Connect with us

Daerah

Kolaborasi Jabar-Danone Indonesia Tangani Stunting di Tengah Pandemi

Published

on

BANDUNG – Pandemi COVID-19 berpotensi memengaruhi penanganan kasus stunting, terutama soal asupan makanan bergizi. Jika diabaikan, akan semakin banyak penduduk yang dewasa dengan kemampuan kognitif yang tidak berkembang, mudah sakit, dan berdaya saing rendah.

Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Barat (Jabar) Atalia Praratya Ridwan Kamil mengatakan, kendati fokus pemerintah tertuju pada pengendalian COVID-19, penanganan kasus stunting harus tetap diprioritaskan. Sebab, perbaikan gizi ibu hamil, wanita usia subur, dan anak balita merupakan investasi penting bagi masa depan.

“Tingginya permasalahan gizi dan angka stunting masih menjadi permasalahan di bidang kesehatan,” kata Atalia dalam webinar Aksi Bersama Dalam Upaya Pencegahan Stunting untuk Mencapai Target 14 Persen pada 2024, Selasa (6/7/2021).

“Saya khawatir fokus kita pada penanganan pandemi menggeser beberapa hal penting lainnya. Maka dari itu menjadi hal yang perlu disiapkan lebih matang untuk stunting ini karena kaitannya menjadi masa depan generasi bangsa,” imbuhnya.

Selama pandemi COVID-19, pelayanan kesehatan pada anak mengandalkan Posyandu Keliling. Sebab, kata Atalia, banyak posyandu yang tutup karena khawatir terpapar virus COVID-19. Situasi tersebut membuat pelayanan posyandu menjadi tidak optimal.

“Tugas kita adalah mengejar target sebesar 14 persen di tahun 2024, termasuk juga harus berkomitmen zero new stunting di tahun 2021,” ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar Nina Susana Dewi menyatakan, penanganan stunting harus terus berjalan meski dalam situasi pandemi COVID-19.

“Stunting merupakan salah satu indikator prioritas dalam SDGs dimana target tahun 2030 adalah terbebas dari malnutrisi. Melalui penanggulangan stunting human capital indeks Indonesia akan meningkat,” ucap Nina.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Jabar Marion Siagian menuturkan bahwa angka prevalensi stunting di Jabar berdasarkan survei status gizi dan balita pada 2019 masih tergolong tinggi, yakni 26,2 persen.

Kasus stunting, menurut Marion, disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari praktik pengasuhan anak yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan Ante Natal Care (ANC) sampai kurangnya akses ke makanan bergizi. Situasi itu  membuat penanganan stunting harus dilakukan secara multisektor.

“Strategi Jabar Zero Stunting melakukan satu “Gerakan Masif” untuk mewujudkan prevalensi stunting pada tahun 2023 menjadi lebih kecil dari standar WHO (Stunting < 20 persen). Di antaranya kita sudah memiliki Pergub 107 tahun 2020 tentang Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat,” tutur Marion.

“Selain itu ada juga kesepakatan besama Pemda Provinsi Jabar dengan beberapa perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup di Jawa Barat melalui pencegahan stunting dan malnutrisi,” tambahnya.

Sedangkan, Vice Presiden General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto mengatakan, untuk mencapai target penurunan stunting, kolaborasi semua pihak menjadi penting. Selain itu, edukasi terkait pencegahan stunting mesti digencarkan.

“Larena kita butuh edukasi untuk mengubah mindset, pola pikir dan juga gaya hidup masyarakat Indonesia. Melalui kampanye ‘Bersama Cegah Stunting’, kami mengintegrasikan berbagai program intervensi gizi spesifik dan sensitif pencegahan stunting Danone Indonesia untuk dapat diimplementasikan secara bersamaan,” ucap Vera.

Sejak 2019, kata Vera, Danone Indonesia sudah berkolaborasi dengan Pemda Provinsi Jabar untuk menangani stunting di 14 kabupaten/kota prioritas di Jabar.

“Upaya tersebut mencakup pemberdayaan kapasitas tenaga kesehatan dan kader posyandu, puskesmas dan rumah sakit dalam hal edukasi pencegahan stunting, pendataan, monitoring, skrining gizi hingga evaluasi,” katanya.

