Jakarta, Hariansentana.com.- Rabu Kramat Gubernur DKI Jakarta Dr.H.Pramono Anung melantik dan mengambil sumpah atau janji 3.418 calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dari total pegawai yang dilantik, sebanyak 15 orang merupakan penyandang disabilitas.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat birokrasi sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Prosesi pelantikan berlangsung di Balai Kota Jakarta, pada (4/11/2026).

Kegiatan tersebut sekaligus menandai berakhirnya rangkaian Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Pemprov DKI Jakarta Tahun 2026.

Pramono mengatakan, pengangkatan 3.418 CPNS menjadi PNS merupakan tahapan penting dalam perjalanan pengabdian para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Status sebagai PNS, menurutnya, tidak sekadar memberikan kepastian karier dan kedudukan kepegawaian, tetapi juga membawa tanggung jawab yang lebih besar dalam menjalankan tugas pemerintahan dan melayani masyarakat.

“Hari ini Pemerintah DKI Jakarta melantik dari CPNS menjadi PNS untuk Pemprov DKI Jakarta yang berjumlah 3.418 dan dari 3.418 tersebut 15 adalah disabilitas,” kata Pramono.

Ia menjelaskan, 15 PNS penyandang disabilitas tersebut akan ditempatkan di hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membuka kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pramono juga menyoroti masih adanya formasi khusus penyandang disabilitas yang belum terpenuhi. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan sebanyak 88 formasi bagi pelamar penyandang disabilitas. Ia berharap, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara bertahap melalui proses rekrutmen pada tahun-tahun mendatang.

“Mudah-mudahan ke depan disabilitas untuk ruang yang dialokasikan ada 88 formasi, mudah-mudahan di tahun mendatang bisa terpenuhi,” ujarnya.

Menurut Pramono, pemenuhan formasi tersebut perlu menjadi perhatian agar kesempatan bekerja di sektor pemerintahan semakin terbuka dan tidak berhenti pada kebijakan penerimaan pegawai semata. Kesetaraan kesempatan juga harus didukung dengan lingkungan kerja yang aksesibel, fasilitas yang memadai, serta penempatan yang mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan masing-masing pegawai.

Di hadapan para PNS yang baru dilantik, Pramono menaruh harapan besar kepada generasi muda ASN untuk menjadi motor penggerak perubahan birokrasi di Jakarta. Ia menilai, pengalaman menjalani masa percobaan dan pelatihan selama kurang lebih dua tahun harus menjadi bekal untuk membangun budaya kerja yang lebih adaptif, inovatif, dan profesional.

“Saya menaruh harapan bahwa ASN Jakarta, terutama bagi yang muda-muda bisa membawa angin perubahan untuk penguatan birokrasi yang ada di Jakarta,” tuturnya.

Pramono menegaskan, tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks sehingga ASN tidak cukup hanya menjalankan tugas secara administratif. Setiap pegawai dituntut mampu memahami kebutuhan masyarakat, merespons persoalan secara cepat, serta menghadirkan solusi yang efektif dan terukur.

Ia juga mengingatkan bahwa status PNS harus diikuti dengan peningkatan kualitas pengabdian. Integritas, kompetensi, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi prinsip yang wajib dijaga oleh seluruh aparatur, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kepada seluruh ASN untuk terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan publik. Jangan pernah melanggar kode etik,” ucapnya.

Selain memberikan arahan kepada para pegawai yang baru diangkat, Pramono meminta seluruh pimpinan perangkat daerah agar berperan aktif dalam membina dan mendampingi ASN muda. Para pimpinan OPD diharapkan memberikan ruang pengembangan kompetensi, kesempatan berinovasi, serta pembinaan karier yang objektif dan berkelanjutan.

Langkah tersebut dinilai penting agar potensi para PNS baru dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja organisasi pemerintahan.

Dengan dilantiknya 3.418 CPNS menjadi PNS, Pemprov DKI Jakarta diharapkan semakin memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur. Namun, keberhasilan penguatan birokrasi tidak semata-mata diukur dari jumlah pegawai yang diangkat, melainkan dari kemampuan mereka menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, adil, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum bagi para ASN baru untuk membuktikan bahwa kehadiran mereka mampu membawa perubahan nyata, bukan hanya dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga dalam kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.- Pemprov DKI Jakarta memperkuat peran wali kota dan bupati dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja unit kerja perangkat daerah (UKPD) di wilayah masing-masing. Melalui kebijakan ini, penilaian kinerja suku dinas dibagi antara wali kota atau bupati dengan dinas atau badan terkait.

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Dr.Sigit Wijatmoko mengatakan, wali kota dan bupati mendapat porsi 50 persen dalam penilaian kinerja perangkat wilayah. Sementara itu, 50 persen lainnya tetap menjadi kewenangan dinas atau badan terkait.

“Kalau sebelumnya 100 persen menjadi kewenangan dinas atau badan, sekarang dibagi dua. Sebanyak 50 persen oleh dinas atau badan, sedangkan 50 persen lainnya menjadi kewenangan wali kota,” ujar Sigit saat rapat kerja bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/11).

