Pendidikan
Hari Pertama Perpusnas Buka Rakornas Perpustakaan Tahun 2024, Dibanjiri oleh Seluruh Stakeholder Perpustakaan Yang Hadir
JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan, yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Jakarta pada Selasa dan Rabu (14-15/5/2024).
Kegiatan ini dilaksanakan secara luring (onsite) dan secara daring (online) melalui aplikasi Zoom dan live streaming Youtube. Rakornas dengan tema “Menata Ulang Konsep dan Praktik Pembangunan Literasi”, difokuskan untuk membahas tiga isu utama, yaitu penguatan budaya baca dan literasi, pengarusutamaan naskah nusantara serta standardisasi dan pembinaan tenaga perpustakaan.
Dalam pelaksanaannya, Rakornas menghadirkan berbagai narasumber yang memiliki praktik baik serta pengalaman dalam keterlibatannya pada tiga isu tersebut. Mereka berasal dari berbagai pemangku kepentingan bidang perpustakaan yaitu Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pegiat literasi.
“Perlu kami laporkan pula bahwa peserta Rakornas yang direncanakan hadir sejumlah 920 orang. Kegiatan ini terbagi ke dalam 5 sesi yaitu; sesi pembukaan, sesi kebijakan, sesi berbagi, sesi pleno, dan sesi panel,” ujar Ketua Panitia Rakornas Bidang Perpustakaan, Joko Santoso.
“Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu, yang telah hadir. Kehadiran Bapak dan Ibu menandakan komitmen yang kuat dalam pengembangan budaya baca dan literasi,” imbuh Sekretaris Utama Perpusnas RI ini.
Ia menjelaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024 akan memasuki tahap akhir di tahun ini, dan Indonesia akan bersiap untuk melaksanakan RPJMN yang akan datang periode 2025-2029.
“Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Agenda ini dilaksanakan secara terpadu melalui salah satu program prioritas nasional, yaitu penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter,” bebernya.
Salah satu indikator keberhasilan program ini adalah pencapaian sasaran strategis Perpustakaan Nasional, yakni nilai Tingkat Gemar Membaca (TGM) Tahun 2023 sebesar 66.77 dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2023 sebesar 14.58. Angka-angka ini masih dalam posisi sedang.
Sementara itu, target nilai TGM tahun 2024 sebesar 71.30 dan nilai IPLM tahun 2024 sebesar 15.00 dan ini hanya berhasil kita capai dengan kerja keras dan kerja kolaboratif.
Dalam rancangan RPJMN 2025-2029 terdapat salah satu agenda pembangunan yaitu ketahanan sosial budaya dan ekologi. Di mana salah satu program pembangunannya adalah penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan, dengan kegiatan pembangunan. “Diantaranya perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan pengembangan budaya literasi untukmendukung kreativitas dan inovasi,” tandas Joko.

Sementara itu, Plt Kepala Perpusnas RI Prof E. Aminudin Aziz mengatakan, pada 2020 melakukan survei kecil-kecilan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kegemaran membaca masyarakat. Namun, ia mengetahui fakta yang terjadi di lapangan. Sesungguhnya masyarakat ingin sekali membaca, namun tidak terpenuhi oleh ketersediaan buku sesuai minat dan keinginan masyarakat. “Ini kesalahan beberapa pihak, yakni dosa dari penulis buku yang tidak melakukan survei apa yang harus dibaca masyarakat.”
“Kedua, dosa dari penerbit karena menerbitkan buku yang tidak disukai. Ketiga, dosa dari perpustakaan karena mengambil buku yang tak disukai,” tuturnya.
Untuk mengubah hal itu dibutuhkan kebijakan yang akan memberikan fasilitas, peluang yang sangat besar kepada calon pembaca, menyediakan buku yang dimintai sesuai pangsa pasar. “Minat membaca buku berbeda. Tidak bisa dipaksakan untuk hanya satu buku,” ucap Aminudin.
Kemudian, sambungnya, buku tidak menarik karena berawal dari cara buku disajikan. seperti tata letak, ilustrasi maupun bahasa. Maka ini adalah sebuah pekerjaan besar.
“Ketika saya menjadi kepala badan bahasa menulis suatu artikel dan menjadi artikel yang mengguncang jagat literasi Indonesia karena seorang birokrat menulis hal yang dinilai menjelekkan pemerintah.
