Jakarta, HarianSentana.com – Menko bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengatakan, dalam mencapai visi 2045, ada dua tujuan utama yang harus dicapai yaitu menjadikan Indonesia negara maritim yang tangguh dan negara maritim yang unggul.

Demikian disampaikan  pada _Workshop on Partnership Towards Effective Management to Conserve and Sustainably Use the Oceans_ (Senin, 26-09-2022) yang diadakan bersama antara kemenko Marves dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Workshop ini diadakan bertepatan dengan Hari Maritim Nasional.  Juga, saya baru saja kembali dari UNGA di New York, melakukan dialog dan pertemuan tentang banyak masalah termasuk tentang Laut dan keberlanjutannya,” ucap Menko Luhut saat membuka workshop yang bekerja sama dengan PBB tersebut.

Sebagai negara maritim, Menko Luhut mengatakan ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan yaitu sekitar 75% wilayah kita tertutup air laut, dan Indonesia memiliki 17.500 pulau dengan garis pantai sekitar 108.000 km.  Menurutnya, dengan segala berkah tersebut, Indonesia memiliki banyak potensi.

“Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mengambil tindakan untuk melindungi, mengelola, dan memulihkan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengembangkan ekonomi kita ke tahap ekonomi biru.  Dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Indonesia berkomitmen dan mendukung kerja sama strategis dalam Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional,” paparnya.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menyatakan untuk mendukung dan meningkatkan pengelolaan yang efektif guna melestarikan dan memanfaatkan lautan secara berkelanjutan, perlu dilakukan tindakan nyata.

Tindakan ini, kata Deputi Jodi,  membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.

“Workshop ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan strategi nyata yang dapat ditindaklanjuti untuk Kemitraan Agenda Biru dan juga untuk membangun kemitraan yang sudah ada dan meluncurkan kemitraan baru yang inovatif dan konkret,” ucap Jodi.

Dirinya kemudian mengatakan bahwa _The National Blue Agenda Actions Partnership_ dapat berupa pendanaan, metode dan teknologi, serta penelitian bersama.

“Berdasarkan Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2021, lebih dari 3 miliar orang  mengandalkan laut untuk mata pencaharian mereka, dan lebih dari 80% perdagangan barang dunia dilakukan melalui laut,” ujarnya.

Sementara Koordinator Residen PBB untuk  Indonesia, Valerie Julliand mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam pertumbuhan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.

“Lautan dan orang-orang yang bergantung pada laut untuk makanan dan mata pencaharian mereka berteriak minta tolong dan mendesak untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan menggunakan sumber daya laut seperlunya dan dimanfaatkan secara berkelanjutan,” ujar Valerie.

Menurutnya, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres telah menyatakan bahwa dunia berada di tengah “_ocean emergency_”, dan mendesak pemerintah dunia untuk membalikkan keadaan dengan berbuat lebih banyak untuk memulihkan kesehatan laut.

Valerie kemudian mengungkapkan harapannya terhadap workshop tersebut, “Saya berharap dapat bekerja sama secara erat dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk mencapai ekonomi kelautan yang berkelanjutan bagi Indonesia,” ucapnya.

Terkait kemitraan tersebut, Menko Luhut lebih lanjut menjelaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan tim PBB di Indonesia bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya serta komunitas diplomatik dalam mendukung peran Indonesia sebagai pemimpin global di bidang Agenda Biru.

“Agenda biru berupaya mendukung strategi koordinasi dengan fokus pada keempat pilar: kesehatan biru, makanan biru, inovasi biru, dan keuangan biru,” katanya.

Menteri Luhut kemudian menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Indonesia di G20 dapat membantu mewujudkan hal tersebut baik bagi Indonesia maupun dunia.  Berdasarkan hal tersebut, Indonesia berjanji untuk menciptakan laut yang sehat dan berkelanjutan.  Dia percaya dengan kemitraan tersebut, dunia dapat pulih bersama, pulih lebih kuat untuk laut berkelanjutan dan pertumbuhan biru.

“Kami mengundang dukungan nyata dan kolaborasi dari Anda untuk laut kita yang sehat dan berkelanjutan sekarang dan di masa depan.  Dukungan ini juga dapat menjadi peluang untuk mendukung aksi bersama G20, khususnya _Ocean20_ dengan negara-negara kecil dan berkembang lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai Ketua Presidensi G20, Indonesia telah memprakarsai _Ocean20_. Keterlibatan G20 baru mengenai Kelautan dengan fokus pada Ekologi dan Ekonomi Kelautan dengan _No One Left Behind_.

“Saya ingin mengundang Anda semua untuk bergabung dengan acara _Ocean20_ kami pada 13-14 November 2022 di Nusa Dua, Bali.  Mari wujudkan aksi nyata dan kolaborasi untuk laut kita yang sehat dan berkelanjutan sekarang dan di masa depan,” pungkasnya.(s)

Inisiatif Kemitraan Agenda Biru, Menko Luhut: Ini Aksi Nyata Untuk Laut Sehat dan Produktif

Jakarta, HarianSentana.com – Menko bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengatakan, dalam mencapai visi 2045, ada dua tujuan utama yang harus dicapai yaitu menjadikan Indonesia negara maritim yang tangguh dan negara maritim yang unggul.

