Ibukota
Freddy Setiawan Wakil Wali Kota Jakarta Utara Salurkan Bantuan Sosial KLJ, KAJ, dan KPDJ kepada 938 Warga di RPTRA Rasela
Jakarta, Hariansentana.com – Wakil Wali Kota administrasi Jakarta Utara, Freddy Setiawan di dampingi Rony Japriko Kasudin Sosial, Yuni Wakil Camat koja menghadiri kegiatan penyaluran bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) melalui program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) di RPTRA Rasela, Kamis, (26/2).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bantuan sosial ini diberikan kepada warga lanjut usia, anak-anak, dan penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan ekonomi. Total penerima manfaat baru di wilayah Jakarta Utara pada tahap pertama tahun 2026 sebanyak 938 orang. Rinciannya, 539 orang menerima KLJ, 347 anak menerima KAJ, dan 52 orang menerima KPDJ.

Freddy Setiawan mengatakan bantuan sosial ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. “Melalui bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar ini, kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan. Ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Freddy.
Ia juga mengingatkan agar bantuan tersebut digunakan dengan bijak dan tidak disalahgunakan, termasuk untuk kegiatan yang merugikan seperti perjudian. Menurutnya, bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan manfaat nyata bagi penerima.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, Rony Jarpiko, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Penyaluran bantuan sosial ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat rentan, seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas, agar kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi dengan layak,” kata Rony.
Ia menambahkan, bantuan diberikan sebesar Rp300.000 per orang setiap bulan dan disalurkan secara non-tunai melalui rekening masing-masing penerima agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Para penerima bantuan tersebar di enam kecamatan, yaitu Cilincing sebanyak 225 orang, Koja 214 orang, Kelapa Gading 18 orang, Tanjung Priok 210 orang, Penjaringan 160 orang, dan Pademangan 111 orang.
Program bantuan sosial ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga, serta memperkuat perlindungan sosial di Jakarta Utara. Pemerintah juga akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan.(Sutarno)
Ibukota
Perkuat Kapasitas RT, RW, LMK, dan Dekot, Pemkot Administrasi Jakarta Utara Gelar Pelatihan Kepemimpinan dan Komunikasi
Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Utara menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tahun 2026.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Kepemimpinan dan Komunikasi Berdampak” sebagai upaya memperkuat peran lembaga kemasyarakatan dalam membangun partisipasi warga Rabu (16/09/2026).
Kegiatan diikuti oleh 225 peserta yang terdiri dari para Camat, Lurah, Dewan Kota Jakarta Utara, perwakilan Ketua RW, salah satunya Rw.Gen.Z dari wilayah Rw.02 Kelirajan Padangam Barat, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), serta perwakilan ketua RT di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan metode diskusi panel dan menghadirkan Joice Manurung Public Speaker, Communication Practitioner, Psychologist, sekaligus Graphologist sebagai narasumber.
Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Utara, Benhard Ellying House, dalam laporannya menyampaikan bahwa lembaga kemasyarakatan kelurahan memiliki peran penting dalam membangun partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga di tingkat kelurahan.
Menurutnya, pengurus lembaga kemasyarakatan tidak hanya dituntut mampu menjalankan tugas organisasi, tetapi juga perlu memiliki kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang baik. Kemampuan tersebut diperlukan untuk membangun kepercayaan, menggerakkan masyarakat, menyatukan berbagai kepentingan, serta menyampaikan gagasan secara efektif dan solutif.
“Seorang pengurus lembaga kemasyarakatan dituntut tidak hanya mampu menjalankan tugas organisasi, tetapi juga mampu membangun kepercayaan, menggerakkan masyarakat, menyatukan berbagai kepentingan, menyampaikan gagasan secara efektif, serta membangun komunikasi yang positif dan solutif,” ujar Benhard.
Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam aspek kepemimpinan dan komunikasi. Melalui kegiatan ini, para pengurus lembaga kemasyarakatan diharapkan memiliki tambahan pemahaman dan kompetensi dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.
Tema “Kepemimpinan dan Komunikasi Berdampak” dipilih untuk menekankan bahwa kepemimpinan di lingkungan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memimpin, tetapi juga kemampuan mendengar, memahami, menggerakkan, menghubungkan berbagai pihak, serta memberikan teladan.