Pakar Penyakit Nutrisi dan Metabolik Damayanti R. Sjarif melaporkan, berdasarkan hasil penelitian, 84 persen bayi yang mendapat ASI ekslusif hingga usia 6 bulan, sebanyak 33 persen telah mengalami weight faltering sejak usia 3 bulan dan mencapai 60 persen pada usia 6 bulan.

“Apabila dibiarkan, ini akan menjadi stunting pada fase pemberian ASI,” ucap Damayanti.

Damayanti pun menjelaskan, dalam aturan WHO, apabila bayi telah diberi ASI ekslusif dengan cara yang benar, namun tetap tidak menunjukkan pertumbuhan, maka perlu intervensi melalui Pangan Khusus Medis Khusus (PKMK).

PKMK merupakan pangan olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus yntuk anak-anak dengan kondisi tertentu, salah satunya adalah anak dengan indikasi gagal tumbuh (growth faltering).

“Ini yang direkomendasikan IDAI kepada Kemenkes. Jadi kalau seorang anak dalam masa menyusui mengalami weight faltering maka kita harus tenangkan ibunya, perbaiki manajemen laktasi kemudian evaluasi untuk temukan penyebabnya,” katanya.

“Bayi-bayi dengan penyakit atau yang lahir premature, selain ASI harus ditambah dengan PKMK sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.  Dengan keluarnya permenkes yang mengatur tentang PKMK ini, IDAI berharap semua dokter nantinya sudah bisa meresepkan PKMK,”  imbuhnya.

Aturan mengenai PKMK sejatinya telah tertuang melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 29/2019 yang mengatur pemberian Pangan Khusus untuk Kondisi Medis Khusus (PKMK) untuk anak penderita memiliki indikasi gagal tumbuh (weight faltering) yang jika tidak diintervensi akan berakibat menambah jumlah anak stunting. (Red)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

161 Peserta dari 59 Institusi Berkumpul di Bali, IPLBI Dorong Riset Lingkungan Binaan Berdampak bagi Bangsa

Published

on

By

DENPASAR, SENTANA – Sebanyak 161 peserta dari 59 institusi mengikuti Temu Ilmiah ke-14 Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (TI IPLBI 14) di Denpasar, Bali, 2–5 September 2026. Forum nasional ini mempertemukan peneliti, akademisi, praktisi, pemerintah, organisasi profesi dan mahasiswa untuk membahas tantangan lingkungan binaan Indonesia di tengah perkembangan kecerdasan artifisial, perubahan lingkungan, serta kebutuhan menjaga identitas dan pengetahuan lokal. Mengangkat tema “Kecerdasan Budaya untuk Lingkungan Binaan Berkelanjutan: Kecerdasan Buatan, Konteks Lokal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, TI IPLBI 14 menempatkan budaya bukan sekadar warisan yang perlu dipertahankan, tetapi sebagai sumber pengetahuan yang perlu dilibatkan dalam pengembangan teknologi dan pembangunan berkelanjutan.

Program Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana menjadi tuan rumah dengan dukungan Universitas Warmadewa, Universitas Ngurah Rai, Universitas Dwijendra, Institut Desain dan Bisnis Bali, IAI Provinsi Bali, HDII Balindan Museum Bali. Puncak kegiatan berlangsung pada 4 September di Gedung Pascasarjana Universitas Udayana.

Gubernur Bali, Wayan Koster, yang membuka kegiatan, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kecerdasan artifisial, kecerdasan manusia dan kecerdasan budaya. Pesan tersebut menjadi salah satu isu utama TI IPLBI 14. Perkembangan Artificial Intelligence membuka peluang baru dalam perencanaan, perancangan, simulasi, pengelolaan dan evaluasi lingkungan binaan. Namun, teknologi dinilai tidak dapat dilepaskan dari konteks manusia, tempat, nilai budaya, serta konsekuensi sosial dan lingkungan.

