KENDARI – Persoalan pengelolaan aset menjadi salah satu pekerjaan penting Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Sekitar 800 aset milik Pemprov Sultra disebut belum sepenuhnya berada dalam penguasaan pemerintah daerah.

Kondisi tersebut mendorong Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) mengambil langkah penertiban dengan menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk melakukan penelusuran dan pengamanan terhadap aset-aset daerah tersebut.

Langkah ASR mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, Akril Abdillah. Menurutnya, penertiban aset harus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan dan perlindungan terhadap kekayaan daerah.

“Kalau aset itu memang milik pemerintah daerah, maka harus jelas siapa yang menguasai, digunakan untuk apa, dasar penguasaannya apa, dan bagaimana status hukumnya,” kata Akril, Selasa (8/9/2026).

Ia menilai keberadaan ratusan aset yang belum sepenuhnya dikuasai pemerintah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah, kata dia, memiliki kewajiban memastikan seluruh kekayaan daerah tercatat, memiliki dasar hukum yang jelas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ini bukan hanya soal berapa jumlah asetnya. Ini menyangkut tanggung jawab pemerintah terhadap kekayaan daerah. Kalau ada aset yang status atau penguasaannya belum jelas, maka harus segera ditelusuri dan ditertibkan,” ujarnya.

Menurut Akril, langkah menggandeng Kejati Sultra juga perlu dilihat sebagai upaya memperkuat proses penertiban agar persoalan aset dapat ditangani berdasarkan data dan ketentuan hukum.

Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut dilakukan secara transparan dan profesional. Setiap aset yang ditelusuri harus memiliki kejelasan mengenai dokumen kepemilikan, lokasi, kondisi fisik, status hukum, hingga pihak yang saat ini menguasai atau memanfaatkannya.

“Jangan berhenti pada pendataan. Setelah data terkumpul, harus ada tindak lanjut. Mana aset yang dikuasai pemerintah, mana yang bermasalah, mana yang dimanfaatkan pihak lain, semuanya harus terang,” katanya.

Jangan Berhenti pada Inventarisasi

Akril mengatakan penertiban aset seharusnya tidak berhenti pada kegiatan inventarisasi. Pemprov Sultra perlu memastikan adanya tindak lanjut terhadap setiap aset yang ditemukan bermasalah.

Jika terdapat aset yang dikuasai atau dimanfaatkan pihak lain tanpa dasar yang jelas, pemerintah harus mengambil langkah sesuai ketentuan. Sementara jika ditemukan persoalan hukum, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Publik harus melihat persoalan ini secara jernih. Kalau ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan, silakan sampaikan melalui mekanisme yang benar,” tegasnya.

Ia berharap ASR tetap konsisten menyelesaikan agenda penertiban tersebut. Menurutnya, pembenahan aset daerah merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketegasan sekaligus keterbukaan agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Kalau memang niatnya untuk menyelamatkan aset daerah, jangan berhenti hanya karena ada yang merasa tidak nyaman. Selama dilakukan berdasarkan aturan dan kepentingan masyarakat Sultra, kebijakan seperti ini justru harus dikawal,” ucap Akril.

Ia menegaskan, aset pemerintah pada akhirnya merupakan kekayaan daerah yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat.

“Ini bukan persoalan ASR dengan siapa pun. Ini persoalan aset milik daerah. Kalau aset itu milik rakyat Sultra, maka harus dikembalikan dan dikelola untuk kepentingan rakyat Sultra,” pungkasnya.

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut penggunaan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2025-2026.

Ketika di konfirmasi melaui telephon seluler nya Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan, total anggaran Pokir mencapai sekitar Rp300 miliar. Dengan jumlah anggota DPRD 55 orang dan alokasi Rp5 miliar per anggota, pengawasan terhadap realisasi di dapil masing-masing harus diperketat,” jelas nya.

“Kami minta KPK tidak tebang pilih. Kalau Bappenda dan Dinas Pendidikan bisa diperiksa, DPRD Kabupaten Bogor juga perlu. Jangan sampai hukum tumpul ke satu kelompok dan tajam ke lawan politik,” ujar Ketua LSM PRB

Ia menduga ada kegiatan Pokir yang tidak sesuai dengan jumlah dan anggaran yang dicairkan. Contohnya, bantuan ke rumah ibadah dan kegiatan pembangunan yang berjalan minim pengawasan. Penerima manfaat bahkan kerap dijadikan syarat tanda tangan untuk pencairan,”ujar nya.

“Kalau anggaran masuk kantong pribadi dan kelompok, lalu disunat untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, jelas ini patut diduga korupsi. Apalagi pelaksana langsung kegiatan Pokir adalah anggota DPRD sendiri. Ini dilema hukum yang harus diluruskan,” tegasnya.

