Connect with us

Ekonomi

Inisiatif Kemitraan Agenda Biru, Menko Luhut: Ini Aksi Nyata Untuk Laut Sehat dan Produktif

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Menko bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengatakan, dalam mencapai visi 2045, ada dua tujuan utama yang harus dicapai yaitu menjadikan Indonesia negara maritim yang tangguh dan negara maritim yang unggul.

Demikian disampaikan  pada _Workshop on Partnership Towards Effective Management to Conserve and Sustainably Use the Oceans_ (Senin, 26-09-2022) yang diadakan bersama antara kemenko Marves dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Workshop ini diadakan bertepatan dengan Hari Maritim Nasional.  Juga, saya baru saja kembali dari UNGA di New York, melakukan dialog dan pertemuan tentang banyak masalah termasuk tentang Laut dan keberlanjutannya,” ucap Menko Luhut saat membuka workshop yang bekerja sama dengan PBB tersebut.

Sebagai negara maritim, Menko Luhut mengatakan ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan yaitu sekitar 75% wilayah kita tertutup air laut, dan Indonesia memiliki 17.500 pulau dengan garis pantai sekitar 108.000 km.  Menurutnya, dengan segala berkah tersebut, Indonesia memiliki banyak potensi.

“Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mengambil tindakan untuk melindungi, mengelola, dan memulihkan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengembangkan ekonomi kita ke tahap ekonomi biru.  Dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Indonesia berkomitmen dan mendukung kerja sama strategis dalam Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional,” paparnya.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menyatakan untuk mendukung dan meningkatkan pengelolaan yang efektif guna melestarikan dan memanfaatkan lautan secara berkelanjutan, perlu dilakukan tindakan nyata.

Tindakan ini, kata Deputi Jodi,  membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.

“Workshop ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan strategi nyata yang dapat ditindaklanjuti untuk Kemitraan Agenda Biru dan juga untuk membangun kemitraan yang sudah ada dan meluncurkan kemitraan baru yang inovatif dan konkret,” ucap Jodi.

Dirinya kemudian mengatakan bahwa _The National Blue Agenda Actions Partnership_ dapat berupa pendanaan, metode dan teknologi, serta penelitian bersama.

“Berdasarkan Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2021, lebih dari 3 miliar orang  mengandalkan laut untuk mata pencaharian mereka, dan lebih dari 80% perdagangan barang dunia dilakukan melalui laut,” ujarnya.

Sementara Koordinator Residen PBB untuk  Indonesia, Valerie Julliand mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam pertumbuhan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.

“Lautan dan orang-orang yang bergantung pada laut untuk makanan dan mata pencaharian mereka berteriak minta tolong dan mendesak untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan menggunakan sumber daya laut seperlunya dan dimanfaatkan secara berkelanjutan,” ujar Valerie.

Menurutnya, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres telah menyatakan bahwa dunia berada di tengah “_ocean emergency_”, dan mendesak pemerintah dunia untuk membalikkan keadaan dengan berbuat lebih banyak untuk memulihkan kesehatan laut.

Valerie kemudian mengungkapkan harapannya terhadap workshop tersebut, “Saya berharap dapat bekerja sama secara erat dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk mencapai ekonomi kelautan yang berkelanjutan bagi Indonesia,” ucapnya.

Terkait kemitraan tersebut, Menko Luhut lebih lanjut menjelaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan tim PBB di Indonesia bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya serta komunitas diplomatik dalam mendukung peran Indonesia sebagai pemimpin global di bidang Agenda Biru.

“Agenda biru berupaya mendukung strategi koordinasi dengan fokus pada keempat pilar: kesehatan biru, makanan biru, inovasi biru, dan keuangan biru,” katanya.

Menteri Luhut kemudian menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Indonesia di G20 dapat membantu mewujudkan hal tersebut baik bagi Indonesia maupun dunia.  Berdasarkan hal tersebut, Indonesia berjanji untuk menciptakan laut yang sehat dan berkelanjutan.  Dia percaya dengan kemitraan tersebut, dunia dapat pulih bersama, pulih lebih kuat untuk laut berkelanjutan dan pertumbuhan biru.

