Oleh: Komjen Pol. Prof. Dr. Cryshnanda Dwilaksana (Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian)

JAKARTA, SENTANA – Ada satu pertanyaan sederhana yang sesungguhnya sangat mendasar dalam membicarakan masa depan kepolisian: untuk apa polisi hadir di tengah kehidupan masyarakat?

Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana itu.

Polisi memang diberi kewenangan oleh negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, jika kepolisian hanya dipahami sebagai institusi yang menjalankan kewenangan, maka kita berisiko melihat polisi sebatas sebagai aparat yang memiliki kekuasaan.

Padahal, di balik kewenangan itu ada manusia.

Ada korban yang membutuhkan perlindungan. Ada keluarga yang membutuhkan rasa aman. Ada pedagang yang ingin menjalankan usahanya tanpa gangguan. Ada anak yang pergi ke sekolah. Ada pekerja yang berangkat mencari nafkah. Ada masyarakat yang sedang menghadapi konflik dan membutuhkan jalan keluar, bukan sekadar pertikaian yang semakin membesar.

Karena itu, membicarakan reformasi kepolisian sesungguhnya bukan hanya membicarakan struktur organisasi, seragam, teknologi, prosedur, atau perubahan regulasi.

Yang jauh lebih penting adalah mengubah cara pandang tentang polisi dan pemolisian.

Reformasi Bukan Sekadar Mengubah Organisasi

Reformasi kepolisian sering kali dibicarakan melalui ukuran-ukuran yang mudah terlihat: perubahan struktur, pembaruan teknologi, digitalisasi pelayanan, peningkatan kemampuan personel, pembentukan satuan baru, hingga perubahan prosedur.

Semua itu penting

Namun, reformasi dapat kehilangan maknanya apabila perubahan tersebut tidak menyentuh budaya organisasi.

Sebab budaya menentukan bagaimana kewenangan digunakan.

Dua anggota polisi dapat memiliki kewenangan yang sama, aturan yang sama, bahkan peralatan yang sama. Tetapi cara mereka memperlakukan masyarakat dapat berbeda ketika nilai, etika, cara berpikir, dan kepemimpinannya berbeda.

Di sinilah ilmu kepolisian memiliki posisi penting

Kepolisian bukan sekadar persoalan penegakan hukum. Ia berada di tengah masyarakat dan berhadapan langsung dengan berbagai persoalan sosial: kejahatan, konflik, ketertiban, keselamatan, kemacetan, kekerasan, bencana, persoalan anak, keluarga, lingkungan, hingga perkembangan teknologi.

Artinya, polisi tidak cukup hanya memahami aturan.

Polisi juga harus memahami manusia dan persoalan yang dihadapinya.

Dari Kekuasaan Menuju Kewenangan yang Bertanggung Jawab

Polisi memiliki kekuasaan tertentu yang tidak dimiliki masyarakat biasa. Dalam situasi tertentu, polisi dapat melakukan tindakan paksa berdasarkan hukum.

Namun, kewenangan bukanlah tujuan.

Kewenangan adalah instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar: memberikan perlindungan, menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memastikan kehidupan masyarakat dapat berjalan.

Karena itu, semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab dan tuntutan akuntabilitasnya.

Di sinilah letak persoalan reformasi kultural.

Reformasi kultural harus mampu menggeser cara berpikir dari “apa yang dapat dilakukan karena saya memiliki kewenangan” menjadi “apa yang harus dilakukan secara hukum, etis, profesional, proporsional, dan bermanfaat bagi masyarakat.”

Perubahan tersebut tidak berarti polisi kehilangan ketegasan.

Justru sebaliknya.

Ketegasan menjadi semakin bermakna ketika memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan perlindungan, dilakukan secara proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Polisi yang humanis bukan berarti polisi yang lemah.

Polisi humanis adalah polisi yang mampu menggunakan kewenangan secara tepat tanpa kehilangan kemanusiaannya.

Polisi sebagai Penjaga Kehidupan

Pemikiran Chryshnanda Dwilaksana mengenai polisi sebagai Penjaga Kehidupan, Pembangun Peradaban, dan Pejuang Kemanusiaan memberikan perspektif menarik untuk membaca kembali arah reformasi kultural.

Konsep pertama adalah polisi sebagai Penjaga Kehidupan.

Apa yang sebenarnya dijaga?

Bukan hanya gedung, jalan, kantor, kendaraan, atau benda-benda fisik.

Yang dijaga adalah kehidupan manusia beserta seluruh aktivitas yang memungkinkan kehidupan tersebut berlangsung.

