SURABAYA, HArIANSENTANA.COM – PT Perkebunan Nusantara Group berkomitmen untuk terus mengukuhkan perannya sebagai motor penggerak transformasi sektor perkebunan nasional dalam ekosistem BUMN. Hal ini disampaikan Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Kantor PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Subholding PTPN Group, di Surabaya, Jawa Timur, sebagai bagian dari agenda Reses Masa Sidang bertema “Pengembangan Sektor Perkebunan dan Kehutanan oleh Ekosistem BUMN”, Rabu (09/04/2025).

Turut hadir dalam kunjungan ini, antara lain Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo, Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan sekaligus Plt. Asisten Deputi Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN Bin Nahadi, serta jajaran pimpinan dari anak perusahaan, yakni Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Dannas, Direktur Utama PT SGN Mahmudi, dan Direktur Utama PTPN IV Jatmiko Santosa.

Abdul Ghani menyampaikan bahwa penguatan sinergi antar-entitas BUMN adalah elemen kunci dalam roadmap transformasi yang tengah dijalankan PTPN Group. “Transformasi sektor perkebunan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi erat antar seluruh entitas dalam ekosistem BUMN untuk menciptakan rantai nilai yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing tinggi. PTPN Group berkomitmen membangun industri perkebunan yang modern, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan global ke depan,” ujarnya.

Komitmen ini sejalan dengan arahan Komisi VI DPR RI yang mendukung penuh transformasi yang tengah dilakukan PTPN Group sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan dan energi berbasis perkebunan.

Ketua Tim Kunjungan, Eko Hendro Purnomo, menyatakan bahwa sinergi dalam ekosistem BUMN merupakan kunci menjawab tantangan nasional di sektor pangan dan energi. “Kami percaya melalui transformasi terkoordinasi, Indonesia bisa memperkuat ketahanan dan kemandirian sektor ini,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian BUMN, Bin Nahadi, menekankan pentingnya implementasi investasi hijau dan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam membangun industri yang berkelanjutan. Ia menilai bahwa ekosistem PTPN yang terintegrasi akan mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Sebagai bagian dari holding, anak perusahaan seperti PTPN I, PTPN IV, dan SGN terus menyelaraskan langkah dengan strategi transformasi yang dicanangkan PTPN III (Persero).

Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Dannas, menyatakan bahwa PTPN I siap menjadi fondasi kuat dalam mendukung transformasi ekosistem perkebunan nasional. “PTPN I terus melakukan pembenahan internal, memperkuat efisiensi, dan tata kelola untuk berkontribusi maksimal dalam ekosistem BUMN yang tengah dibangun,” katanya.

Tak hanya itu, PTPN I juga menunjukkan komitmennya terhadap ESG melalui berbagai program yang berorientasi pada dampak lingkungan dan sosial. Sekretaris Perusahaan PTPN I, Aris Handoyo, mengungkapkan bahwa perusahaan belum lama ini meraih penghargaan Best Company for Comprehensive ESG Implementation Practices dari First Indonesia Magazine. “Implementasi ESG telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses bisnis PTPN I, mulai dari reboisasi, digitalisasi, pemberdayaan UMKM, pengelolaan ramah lingkungan, hingga pemanfaatan aset untuk mendukung ketahanan pangan,” jelas Aris.

Dengan sinergi seluruh entitas PTPN Group di bawah koordinasi Holding Perkebunan Nusantara, diharapkan
industri perkebunan Indonesia akan tumbuh semakin kuat, kompetitif, dan berkelanjutan, menjawab kebutuhan bangsa akan ketahanan pangan dan energi.

Mengenai PT Perkebunan Nusantara III (Persero):

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha agro bisnis, terutama komoditas kelapa sawit dan karet.

Perseroan didirikan pada 11 Maret 1996 berdasarkan hukum pendirian merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996. Pemerintah kemudian mengubah pengelolaan bisnis BUMN Perkebunan dengan menunjuk Perseroan sebagai induk dari seluruh BUMN Perkebunan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014.

Sebagai perusahaan induk (holding company) BUMN di sektor perkebunan, Perseroan saat ini menjadi pemegang saham mayoritas dari 3 sub holding
yaitu Supporting Co (PTPN I), Palm Co (PTPN IV) dan Sugar Co (PT Sinergi Gula Nusantara). Selain itu terdapat anak perusahaan di bidang pemasaran produk perkebunan yaitu PT Kharisma
Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN), anak perusahaan di bidang riset dan pengembangan komoditas perkebunan yaitu PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) serta anak perusahaan lainnya yaitu PT LPP Agro Nusantara (LPPAN), PT Industri Nabati Lestari (INL), PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA), PT Industri Karet Nusantara (IKN), PT Bio Industri Nusantara (BIONUSA), dan PT Sri Pamela Medika Nusantara (SPMN).