“Kami mengundang dukungan nyata dan kolaborasi dari Anda untuk laut kita yang sehat dan berkelanjutan sekarang dan di masa depan.  Dukungan ini juga dapat menjadi peluang untuk mendukung aksi bersama G20, khususnya _Ocean20_ dengan negara-negara kecil dan berkembang lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai Ketua Presidensi G20, Indonesia telah memprakarsai _Ocean20_. Keterlibatan G20 baru mengenai Kelautan dengan fokus pada Ekologi dan Ekonomi Kelautan dengan _No One Left Behind_.

“Saya ingin mengundang Anda semua untuk bergabung dengan acara _Ocean20_ kami pada 13-14 November 2022 di Nusa Dua, Bali.  Mari wujudkan aksi nyata dan kolaborasi untuk laut kita yang sehat dan berkelanjutan sekarang dan di masa depan,” pungkasnya.(s)

Inisiatif Kemitraan Agenda Biru, Menko Luhut: Ini Aksi Nyata Untuk Laut Sehat dan Produktif

Jakarta, HarianSentana.com – Menko bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengatakan, dalam mencapai visi 2045, ada dua tujuan utama yang harus dicapai yaitu menjadikan Indonesia negara maritim yang tangguh dan negara maritim yang unggul.

Demikian disampaikan  pada _Workshop on Partnership Towards Effective Management to Conserve and Sustainably Use the Oceans_ (Senin, 26-09-2022) yang diadakan bersama antara kemenko Marves dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Workshop ini diadakan bertepatan dengan Hari Maritim Nasional.  Juga, saya baru saja kembali dari UNGA di New York, melakukan dialog dan pertemuan tentang banyak masalah termasuk tentang Laut dan keberlanjutannya,” ucap Menko Luhut saat membuka workshop yang bekerja sama dengan PBB tersebut.

Sebagai negara maritim, Menko Luhut mengatakan ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan yaitu sekitar 75% wilayah kita tertutup air laut, dan Indonesia memiliki 17.500 pulau dengan garis pantai sekitar 108.000 km.  Menurutnya, dengan segala berkah tersebut, Indonesia memiliki banyak potensi.

“Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mengambil tindakan untuk melindungi, mengelola, dan memulihkan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengembangkan ekonomi kita ke tahap ekonomi biru.  Dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Indonesia berkomitmen dan mendukung kerja sama strategis dalam Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional,” paparnya.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menyatakan untuk mendukung dan meningkatkan pengelolaan yang efektif guna melestarikan dan memanfaatkan lautan secara berkelanjutan, perlu dilakukan tindakan nyata.

Tindakan ini, kata Deputi Jodi,  membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.

“Workshop ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan strategi nyata yang dapat ditindaklanjuti untuk Kemitraan Agenda Biru dan juga untuk membangun kemitraan yang sudah ada dan meluncurkan kemitraan baru yang inovatif dan konkret,” ucap Jodi.

Dirinya kemudian mengatakan bahwa _The National Blue Agenda Actions Partnership_ dapat berupa pendanaan, metode dan teknologi, serta penelitian bersama.

“Berdasarkan Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2021, lebih dari 3 miliar orang  mengandalkan laut untuk mata pencaharian mereka, dan lebih dari 80% perdagangan barang dunia dilakukan melalui laut,” ujarnya.

Sementara Koordinator Residen PBB untuk  Indonesia, Valerie Julliand mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam pertumbuhan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.

“Lautan dan orang-orang yang bergantung pada laut untuk makanan dan mata pencaharian mereka berteriak minta tolong dan mendesak untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan menggunakan sumber daya laut seperlunya dan dimanfaatkan secara berkelanjutan,” ujar Valerie.

Menurutnya, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres telah menyatakan bahwa dunia berada di tengah “_ocean emergency_”, dan mendesak pemerintah dunia untuk membalikkan keadaan dengan berbuat lebih banyak untuk memulihkan kesehatan laut.

Valerie kemudian mengungkapkan harapannya terhadap workshop tersebut, “Saya berharap dapat bekerja sama secara erat dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk mencapai ekonomi kelautan yang berkelanjutan bagi Indonesia,” ucapnya.

Terkait kemitraan tersebut, Menko Luhut lebih lanjut menjelaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan tim PBB di Indonesia bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya serta komunitas diplomatik dalam mendukung peran Indonesia sebagai pemimpin global di bidang Agenda Biru.

“Agenda biru berupaya mendukung strategi koordinasi dengan fokus pada keempat pilar: kesehatan biru, makanan biru, inovasi biru, dan keuangan biru,” katanya.

