Ekonomi
HIBRA : Aspek Legal Diperlukan Bagi Pelaku Usaha Dalam Mengamankan Bisnisnya.
Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah memperingatkan ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global di tahun 2023 bukanlah tantangan yang mudah. Bahkan beberapa pengamat menyebutkan tahun 2023 sebagai tahun kegelapan ekonomi.
Gejolak resesi ini terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas pada perekonomian domestik. Selain itu, dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang saat ini pun sudah terasa.
Meski Indonesia telah mampu menangani pandemi Covid-19, tetapi pemerintah tetap harus sigap untuk mengatasi setiap tantangan-tantangan baru yang akan datang terutama perekonomian.
Hal berbeda dialami perusahaan teknologi rintisan atau startup. Diawal 2022, fenomena startup yang melakukan efisiensi telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
Sejumlah startup Indonesia juga tengah menghadapi permasalahan yang dikenal sebagai fenomena “bubble burst”. Yakni fenomena bisnis yang cepat mengalami kenaikan tapi cepat juga mengalami penurunan.
Adanya fenomena pecahnya gelembung tersebut dikarenakan saat ini perusahaan startup sulit untuk mendapatkan pendanaan serta tidak mempunyai aset. Padahal, untuk meraih pengguna kebanyakan dari startup harus melakukan strategi bakar uang seperti promosi melalui televisi, baliho, digital, program cashback, hingga diskon besar-besaran.
Isu resesi menjadi perhatian banyak pihak baik di dalam dan luar negeri. Bagaimana sebenarnya situasi usaha atau bisnis saat ini dan menghadapi resesi?
Menurut Husni Farid Abdat selaku Founder HIBRA (Legal Business Consulting), pelaku usaha harus siap mental dan memperkokoh pondasi bisnis yakni fundamentalnya. Salah satu yang perlu menjadi perhatian pelaku usaha adalah mengenai aspek hukum (legal),” ucapnya Senin (14)11/2022).
Kata Husni Farid Abdat, pelaku usaha perlu mengamankan bisnisnya dengan baik dan benar, yakni dengan memperhatikan aspek legal bisnisnya.
Setiap Startup tentunya punya nama yang akan digunakan sebagai merek dagang dan ide yang akan diterapkan dalam bisnis mereka. Nah kalau memang merek dagang dan ide tersebut unik dan original serta belum ada kompetitor yang menggunakan, sebaiknya segera merek tersebut didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)-nya,” katanya.
Lebih lanjut Husni menjelaskan, Ini penting banget buat teman yang punya mimpi buat mengembangkan usahanya menjadi besar. Karena kebanyakan startup butuh dana investor untuk mejadi semakin besar, disarankan teman membuat badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan perizinan usaha.
Untuk startup yang baru merintis disarankan harus mempunyai sebuah produk yang bisa diluncurkan ke pasar tanpa bantuan dari perusahaan lain (yang mengontrol waktu peluncuran). Selain itu, penting juga mendorong pertumbuhan pelanggan secara organik sehingga tidak bergantung pada partner untuk mempercepat ekspansi,” jelas Husni.
Jika ingin mencari mitra, coba bekerja sama dengan perusahaan yang lebih kecil terlebih dahulu, dan buat sebuah prototipe bersama mereka. Perusahaan kecil cenderung lebih mudah untuk bekerja sama dalam berbagai hal, mulai dari pembuatan Non-Disclosure Agreement (NDA), kontrak, integrasi produk, hingga pemasaran, begitu tanggapan Husni.
Apabila berencana tidak akan bermitra dalam waktu lama dengan sebuah perusahaan, perhatikan isi dari perjanjian kerja sama. Jangan sampai ada kesepakatan yang nantinya bisa memaksa untuk bekerja terlalu lama dengan mereka.
Jangan terburu-buru menawarkan kerja sama dengan perusahaan besar. Sebab, tidak mudah membangun kerja sama dengan perusahaan besar karena membutuhkan sumber daya yang intensif. Jenis kerja sama ini mungkin bisa membantu startup tumbuh secara pesat. Sebaliknya, bagi perusahaan besar, bisa jadi tidak terdapat pengaruh signifikan dari kemitraan ini sehingga mereka tidak termotivasi.
Aspek Hukum Ketenagakerjaan pada Perusahaan Startup
Menurut Husni Farid Abdat, ada banyak faktor yang menyebabkan PHK massal dilakukan oleh perusahaan, selain karena ingin menyelamatkan bisnis dan mengembalikan dana investor. Faktor-faktor tersebut, bisa terjadi karena perusahaan salah strategi. Sehingga terjadi penurunan kinerja, kompetensi sumber daya manusia yang tidak maksimal. Selain itu juga ada tren banyaknya startup yang baru berdiri sehingga menyebabkan startup-startup tidak mampu bersaing.
