Jakarta, Hariansentana.com – Koordinator aksi Koalisi Peduli Demokrasi dan Anti Money Politik Seram Bagian Barat (SBB), Saman Amiruddin Patty, menuding Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melakukan penipuan terhadap masyarakat terkait laporan pelanggaran dalam Pilkada SBB 2024. Tudingan ini muncul lantaran laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, tiba-tiba diputuskan secara diam-diam.

Dalam keterangannya yang diterima Hariansentana.com di Jakarta, Sabtu (21/12), Saman Amirudin menegaskan, bahwa Bawaslu dan Gakkumdu SBB tidak serius menangani laporan dugaan money politik yang diajukan masyarakat. Ia menyebut, meskipun laporan mereka sempat dinyatakan memenuhi unsur formil, kenyataannya pada Sabtu (14/12/2024), Bawaslu memutuskan menolak sejumlah laporan dengan alasan tidak dapat diproses lebih lanjut.

“Kami merasa ditipu. Pada saat demo 16 Desember, salah satu Komisioner Bawaslu, Roy Aulele, menyatakan bahwa laporan kami telah teregister dan akan ditindaklanjuti. Namun, faktanya laporan itu sudah ditolak sebelumnya. Ini jelas sebuah bentuk penipuan terhadap masyarakat SBB,” tegas Saman.

Ia menganggap penanganan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu dan Gakkumdu hanya sekadar formalitas untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Saya menduga keputusan menolak laporan sudah diambil sebelumnya tanpa proses investigasi yang mendalam. Penegakan hukum seperti ini hanya melindungi para penjahat demokrasi. Jika money politik terus dibiarkan, kita tidak akan mendapatkan pemimpin sejati, melainkan pelaku kejahatan politik,” kritiknya tajam.

Saman juga menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang digelar pada Senin (16/12/2024) di Kantor Bawaslu SBB, Kota Piru, bertujuan untuk menuntut penegakan hukum yang adil. Ia berjanji akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas, bahkan selama lima tahun ke depan.

Sebagai bentuk tekanan, Saman menyatakan pihaknya akan menggelar aksi lebih besar setelah perayaan Natal. Ia berharap aksi tersebut dapat menjadi pengingat bahwa masyarakat SBB tidak akan diam menghadapi ketidakadilan.

“Ini bukan sekadar soal politik, tetapi soal menjaga kualitas demokrasi dan kepemimpinan di SBB. Kami tidak ingin pemimpin yang lahir dari praktik kotor seperti money politik, karena itu hanya akan menciptakan penjahat proyek,” tandasnya.

Aksi ini menunjukkan semakin tingginya perhatian publik terhadap integritas Pilkada SBB 2024. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Bawaslu SBB belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan yang dilayangkan oleh Saman Amiruddin dan Koalisi Peduli Demokrasi.

Tidak hanya itu, persoalan ini juga akan dilanjutkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku, serta Bawaslu RI, agar ada tindakan tegas terhadap Ketua Bawaslu SBB beserta seluruh kroni-kroninya.

Pasalnya, Bawaslu tidak serius dalam penanganan perkara ini, yang dibuktikan dengan adanya dugaan kesengajaan dalam pemeriksaan para saksi atas pelanggaran Pemilu pada Rabu, 27 November 2024 lalu, yang dilakukan pada Sabtu, (14/ 12/2024) hanya sekadar formalitas untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tetapi putusannya sudah ada yakni menolak keberatan yang diajukan oleh Pihak pelapor.(s)

Jakarta, Hariansentana.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sudah selesai dan tinggal menyisakan hasil perhitungan faktual dari KPU di masing-masing daerah. Namun cerita-cerita yang muncul dari pesta demokrasi itu sangat banyak termasuk politik uang yang dilakukan oleh banyak pasangan calon (Paslon) dari berbagai daerah.

Salah satunya terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku. Di mana untuk memenangkan Paslon Bupati Wakil Bupati Nomor Urut 02 dengan jargon Amanusa, tim pemenangannya menghalalkan segala cara termasuk Money Politik. Informasi yang diterima Hariansentana.com, menyebutkan bahwa sudah beberapa temuan yang ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kab.SBB, namun sampai hari ini belum ada hasil yang disampaikan kepada publik.

