Jakarta, Hariansentana.com – Masjid Nurul Hidayah Jalan Maja Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara, menjadi lokasi ketiga penilaian Seleksi Binaul Masajid (SBM) Tingkat Kota, Selasa (08/09/26).

Penilaian dihadiri oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta Utara dan Tim Juri Idarah, Imarah, Ri’ayah dan Tim penilai masjid Ramah Anak, serta Masjid Ramah Disabilitas.

Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah H. Suparno mengucapkan selamat datang kepada DMI dan Tim Juri SBM tingkat Jakarta Utara,

” Kami para pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah siap untuk dinilai dan diberikan pembinaan serta arahan dari DMI Jakarta Utara dan Tim Juri, dan apabila dalam penyambutan dan penyampaian data terdapat kekurangan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya”, ujar H, Suparno

Kami merasa bersyukur dan berterima kasih kepada DMI Kecamatan Koja yang memberikan kesempatan pada Masjid Nurul Hidayah untuk mewakili Kecamatan Koja, dalam Seleksi Binaul Masajid. Segala data dan manajemen masjid sudah kami persiapkan, tutur H. Suparno

Kami mengharapkan Masjid Nurul Hidayah dapat menjadi yang terbaik dan bila belum menjadi yang terbaik juga merupakan suatu proses pembelajaran dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah Masjid Nurul Hidayah, lanjutnya

Sementara itu Ketua DMI Jakarta Utara Drs. Suwardi menambahkan hari ini merupakan peserta yang ketiga DMI Jakarta Utara dan Tim Juri melakukan penilaian dalam rangka SBM, setelah di Kecamatan Cilincing, Kecamatan Tanjung Priok dan sekarang di Masjid Nurul Hidayah Kecamatan Koja, kata Suwardi

” Selain melakukan penilaian, kegiatan SBM ini juga merupakan ajang silaturahmi Antara DMI Jakarta Utara dan DKM Masjid, dimana jumlah masjid di Jakarta Utara berjumlah 666 masjid, 999 musholla dan 1200 TPQ.”

Penilaian SBM meliputi beberapa aspek diantaranya, aspek Idaroh, Imaroh, Riaya dan aspek Masjid Ramah (Ramah Lingkungan, Ramah Anak, Ramah Disabilitas),” terang Suwardi,

Turut hadir dalam kegiatan SBM hari ketiga Masjid Nurul Hidayah antara lain, Sekretaris DMI kota Jakarta Utara Ustadz Mahdi Kholid, Bendahara DMI Kota Jakarta Utara Ustadz Endi Sucahyadi, Ketua DMI Kecamatan Koja Ustadz H. Sodikin Jakarsih, Sekretaris DMI Kecamatan Koja H. Edi Hambali, serta Bagian Kesra RW 07.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Dr.H. Pramono Anung mengapresiasi perubahan citra positif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang kini dinilai semakin humanis, ramah, dan profesional.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara syukuran HUT ke-76 Satpol PP dan ke-64 Satlinmas di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa (8/9).

“Saya ingin memberikan apresiasi kepada Satpol PP karena apa pun yang dilihat tentang Jakarta, salah satunya wajahnya adalah kalau perilaku Satpol PP seperti yang 4S tadi: Santun, Senyum, Sapa, dan Salam. Dan sekarang ini saya lebih melihat jauh lebih humanis,” ujar Pramono.

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan kenyamanan warga, Gubernur pun menyetujui rencana pembangunan Markas Komando Satpol PP yang representatif.

Perencanaan pembangunan Mako ini ditargetkan rampung paling lambat akhir tahun ini. Pemprov DKI menyiapkan sejumlah opsi lokasi pembangunan Mako Satpol PP, salah satunya di Cempaka Putih.

“Saya bisik-bisik sama Pak H.Rano Karno Wagub, Pak Uus Kuswanto Sekda DKI Jakarta, kita bertiga sepakat sudah waktunya Satpol PP.dki jakarta punya Mako yang baik dan kita mulai paling lambat tahun ini 2026,perencanaannya harus selesai,” katanya.

Pramono menekankan, Satpol PP merupakan salah satu garda terdepan dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Karena itu, ia juga menyampaikan pentingnya sinergi antara Satpol PP dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan Jakarta.

Ketertiban yang tercipta inipun akan berdampak positif terhadap berbagai sektor, termasuk pertumbuhan ekonomi Jakarta, layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

“Hal yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, ketertiban, kenyamanan, dan ini salah satu peran utamanya adalah ada di Satpol PP. Jadi saudara-saudara turut memberikan kontribusi yang selama ini mungkin Saudara-saudara tidak pahami, tidak ketahui,” jelas Pramono.

Dalam arahannya, Gubernur juga berpesan kepada para petugas Satpol PP untuk terus mempertahankan sikap humanis dan mampu menahan emosi dalam menjalankan tugasnya.