Menteri Luhut kemudian menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Indonesia di G20 dapat membantu mewujudkan hal tersebut baik bagi Indonesia maupun dunia.  Berdasarkan hal tersebut, Indonesia berjanji untuk menciptakan laut yang sehat dan berkelanjutan.  Dia percaya dengan kemitraan tersebut, dunia dapat pulih bersama, pulih lebih kuat untuk laut berkelanjutan dan pertumbuhan biru.

“Kami mengundang dukungan nyata dan kolaborasi dari Anda untuk laut kita yang sehat dan berkelanjutan sekarang dan di masa depan.  Dukungan ini juga dapat menjadi peluang untuk mendukung aksi bersama G20, khususnya _Ocean20_ dengan negara-negara kecil dan berkembang lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai Ketua Presidensi G20, Indonesia telah memprakarsai _Ocean20_. Keterlibatan G20 baru mengenai Kelautan dengan fokus pada Ekologi dan Ekonomi Kelautan dengan _No One Left Behind_.

“Saya ingin mengundang Anda semua untuk bergabung dengan acara _Ocean20_ kami pada 13-14 November 2022 di Nusa Dua, Bali.  Mari wujudkan aksi nyata dan kolaborasi untuk laut kita yang sehat dan berkelanjutan sekarang dan di masa depan,” pungkasnya.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

LSM PRB Minta OJK Periksa BCA Finance Bintaro Serpong Damai Terkait Dugaan Kredit Bermasalah

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memeriksa PT BCA Finance Bintaro Serpong Damai. Permintaan ini terkait kasus kredit kendaraan atas nama Rikson Dablok untuk unit Toyota Fortuner nopol B 1054 PJO yang datanya tidak terdaftar dalam sistem online.

Akibatnya, kendaraan tersebut ditilang oleh polisi. Padahal kredit sudah berjalan hampir 3 tahun dan angsuran lancar.

“Peristiwa ini sudah disampaikan ke BCA Finance dan langsung ke kantor Serpong Damai, tapi tidak ada respon. Karena itu Rikson Dablok memberi kuasa kepada kami dan kami datang ke kantor BCA di Cibinong. Sudah bertemu staf bernama Yeni dan menyerahkan dokumen untuk dipelajari. Sampai hari ini tidak ada titik temu,” ujar Ketua LSM PRB.

Saat di hubungi tlp seluler nya Senin 24 / Agustus 2026 Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan ,permasalahan muncul karena dokumen kendaraan yang dibiayai tidak akurat. Hal itu membuat debitur enggan melanjutkan pembayaran kredit,”terang nya.

“Nasabah akhirnya masuk kredit macet dan kena BI Checking kol 2 , Padahal sebelumnya lancar. Setelah dicek di Samsat, keluar surat bahwa mobil tidak masuk dalam sistem. Ada “dugaan indikasi “ mobil yang dikreditkan adalah mobil bekas dengan dokumen ganda,” jelasnya.

LSM PRB menilai OJK sebagai lembaga pengawas harus menelusuri perbuatan yang diduga dilakukan kreditur nakal.

“Kami minta OJK yang mengawasi BCA Finance untuk periksa hal ini. Bisa jadi kasus ini merugikan masyarakat yang kredit mobil bekas. Sesuai aturan, jangan ada perusahaan yang kebal hukum,” tegasnya.

Johan juga meminta OJK mempertimbangkan status debitur macet. Menurutnya, macet dalam kasus ini bukan karena sengaja tidak bayar, melainkan karena kendaraan ditangkap polisi akibat dokumen tidak terdaftar online.

“Jangan ketika urusan rakyat OJK langsung tindak, pasang BI Checking. Tapi kreditur nakal harus juga ditindak. Nasabah macet karena ada persoalan saat ditangkap polisi dan dokumen mobil bermasalah,” ujarnya.