Sementara komunikasi, lanjut Benhard, bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut dapat dipahami dan diterjemahkan menjadi tindakan bersama. Karena itu, komunikasi yang terbuka dan membangun kepercayaan dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah.
Kegiatan tersebut juga memiliki sejumlah tujuan, antara lain meningkatkan pemahaman mengenai kepemimpinan yang efektif dan kolaboratif, meningkatkan kemampuan komunikasi pengurus lembaga kemasyarakatan, serta membangun kemampuan dalam mengelola perbedaan pendapat dan menyelesaikan persoalan secara konstruktif.
Selain itu, kegiatan diharapkan dapat mendorong lahirnya pemimpin masyarakat yang mampu menggerakkan partisipasi warga serta memperkuat sinergi antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Menutup laporannya, Benhard menyampaikan pantun yang menggambarkan semangat kegiatan tersebut: “Ke Ancol melihat indahnya lautan, singgah sebentar menikmati suasana. Mari perkuat lembaga kemasyarakatan, bersama membangun Jakarta Utara tercinta.”
Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan sebagai bagian dari rangkaian pembukaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tahun 2026 yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas para pengurus dalam menjalankan peran kemasyarakatan serta membangun komunikasi yang lebih efektif di lingkungan masing-masing.(Sutarno)
Ibukota
Wali Kota Administrasi Jakut Pastikan Pembongkaran Eks Huntara Kampung Bayam Lancar
Jakarta, Hariansentana.com – Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, blusukan meninjau langsung proses pembongkaran bangunan hunian sementara (Huntara) warga eks Kampung Bayam Papanggo di Jalan Tongkol, RT 09/01, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Selasa (15/9/2026).
Wali Kota Administrasi Jakut Hendra Hidayat didampingi Camat Pademangan Arief Wibowo Lurah Ancol Saut Manik mengatakan, proses pembongkaran yang ditargetkan rampung hari ini berjalan aman, lancar, dan kondusif.
“Kami juga memastikan seluruh tahapan dilakukan sesuai prosedur,” ujarnya.
Hendra menjelaskan, warga eks Kampung Bayam sudah direlokasi ke tempat tinggal yang lebih layak. Selain hunian, warga juga mendapatkan fasilitas kebun yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pertanian.
Menurutnya, fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas warga sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan mereka ke depan.
“Saya juga mengimbau warga sekitar menjaga lahan yang telah ditertibkan ini agar dapat ditata kembali sesuai rencana penataan wilayah ke depan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Jakarta Utara, Budhy Novian.SH.MH.menambahkan, pembongkaran tersebut memasuki hari keempat sejak penertiban dimulai pada Jumat lalu.
Ia memaparkan, total terdapat 41 bangunan yang dibongkar. Bangunan tersebut terdiri atas 36 rumah warga, dua tempat ibadah, satu rumah penyemaian, satu MCK, dan satu ruang pertemuan.
“Setiap hari kami mengerahkan petugas gabungan sekitar 100 personel. Kegiatan ini didukung tiga truk Satpol PP, dua kendaraan taman, serta tujuh kendaraan Dinas Lingkungan Hidup,” bebernya.
Budhy menyebut, lahan eks Huntara selanjutnya akan dikembangkan untuk mendukung pembangunan lanskap dan pagar rusun yang mencakup area keliling.
Dalam proses pembongkaran, petugas bersama warga juga melakukan pemilahan terhadap material sisa bangunan.
“Material yang masih layak dipisahkan untuk dimanfaatkan kembali, sedangkan material yang tidak layak langsung diangkut ke tempat pembuangan sampah sementara,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Muhammad Furqon mendukung proses pembongkaran dan mengapresiasi penyelesaian berbagai tahapan yang telah disepakati bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Furqon menuturkan, pihaknya berencana menggelar panen raya bersama Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Jakarta Utara. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menunjukkan kemandirian warga dalam mengembangkan pertanian perkotaan.
“Semoga berjalan lancar dan sinergi ini terus terjaga. Kami ingin membuktikan warga Kampung Bayam mampu mandiri, berdaya, serta menjaga keberlanjutan urban farming dengan baik,” tandasnya.(Sutarno)
Ibukota
Pemprov DKI Jakarta Targetkan Pembangunan Jalan Pontang Sejajar Rel Pasar Minggu Rampung 2027
Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menargetkan pembangunan jalan sejajar rel sepanjang 1,7 kilometer mulai dikerjakan secara fisik hingga rampung pada 2027.
Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat melakukan site visit di Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (14/9).
Gubernur Pramono mengatakan rencana pembangunan jalan tembus tersebut telah digagas sejak era Gubernur Fauzi Bowo dan kajiannya dilakukan pada 2013–2014. Namun, proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi Covid-19.
“Hari ini saya melakukan pengecekan kembali jalan yang sebenarnya sudah direncanakan sejak zaman Gubernur DKI ke-13 Fauzi Bowo, tetapi sampai hari ini belum terselesaikan,” kata Gubernur Pramono.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga sedang melanjutkan pembangunan akses jalan sejajar rel di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan tersebut.
“Alhamdulillah pembebasan lahan sekarang sudah 70 persen. Masih ada 30 persen dan tentunya dengan kehadiran Bapak Kakanwil, kami mengharapkan penyelesaian ini bisa dilakukan di tahun 2026, sehingga jalan ini akan bisa diselesaikan di tahun 2027,” ujarnya.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 493 Tahun 2024 dan Peta Bidang BPN Nomor 2167/2025, pembangunan membutuhkan 118 bidang tanah dengan luas sekitar 13.890 meter persegi. Sebanyak 65 bidang telah dibebaskan, terdiri atas 59 bidang pada 2025 dan enam bidang pada 2026. Ditambah delapan bidang dalam proses alih status aset, lahan yang tersedia mencapai 9.744 meter persegi atau sekitar 70 persen dari kebutuhan.
“Masih ada 45 bidang milik warga yang dalam proses penyelesaian. Sebanyak 26 bidang sedang dalam tahap pengecekan dan verifikasi dokumen di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Sementara 18 bidang masih dalam proses pengumpulan dan pelengkapan dokumen oleh warga,” ungkapnya.
Gubernur Pramono menjelaskan, jalan tersebut nantinya memiliki lebar 18–23 meter dan menghubungkan Jalan Rawajati Timur, Jalan Kemuning Raya, hingga Jalan Tanjung Barat Raya di sisi selatan Markas BIN. Keberadaan jalan ini diharapkan mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Pasar Minggu dan sekitarnya.
“Kami mengharapkan penyelesaian pembebasan tanah bisa dilakukan di tahun 2026. Proses pembangunan fisik dilaksanakan pada 2027 dan selesai di tahun yang sama. Semoga target ini bisa terpenuhi sehingga dapat segera digunakan masyarakat,” terangnya.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan, pembangunan jalan tersebut juga akan menghilangkan perlintasan sebidang di Simpang Volvo.
“Setelah ini jalan jadi, Simpang Volvo itu akan ditutup. Jadi tidak ada lagi perlintasan sebidang antara jalan dan kereta api, dan tentunya menghindari juga kecelakaan,” kata Heru.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Lutfi Zakaria menerangkan dari 45 bidang milik warga yang masih dalam proses penyelesaian, sebagian besar tinggal melengkapi dokumen administrasi. Ia meminta masyarakat segera menyerahkan berkas yang diperlukan agar proses pengadaan tanah dapat dipercepat.
“Kami minta dukungan juga masyarakat untuk segera bisa mengumpulkan data-data atau berkas-berkas administrasi, sehingga nanti bisa diselesaikan proses pengadaannya lebih cepat. Mudah-mudahan awal Desember atau akhir November bisa terselesaikan,”.Ujarnya.(Sutarno)
-
Polhukam4 days agoPWOD Jakarta Utara Soroti Dugaan Pemblokiran WhatsApp Wartawan oleh Kasubag Umum BPN Jakut
-
Bodetabek3 days agoKasus Dugaan KDRT di Tambora Dilaporkan ke Polda Metro
-
Daerah6 days agoPDIP Dorong Inpres Jalan Desa, DPR Nilai Bisa Atasi Keterbatasan Anggaran Desa
-
Ibukota3 days agoPerkuat Kapasitas RT, RW, LMK, dan Dekot, Pemkot Administrasi Jakarta Utara Gelar Pelatihan Kepemimpinan dan Komunikasi