“Mari jaga Jakarta menuju kota global, menjaga Jakarta, menjaga rasa aman warganya, menjaga ruang bagi perekonomian untuk terus tumbuh, dan menjaga kepercayaan dunia terhadap Jakarta,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menyampaikan, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat jiwa korsa, dan sinergi seluruh jajaran dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di Jakarta.

Satpol PP juga menyelenggarakan sejumlah rangkaian kegiatan acara syukuran HUT ke-76, salah satunya yakni sosialisasi KPK untuk memperkuat integritas serta memitigasi terjadinya korupsi, gratifikasi, maupun bentuk pelanggaran lainnya di lingkungan Satpol PP.

Acara syukuran ini dihadiri oleh 1.045 peserta yang terdiri dari kepala perangkat daerah, jajaran Satpol PP dari tingkat provinsi sampai kelurahan, Dharma Wanita Satuan Polisi Pamong Praja, anggota Satlinmas, dan Prabu Jakarta.

Dalam kegiatan ini, Satpol PP juga memberikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi para pelaku penyelenggara Tramtibum Linmas.

“Penghargaan kepada para pemenang rangkaian lomba yang meliputi Lurah Peduli Trantibum, Best Performance Satpol PP Kecamatan dalam program Satpol PP Sahabat Sekolah, Peraturan Baris Berbaris bagi anggota Satlinmas, serta Prabu Jakarta yang inspiratif dengan kategori berdampak nyata, gerakan pilah sampah, dan media sosial teraktif,” tuturnya.

Satriadi juga melaporkan, penyelenggaraan Tramtibum Linmas di Jakarta saat ini berjalan aman dan kondusif, salah satunya melalui penerapan gerakan 4S: Senyum, Salam, Sapa, dan Santun.

“Gerakan ini mendorong sikap yang lebih ramah, komunikasi terbuka, saling menghormati, pengendalian diri, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas serta respons cepat apa yang menjadi kebutuhan warga Jakarta,” tandasnya.(Sutarno)

JAKARTA , SENTANA – Pusat Studi Ilmu Kepolisian terus menggeliat sebagai ruang pengembangan gagasan, penelitian, dan diskusi akademik untuk mendorong transformasi Polri. Salah satu perkembangan terbarunya ditunjukkan melalui kegiatan Bedah Buku “Ide-Ide Reformasi Birokrasi Kepolisian” yang berlangsung di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari ekosistem akademik yang dibangun atas inisiatif Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H, M.Hum, M.Si, M.M, untuk mendorong Pusat Studi Kepolisian tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menjadi wadah lahirnya gagasan, penelitian, karya ilmiah, dan rekomendasi yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kepolisian.

Bedah buku tersebut diikuti sekitar 100 mahasiswa S2 MIK Angkatan 16 dan S1 Polwan Angkatan 1 Tahun 2025, 20 perwakilan Sepolwan, serta disaksikan masyarakat melalui kanal YouTube Pusat Studi Ilmu Kepolisian yang hingga kegiatan berlangsung mencatat 3.878 views.

Forum menghadirkan Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si. sebagai pemateri, dengan Dr. Yopik Gani, S.IP, M.Si dan Dr. Vita Mayastinasari, S.E, M.Si, sebagai narasumber. Kegiatan dipandu oleh Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si.

Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa sejak Pusat Studi Ilmu Kepolisian diresmikan pada 10 Maret 2026, geliat akademik terus berkembang. Aktivitas Pusat Studi tidak berhenti pada seminar dan diskusi, tetapi bergerak dalam rangkaian meneliti, menulis, menerbitkan, membedah dan mengembangkan gagasan untuk memperkuat ilmu kepolisian.

Dari Buku Menjadi Ruang Dialog

Buku Ide-Ide Reformasi Birokrasi Kepolisian menjadi salah satu karya yang dibawa kembali ke ruang akademik untuk dibaca dan diuji melalui perspektif mahasiswa serta para akademisi dan praktisi kepolisian.

Moderator Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo menyampaikan bahwa, reformasi dan inovasi kepolisian perlu terus dilakukan melalui ide, pemikiran dan terobosan baru untuk menjawab kritik serta tuntutan masyarakat.

Perubahan Polri tidak hanya menyangkut struktur organisasi, tetapi juga peningkatan profesionalisme, kepatuhan terhadap hukum, budaya organisasi dan kemampuan polisi dalam menjaga keteraturan sosial.

“Polri membutuhkan keberanian untuk berubah dan berinovasi agar semakin profesional, responsif terhadap masyarakat, serta mampu menghadapi dinamika dan tantangan kepolisian di masa depan,” ujarnya.

Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana menekankan bahwa, reformasi membutuhkan sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis, mandiri, kompeten dan adaptif.

Menurutnya, mahasiswa maupun pemimpin harus mampu menghasilkan gagasan, mencari solusi, berani mengambil keputusan, dan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut.

Ia juga menegaskan pentingnya menempatkan kompetensi, pengetahuan, pengalaman, kemauan belajar dan komitmen sebagai fondasi kepemimpinan.