Terdapat aspek-aspek hukum yang harus diperhatikan dalam fenomena PHK yang terjadi pada perusahaan startup. Salah satu aspek yang diperhatikan yaitu ketentuan yang jelas mulai dari hubungan kerja, jam kerja, upah, lembur, bonus.
Indonesia sudah memiliki berbagai regulasi yang mengatur hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja seperti Undang Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 11/2020 tentang Cipta Kerja serta UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Undang-Undang Cipta Kerja sudah mengatur hal-hal mengenai PHK terhadap pekerjanya. PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya tidak boleh dilakukan sewenang-wenang.
Untuk menghindari PHK massal, dalam hal perusahaan masih baru dan uji coba terhadap produknya, maka boleh melakukan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, red) atau yang biasa disebut dengan kerja kontrak. Sehingga ketika produknya gagal, maka PKWT tersebut dapat berakhir.
Startup boleh saja melakukan PHK terhadap karyawannya selama mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan.
Perusahaan startup yang merugi, karena kalah bersaing dengan perusahaan lain
atau karena gagal menjual produk baru kemudian melakukan PHK, dapat dibenarkan dengan alasan efisiensi karena merugi.
Namun kebijakan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
Tambahan informasi dari Husni Farid Abdat, Perusahaan wajib memberikan pesangon kepada pekerjanya yang terkena PHK sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
PHK massal kerap dilakukan oleh startup agar startup bisa mengembalikan dana investor, perusahaan bisa tetap eksis dan mendapatkan laba.
Namun, pekerja yang terkena PHK tetap harus mendapatkan hak pesangon atau hak kompensasi dari perusahaan.(***)
Ekonomi
LSM PRB Minta OJK Periksa BCA Finance Bintaro Serpong Damai Terkait Dugaan Kredit Bermasalah
Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memeriksa PT BCA Finance Bintaro Serpong Damai. Permintaan ini terkait kasus kredit kendaraan atas nama Rikson Dablok untuk unit Toyota Fortuner nopol B 1054 PJO yang datanya tidak terdaftar dalam sistem online.
Akibatnya, kendaraan tersebut ditilang oleh polisi. Padahal kredit sudah berjalan hampir 3 tahun dan angsuran lancar.
“Peristiwa ini sudah disampaikan ke BCA Finance dan langsung ke kantor Serpong Damai, tapi tidak ada respon. Karena itu Rikson Dablok memberi kuasa kepada kami dan kami datang ke kantor BCA di Cibinong. Sudah bertemu staf bernama Yeni dan menyerahkan dokumen untuk dipelajari. Sampai hari ini tidak ada titik temu,” ujar Ketua LSM PRB.
Saat di hubungi tlp seluler nya Senin 24 / Agustus 2026 Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan ,permasalahan muncul karena dokumen kendaraan yang dibiayai tidak akurat. Hal itu membuat debitur enggan melanjutkan pembayaran kredit,”terang nya.
“Nasabah akhirnya masuk kredit macet dan kena BI Checking kol 2 , Padahal sebelumnya lancar. Setelah dicek di Samsat, keluar surat bahwa mobil tidak masuk dalam sistem. Ada “dugaan indikasi “ mobil yang dikreditkan adalah mobil bekas dengan dokumen ganda,” jelasnya.
LSM PRB menilai OJK sebagai lembaga pengawas harus menelusuri perbuatan yang diduga dilakukan kreditur nakal.
“Kami minta OJK yang mengawasi BCA Finance untuk periksa hal ini. Bisa jadi kasus ini merugikan masyarakat yang kredit mobil bekas. Sesuai aturan, jangan ada perusahaan yang kebal hukum,” tegasnya.
Johan juga meminta OJK mempertimbangkan status debitur macet. Menurutnya, macet dalam kasus ini bukan karena sengaja tidak bayar, melainkan karena kendaraan ditangkap polisi akibat dokumen tidak terdaftar online.
“Jangan ketika urusan rakyat OJK langsung tindak, pasang BI Checking. Tapi kreditur nakal harus juga ditindak. Nasabah macet karena ada persoalan saat ditangkap polisi dan dokumen mobil bermasalah,” ujarnya.