Saat ini Perseroan secara konsolidasian merupakan salah satu perusahaan perkebunan terbesar di dunia berdasarkan total lahan konsesi perkebunan. Produk komoditas Perseroan mencakup
komoditas anak perusahaan cukup terdiversifikasi antara lain kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing.

Perseroan saat ini tengah melakukan upaya-upaya transformasi bisnis baik di sektor budidaya tanaman perkebunan (on-farm), pengolahan tanaman perkebunan (off-farm) serta unit-unit pendukungnya guna meningkatkan kinerja maupun produktivitas dan efisiensi bisnis. (***)

Jakarta, hariansentana.com – PENGAMAT Ekonomi, Dr, John N Palinggi yakin Presiden Prabowo punya strategi mumpuni untuk mengatasi dampak kebijakan tarif impir Presiden USA, Donald Trump.

“Kita tidak bisa menyalahkan Donald Trump atas kebijakannya soal tarif impor karena itu demi kepentingan negaranya. yang bisa kita lakukan terhadap dampak kebijakan tersebut adalah membuat strategi bagaimana mestabilkan perekonomian kita dan saya yakin Presiden Prabowo mampu,” kata John Palinggi di Jakarta, Rabu (09/04/2025).

Salah satu strategi Prabowo mengatasi stabilitas ekonomi Indonesia adalah menghapus quota impor untuk produk-produk menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Kebijakan itu tepat. jadi perusahaan yang mampu untuk impor lebih baik diberikan izin dengan begitu harga barang menjadi lebih murah. selain itu juga tak perlu banyak birokrasi yang berbelit. Apalagi kebijakan untuk penunjukan importir oleh pemerintah biasanya dimanfaatkan oleh oknum untuk mengisi dompetnya,” ungkapnya.

Menurut Ketua Umum Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) ini, kita tidak usah berpikir jauh soal perang dagang AS-China dan kebijakan tarif impor Trump, yang harus dipikirkan adalah mencari solusi jika ada dampak akibat situasi tersebut agar perekpnomian nasional stabil.

“Jangan sampai pabrik di Indonesia tutup. saya kenal betul pak Prabowo adalah sosok ahli strategi dan paham betul budaya dan kultur Amerika karena lama di sana,” ujar John Palinggi.

Yang dibutuhkan saat ini, kata John. masyarakat mendukung pemerintah dalam menghadapi dampak ekonomi global pun terkait kebijakan tarif impor Trump tersebut.

“Bersabar melihat upaya pemerintah, beri dukungan kepercayaan kepada pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengatasinya. jangan gampang-gampang menilai, mencaci maki Presiden dan menebar pesimisme. mengatasi masalah ini bukan seperti makan cabai langsung terasa pedas,” tutur John.

John Palinggi menegaskan bahwa tidaklah mudah mengurus suatu negara atau pemerintahan, apalagi yang mendapatkan warisan hutang yang begitu banyak.

“Tidak ada hasil suatu kebijakan langsung terasa. langsung tercipta kesejahteraan. pak Prabowo juga harus memikirkan bagamana menanggulangi cicilan hutang pokok 800 Triliun, bunga pinjaman 400 triliun. jadi, berikan ketenangan pemerintah untuk bekerja,” tukasnya.

Menurut John Palinggi, diutusnya Menko Ekonomi Erlangga Hartarto. Menkeu dan Menlu RI ke USA menemui Trump oleh Presiden Prabowo adalah untuk melakukan komunikasi, saling menghormati mencari solusi.

“Banyak orang bilang itu Negosiasi, bukan, tidak ada negosiasi di situ. itu diplomasi, komunikasi saling menghormati. Sepulang mereka pulang dari Amerika. pak Prabowo akan mendapatkan informasi yang akan dijadikan pijakan dalam membuat kebijakan,” ujarnya.

Banyak negara merespon kebijakan tarif impor Trump dengan melakukan konfrontasi dengan menaikan tarif impor produk Amerika, namun Indonesia memilih jalan konsultasi.

“Langkah yang dilakukan Presiden Prabowo terhadap kebijakan tarif impor Trump adalah komunikasi bukan konfrontasi dan itu menurut saya sudah tepat. karena kita tidak akan mampu melawan negara besar seperti Amerika dan China. kita harus tahu siapa diri kita dan orang lain agar bisa menyesuaikan diri,” ujar John.

Hal itu kata John tidak berarti mengurangi semamgat kemandirian ekonomi, Kemandirian pangan dan energi serta Berdiri di kaki sendiri (Berdikari) seperti yang diikrarkan Prabowo saat dilantik menjadi Presiden RI.