“Polri sebagai alat negara harus profesional dan independen, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan politik atau kekuasaan,” tegasnya.

Chryshnanda juga mendorong birokrasi kepolisian yang efektif, orientasi kepada masyarakat, serta kemampuan polisi menjadi problem solver yang adaptif.

Reformasi Birokrasi Harus Menyentuh Kultur

Dr. Yopik Gani menjelaskan bahwa, reformasi Polri mencakup aspek struktural, instrumental dan kultural.

Menurutnya, reformasi tidak cukup hanya mengubah aturan atau struktur organisasi. Perubahan harus menyentuh cara berpikir, budaya kerja, kualitas sumber daya manusia, serta hubungan polisi dengan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya smart policing yang mengintegrasikan personel, teknologi dan masyarakat. Teknologi digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat kepolisian, namun tetap harus mempertahankan dimensi kemanusiaan dalam pelayanan.

“Reformasi sebagai pondasi, manusia sebagai tujuan akhir pemolisian, perubahan kultur sebagai proses transformasi, teknologi sebagai sarana mencapai tujuan dan pendidikan kepolisian sebagai mesin utama reformasi,” jelasnya.

Sementara Dr. Vita Mayastinasari menjelaskan bahwa, buku Ide-Ide Reformasi Birokrasi Kepolisian menghimpun berbagai pemikiran dan pengalaman praktisi senior mengenai perkembangan kepolisian.

Pembahasannya mencakup reformasi Polri, birokrasi, teknologi dan cybercrime, kriminalitas, perkembangan tugas, krisis, hingga dinamika kehidupan anggota Polri.

Menurutnya, keragaman perspektif tersebut menunjukkan bahwa, reformasi kepolisian merupakan proses yang terus berkembang dan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Mahasiswa Ikut Menguji Gagasan Reformasi

Geliat akademik Pusat Studi juga terlihat dari keterlibatan aktif mahasiswa dalam forum tersebut.

Salah satu pertanyaan mahasiswa S2 MIK membahas pentingnya pendidikan akademik bagi anggota kepolisian dalam menghadapi penegakan hukum, khususnya ketika menggunakan diskresi dan restorative justice.

Menanggapi hal tersebut, Chryshnanda menegaskan bahwa, polisi bukan hanya penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan.

Diskresi dan restorative justice harus tetap mengutamakan hukum, keadilan, kemanusiaan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab, dengan landasan moral dan bukan kepentingan pribadi.

Pertanyaan lain mengangkat reformasi kultural dan bagaimana membangun sistem merit agar loyalitas anggota lebih kuat kepada institusi daripada kepada individu atau kelompok.

Chryshnanda menjelaskan bahwa, reformasi kultural harus dimulai dari perbaikan sistem dan birokrasi, bukan pendekatan personal atau paternalistik.

Diperlukan pemimpin transformatif yang mampu membangun tim transformasi, mengubah mindset melalui literasi, mengutamakan kompetensi dan sistem merit, serta memperkuat smart policing dan pengawasan.

Pusat Studi Terus Menggeliat

Sejak diinisiasi dan kemudian diresmikan pada 10 Maret 2026, Pusat Studi Kepolisian terus membangun tradisi akademik melalui berbagai kegiatan.

Salah satu capaian yang menonjol adalah lahirnya 48 buku dalam ekosistem karya Pusat Studi Kepolisian, mencakup berbagai tema seperti ilmu kepolisian, hukum, kriminologi, keamanan, pemolisian masyarakat, reformasi birokrasi, sumber daya manusia, teknologi, digital policing, hingga persoalan sosial dan kemanusiaan.

Termasuk di dalamnya karya-karya yang telah dibedah dan dikaji secara akademik, termasuk sejumlah buku karya Wakapolri.

Buku-buku tersebut diarahkan tidak sekadar menjadi koleksi literasi, tetapi menjadi bahan bacaan, referensi dan kajian akademis bagi anggota Polri yang sedang bertugas.

Dengan demikian, kegiatan bedah buku menjadi bagian dari siklus pengetahuan: gagasan ditulis menjadi buku, buku dibaca dan diuji, hasil diskusi melahirkan pemikiran baru dan pemikiran tersebut kembali dikaitkan dengan kebutuhan tugas kepolisian.

Inilah yang menjadi semangat dari inisiatif Wakapolri dalam mengembangkan Pusat Studi Kepolisian sebagai bagian dari penguatan evidence-based policing.

Pusat Studi diharapkan terus menjadi ruang yang mempertemukan akademisi, praktisi, mahasiswa dan anggota Polri untuk mengembangkan ilmu yang relevan dengan persoalan nyata di masyarakat.

Dari ruang akademik lahir pengetahuan. Dari lapangan lahir persoalan. Pusat Studi Kepolisian mempertemukan keduanya untuk membangun pemolisian yang semakin profesional, modern, humanis, adaptif dan dipercaya masyarakat. (Red).