LSM PRB menegaskan akan terus mengawal kasus ini agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan akibat pembiayaan kendaraan dengan dokumen tidak jelas,”papar nya………Ron
Ekonomi
PT RBM Logistik Indonesia Perkuat Manajemen dan Siapkan Ekspansi Pasar Jelang RUPS
JAKARTA, Sentana – PT RBM Logistik Indonesia menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat bisnis dan memperluas pasar menjelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dan solusi rantai pasok terintegrasi itu tidak hanya mempersiapkan agenda korporasi, tetapi juga melakukan penguatan struktur kepemimpinan dengan melibatkan sejumlah eksekutif senior dan pengusaha berpengalaman.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi PT RBM Logistik Indonesia untuk meningkatkan tata kelola perusahaan sekaligus memperkuat daya saing di tengah perkembangan industri logistik nasional yang semakin kompetitif.
Di bawah kepemimpinan Direktur Utama PT RBM Logistik Indonesia, Agus A. Mile, perusahaan memproyeksikan sejumlah nama dengan pengalaman di sektor korporasi dan dunia usaha untuk menempati posisi strategis.
Beberapa nama yang diproyeksikan masuk dalam jajaran strategis perusahaan di antaranya Haryo Silalahi dan Anita Rahmi. Keduanya disebut memiliki pengalaman serta jaringan bisnis yang diharapkan dapat mendukung ekspansi pasar dan pengembangan arah bisnis perusahaan.
Selain itu, Subhan, yang pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis Semen Indonesia, juga diproyeksikan memperkuat jajaran manajemen. Pengalaman dalam mengelola operasional korporasi berskala besar dinilai relevan dengan kebutuhan PT RBM Logistik Indonesia dalam mengembangkan layanan rantai pasok.
Direktur Utama PT RBM Logistik Indonesia, Agus A. Mile, mengatakan persiapan RUPS menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperkuat fondasi bisnis dan mengambil langkah strategis menuju pertumbuhan yang lebih besar.
“Persiapan RUPS ini merupakan momentum krusial bagi perusahaan untuk melakukan lompatan strategis yang lebih besar. Dengan mengintegrasikan keahlian profesional eksekutif senior serta kekuatan jaringan pengusaha papan atas seperti Bapak Haryo Silalahi dan Ibu Anita Rahmi, kami optimis PT RBM Logistik Indonesia mampu menghadirkan solusi rantai pasok yang jauh lebih inovatif, efisien, dan siap bersaing di kancah nasional maupun internasional,” ujar Agus.
Fokus Transformasi Digital dan Ekspansi Bisnis
Selain penguatan jajaran manajemen, agenda strategis perusahaan juga diarahkan pada pengembangan layanan berbasis teknologi.
PT RBM Logistik Indonesia menyiapkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan logistik, termasuk optimalisasi armada dan pengelolaan rantai pasok.
Perusahaan juga membuka peluang kemitraan strategis baru, termasuk dengan mitra bisnis di tingkat internasional. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jaringan usaha sekaligus meningkatkan posisi PT RBM Logistik Indonesia dalam industri logistik nasional.
Dengan penguatan tata kelola, pengalaman jajaran eksekutif, serta pengembangan teknologi, perusahaan menargetkan mampu memberikan layanan logistik yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.
PT RBM Logistik Indonesia selama ini menyediakan layanan solusi rantai pasok, pergudangan, dan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia. Perusahaan menempatkan ketepatan, efisiensi, dan inovasi teknologi sebagai bagian dari strategi untuk mendukung konektivitas logistik dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ekonomi
HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur Dorong Pesantren Naik Kelas, dari Kemandirian Ekonomi hingga Jejaring Global
JAKARTA, SENTANA – Pesantren kini tidak hanya dituntut berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga semakin didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi dan kemampuan membangun jejaring yang lebih luas.
Semangat tersebut menjadi salah satu perhatian Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Jakarta Timur bersama Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jakarta Timur dalam memperkuat ekosistem pesantren.
Melalui keterangannya, Rabu (12/8), Ketua HEBITREN Jakarta Timur, K.H. Zaenul Muttaqin, SE, M.Pd, Doctor Candidat, mengatakan, penguatan ekonomi pesantren merupakan bagian penting dari upaya membangun pesantren yang mandiri dan berdaya saing.

Menurutnya, potensi ekonomi yang dimiliki pesantren cukup besar. Selain memiliki sumber daya manusia berupa santri dan para pengelola pesantren, lembaga pendidikan tersebut juga memiliki jaringan alumni serta basis masyarakat yang dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan berbagai unit usaha.
“Pesantren memiliki potensi yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan nilai tambah dan memperkuat kemandirian pesantren,” ujar K.H. Zaenul Muttaqin.
Ia menilai, HEBITREN dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai potensi tersebut, terutama dalam hal pengembangan usaha, peningkatan kapasitas pengelola, berbagi pengalaman dan membangun jaringan antarpesantren.