Demikian disampaikan  pada _Workshop on Partnership Towards Effective Management to Conserve and Sustainably Use the Oceans_ (Senin, 26-09-2022) yang diadakan bersama antara kemenko Marves dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Workshop ini diadakan bertepatan dengan Hari Maritim Nasional.  Juga, saya baru saja kembali dari UNGA di New York, melakukan dialog dan pertemuan tentang banyak masalah termasuk tentang Laut dan keberlanjutannya,” ucap Menko Luhut saat membuka workshop yang bekerja sama dengan PBB tersebut.

Sebagai negara maritim, Menko Luhut mengatakan ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan yaitu sekitar 75% wilayah kita tertutup air laut, dan Indonesia memiliki 17.500 pulau dengan garis pantai sekitar 108.000 km.  Menurutnya, dengan segala berkah tersebut, Indonesia memiliki banyak potensi.

“Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mengambil tindakan untuk melindungi, mengelola, dan memulihkan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengembangkan ekonomi kita ke tahap ekonomi biru.  Dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Indonesia berkomitmen dan mendukung kerja sama strategis dalam Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional,” paparnya.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menyatakan untuk mendukung dan meningkatkan pengelolaan yang efektif guna melestarikan dan memanfaatkan lautan secara berkelanjutan, perlu dilakukan tindakan nyata.

Tindakan ini, kata Deputi Jodi,  membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.

“Workshop ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan strategi nyata yang dapat ditindaklanjuti untuk Kemitraan Agenda Biru dan juga untuk membangun kemitraan yang sudah ada dan meluncurkan kemitraan baru yang inovatif dan konkret,” ucap Jodi.

Dirinya kemudian mengatakan bahwa _The National Blue Agenda Actions Partnership_ dapat berupa pendanaan, metode dan teknologi, serta penelitian bersama.

“Berdasarkan Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2021, lebih dari 3 miliar orang  mengandalkan laut untuk mata pencaharian mereka, dan lebih dari 80% perdagangan barang dunia dilakukan melalui laut,” ujarnya.

Sementara Koordinator Residen PBB untuk  Indonesia, Valerie Julliand mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam pertumbuhan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.

“Lautan dan orang-orang yang bergantung pada laut untuk makanan dan mata pencaharian mereka berteriak minta tolong dan mendesak untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan menggunakan sumber daya laut seperlunya dan dimanfaatkan secara berkelanjutan,” ujar Valerie.

Menurutnya, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres telah menyatakan bahwa dunia berada di tengah “_ocean emergency_”, dan mendesak pemerintah dunia untuk membalikkan keadaan dengan berbuat lebih banyak untuk memulihkan kesehatan laut.

Valerie kemudian mengungkapkan harapannya terhadap workshop tersebut, “Saya berharap dapat bekerja sama secara erat dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk mencapai ekonomi kelautan yang berkelanjutan bagi Indonesia,” ucapnya.

Terkait kemitraan tersebut, Menko Luhut lebih lanjut menjelaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan tim PBB di Indonesia bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya serta komunitas diplomatik dalam mendukung peran Indonesia sebagai pemimpin global di bidang Agenda Biru.

“Agenda biru berupaya mendukung strategi koordinasi dengan fokus pada keempat pilar: kesehatan biru, makanan biru, inovasi biru, dan keuangan biru,” katanya.

Menteri Luhut kemudian menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Indonesia di G20 dapat membantu mewujudkan hal tersebut baik bagi Indonesia maupun dunia.  Berdasarkan hal tersebut, Indonesia berjanji untuk menciptakan laut yang sehat dan berkelanjutan.  Dia percaya dengan kemitraan tersebut, dunia dapat pulih bersama, pulih lebih kuat untuk laut berkelanjutan dan pertumbuhan biru.

“Kami mengundang dukungan nyata dan kolaborasi dari Anda untuk laut kita yang sehat dan berkelanjutan sekarang dan di masa depan.  Dukungan ini juga dapat menjadi peluang untuk mendukung aksi bersama G20, khususnya _Ocean20_ dengan negara-negara kecil dan berkembang lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai Ketua Presidensi G20, Indonesia telah memprakarsai _Ocean20_. Keterlibatan G20 baru mengenai Kelautan dengan fokus pada Ekologi dan Ekonomi Kelautan dengan _No One Left Behind_.

“Saya ingin mengundang Anda semua untuk bergabung dengan acara _Ocean20_ kami pada 13-14 November 2022 di Nusa Dua, Bali.  Mari wujudkan aksi nyata dan kolaborasi untuk laut kita yang sehat dan berkelanjutan sekarang dan di masa depan,” pungkasnya.(s)