LSM PRB menegaskan akan terus mengawal kasus ini agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan akibat pembiayaan kendaraan dengan dokumen tidak jelas,”papar nya………Ron

Continue Reading

Ekonomi

PT RBM Logistik Indonesia Perkuat Manajemen dan Siapkan Ekspansi Pasar Jelang RUPS

Published

on

By

JAKARTA, Sentana – PT RBM Logistik Indonesia menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat bisnis dan memperluas pasar menjelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dan solusi rantai pasok terintegrasi itu tidak hanya mempersiapkan agenda korporasi, tetapi juga melakukan penguatan struktur kepemimpinan dengan melibatkan sejumlah eksekutif senior dan pengusaha berpengalaman.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi PT RBM Logistik Indonesia untuk meningkatkan tata kelola perusahaan sekaligus memperkuat daya saing di tengah perkembangan industri logistik nasional yang semakin kompetitif.

Di bawah kepemimpinan Direktur Utama PT RBM Logistik Indonesia, Agus A. Mile, perusahaan memproyeksikan sejumlah nama dengan pengalaman di sektor korporasi dan dunia usaha untuk menempati posisi strategis.

Beberapa nama yang diproyeksikan masuk dalam jajaran strategis perusahaan di antaranya Haryo Silalahi dan Anita Rahmi. Keduanya disebut memiliki pengalaman serta jaringan bisnis yang diharapkan dapat mendukung ekspansi pasar dan pengembangan arah bisnis perusahaan.

Selain itu, Subhan, yang pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis Semen Indonesia, juga diproyeksikan memperkuat jajaran manajemen. Pengalaman dalam mengelola operasional korporasi berskala besar dinilai relevan dengan kebutuhan PT RBM Logistik Indonesia dalam mengembangkan layanan rantai pasok.

Direktur Utama PT RBM Logistik Indonesia, Agus A. Mile, mengatakan persiapan RUPS menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperkuat fondasi bisnis dan mengambil langkah strategis menuju pertumbuhan yang lebih besar.

“Persiapan RUPS ini merupakan momentum krusial bagi perusahaan untuk melakukan lompatan strategis yang lebih besar. Dengan mengintegrasikan keahlian profesional eksekutif senior serta kekuatan jaringan pengusaha papan atas seperti Bapak Haryo Silalahi dan Ibu Anita Rahmi, kami optimis PT RBM Logistik Indonesia mampu menghadirkan solusi rantai pasok yang jauh lebih inovatif, efisien, dan siap bersaing di kancah nasional maupun internasional,” ujar Agus.

Fokus Transformasi Digital dan Ekspansi Bisnis

Selain penguatan jajaran manajemen, agenda strategis perusahaan juga diarahkan pada pengembangan layanan berbasis teknologi.

PT RBM Logistik Indonesia menyiapkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan logistik, termasuk optimalisasi armada dan pengelolaan rantai pasok.

Perusahaan juga membuka peluang kemitraan strategis baru, termasuk dengan mitra bisnis di tingkat internasional. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jaringan usaha sekaligus meningkatkan posisi PT RBM Logistik Indonesia dalam industri logistik nasional.

Dengan penguatan tata kelola, pengalaman jajaran eksekutif, serta pengembangan teknologi, perusahaan menargetkan mampu memberikan layanan logistik yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

PT RBM Logistik Indonesia selama ini menyediakan layanan solusi rantai pasok, pergudangan, dan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia. Perusahaan menempatkan ketepatan, efisiensi, dan inovasi teknologi sebagai bagian dari strategi untuk mendukung konektivitas logistik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Continue Reading

Ekonomi

HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur Dorong Pesantren Naik Kelas, dari Kemandirian Ekonomi hingga Jejaring Global

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Pesantren kini tidak hanya dituntut berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga semakin didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi dan kemampuan membangun jejaring yang lebih luas.

Semangat tersebut menjadi salah satu perhatian Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Jakarta Timur bersama Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jakarta Timur dalam memperkuat ekosistem pesantren.

Melalui keterangannya, Rabu (12/8), Ketua HEBITREN Jakarta Timur, K.H. Zaenul Muttaqin, SE, M.Pd, Doctor Candidat, mengatakan, penguatan ekonomi pesantren merupakan bagian penting dari upaya membangun pesantren yang mandiri dan berdaya saing.

Menurutnya, potensi ekonomi yang dimiliki pesantren cukup besar. Selain memiliki sumber daya manusia berupa santri dan para pengelola pesantren, lembaga pendidikan tersebut juga memiliki jaringan alumni serta basis masyarakat yang dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan berbagai unit usaha.

“Pesantren memiliki potensi yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan nilai tambah dan memperkuat kemandirian pesantren,” ujar K.H. Zaenul Muttaqin.