Saya akademisi yang harus berkata apa adanya. Kemudian melakukan rapat-rapat untuk mengkaji tulisan saya yang berjudul Peta Jalan LIterasi Baru,” ungkapnya..
Ini menjadi awal pembahasan peta jalan pembudayaan literasi yang dikoordinasikan Kemenko PMK. Kemudian di Kemendikbud Ristek dibentuk tim literasi untuk menciptakan buku baru yang disenangi anak-anak.
“Buku harus menjadi hal utama yang menjadi prioritas. Ketika merancang buku, harus melakukan survei kepada 400 anak. Lalu para orang tua diajak diskusi, para pegiat literasi diundang untuk berdialog sehingga muncul buku tersebut,” serunya.
Dalam rencana strategis Perpusnas untuk meningkatkan literasi dan meningkatkan kegemaran membaca. Namun, Aminudin dengan tegas menyatakan hal itu merupakan sebuah kesalahan.
Ia beralasan dua visi itu terbalik. Seharusnya yang dibangun pertama kali adalah kegemaran membaca yang akan menuju kepada literasi tinggi. “Faktanya menunjukkan masih rendahnya minat membaca,” ucapnya.
Perpustakaan, lanjut Aminudin, adalah tempat di mana akan bisa mengembangkan kreatifitas baru sehingga tercipta ilmu baru. Sebab, di perpustakaan bisa mengkonfirmasi kegalauan berpikir, karena disana tersedia data dan rujukan yang paling otoritatif untuk mengkonfirmasi kegalauan.
Melalui Rakornas ini, Aminudin ingin melakukan sosialisasi tentang kebijakan Perpusnas. Karena memegang peranan penting yang menjadi ujung dari renstra 2019-2024. Kemudian menjadi awal 2025-2029. “Ini penting karena mana yang menjadi ujung dan mana awal” ucapnya.
Usai pembukaan Rakornas, dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan arsip statis dan penyerahan sertifikat MoWCAP dari Perpustakaan Nasional kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.
Rakornas diawali oleh Maman Suherman, Penggerak Literasi Nasional yang memberikan prolog tentang perpustakaan.
Rakornas Bidang Perpustakaan di hari pertama ini juga diisi oleh para pemateri-pemateri handal di bidangnya. Antara lain Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN /Bappenas Amich Alhumami, yang membawakan materi dengan judul “Kebijakan pembangunan literasi sebagai Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025 – 2029.”
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Ivanovich Agusta yang menyampaikan materi tentang kebijakan dana desa dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa dan bahan bacaan bermutu. Serta sesi berbagi yang masing-masing dibawakan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dengan materi berjudul “Strategi Kabupaten Berau dalam meningkatkan perpustakaan terakreditasi”.
Kemudian Wahyu Yusuf Akhmadi, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kendal yang menyampaikan tema “Praktik baik pengembangan perpustakaan untuk memperkuat budaya baca dan literasi masyarakat di Kabupaten Kendal”.
Serta Tiat S Suwardi, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur dengan materi berjudul “Upaya Penyelamatan dan Pelestarian Naskah Nusantara di Provinsi Jawa Timur”. (*)
Pendidikan
Pondok Pesantren Qurrota A’yun Go Internasional, Jalin Kerja Sama Strategis dengan PCI Malaysia
FOTO BERSAMA-K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, Ketua HEBITREN Jakarta Timur bersama rombongan, foto bersama usai melakukan kunjungan ke PCI Malaysia. (Foto Ist).
MALAYSIA, SENTANA – Pondok Pesantren Qurrota A’yun Jakarta, terus meneguhkan langkah menuju pesantren berkelas dunia melalui kerja sama strategis dengan PCI (Pimpinan Cabang Istimewa) Malaysia yang dipimpin oleh Datuk K.H. Rudi Mahfudz. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperluas jejaring pendidikan, dakwah, ekonomi dan pemberdayaan umat di kawasan ASEAN, Jum’at (7/8).

PENANDATANGANAN MoU-Datuk K.H. Rudi Mhafud, Ketua PCI Malaysia bersama K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, Ketua HEBITREN Jakarta Timur, saat melakukan Penandatanganan MoU. (Foto Ist).
