Nasional
Dr.H.Pramono Anung Lantik 3.418 CPNS Menjadi PNS, 15 diantaranya Penyandang Disabilitas
Jakarta, Hariansentana.com.- Rabu Kramat Gubernur DKI Jakarta Dr.H.Pramono Anung melantik dan mengambil sumpah atau janji 3.418 calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dari total pegawai yang dilantik, sebanyak 15 orang merupakan penyandang disabilitas.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat birokrasi sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Prosesi pelantikan berlangsung di Balai Kota Jakarta, pada (4/11/2026).
Kegiatan tersebut sekaligus menandai berakhirnya rangkaian Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Pemprov DKI Jakarta Tahun 2026.
Pramono mengatakan, pengangkatan 3.418 CPNS menjadi PNS merupakan tahapan penting dalam perjalanan pengabdian para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Status sebagai PNS, menurutnya, tidak sekadar memberikan kepastian karier dan kedudukan kepegawaian, tetapi juga membawa tanggung jawab yang lebih besar dalam menjalankan tugas pemerintahan dan melayani masyarakat.
“Hari ini Pemerintah DKI Jakarta melantik dari CPNS menjadi PNS untuk Pemprov DKI Jakarta yang berjumlah 3.418 dan dari 3.418 tersebut 15 adalah disabilitas,” kata Pramono.
Ia menjelaskan, 15 PNS penyandang disabilitas tersebut akan ditempatkan di hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membuka kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pramono juga menyoroti masih adanya formasi khusus penyandang disabilitas yang belum terpenuhi. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan sebanyak 88 formasi bagi pelamar penyandang disabilitas. Ia berharap, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara bertahap melalui proses rekrutmen pada tahun-tahun mendatang.
“Mudah-mudahan ke depan disabilitas untuk ruang yang dialokasikan ada 88 formasi, mudah-mudahan di tahun mendatang bisa terpenuhi,” ujarnya.
Menurut Pramono, pemenuhan formasi tersebut perlu menjadi perhatian agar kesempatan bekerja di sektor pemerintahan semakin terbuka dan tidak berhenti pada kebijakan penerimaan pegawai semata. Kesetaraan kesempatan juga harus didukung dengan lingkungan kerja yang aksesibel, fasilitas yang memadai, serta penempatan yang mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan masing-masing pegawai.
Di hadapan para PNS yang baru dilantik, Pramono menaruh harapan besar kepada generasi muda ASN untuk menjadi motor penggerak perubahan birokrasi di Jakarta. Ia menilai, pengalaman menjalani masa percobaan dan pelatihan selama kurang lebih dua tahun harus menjadi bekal untuk membangun budaya kerja yang lebih adaptif, inovatif, dan profesional.
“Saya menaruh harapan bahwa ASN Jakarta, terutama bagi yang muda-muda bisa membawa angin perubahan untuk penguatan birokrasi yang ada di Jakarta,” tuturnya.
Pramono menegaskan, tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks sehingga ASN tidak cukup hanya menjalankan tugas secara administratif. Setiap pegawai dituntut mampu memahami kebutuhan masyarakat, merespons persoalan secara cepat, serta menghadirkan solusi yang efektif dan terukur.
Ia juga mengingatkan bahwa status PNS harus diikuti dengan peningkatan kualitas pengabdian. Integritas, kompetensi, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi prinsip yang wajib dijaga oleh seluruh aparatur, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kepada seluruh ASN untuk terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan publik. Jangan pernah melanggar kode etik,” ucapnya.
Selain memberikan arahan kepada para pegawai yang baru diangkat, Pramono meminta seluruh pimpinan perangkat daerah agar berperan aktif dalam membina dan mendampingi ASN muda. Para pimpinan OPD diharapkan memberikan ruang pengembangan kompetensi, kesempatan berinovasi, serta pembinaan karier yang objektif dan berkelanjutan.
Langkah tersebut dinilai penting agar potensi para PNS baru dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja organisasi pemerintahan.