Namun, menurutnya, kemandirian ekonomi tidak semata-mata diukur dari banyaknya unit usaha yang dimiliki pesantren.
“Yang paling penting adalah membangun ekosistem. Ada peningkatan kapasitas SDM, tata kelola yang baik, jaringan usaha dan keberlanjutan. Jadi bukan sekadar memiliki usaha, tetapi bagaimana usaha itu benar-benar tumbuh dan memberikan manfaat bagi pesantren,” katanya.
Di sisi lain, FKPP Jakarta Timur memiliki posisi strategis dalam memperkuat komunikasi dan sinergi antarpondok pesantren.
Dewan Penasehat HEBITREN Jakarta Timur sekaligus Ketua FKPP Jakarta Timur, K.H. Mahmud Efendy, Lc., MA, mengatakan, pesantren perlu terus memperkuat komunikasi dan kerja sama agar berbagai potensi yang dimiliki tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Pesantren memiliki karakter dan potensi masing-masing. Dengan komunikasi dan kolaborasi, potensi itu bisa saling menguatkan,” ujar K.H. Mahmud.
Ia menambahkan, perkembangan zaman membuat pesantren harus mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai yang menjadi fondasinya.
Karena itu, penguatan kelembagaan, pendidikan, ekonomi dan jejaring menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan pesantren ke depan.
Sementara itu, Pengurus DPW HEBITREN DKI Jakarta, Gus Adnan Hafizh, S.Pd., M.Pd, menilai, pengembangan ekonomi pesantren juga harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi generasi santri.
Menurutnya, santri tidak cukup hanya dibekali kemampuan akademik dan keagamaan, tetapi juga perlu memiliki keterampilan kewirausahaan, kemampuan berkomunikasi serta wawasan yang lebih luas.
“Santri harus dipersiapkan menghadapi dunia yang terus berubah. Karena itu, pendidikan, kewirausahaan dan jejaring harus berjalan beriringan,” katanya.
Membuka Jejaring ke Dunia Internasional
Upaya memperluas jejaring tersebut, salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur dengan Lembaga Santri Mendunia.
Kolaborasi tersebut dideklarasikan di Kota Songkhla, Thailand, dengan tujuan membuka ruang kerja sama yang lebih luas bagi pesantren dan santri Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, delegasi HEBITREN Jakarta Timur dipimpin K.H. Zaenul Muttaqin, didampingi K.H. Mahmud Efendy dan Gus Adnan Hafizh. Kolaborasi tersebut juga berlangsung atas arahan Ketua Umum DPW HEBITREN DKI Jakarta, Dr. KH. Sofwan Yahya, Lc., MA.
Dari pihak Santri Mendunia, kerja sama tersebut diinisiasi oleh Gus Muhammad Aziz Baedhowi, S.Pd., M.Pd., PhD, yang dalam kesempatan tersebut diwakili Gus Nizom.
K.H. Zaenul Muttaqin mengatakan, jejaring internasional bukan tujuan akhir, melainkan salah satu sarana untuk membuka akses pengetahuan, pengalaman, kerja sama dan peluang baru bagi pesantren serta santri.
“Ketika pesantren mampu membangun jejaring yang lebih luas, peluang untuk belajar dan berkembang juga semakin terbuka. Tetapi yang harus tetap menjadi pijakan adalah nilai-nilai pesantren dan kepentingan untuk memberikan manfaat,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pesantren memiliki ruang yang semakin luas untuk mengambil bagian dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama lintas negara.
Bagi HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur, penguatan pesantren tidak cukup dilakukan melalui satu bidang saja. Kemandirian ekonomi, kualitas pendidikan, kapasitas sumber daya manusia dan jejaring harus dibangun secara beriringan.
“Dari sinilah pesantren diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan zaman, tetapi juga berkembang menjadi lembaga yang mandiri, produktif dan mampu memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat. Dari pesantren membangun kemandirian, dari santri menebar manfaat dan dari Indonesia membuka jalan menuju dunia,” pungkas pria Kelahiran Kota Wali Demak ini. (Red).
-
Ekonomi4 days agoPT RBM Logistik Indonesia Perkuat Manajemen dan Siapkan Ekspansi Pasar Jelang RUPS
-
Daerah4 days agoKarhutla Kalimantan Capai 1.487 Hotspot, Alex Indra Lukman Desak Penanganan Jadi Prioritas Nasional
-
Ibukota6 days agoJamuan Rakyat HUT RI ke 81, Warga Jakarta Utara Kompak Serukan Stop Tawuran
-
Ibukota5 days agoLantik Tujuh Pejabat Eselon II, Dr.H. Pramono Dorong Transparansi dan Inovasi