Kerja sama tersebut merupakan bagian dari visi besar Roadmap Qurrota A’yun 2030, yaitu membangun pesantren yang unggul dalam ilmu keislaman, berkarakter, menguasai teknologi, memiliki wawasan global, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi peradaban Islam dan kemajuan bangsa.
Melalui keterangannya, Jum’at (7/8), Pengasuh Pondok Pesantren Qurrota A’yun, K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, menyampaikan bahwa, era globalisasi menuntut pesantren untuk mampu membangun kolaborasi lintas negara tanpa meninggalkan jati diri sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.
“Pesantren tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perkembangan dunia. Pesantren harus hadir sebagai pusat lahirnya generasi berakhlak mulia, berwawasan internasional, menguasai bahasa, teknologi, kewirausahaan dan siap membangun peradaban Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam,” ungkapnya.

Menurutnya, melalui kerja sama dengan PCI Malaysia, Pondok Pesantren Qurrota A’yun akan mengembangkan berbagai program strategis, antara lain pertukaran wawasan pendidikan pesantren, peningkatan kompetensi guru dan santri, penguatan dakwah internasional, pengembangan ekonomi pesantren, bisnis halal, ekspor-impor produk unggulan pesantren, hingga pengembangan jejaring investasi dan kewirausahaan berbasis syariah.
Sementara itu, Datuk K.H. Rudi Mahfudz, menyambut baik sinergi ini sebagai bentuk penguatan ukhuwah Islamiyah antara Indonesia dan Malaysia. Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar menjadi pusat lahirnya pemimpin masa depan yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga mampu menjawab tantangan global melalui inovasi, ekonomi dan pendidikan.
“Kerja sama ini diharapkan menjadi awal lahirnya berbagai program kolaboratif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Selain memperkuat hubungan antarlembaga, sinergi ini juga membuka peluang bagi santri untuk memiliki pengalaman internasional, memperluas jejaring keilmuan, serta mengenal praktik terbaik dalam pengelolaan pendidikan, ekonomi, dan dakwah di tingkat regional,” ujarnya.
Dengan semangat “Think Globally, Act Locally, and Serve Universally”, Pondok Pesantren Qurrota A’yun optimistis mampu melahirkan generasi santri yang tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga menjadi inovator, entrepreneur, pendidik dan pemimpin yang mampu bersaing di tingkat global.
Langkah menuju “Qurrota A’yun Go Internasional”, bukan sekadar slogan, melainkan ikhtiar nyata untuk menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan keunggulan tahfiz Al-Qur’an, penguasaan bahasa Arab dan Inggris, teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), kewirausahaan, serta diplomasi pendidikan internasional.
“Melalui kolaborasi dengan PCI Malaysia, diharapkan akan lahir generasi santri yang siap menjadi duta Islam yang moderat, berilmu, mandiri, dan mampu membangun peradaban yang membawa kemaslahatan bagi umat di tingkat regional maupun global,” pungkas Zaenul. (Red).
Pendidikan
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Bogor Kembali Menuai Sorotan.
Bogor, Hariansentana.com – Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Bogor tahun ini kembali menuai sorotan. Banyak siswa tidak tertampung, termasuk siswa berprestasi dan dengan nilai rapor tinggi yang justru terdampak sistem yang dinilai tidak transparan.
Hal itu disampaikan Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) MJohan Pakpahan S.H kepada sentana Selasa 7 Juli 2026 melalui tlp seluler nya.
Johan menyayangkan adanya dugaan “pengkondisian” siswa sejak proses pendaftaran di tingkat SD asal.
“Diduga ada permainan “, guru SD asal mengumpulkan pendaftaran aplikasi dengan biaya Rp350.000 per siswa. Nah, siswa jalur prestasi ini kan diuji oleh siswa dan pramuka. Ini tidak jelas. Seharusnya diuji oleh guru, bukan siswa,” ujarnya.
Ia menduga kuat adanya praktik “pesanan” dan “titipan aman” karena kedekatan pihak tertentu dengan sekolah tujuan. “Ini sudah langganan tiap tahun. Masuknya melalui Kepsek SMP masing-masing,” tegasnya.
Lebih lanjut Johan juga menyoroti banyaknya Kepala Sekolah SMP Negeri yang merangkap jabatan atau menjadi Pelaksana Tugas Plt di sekolah lain.