Dengan dilantiknya 3.418 CPNS menjadi PNS, Pemprov DKI Jakarta diharapkan semakin memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur. Namun, keberhasilan penguatan birokrasi tidak semata-mata diukur dari jumlah pegawai yang diangkat, melainkan dari kemampuan mereka menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, adil, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum bagi para ASN baru untuk membuktikan bahwa kehadiran mereka mampu membawa perubahan nyata, bukan hanya dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga dalam kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta.(Sutarno)
Nasional
TB Hasanuddin Dorong RUU Penyadapan, Tegaskan Kewenangan Lembaga hingga Sanksi Penyalahgunaan Harus Diatur
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin, mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk segera menindaklanjuti pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Regulasi khusus tersebut dinilai mendesak untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan lembaga, sekaligus mencegah penyalahgunaan praktik penyadapan.
TB Hasanuddin menilai, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, praktik penyadapan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menyentuh berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.
“Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, kewenangan penyadapan yang dimiliki sejumlah lembaga negara, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kejaksaan Agung, harus memiliki batasan serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Ia menegaskan bahwa setiap tindakan penyadapan wajib memiliki dasar hukum yang kuat, dilakukan sesuai prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa regulasi yang komprehensif, terdapat potensi ketidakseragaman mekanisme pelaksanaan maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang,” tegasnya.
Perlu Pengawasan Ketat dan Perlindungan Hak Privasi
TB Hasanuddin menjelaskan, pembentukan UU khusus Penyadapan juga memiliki landasan hukum yang kuat. Di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Selain itu, Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengamanatkan pengaturan penyadapan untuk kepentingan penyidikan melalui undang-undang khusus.
Dengan demikian, menurutnya, pembentukan regulasi tersebut bukan sekadar kebutuhan kebijakan, melainkan bagian dari tindak lanjut amanat hukum yang perlu segera diwujudkan oleh Pemerintah dan DPR.
“Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengusutan secara objektif terhadap dugaan penyadapan ilegal yang mencuat belakangan ini. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus ditelusuri berdasarkan fakta, termasuk memastikan legalitas, dasar kewenangan, serta prosedur pelaksanaan penyadapan.
“Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya. Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap TB Hasanuddin.
RUU Penyadapan Harus Mengatur Perizinan hingga Sanksi
Lebih lanjut, TB Hasanuddin menekankan bahwa RUU Penyadapan harus memuat pengaturan secara menyeluruh, mulai dari lembaga yang berwenang melakukan penyadapan, tujuan penyadapan, prosedur perizinan, hingga batas waktu pelaksanaannya.
Selain itu, regulasi tersebut perlu mengatur mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil penyadapan, serta sanksi tegas bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.
“UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” tegasnya.
TB Hasanuddin juga menyoroti semakin mudahnya akses terhadap perangkat penyadapan yang beredar di masyarakat. Ia menilai perlu ada pembatasan yang jelas mengenai kepemilikan dan penggunaan perangkat tersebut, sehingga hanya lembaga yang memiliki kewenangan sah yang dapat menggunakannya untuk kepentingan yang dibenarkan hukum.
Menurutnya, organisasi maupun perorangan yang tidak memiliki kewenangan harus dilarang memiliki atau menggunakan perangkat penyadapan untuk melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap praktik penyadapan perlu diperkuat, termasuk melalui fungsi pengawasan parlemen, agar penggunaan teknologi tersebut tidak melanggar hak privasi maupun hak konstitusional masyarakat.
TB Hasanuddin berharap Pemerintah dan DPR dapat segera mengambil langkah konkret dalam pembahasan RUU Penyadapan. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.
“Praktik penyadapan harus dilakukan secara terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, dan berada dalam mekanisme pengawasan yang ketat. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru disalahgunakan dan merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Daerah
Kapolres Wonogiri: Sinergi Antar Instansi, Untuk Mendukung Terciptanya Situasi Kondusif
SINERGITAS-Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K, M.H foto bersama dengan Kepala BPN, Darsini, S.H, M.H, QRMP dan jajaran, dalam rangka wujudkan Sinergitas. (Foto Doc. Polres).