HARIANSENTANA.COM — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan penerapan tarif impor dan bea masuk ke banyak negara. Indonesia termasuk satu dari 60 negara yang mendapatkan perlakuan tarif timbal balik spesifik sebesar 32 persen. Sementara tarif impor dasar dimulai dari 10 persen terhadap semua produk yang masuk ke AS dari semua negara.

Meski memberatkan, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) menilai kebijakan penerapan tarif impor secara sepihak tersebut dapat membuka peluang baru bagi industri Indonesia. ASPAKI optimis Indonesia bisa mengambil keuntungan dari kebijakan tarif Amerika Serikat ini karena beberapa pertimbangan.

Pertama, posisi Indonesia masih lebih baik dibanding negara eksportir Asia lainnya, seperti Vietnam dan China. Vietnam dikenakan tarif timbal balik sebesar 46 persen, sementara China sebesar 54 persen (34 persen tarif baru dan 20 persen tarif lama).

”Selama ini Indonesia banyak sekali kehilangan peluang investasi asing karena lebih memilih Vietnam dibandingkan Indonesia. Kebijakan tarif baru ini bisa membuat Indonesia lebih menarik bagi investor asing, terutama yang ingin menghindari tarif impor tinggi ke AS dari negara asal mereka,” ujar Sekretaris Jenderal ASPAKI, Erwin Hermanto.

ASPAKI berharap pemerintah dapat terus fokus mendorong pengembangan industri hulu, meningkatkan efisiensi pekerja, dan mendorong iklim usaha yang kondusif supaya industri Indonesia bisa lebih kompetitif lagi dalam bersaing mengambil kesempatan baru ini.

Kedua, kebijakan tarif impor AS ini berpotensi menciptakan inflasi dan memperlambat tumbuh kembangnya ekonomi domestik AS. Hal itu akan mengurangi minat terhadap AS sebagai tujuan investasi dan menciptakan instabilitas nilai tukar mata uang dolar. ”Ini tentu saja akan membuka peluang untuk aliansi ekonomi baru dan perjanjian perdagangan baru di mana Indonesia bisa mempunyai peran dan keuntungan yang lebih baik,” tegasnya.

ASPAKI berharap pemerintah dapat menyikapi kebijakan Bea Masuk Impor (BMI) AS secara objektif dengan solusi perdagangan yang saling menguntungkan dan tetap fokus dalam koridor kebijakan tarif. Mengingat dasar dari kebijakan BMI yang diambil oleh Amerika Serikat adalah ketidakseimbangan neraca perdagangan.

Karena itu, pemerintah diharapkan dapat segera mencari titik temu perdagangan dengan AS atau merespons dengan kebijakan tarif yang terukur tanpa mengorbankan kemandirian dan kedaulatan industri dalam negeri. ”Indonesia dengan 280 juta penduduk serta potensi ekonominya yang sangat besar, kami berharap pemerintah dapat melindungi pasar domestik sehingga bisa menjadi aset masa depan bangsa,” harap Erwin.

Dia mengatakan, Indonesia mengalami pahitnya kesulitan alat kesehatan selama masa pandemi Covid-19. Sejak pandemi Covid-19 dan terbitnya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022, industri alat kesehatan berkembang empat kali lipat dan belanja barang impor di e-katalog turun dari 92 persen menjadi 52 persen.

”Semua pencapaian ini adalah bukti nyata dari efektivitas program P3DN dan komitmen pemerintah dalam penyerapan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi. Oleh karena itu, ASPAKI meminta agar kebijakan P3DN yang memprioritaskan produk ber-TKDN tetap dipertahankan bahkan tidak dilonggarkan dalam menghadapi kebijakan BMI AS,” harapnya.

Erwin menambahkan, kebijakan TKDN sudah terbukti sangat efektif dalam mengurangi ketergantungan terhadap produk alat kesehatan impor dan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dalam perekonomian. Komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan TKDN memberikan jaminan kepastian investasi sehingga menarik banyak investasi baru baik dari dalam maupun luar negeri untuk membangun industri di Indonesia yang menciptakan banyak lapangan kerja baru.

Oleh karena itu, ASPAKI berharap pemerintah dapat menyikapi kebijakan BMI AS dengan kebijakan tarif yang bisa membantu menyeimbangkan neraca perdagangan tanpa harus mengorbankan kebijakan Non Tariff Measure (NTM) atau Non Tariff Barrier (NTB), seperti kebijakan TKDN, SNI, sertifikasi halal, dan lain-lain sehingga mempermudah masuknya produk-produk impor dari negara lain tanpa batas.

”Pemerintah harus tegas dan berpihak kepada industri dalam negeri. Kebijakan TKDN harus dipertahankan sebagai landasan untuk membangun industri dalam negeri yang mandiri, berdaulat dan berkelanjutan, terutama alat kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar bangsa kita,” pungkasnya.