Jakarta, hariansentana-com – PENGAMAT Hukum Sosial Masyarakat yang juga pengusaha nasional, Dr, John N Palinggi, MM, M.BA memberikan apresiasi yang setinghgi-tingginya terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Secara khusus John Palinggi memuji kepemimpinan Kejagung dibawah Dr. (H.C.) Prof. Dr. ST.Burhanuddin, S.H, M.H yang memimpin seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang penuntutan serta penyidikan tindak pidana khusus.

“Saya menyampaikan Apresiasi yang setingi-tingginya kepada Kejaksaan Agung atas kenirjanya saat ini dan yang lalu-lalu dalam penegakan hukum, khususnya soal pemberantasan tindak pidana korupsi,” ungkap John Palinggi di Jakarta, Kamis (04/06/2026).

Menurut Ketum Assosiasi Mediator Indonesia (AMINDO) ini, sepak terjang kinerja Kejaksaan dari tingkat Kejagung, Kejati dan Kejari dibawah kepemimpinan ST. Burhanuddin sudah sangat bagus.

“Kejagung telah melakukan bukti nyata kinerja membantu dalam upaya Presiden Prabowo menindak tegas tindakan korupsi maupun penggelapan uang negara dan tindakan keras terhadap pelaku korupsi,” ujar John.

Apa yang diungkapkan Ketua ARDIN (Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distrbutor Indonesia) ini, terkait dengan penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, baru-baru ini.

Diketahui, Kepala BGN, Dadan Hindayana, resmi ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada, Rabu (03/06/2026) dini hari setelah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Jampidsus.

Dadan ditangkap terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Atas kasus itu, bersama Dadan, Kejagung juga menetapkan dan menahan dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya diduga melakukan mark up (penggelembungan) harga dalam pengadaan barang seperti motor listrik, sepatu, televisi, serta dapur MBG.

Mereka juga menggunakan yayasan yang terafiliasi dengan pejabat BGN untuk mendapatkan insentif, menyalahi aturan program, dan melakukan intervensi pada proses pengadaan.

Bukan hanya kasus dugaan korupsi di BGN, sebelumnya, John Palinggi juga menilai kinerja Kejagung dalam menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi sebelumnya.

Jakarta, Hariansentana.com. – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada malam takbir Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M, Polres Metro Jakarta Utara menggelar Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Razia Stasioner, serta Patroli Dialogis di sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas, Selasa malam (26/5/2026).

Kegiatan yang dipimpin Kombes Pol Erick Kapolres Metro Jakarta Utara di dampingi Iptu Jonggi.Kasie Humas. bersama para Pejabat Utama (PJU) ini bertujuan mengantisipasi tawuran, balap liar, kejahatan jalanan, penggunaan petasan berbahaya, serta potensi gangguan kamtibmas lainnya. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang yang mencurigakan guna mencegah peredaran senjata tajam, minuman keras, dan barang berbahaya lainnya.

Selain berpatroli, petugas juga mendatangi sejumlah Pos Pantau salah satunya Pos Pantau perbatasan Jakarta Utara dan Pusat di Jalan Gunung Sahari Raya wilayah RW.01.Kelurahan Pademangan Barat kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Pos Keamanan Lingkungan untuk berdialog langsung dengan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta mengimbau warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan, mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling), dan segera menghubungi Call Center Polri 110 apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

Seperti yang di katakan Kasie Humas Iptu Pol.Jonggi dengan kegiatan patroli, razia stasioner, dan patroli dialogis ini, “Polres Metro Jakarta Utara berkomitmen memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga seluruh rangkaian perayaan Idul Adha.1447.H dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif.”Tegasnya.(Sutarno)

BOGOR, SENTANA – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) menyoroti proses penerimaan siswa SMA di Kabupaten dan Kota Bogor yang dinilai menyulitkan calon siswa berprestasi, khususnya terkait sistem “sekolah maung” dan kendala administrasi yang sempit.

Ketika di hubungi tlp seluler Kerua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) Kamis 28 Mei 2026 mengatakan,
banyak siswa berprestasi dari SMP yang ingin mendaftar ke SMA N 1 Kota Bogor dan SMA N lainnya terkendala waktu pendaftaran yang hanya satu tahap dan batas akhir pada 29 Mei. Kondisi diperparah dengan adanya hari libur panjang dan gangguan pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga siswa kesulitan mengurus dokumen,”jels Johan.

“Siswa yang nilainya bagus dan berprestasi ambisi masuk SMA N1 Kota Bogor terkendala administrasi. Syarat yang diminta seperti IKD dan tanda tangan rekomendasi kepsek SMP bikin siswa pintar terhambat proses dan waktu,” ujar Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan S.H.

Ia menilai pelabelan “sekolah maung” dan “tidak maung” menimbulkan persepsi yang kurang baik. Menurutnya, semua SMAN menggunakan kurikulum dan guru yang sama, sehingga perbedaan seharusnya terletak pada semangat belajar siswa, bukan pada label sekolah,”terang nya.

“Kalau ada kata ‘maung’, banyak siswa di sekolah lain jadi merasa tidak maung. Padahal sekolah negeri semuanya sama. Persepsi ini kurang baik karena dianggap terjadi pembedaan,” katanya.

Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) juga mengingatkan agar embel-embel “maung” tidak menjadi ajang titip-menitip dengan biaya bervariasi.

“Ia meminta SMAN 1 Kota Bogor dan SMAN 2 Cibinong transparan terkait jumlah pendaftar, nilai rata-rata yang diterima, serta mekanisme tes.

“Siapa pengawas ujian? Ada pihak independen tidak? Soal ujian jangan sampai diperjualbelikan. Ini bisa jadi peluang bisnis baru, apalagi di tahun pertama yang animo pendaftarnya meledak,” tegasnya.

Johan juga meminta Gubernur Jawa Barat mengevaluasi sistem penerimaan ini agar tidak mempersulit siswa berprestasi. Ia mendorong agar semua SMA N memiliki citra baik dengan fokus pada prestasi siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi,”terang nya.

“Yang menentukan itu siswa yang rajin belajar. Ketika banyak siswa masuk PTN dan PTS, berarti sekolah asalnya berhasil mendidik. Jangan buat sistem yang menimbulkan masalah baru di tingkat SMA,” ujarnya.

Lebih lanjut Johan juga berharap proses PPDB ke depan lebih mempermudah administrasi, transparan, dan tidak menimbulkan diskriminasi Sekolah negeri di Jawa Barat, khususnya di Kota dan Kabupaten Bogor,”papar nya……Ron