Dikutip dari salah satu media lokal Jurnalisutama.com, Minggu (01/12/2024), ternyata kasus money politik yang dilakukan tim sukses dari calon Bupati Asri Arman menjelang Pilkada pada tanggal 17 November 2024 lalu tidak hanya terjadi di satu lokasi tetapI di banyak tempat termasuk di
Desa Mornaten Kecamatan Taniwel.

Media tersebut menyebutkan, bahwa ada dua oknum yang dijadikan tim di Desa Mornaten untuk mengedarkan uang kepada masyarakat salah satunya yaitu Karel Siay, warga Desa Mornaten yang akhirnya mengakui perbuatannya.

Ia mengaku mendapatkan uang dari Asri Arman yang diberikan oleh Abdul Rauf Latulumamina, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk memenangkan Asri – Kainama di Desa Tersebut.

“Iya Uang itu sumbernya dari kandidat Bupati, Asri Arman sebanyak Rp 23.000.000 untuk memenangkan Paslon Nomor Urut : 2. Beta (Saya) terima dari Haji Rauf Latulumamina. Beta lalu bagi-bagi uang itu kepada 132 o rang masing-masing beta kasih Rp 50.000 per orang di malam sebelum pencoblosan dengan alasan untuk uang kopi dan sisanya dipakai untuk minum-minum bersama tim di Desa Mornaten,” ungkap Siay.

Tindakan kotor dari seorang Asri Arman dibanru Abdul Rauf Latukumamina Selaku Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN ini tentu saja mencoreng pesta rakyat yang diharapkan bebas dari hal-hal semacam itu.

Untuk itu diharapkan kepada Bawaslu setempat agar segera bertindak cepat karena hal ini merupakan perbuatan pelanggaran serta melanggar hukum yang terstruktur dan masif. Apalagi ada indikasi bahwa praktik atau cara-cara licik dan tidak mengedepankan Pilkada yang jujur, adil dan bermartabat untuk memenangkan Paslon tertentu ini terjadi hampir di semua Desa.

Khusus bagi Wakil Ketua DPRD SBB ini, bawaslu dalam hal ini Gakumdu Kab. SBB harus mengambil tindakan hukum demi keadilan yang bermartabat.(s)

Jakarta, Hariansentana.com – Tim sukses Asri Arman, calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2024-2029, diduga melakukan praktik serangan fajar dengan memberikan uang kepada warga sebesar Rp 350 ribu per Kepala Keluarga (KK). Aksi ini terjadi di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, dan menyebar ke wilayah lain seperti Dusun Wailey, serta Desa Tomalehu di Kecamatan Amalatu.

Seorang warga yang menerima uang tersebut mengakui hal itu, namun memilih untuk tidak menyebutkan identitasnya. “Kami diberi uang langsung oleh tim, katanya untuk mendukung Asri Arman,” ujarnya singkat.

Pengakuan serupa disampaikan warga di Dusun Katapang, Desa Lokki, Kecamatan Huamual. Warga juga mengaku menerima uang Rp 350 ribu, asalkan keluarganya dapat mencoblos Asri Arman pada Pilkada SBB.

Praktik serangan fajar ini menimbulkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat. Sebagian menyayangkan cara tersebut, sementara yang lain memandangnya sebagai bentuk perhatian menjelang hari pemungutan suara.

Serangan fajar adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan upaya membeli suara pemilih melalui pemberian uang atau barang, biasanya menjelang hari pemungutan suara. Tindakan ini melanggar aturan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Belum ada pernyataan resmi dari pihak penyelenggara pemilu atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat terkait dugaan ini. Namun, jika terbukti, tindakan ini dapat berimplikasi serius pada pencalonan Asri Arman.

Hingga berita ini diturunkan, tim sukses Asri Arman belum memberikan tanggapan terkait tuduhan ini. Praktik serangan fajar kerap menjadi sorotan dalam setiap kontestasi politik karena dinilai merusak integritas demokrasi dan mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Pihak berwenang diharapkan segera melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran informasi ini demi menjaga pelaksanaan pemilu yang bersih di Kabupaten Seram Bagian Barat.(s)