Johan menilai celah hukum sangat besar. Perbedaan antara data dan praktik, ditambah lemahnya pengawasan, membuat program Pokir rawan disalahgunakan.

Lebih lanjut Johan mendukung KPK untuk memeriksa tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif,” ujar nya.

“Ada pepatah mengatakan kalau mau bersih-bersih koruptor jangan batasnya eksekutif saja. Legislatif juga perlu diusut. Di samping mengesahkan anggaran, mereka juga pelaksana langsung Pokir. KPK harus efektif, anggaran APBD harus benar-benar bermanfaat,” papar nya………Ron

Jakarta, Hariansentana.com.- Gubernur DKI Jakarta Dr.H.Pramono Anung menyerahkan penghargaan kepada para pemenang kategori utama Anugerah Jurnalistik Muhammad Hoesni Thamrin (AJMHT) 52-2026, Senin (7/9) sore di Balai Agung, Balai Kota, Pemprov DKI Jakarta.

Pramono mengaku senang membaca dinamika pembangunan tentang Jakarta dari ajang perlombaan jurnalistik bergengsi dari PWI Jaya ini. Gubernur DKI Jakarta menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan MHT 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada insan pers yang konsisten menghasilkan karya jurnalistik berkualitas.

“Sebagai Gubernur Jakarta, saya mendukung penuh penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik M.H. Thamrin Tahun 2026 sebagai ajang apresiasi bagi insan pers yang telah menghadirkan karya-karya jurnalistik berkualitas, informatif, dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Pramono.

Pramono berharap penghargaan tersebut dapat semakin memotivasi para jurnalis untuk mengangkat potensi, inovasi, dan berbagai transformasi Jakarta menuju kota global.

“Saya berharap Anugerah Jurnalistik M.H. Thamrin 2026 dapat menjadi motivasi bagi para jurnalis untuk terus menghasilkan karya terbaik yang mengangkat berbagai potensi, inovasi, dan transformasi Jakarta menuju kota global yang inklusif, berdaya saing, dan membanggakan,” katanya.

AJMHT 52-2026 memberi penghargaan kepada tujuh pemenang dan 14 nominee dari kategori utama, tiga pemenang dan enam nominee dari kategori khusus menyongsong 5 Abad Jakarta, demikian juga dengan tiga pemenang dan enam nominee dari kategori khusus literasi Bank Jakarta.

Pramono Anung secara khusus menyerahkan penghargaan kepada pemenang tujuh kategori utama. Penghargaan untuk 14 nominee dari tujuh kategori utama ini diserahkan oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama Dr.Bryan Gautama, ketua Asosiasi Pedagang Ikan Hias Cengkareng (APIC), dan perwakilan dari Kementerian Kebudayaan.

Penyerahan penghargaan untuk kategori khusus menyongsong 5 Abad Jakarta dan kategori khusus literasi Bank Jakarta berturut-turut diserahkan oleh Kadiskominfotik Marulina Dewi Mutiara serta Basaria Martha Juliana, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Jakarta. Keduanya didampingi oleh Ketua Panitia Arman Suparman dan Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo.

Kategori khusus menyongsong 5 Abad Jakarta dan literasi Bank Jakarta baru kali ini diadakan. Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan jumlah hadiah uang pada kategori khusus menyongsong 5 Abad Jakarta ditingkatkan, Pramono Anung memastikannya. Didampingi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, Pramono Anung menyatakan,”Saya ditanya apakah tahun depan hadiah uangnya dinaikkan, saya bilang ya,” katanya dihadapan puluhan wartawan dalam doorstop seusai acara penutupan.

Tahun depan, 2027, Jakarta tepat berusia 500 tahun.

Acara puncak AJMHT 52-2026 dihadiri jajaran pengurus PWI Pusat, wakil dari Dewan Pers, PWI Jaya, serta perwakilan sponsor. Dari PWI Pusat, Akhmad Munir didampingi oleh Sekjen Marthen Selamet Susanto, Ketua Dewan Kehormatan Atal S Depari, Agus Sudibyo, Anrico Pasaribu, Johnny Hardjojo. Dari Dewan Pers, Muhammad Jazuli, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers.