Menurut Sigit, pembagian kewenangan ini diharapkan memperkuat koordinasi antara wali kota, bupati, dan perangkat daerah, sekaligus mendorong optimalisasi program serta pelayanan publik di wilayah.

Hasil penilaian kinerja tersebut juga akan berpengaruh terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta tunjangan kinerja (tukin) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP).

“Kalau pencapaian ini tidak tercapai, tentu akan memengaruhi tukin ataupun TPP yang dibayarkan kepada yang bersangkutan. Otomatis, ini nanti akan diakumulasikan pada SKP-nya sehingga tidak akan bisa optimal,” jelasnya.

Penguatan peran wali kota dan bupati ini sejalan dengan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Peran Wali Kota, Bupati, Camat, dan Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah. Selain itu, Pemprov DKI tengah membahas penyempurnaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 57 melalui bidang Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mulai menggelar rapat terbatas secara bergilir di 44 kecamatan pada Selasa (3/11). Rapat diawali di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan ditargetkan rampung dalam tiga bulan.

Sigit menjelaskan, rapat tersebut bertujuan memastikan implementasi Ingub Nomor 11 Tahun 2026 sekaligus mengidentifikasi kendala penyelenggaraan pemerintahan di tingkat wilayah dan mencari solusinya

“Harapannya, setelah rapat terbatas tersebut, persoalan yang dibahas bisa langsung ditindaklanjuti atau dieksekusi,” tandasnya.(Sutarno)

JAKARTA – Ketua Umum DPP Asosiasi Pelaku Komoditas Agro Indonesia (APKA Indonesia), Hendra Firmansyah, memperkuat konsolidasi organisasi dengan menghimpun jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, serta pengurus untuk merumuskan arah strategis pengembangan sektor agro nasional.

Pertemuan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (1/11/2026), menjadi bagian dari persiapan pelantikan dan pengukuhan pengurus serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I APKA Indonesia. Konsolidasi tersebut diarahkan untuk memastikan program organisasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan kerja nyata dan manfaat ekonomi bagi anggota maupun masyarakat.

Salah satu masukan penting disampaikan Dewan Kehormatan APKA Indonesia, Laksamana TNI AL (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Menko Polhukam itu menekankan pentingnya orientasi kerja yang terukur serta kemampuan pengurus menerjemahkan gagasan menjadi program konkret.

Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak cukup diukur dari banyaknya rapat, seminar, maupun kegiatan seremonial. APKA Indonesia harus mampu menghadirkan dampak nyata sekaligus membangun komunikasi dan kemitraan dengan dunia usaha untuk mempertemukan berbagai potensi ekonomi produktif.

Sementara itu, Pembina APKA Indonesia, Agus A Mile, menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dalam pengembangan ekosistem komoditas agro. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian perlu diimbangi dengan pembangunan fasilitas publik di kawasan sentra produksi.

“APKA Indonesia tidak hanya fokus pada perputaran ekonomi pertanian semata, tetapi juga harus mengambil peran aktif dalam mendukung penyediaan sekolah, sarana ibadah, serta fasilitas umum yang memadai bagi masyarakat di sekitar sentra agro,” ujar Agus.

Ia menilai ketersediaan fasilitas publik merupakan bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pekerja di sektor komoditas agro secara berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinan Hendra Firmansyah, APKA Indonesia diarahkan menjadi penghubung berbagai pelaku usaha agro, mulai dari petani, produsen, distributor, investor hingga mitra pemasaran. Melalui jaringan tersebut, organisasi ingin mendorong peningkatan produksi, pengolahan hasil pertanian bernilai tambah, investasi, serta perluasan akses pasar domestik dan internasional.

Dengan demikian, keanggotaan APKA Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi wadah berhimpun, melainkan ruang kolaborasi untuk membuka peluang kemitraan dan pengembangan bisnis komoditas agro dari hulu hingga hilir.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh organisasi, di antaranya Dr. Ir. H.M. Idris Laena, S.H., M.H., Prof. Dr. Hj. Winarni Monoarfa, Dr. H. Hamka Yandhu YR, H. Muh. Yasir, Ir. A.M. Thamsiel Hamid DM, Ir. Muh. Sapri Andi Pamulu, M.Eng., Ph.D., Marsekal Muda TNI AU (Purn.) Andi Kustoro, serta Salahuddin Alam.

Konsolidasi ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelantikan pengurus dan Rakornas I APKA Indonesia. Forum nasional tersebut akan membahas penguatan kelembagaan, perluasan kemitraan usaha, inovasi komoditas agro, serta peningkatan kesejahteraan anggota.

Melalui agenda tersebut, Hendra Firmansyah menargetkan APKA Indonesia berkembang menjadi organisasi yang produktif dan berorientasi pada hasil, sekaligus berkontribusi terhadap penguatan ekonomi agro dan ketahanan sektor pertanian nasional.