“Contoh nya Kepsek SMPN 2 Cibinong menjadi Plt di SMPN 1 Bojong Gede. Contoh lain, Kepsek SMPN 1 Cibinong merangkap juga di SMP Negeri Citereuf. Nah ini kan sepertinya Kab. Bogor kekurangan Kepsek,” papar nya.
Menurutnya, rangkap jabatan berpotensi membuat pengelolaan sekolah tidak profesional. Apalagi ada dana BOS yang dikelola. “Kami menduga Kepsek ini sibuk urusan uang BOS. Laporannya hanya tulis ‘gonggong’, tidak disebutkan kondisi siswa setiap bulan. Padahal jumlah siswa itu berubah-ubah,” duga Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) .
Ia menambahkan, jika dana BOS dikelola benar, sekolah mestinya bisa menambah rombel atau kelas baru untuk menampung lonjakan siswa. “Faktanya banyak orang tua tidak sanggup biayai swasta karena mahal. Akibatnya siswa meluber tidak tertampung,” ungkapnya.
Menyikapi persoalan tahunan ini, Johan meminta Bupati Bogor turun tangan dengan menyiapkan sekolah swasta gratis.
“Jangan setiap tahun orang tua hanya mengeluh soal sekolah. Jangan sibuk bangun infrastruktur saja tapi lupa buat sekolah. Minimal ada 4 SMP Swasta Gratis di setiap Dapil. APBD harus dialokasikan ke sana,” desaknya.
Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) menegaskan akan terus menyuarakan persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor agar tidak ada lagi anak berprestasi yang terbuang dari sistem,” terang nya …….Ron
Pendidikan
LSM PRB Desak Disdik Kab Bogor Profesionalkan SPMB, SD-SMP 2026, Usul Sekolah Swasta Digratiskan Lewat APBD
Bogor, Hariansentana .com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuat Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) SD dan SMP tahun ajaran 2026 lebih profesional dan berpihak ke masyarakat.
Saat di hubungi tlp seluler nya Kamis 25 ,Juni 2026
Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan ,S .H. mengatakan Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) untuk jenjang wajib belajar 9 tahun seharusnya dipermudah. “SD-SMP ini wajib belajar dan sesuai UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi pemerintah wajib memastikan SD-SMP tidak dipersulit sistem. Administrasi harus mudah, jangan bikin orangtua pusing,” terang nya.
Lebih lanjut Johan mendorong Disdik menambah daya tampung dengan menambah kursi/rombongan belajar ( Rombel ) di sekolah negeri. Tujuannya agar siswa yang orangtuanya tidak mampu ke swasta tetap bisa masuk sekolah negeri.
Ia juga mengusulkan terobosan: Pemda Kab. Bogor mengalokasikan anggaran pendidikan lewat APBD untuk menggratiskan sekolah swasta. “Kalau negeri dan swasta sama-sama gratis, masalah pendidikan di Kab. Bogor terjawab. Nggak ada lagi alasan orangtua tidak menyekolahkan anak SD-SMP karena biaya,” tegasnya.
Johan juga meminta Bupati Bogor memberikan arahan ke DPRD Kab. Bogor agar program “sekolah swasta gratis” bisa diwujudkan dengan alokasi APBD yang cukup. Ia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan secara teknis menambah kursi di sekolah negeri SD dan SMP supaya daya tampung naik. “Jangan malas bikin terobosan untuk kebaikan masyarakat,” katanya.
Johan juga menyatakan mendukung program Bupati Bogor, khususnya di bidang pendidikan. “Kami paling khusus dukung kalau ada program sekolah swasta gratis. Ini langkah Kab. Bogor berubah, memberitakan pendidikan sebagai program pokok menuju SDM unggul,” pungkasnya………Ron
-
Ekonomi7 days agoPT RBM Logistik Indonesia Perkuat Manajemen dan Siapkan Ekspansi Pasar Jelang RUPS
-
Daerah6 days agoKarhutla Kalimantan Capai 1.487 Hotspot, Alex Indra Lukman Desak Penanganan Jadi Prioritas Nasional
-
Polhukam5 days agoLSM PRB Desak Bupati Bogor Nonaktifkan Pejabat Bappenda yang Diduga Terlibat Kasus Upah Pungut.
-
Ekonomi3 days agoLSM PRB Minta OJK Periksa BCA Finance Bintaro Serpong Damai Terkait Dugaan Kredit Bermasalah