Keamanan memungkinkan seseorang pergi bekerja.

Keamanan memungkinkan anak pergi sekolah.

Keamanan memungkinkan perdagangan berlangsung.

Keamanan memungkinkan kegiatan ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pelayanan publik, dan interaksi sosial berjalan.

Dengan kata lain, keamanan bukan tujuan yang berdiri sendiri. Keamanan menjadi kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup, bergerak, bekerja, berproduksi, dan berkembang.

Maka ukuran keberhasilan pemolisian tidak semestinya hanya dihitung dari berapa banyak kegiatan yang dilakukan, berapa banyak patroli dilaksanakan, atau berapa banyak kasus ditindak.

Pertanyaan yang lebih substantif adalah:

Apakah kehadiran polisi mampu mengurangi ancaman terhadap kehidupan masyarakat?

Apakah masyarakat menjadi lebih aman?

Apakah persoalan dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar?

Apakah masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih baik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggeser orientasi dari sekadar aktivitas menuju hasil.

Polisi Tidak Selalu Harus Datang Setelah Masalah Terjadi

Salah satu tantangan pemolisian modern adalah kecenderungan bekerja setelah masalah terjadi.

Ada laporan, polisi datang.

Ada kejahatan, polisi menindak.

Ada konflik, polisi turun.

Padahal, banyak persoalan keamanan sebenarnya dapat dikenali sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

Di sinilah pendekatan problem-oriented policing menjadi relevan.

Polisi tidak hanya bertanya, “Apa yang terjadi?”

Tetapi juga:

Mengapa masalah itu terjadi?

Apa penyebabnya?

Siapa saja yang terkait?

Apa risiko jika masalah tersebut dibiarkan?

Apa solusi yang paling tepat?

Dengan cara berpikir seperti itu, polisi tidak sekadar menjadi pemadam kebakaran sosial.

Polisi menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan.

Masyarakat Bukan Objek

Perubahan berikutnya adalah cara melihat masyarakat.

Masyarakat bukan sekadar objek yang harus dikendalikan.

Masyarakat adalah mitra dalam menciptakan keamanan.

Keamanan tidak mungkin diproduksi polisi seorang diri.

Polisi membutuhkan masyarakat. Pemerintah membutuhkan masyarakat. Dunia usaha, sekolah, kampus, tokoh masyarakat, komunitas, dan berbagai kelompok sosial juga memiliki peran.

Karena itu, pemolisian membutuhkan kemitraan.

Ketika masyarakat dilibatkan dalam mengidentifikasi persoalan, mencari solusi, dan mencegah gangguan keamanan, maka hubungan polisi dan masyarakat tidak lagi sekadar hubungan antara aparat dan objek yang diawasi.

Hubungan itu berubah menjadi kemitraan untuk menciptakan rasa aman.

Di titik inilah kepercayaan menjadi penting.

Kepercayaan publik tidak lahir dari slogan.

Ia lahir dari pengalaman.

Masyarakat menilai polisi bukan hanya dari apa yang dikatakan institusi, tetapi dari apa yang mereka alami ketika berhadapan dengan polisi.

Apakah mereka didengar?

Apakah diperlakukan secara adil?

Apakah mendapatkan pelayanan?

Apakah hukum diterapkan secara profesional?

Apakah kewenangan digunakan secara proporsional?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang pada akhirnya membentuk pengalaman masyarakat terhadap kepolisian.

Dan dari pengalaman itulah kepercayaan tumbuh atau sebaliknya.

Reformasi Kultural Dimulai dari Manusia

Karena itu, reformasi kultural pada akhirnya kembali kepada manusia.

Dimulai dari mindset, kemudian membentuk values, diterjemahkan menjadi ethics, terlihat dalam behaviour, diwujudkan dalam praktik pemolisian, dirasakan masyarakat, kemudian berkontribusi terhadap public trust dan legitimacy.

Rantai tersebut menunjukkan bahwa reformasi kultural bukanlah proyek pencitraan.

Reformasi harus terlihat dalam perilaku sehari-hari.

Di ruang pelayanan.

Di jalan.

Di ruang pemeriksaan.

Dalam penyelidikan dan penyidikan.

Dalam penanganan konflik.

Dalam penggunaan kekuatan.

Dalam cara seorang anggota polisi berbicara kepada masyarakat.

Sebab masyarakat tidak berinteraksi dengan institusi yang abstrak.

Mereka berinteraksi dengan manusia yang mengenakan seragam kepolisian.

Di sanalah wajah sesungguhnya reformasi kultural terlihat.

Lalu, jika polisi adalah Penjaga Kehidupan, apakah tugasnya berhenti pada menjaga keamanan?