Karena itu, forum ini mendorong pendekatan yang menempatkan AI sebagai mitra manusia, bukan pengganti kemampuan manusia dalam memberikan makna, menentukan nilai dan mempertanggungjawabkan keputusan. Dari Pengalaman Ruang hingga Teknologi Rangkaian TI IPLBI 14 tidak hanya berlangsung di ruang konferensi.

Melalui Masterclass Fenomenologi, peserta melakukan pengamatan langsung terhadap Lapangan Puputan Badung. Pengamatan tersebut membaca ruang terbuka bukan semata sebagai objek fisik, melainkan sebagai tempat bertemunya sejarah, aktivitas masyarakat, ingatan kolektif dan kebudayaan. Dari proses itu berkembang gagasan awal mengenai “Ibu Ruang Terbuka”, yakni ruang terbuka penting pada setiap kota yang tumbuh dari sejarah, budaya, lingkungan dan karakter masyarakat setempat, bukan dari model yang seragam.

Sementara itu, Masterclass Artificial Intelligence memperkenalkan gagasan Centaur, yaitu kolaborasi manusia dan AI dalam pengolahan informasi, eksplorasi alternatif, serta proses kreatif. Workshop Visual Note dan Susur Tukad Badung melengkapi pendekatan tersebut dengan mengajak peserta membaca hubungan antara sungai, bangunan, aktivitas masyarakat dan karakter kawasan melalui observasi serta pencatatan visual. Pameran karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat turut menghadirkan karya dari bidang arsitektur, interior, perencanaan wilayah dan kota, teknik sipil, arsitektur lanskap, serta berbagai disiplin terkait. Pameran diarahkan sebagai ruang pertukaran pengetahuan agar hasil penelitian tidak berhenti sebagai laporan akademik, tetapi dapat dikritisi, dikembangkan dan membuka kolaborasi baru.

Menagih Dampak Penelitian Agenda strategis lain adalah Kolokium IPLBI 2026 bertema “Peran Peneliti Lingkungan Binaan dalam Menjawab Masalah Bangsa: Dari Riset Menuju Dampak.” Forum ini mempertanyakan kembali posisi penelitian: bukan hanya apa yang dihasilkan, tetapi untuk siapa penelitian dilakukan dan sejauh mana hasilnya memberi dampak.

Pembahasan mencakup tantangan kapasitas riset, kesenjangan wilayah, kesehatan lingkungan, transformasi digital dan AI, krisis energi, transisi hijau, hingga erosi identitas budaya. IPLBI memandang jejaring peneliti perlu mengambil peran lebih besar sebagai penghubung antara pengetahuan, kebijakan, profesi dan kebutuhan masyarakat.

Kolokium kemudian bermuara pada penyusunan Carta IPLBI, yang merumuskan posisi, prinsip, kepedulian, serta komitmen organisasi terhadap persoalan lingkungan binaan Indonesia. Semangat forum tersebut dirangkum dalam pesan: “Pengetahuan yang tidak berdampak adalah pengetahuan yang belum selesai”.

Rangkaian TI IPLBI 14 ditutup pada 5 September melalui jelajah arsitektur dan budaya Bali, antara lain ke Pura Taman Ayun, Puri Ageng Mengwi dan Puri Agung Kerambitan.

Kegiatan tersebut menegaskan kembali bahwa, pembicaraan mengenai teknologi dan keberlanjutan perlu tetap berakar pada pembacaan terhadap tempat, masyarakat, serta kebudayaan. Kehadiran 161 peserta dari 59 institusi menunjukkan bahwa persoalan lingkungan binaan tidak dapat diselesaikan oleh satu disiplin atau institusi.

Perubahan iklim, transformasi digital, kualitas perkotaan, ketimpangan wilayah dan keberlanjutan budaya membutuhkan kerja pengetahuan secara kolaboratif. Dari Bali, IPLBI menegaskan arah tersebut: dari lokalitas menuju pengetahuan, dari pengetahuan menuju kolaborasi dan dari riset menuju dampak.

Estafet Temu Ilmiah berikutnya akan dilanjutkan pada TI IPLBI 15 tahun 2027, dengan Universitas Ciputra Surabaya menerima kepercayaan sebagai tuan rumah. (Red).