Penyelenggaraan MHT ke-52 tahun 2026 memperoleh dukungan luas dari mitra strategis PWI Jaya. Dukungan tersebut antara lain datang dari Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri, Dr. Bryan Gautama, Djarum Foundation, Kementerian Kebudayaan, LRT, PLN UID Jakarta Raya, Japfa Indonesia, PT Liga Indonesia Baru (I League), Telkom, PT ASDP, Prima Natuna EP, Kupec Indonesia (Anambas) B.V., PetroChina Jabung, Samsung, Gulavit, Ancol, Pertamina EP, Pertamina Hulu Energi, PT Pelni, Blue Bird, PT Pelindo, Kodja, Pupuk Indonesia, Yayasan Wijaya Peduli Bangsa, Indosat, dan anggota DPD Alfiansyah Bustami alias Komeng.

Keseluruhan pemenang dan nominee MHT Awards ke-52 tahun 2026 terseleksi dari sekitar 754 karya jurnalistik yang dijaring dari karya-karya yang dimuat dalam kurun waktu 31 Mei 2025 hingga pertengahan Agustus 2026.

Proses penjurian melibatkan tim yang memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang jurnalistik dan akademisi. Tim juri terdiri dari Dr. Bagus Sudarmanto sebagai ketua, bersama anggota Ronny Kusuma, Arbain Rambey, Tb Adhi, Retno Intani, Gloria, Rhere Rewindinar, Irma Octaviani, serta Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo.

Dalam proses seleksi, tim juri juga dibantu tim penyeleksi awal, yakni Eka Ardimiyati dan Desdi Yusdiansyah.
Daftar Pemenang dan Nominee

1. Kategori Jurnalistik Teks
   • Pemenang: Lidia Pratama Febrian (Tim) — Kompas.com
   • Nominee: Nugroho — RRI.co.id
   • Nominee: Tim Newslab Katadata (Puja) — Katadata.co.id
2. Kategori Televisi Terestrial

• Pemenang: Sinari Siahaan — DAAI TV
• Nominee: Yogi Tujuliarto (Tim) — CNN Indonesia
• Nominee: Prissilia Claudia — Indosiar

1. Kategori Radio

• Pemenang: S. Jumar Sudiyana — Sonora FM
• Nominee: Abi Zacky/Ir. Moch. Bugi Hidayat M.Si (Kepala LPP RRI Jakarta) — Pro 4 RRI Jakarta
• Nominee: Sri Darni — RRI Padang

1. Kategori Tajuk Rencana

• Pemenang: Muhammad Arifin (Tim) — Indonesiamaritimenews.com
• Nominee: Redaksi Koran Jakarta (Aloysius) — Koran Jakarta
• Nominee: Redaksi SuaraKarya.id (Agoes Sofyan) — Suarakarya.id

1. Kategori Infografis

• Pemenang: Basith Subastian dan Yogi Anugrah — CNN Indonesia
• Nominee: Utomo Priyambodo dan Heri Cahyadi — National Geographic
• Nominee: Gunawan Kartapranata (Pandu) — Kompas.id

1. Kategori TV Video Streaming

• Pemenang: Laras Kiranasari (Tim) — Kumparan.com
• Nominee: Rian Septiandi — Kompas.id
• Nominee: Hilda B Alexander (Tim) — Kompas.com

1. Kategori Foto

• Pemenang: Bilal Nugroho Ginanjar — Poskota.co.id
• Nominee: Sulthony Hasanuddin — Antara
• Nominee: Fakhri Fadlurrohman — Kompas.id

Kategori Khusus Literasi Bank Jakarta

1. Kategori Feature

• Pemenang: Ira Guslina — Katadata.co.id
• Nominee: Anggara Pernando — Bisnis.com
• Nominee: Kormensius Barus — Industry.co.id

1. Kategori Opini

• Pemenang: Guruh Nara Persada — Poskota Cetak
• Nominee: Mohamad Farhan Zhuhri — Mediaindonesia.com
• Nominee: Firdaus Baderi — Indonesiadaily.net

1. Kategori Foto

• Pemenang: Dwi Pambudo — RM.id
• Nominee: Ryana Aryadita Umasugi — JPNN.com
• Nominee: Bambang E Ros — VOI.id

Kategori Khusus Menyongsong 5 Abad Jakarta

1. Kategori Feature

• Pemenang: Agoes Sofyan — Suarakarya.id
• Nominee: Fransiskus Wisnu Wardhana Dany — Kompas.id
• Nominee: Adiansyah — NTVNews.id

1. Kategori Televisi Terestrial

• Pemenang: Reza Ramantha Junior Hutagalung — Liputan 6 SCTV
• Nominee: Pebby Ade Liana — TribunJakarta.com
• Nominee: Wini Oktaviani — Kompas.com

1. Kategori Radio

• Pemenang: Haryo Ristamaji — Radio Elshinta
• Nominee: S. Jumar Sudiyana — Sonora FM
• Nominee: Danang Sundoro — RRI Pro 3.(Sutarno)