Tentu tidak.

Sebab polisi juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar: memastikan hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi menjadi jalan bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara beradab.

Di sinilah polisi memasuki peran kedua: Pembangun Peradaban.

Ketika Polisi Menjadi Pembangun Peradaban dan Pejuang Kemanusiaan

Jika polisi hanya dipahami sebagai penegak hukum, maka keberhasilan kepolisian mudah diukur dari jumlah perkara yang ditangani dan jumlah pelanggaran yang ditindak.

Tetapi jika polisi dipahami sebagai Pembangun Peradaban, ukuran keberhasilannya menjadi jauh lebih luas.

Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak orang yang ditindak.

Pertanyaannya adalah:

Apakah hukum mampu mencegah konflik?

Apakah masyarakat mendapatkan perlindungan?

Apakah korban memperoleh keadilan?

Apakah masyarakat semakin memahami pentingnya hukum?

Dan yang paling penting, apakah penegakan hukum membuat kehidupan sosial menjadi lebih beradab?

Penegakan Hukum Bukan Sekadar Menghukum

Hukum pada dasarnya merupakan mekanisme masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama.

Karena itu, penegakan hukum tidak semestinya berhenti pada penghukuman.

Ketika terjadi konflik, hukum harus menjadi jalan agar konflik tidak diselesaikan dengan kekerasan.

Ketika seseorang menjadi korban, hukum harus memberikan perlindungan.

Ketika terjadi pelanggaran, hukum memberikan batas.

Ketika masyarakat membutuhkan kepastian, hukum menjadi rujukan.

Dan ketika hukum ditegakkan, di dalamnya terdapat pesan edukatif mengenai batas perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan bersama.

Dalam perspektif tersebut, polisi sebagai Pembangun Peradaban setidaknya memiliki enam tanggung jawab: menyelesaikan konflik secara beradab, mencegah eskalasi, melindungi korban, membangun budaya kepatuhan hukum, memberikan kepastian, dan menghadirkan edukasi.

Karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup dihitung dari banyaknya tindakan.

Ada hasil sosial yang lebih penting.

Tegas Tidak Berarti Kehilangan Kemanusiaan

Di titik ini muncul pertanyaan yang sering kali menjadi perdebatan: apakah polisi yang humanis berarti polisi yang lunak?

Jawabannya tidak harus demikian.

Humanisme bukan lawan dari ketegasan.

Kemanusiaan justru memberikan dasar moral bagi ketegasan.

Seorang polisi dapat bertindak tegas ketika tindakan tersebut memiliki dasar hukum, diperlukan untuk menghadapi ancaman, dilakukan secara proporsional, memiliki tujuan perlindungan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang menjadi persoalan bukan semata-mata apakah polisi memiliki kewenangan untuk bertindak.

Yang juga penting adalah bagaimana kewenangan tersebut digunakan.

Sebab kewenangan yang sah secara hukum tetap membutuhkan etika, profesionalisme, pengawasan, dan akuntabilitas.

Di sinilah gagasan polisi sebagai Pejuang Kemanusiaan memperoleh maknanya.

Polisi sebagai Pejuang Kemanusiaan

Pada akhirnya, objek utama pemolisian adalah manusia.

Manusia yang harus dilindungi.

Manusia yang memiliki hak.

Manusia yang dapat menjadi korban.

Manusia yang dapat menjadi saksi.

Manusia yang dapat menjadi tersangka atau terdakwa.

Manusia yang sedang mencari keadilan.

Karena itu, siapapun yang berhadapan dengan polisi tidak boleh kehilangan martabat kemanusiaannya.

Keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir.

Proses juga penting.

Cara seseorang diperlakukan, cara informasi diberikan, kesempatan untuk didengar, penghormatan terhadap hak, dan sikap profesional aparat merupakan bagian dari pengalaman keadilan.

Inilah yang dalam kajian kepolisian dikenal melalui konsep procedural justice.

Masyarakat tidak hanya memperhatikan “apa keputusan polisi”, tetapi juga “bagaimana polisi mengambil dan menjalankan keputusan tersebut”.

Di sinilah legitimasi kepolisian dibangun.

Legitimasi bukan semata-mata berasal dari seragam atau kewenangan yang diberikan undang-undang.

Legitimasi juga tumbuh dari pengalaman masyarakat bahwa kewenangan tersebut dijalankan secara adil, profesional, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari Power-Oriented Menuju Human-Centered Policing

Jika ketiga gagasan tersebut disatukan, kita memperoleh sebuah arah reformasi kultural yang menarik.