Continue Reading

Daerah

Kasatgas Pusat Studi Kepolisian, Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si Menerima Penghargaan dari UBISA

Published

on

By

PENGHARGAAN-Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si saat menerima penghargaan Visva Preraka dari Universitas Bima Sakapenta. (Foto Ist).

TEGAL, SENTANA – Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si menerima penghargaan dari Universitas Bima Sakapenta, karena dinilai ikut memberikan kontribusi dan dorongan terhadap Universitas Yang terhitung masih Muda, Selasa (15/9).

Diketahui, Teguh adalah Kasatgas Pusat Studi Kepolisian, Ketua IKA SPS UNNES dan anggota Dewan Penasehat Masyarakat Sadar Budaya dan Wisata, menerima Penghargaan Visva Preraka bersama dengan Tokoh lain yaitu:

  1. Walikota Tegal, Bapak H. Dedy Yon Supriyono, S.E, M.M, menerima Penghargaan Vidya Palaka,
  2. Penghargaan Vidya Hitakarin Pravartaka, Kepada Dr. Bhimo Widyo Andoko, S.H, M.H,
  3. Penghargaan Bima Oshada Bhakti Husada kepada dr. Said Baraba, Sp.PD., FINASIM,
  4. Penghargaan Bima Widya Citra, kepada Dr. dr. Dody Suhartono, Sp. DVE, MH, FINSDV, FIAADV,
  5. Visva Pravartaka UBISA kepada Mr. Yuan Haijiang Aliansi Tiongkok

“Kepada para penerima Penghargaan dinilai telah berperan dan berkontribusi atas lahirnya UBISA hingga ulang tahunnya yang ke dua,” ungkap pihak UBISA.

Sementara itu, Irjend Pol Dr. Susilo Teguh R, mengucapkan Terima kasih kepada Universitas Bima Sakapenta atas penghargaan Visva Preraka ini. “Bagi saya ini bukan sekadar penghargaan pribadi, tapi amanah untuk terus mendorong dunia pendidikan, penelitian kepolisian dan budaya agar bisa bersinergi,” ujarnya.

Dikatakan, UBISA masih muda, tapi semangatnya luar biasa. “Semoga ke depan UBISA bisa melahirkan generasi yang cerdas, berintegritas, dan cinta tanah air,” pungkas pria Kelahiran Kota Wali Demak ini. (Red).

Continue Reading

Daerah

PDIP Dorong Inpres Jalan Desa, DPR Nilai Bisa Atasi Keterbatasan Anggaran Desa

Published

on

By

TEMANGGUNG – Pemerintah didorong menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Desa untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan.

Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, yang menilai keterbatasan fiskal pemerintah daerah dan desa membuat pembangunan jalan desa sulit dilakukan secara optimal.

Menurut Sofwan, kondisi keuangan desa saat ini menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Kondisi fiskal desa yang terbatas membuat pemerintah desa tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat,” kata Sofwan di Temanggung, Minggu (13/9/2026).

Konsep Inpres Jalan Desa

Sofwan mengatakan, penerbitan Inpres Jalan Desa dapat menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa.

Ia mengusulkan agar konsep tersebut dapat dikembangkan dengan mengacu pada program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang selama ini diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas jalan daerah.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meluncurkan kebijakan Inpres Jalan Desa. Selama ini yang baru ada program Inpres Jalan Daerah untuk membangun poros jalan kabupaten,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar pembangunan jalan tidak hanya terfokus pada jalan nasional maupun jalan kabupaten, tetapi juga menjangkau akses jalan yang berada di wilayah pedesaan.

Jalan Desa Dorong Ekonomi Masyarakat

Sofwan menilai keberadaan jalan desa yang layak memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas masyarakat. Infrastruktur tersebut juga menjadi penunjang mobilitas warga dan distribusi berbagai komoditas, terutama hasil pertanian.

Jalan yang baik, kata dia, akan memudahkan petani membawa hasil produksi menuju pasar sekaligus memperlancar akses masyarakat terhadap pusat pelayanan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.

Karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dinilai tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

Sofwan berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan usulan penerbitan Inpres Jalan Desa sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur desa.

“Program ini bisa menjadi energi positif bagi pemerintah desa dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement

Trending