Ia menilai, HEBITREN dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai potensi tersebut, terutama dalam hal pengembangan usaha, peningkatan kapasitas pengelola, berbagi pengalaman dan membangun jaringan antarpesantren.

Namun, menurutnya, kemandirian ekonomi tidak semata-mata diukur dari banyaknya unit usaha yang dimiliki pesantren.

“Yang paling penting adalah membangun ekosistem. Ada peningkatan kapasitas SDM, tata kelola yang baik, jaringan usaha dan keberlanjutan. Jadi bukan sekadar memiliki usaha, tetapi bagaimana usaha itu benar-benar tumbuh dan memberikan manfaat bagi pesantren,” katanya.

Di sisi lain, FKPP Jakarta Timur memiliki posisi strategis dalam memperkuat komunikasi dan sinergi antarpondok pesantren.

Dewan Penasehat HEBITREN Jakarta Timur sekaligus Ketua FKPP Jakarta Timur, K.H. Mahmud Efendy, Lc., MA, mengatakan, pesantren perlu terus memperkuat komunikasi dan kerja sama agar berbagai potensi yang dimiliki tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Pesantren memiliki karakter dan potensi masing-masing. Dengan komunikasi dan kolaborasi, potensi itu bisa saling menguatkan,” ujar K.H. Mahmud.

Ia menambahkan, perkembangan zaman membuat pesantren harus mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai yang menjadi fondasinya.

Karena itu, penguatan kelembagaan, pendidikan, ekonomi dan jejaring menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan pesantren ke depan.

Sementara itu, Pengurus DPW HEBITREN DKI Jakarta, Gus Adnan Hafizh, S.Pd., M.Pd, menilai, pengembangan ekonomi pesantren juga harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi generasi santri.

Menurutnya, santri tidak cukup hanya dibekali kemampuan akademik dan keagamaan, tetapi juga perlu memiliki keterampilan kewirausahaan, kemampuan berkomunikasi serta wawasan yang lebih luas.

“Santri harus dipersiapkan menghadapi dunia yang terus berubah. Karena itu, pendidikan, kewirausahaan dan jejaring harus berjalan beriringan,” katanya.

Membuka Jejaring ke Dunia Internasional

Upaya memperluas jejaring tersebut, salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur dengan Lembaga Santri Mendunia.

Kolaborasi tersebut dideklarasikan di Kota Songkhla, Thailand, dengan tujuan membuka ruang kerja sama yang lebih luas bagi pesantren dan santri Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi HEBITREN Jakarta Timur dipimpin K.H. Zaenul Muttaqin, didampingi K.H. Mahmud Efendy dan Gus Adnan Hafizh. Kolaborasi tersebut juga berlangsung atas arahan Ketua Umum DPW HEBITREN DKI Jakarta, Dr. KH. Sofwan Yahya, Lc., MA.

Dari pihak Santri Mendunia, kerja sama tersebut diinisiasi oleh Gus Muhammad Aziz Baedhowi, S.Pd., M.Pd., PhD, yang dalam kesempatan tersebut diwakili Gus Nizom.

K.H. Zaenul Muttaqin mengatakan, jejaring internasional bukan tujuan akhir, melainkan salah satu sarana untuk membuka akses pengetahuan, pengalaman, kerja sama dan peluang baru bagi pesantren serta santri.

“Ketika pesantren mampu membangun jejaring yang lebih luas, peluang untuk belajar dan berkembang juga semakin terbuka. Tetapi yang harus tetap menjadi pijakan adalah nilai-nilai pesantren dan kepentingan untuk memberikan manfaat,” ujarnya.

Kolaborasi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pesantren memiliki ruang yang semakin luas untuk mengambil bagian dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama lintas negara.

Bagi HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur, penguatan pesantren tidak cukup dilakukan melalui satu bidang saja. Kemandirian ekonomi, kualitas pendidikan, kapasitas sumber daya manusia dan jejaring harus dibangun secara beriringan.

“Dari sinilah pesantren diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan zaman, tetapi juga berkembang menjadi lembaga yang mandiri, produktif dan mampu memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat. Dari pesantren membangun kemandirian, dari santri menebar manfaat dan dari Indonesia membuka jalan menuju dunia,” pungkas pria Kelahiran Kota Wali Demak ini. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Trending