WONOGORI, SENTANA – Membangun komunikasi dan hubungan baik antarinstansi menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam silaturahmi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wonogiri, Darsini, S.H, M.H, QRMP, dengan Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan,S.I.K, M.H, Jum’at (13/11/2026).

Kegiatan berlangsung di Posko Polisi Bersama Masyarakat Polres Wonogiri dalam suasana hangat dan penuh keakraban.
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang baik antara Polres Wonogiri dan BPN Kabupaten Wonogiri.
Melalui keterangannya Jum’at (13/11), Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan,S.I.K, M.H, menyambut positif kunjungan tersebut. Ia berharap, hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipelihara melalui komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang positif.
Sinergi antar instansi dinilai penting untuk mendukung terciptanya situasi Kabupaten Wonogiri yang aman, kondusif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui silaturahmi ini, Polres Wonogiri terus membuka ruang komunikasi dan kebersamaan dengan berbagai elemen, sebagai wujud komitmen Polri untuk hadir dan dekat dengan masyarakat,” ujarnya. (Red).
Daerah
Sambangi Masjid Bait Arrohman, Kapolres Wonogiri Ajak Warga Jaga Kondusifitas
BANTUAN-Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H saat memberikan bantuan diterima Pengurus dalam Safari Sholat “Jum’at Keliling” Polri Bersama Masyarakat di Masjid Bait Arrohman. (Foto Doc. Polres).
Wonogiri, Hariansentana.com – Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H., mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan, persatuan dan keamanan lingkungan. Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan Safari Sholat “Jum’at Keliling” Polri Bersama Masyarakat di Masjid Bait Arrohman, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Jum’at (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Kapolres mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan di tengah masyarakat, terutama menjelang sejumlah agenda demokrasi di tingkat Desa. Menurutnya, perbedaan pilihan dan pendapat merupakan hal yang wajar dan tidak boleh menjadi alasan terjadinya perpecahan.
Ia juga mengimbau masyarakat, agar tidak mudah terpengaruh praktik politik uang atau serangan fajar. Apabila menemukan indikasi praktik tersebut, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak kepolisian.
“Jangan sampai perbedaan membuat kita terpecah belah. Mari tetap menjaga persaudaraan, menghargai perbedaan dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, serta kondusif,” pesan AKBP Deni.
Selain itu, Kapolres mengajak masyarakat menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Warga yang mengetahui adanya peredaran narkotika maupun potensi gangguan keamanan lainnya, diharapkan tidak ragu melapor melalui layanan Call Center Polri 110.

Sementara itu, khutbah Jum’at yang disampaikan KBO Satlantas Polres Wonogiri, Ipda Muhammad Marwah, S.E, mengingatkan jamaah agar tidak terlena dengan kehidupan dunia yang bersifat sementara. Umat Islam diajak meningkatkan keimanan melalui ibadah, membaca Al-Qur’an, bersedekah, serta memperbanyak amal kebaikan.
Dalam khutbahnya, ia juga mengajak masyarakat menjaga persaudaraan, menghindari provokasi dan menciptakan suasana damai menjelang pelaksanaan Pilkades di Desa Gumiwang Lor.
Melalui Safari “Jum’at Keliling” ini, Polres Wonogiri terus memperkuat silaturahmi dan komunikasi langsung dengan masyarakat. Kehadiran Polri di tengah jamaah diharapkan semakin mendekatkan pelayanan kepolisian sekaligus membangun kebersamaan dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. (Red).
-
Nasional4 days agoPeringatan Hari Pahlawan Teguhkan Semangat Pengabdian
-
Ekonomi6 days agoKemenangan Demokrat dalam Pemilu Sela AS 2026 Berpotensi Redam Eskalasi Konflik Timur Tengah.
-
Gayahidup9 hours agoPererat Solidaritas dan Kekeluargaan, Wartawan Jakarta Utara Gelar Family Gathering di Puncak Megamendung Bogor.
-
Ibukota5 days agoSeorang Pasien Penderita TBC Keluhkan Pelayanan di Puskesmas Cibubur

