Kumparan.com
• Nominee: Rian Septiandi — Kompas.id
• Nominee: Hilda B Alexander (Tim) — Kompas.com

1. Kategori Foto

• Pemenang: Bilal Nugroho Ginanjar — Poskota.co.id
• Nominee: Sulthony Hasanuddin — Antara
• Nominee: Fakhri Fadlurrohman — Kompas.id

Kategori Khusus Literasi Bank Jakarta

1. Kategori Feature

• Pemenang: Ira Guslina — Katadata.co.id
• Nominee: Anggara Pernando — Bisnis.com
• Nominee: Kormensius Barus — Industry.co.id

1. Kategori Opini

• Pemenang: Guruh Nara Persada — Poskota Cetak
• Nominee: Mohamad Farhan Zhuhri — Mediaindonesia.com
• Nominee: Firdaus Baderi — Indonesiadaily.net

1. Kategori Foto

• Pemenang: Dwi Pambudo — RM.id
• Nominee: Ryana Aryadita Umasugi — JPNN.com
• Nominee: Bambang E Ros — VOI.id

Kategori Khusus Menyongsong 5 Abad Jakarta

1. Kategori Feature

• Pemenang: Agoes Sofyan — Suarakarya.id
• Nominee: Fransiskus Wisnu Wardhana Dany — Kompas.id
• Nominee: Adiansyah — NTVNews.id

1. Kategori Televisi Terestrial

• Pemenang: Reza Ramantha Junior Hutagalung — Liputan 6 SCTV
• Nominee: Pebby Ade Liana — TribunJakarta.com
• Nominee: Wini Oktaviani — Kompas.com

1. Kategori Radio

• Pemenang: Haryo Ristamaji — Radio Elshinta
• Nominee: S. Jumar Sudiyana — Sonora FM
• Nominee: Danang Sundoro — RRI Pro 3.(Sutarno)

JAKARTA — Indonesia tengah menghadapi ancaman multi-bencana yang membutuhkan kesiapan pemerintah, baik dari sisi anggaran, fasilitas, maupun koordinasi penanganan di lapangan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J. Rumambi.

Matindas menilai aktivitas erupsi sejumlah gunung api secara bersamaan harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana nasional.

Pada Minggu (6/9/2026), empat gunung api dilaporkan mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Ibu di Halmahera Barat, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Gunung Semeru di Jawa Timur.

Menurut Matindas, kondisi tersebut tidak bisa dilihat sebagai ancaman erupsi semata. Pemerintah juga masih harus menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan di sejumlah wilayah, serta penanganan pascabencana di berbagai daerah.

“Menanggapi situasi krusial ini, penanganan multi-bencana secara simultan tidak mungkin dilakukan secara optimal tanpa adanya kepastian dan kekuatan anggaran,” tegas Matindas.

Ia mengatakan anggaran kebencanaan harus mampu membiayai seluruh tahapan penanganan, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, evakuasi, pelayanan kesehatan, mobilisasi peralatan dan logistik, pengungsian, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Anggaran Tambahan Harus Berbasis Kebutuhan

Matindas juga menyoroti kemungkinan kebutuhan penanganan bencana yang melampaui kemampuan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam kondisi tersebut, pemerintah dinilai perlu menyiapkan mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) secara cepat dan terukur.

Menurut legislator daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu, pengajuan anggaran tambahan harus berdasarkan kebutuhan nyata dan data lapangan agar penanganan bencana tidak mengalami keterlambatan.

“Kita tidak ingin ketika bencana selesai, yang tersisa justru keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan akibat kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, tempat tinggal, sekolah dan rumah ibadah yang dibiarkan rusak,” ujarnya.

Selain memperbesar kapasitas anggaran, Matindas menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengawasan dalam penggunaan dana kebencanaan. Setiap alokasi dana darurat harus dipastikan tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat terdampak.

“Kita tidak sedang menghadapi satu bencana, kita sedang dikepung oleh multi-krisis geografis dan iklim secara bersamaan. Jika ruang fiskal dan anggaran kebencanaan pemerintah melemah, maka keselamatan jutaan rakyat menjadi taruhannya,” katanya.

Fasilitas Kesehatan dan Komunikasi Harus Siaga

Matindas juga meminta pemerintah memastikan fasilitas kesehatan di sekitar wilayah rawan bencana memiliki persediaan obat, masker, oksigen, air bersih, serta tenaga kesehatan yang memadai.

Hal ini penting karena abu vulkanik dari erupsi gunung api dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Selain kesehatan, pemerintah juga perlu mengantisipasi potensi gangguan jaringan listrik dan telekomunikasi. Menurutnya, komunikasi menjadi bagian penting dalam kondisi bencana karena berkaitan langsung dengan perintah evakuasi, koordinasi antarlembaga, hingga distribusi bantuan.

Pemerintah pusat juga diminta memperkuat kapasitas pemerintah daerah, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melalui dukungan personel, peralatan, logistik, dan anggaran.

“Jangan sampai daerah yang menjadi lokasi bencana justru menjadi pihak yang paling lemah karena keterbatasan BPBD, personel, peralatan, logistik maupun dukungan fiskal,” tegas Matindas.

Ia juga meminta sistem komando dan koordinasi penanganan bencana berjalan efektif dengan menggunakan satu data lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih pendataan dan distribusi bantuan.

Di sisi lain, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum bencana terjadi. Pemetaan risiko, sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, penguatan desa tangguh bencana, serta ketersediaan sarana evakuasi dan logistik dinilai harus menjadi bagian dari kebijakan penanggulangan bencana.

“Selain anggaran, tentunya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan akan menjadi pembahasan kami dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah,” pungkas Matindas.