Polisi sebagai Penjaga Kehidupan memastikan masyarakat dapat hidup dan beraktivitas dengan aman.

Polisi sebagai Pembangun Peradaban memastikan konflik dan persoalan sosial diselesaikan melalui hukum dan mekanisme yang beradab.

Polisi sebagai Pejuang Kemanusiaan memastikan seluruh penggunaan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum, etika, HAM, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Ketiganya saling melengkapi.

Penjaga kehidupan tanpa kemanusiaan dapat berubah menjadi sekadar kontrol.

Penegakan hukum tanpa orientasi peradaban dapat berhenti pada tindakan.

Humanisme tanpa ketegasan dapat kehilangan daya perlindungan.

Karena itu, yang diperlukan adalah keseimbangan.

Ketegasan hukum.

Kepekaan sosial.

Profesionalisme.

Akuntabilitas.

Kemanusiaan.

Inilah yang dapat disebut sebagai human-centered policing.

Bukan polisi tanpa kewenangan.

Bukan pula polisi tanpa ketegasan.

Melainkan polisi yang menggunakan kewenangannya untuk tujuan perlindungan manusia dan kehidupan sosial.

Teknologi Bukan Tujuan

Era kepolisian modern juga membawa tantangan baru.

Teknologi berkembang sangat cepat. Data, kecerdasan buatan, kamera, sistem informasi, pemetaan kejahatan, hingga berbagai perangkat digital membuka peluang besar bagi peningkatan kemampuan kepolisian.

Namun, teknologi tetaplah alat.

Teknologi tidak otomatis menghasilkan polisi yang lebih humanis.

Teknologi dapat mempercepat pelayanan, membantu membaca pola kejahatan, meningkatkan respons, dan memperkuat transparansi.

Tetapi teknologi tidak dapat menggantikan empati.

Tidak dapat menggantikan etika.

Tidak dapat menggantikan keteladanan.

Dan tidak dapat menggantikan tanggung jawab manusia dalam menggunakan kewenangan.

Karena itu, modernisasi kepolisian harus berjalan bersama reformasi kultural.

Jangan sampai institusi menjadi semakin canggih secara teknologi, tetapi hubungan manusia dengan manusia justru semakin jauh.

Pemimpin Menjadi Kunci

Tidak ada reformasi kultural tanpa kepemimpinan.

Budaya organisasi tidak hanya dibangun melalui slogan.

Budaya dibentuk melalui apa yang dicontohkan pemimpin, apa yang dihargai, apa yang diberikan penghargaan, apa yang dikenai sanksi, serta bagaimana kewenangan digunakan.

Jika organisasi mengatakan pelayanan adalah prioritas, maka sistem penghargaan harus menghargai anggota yang memberikan pelayanan berkualitas.

Jika pemecahan masalah menjadi orientasi, maka anggota yang mampu menyelesaikan masalah masyarakat harus mendapatkan apresiasi.

Jika profesionalisme menjadi nilai, maka pelanggaran etik harus ditangani secara konsisten.

Jika akuntabilitas menjadi prinsip, maka mekanisme pengawasan harus benar-benar bekerja.

Dengan kata lain, reformasi kultural membutuhkan konsistensi antara apa yang dikatakan organisasi dan apa yang dilakukan anggotanya.

Mengukur Reformasi dari Pengalaman Masyarakat

Mungkin inilah perubahan paling penting.

Ukuran reformasi tidak cukup hanya berasal dari dalam organisasi.

Ukuran reformasi harus dilihat dari pengalaman masyarakat.

Apakah masyarakat merasa lebih aman?

Apakah pelayanan lebih mudah?

Apakah persoalan lebih cepat diselesaikan?

Apakah konflik dapat dicegah?

Apakah korban mendapatkan perlindungan?

Apakah masyarakat merasa diperlakukan secara adil?

Apakah kewenangan dijalankan secara profesional?

Apakah masyarakat memiliki kepercayaan terhadap polisi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita pada satu rangkaian pemikiran:

Mindset → Values → Ethics → Behaviour → Policing → Trust → Legitimacy.

Reformasi dimulai dari pikiran.

Pikiran melahirkan nilai.

Nilai membentuk etika.

Etika terlihat dalam perilaku.

Perilaku menghasilkan praktik pemolisian.

Praktik pemolisian dirasakan masyarakat.

Pengalaman tersebut memengaruhi kepercayaan.

Dan kepercayaan menjadi salah satu fondasi legitimasi.

Polisi Tidak Boleh Kehilangan Kemanusiaannya

Pada akhirnya, reformasi kultural kepolisian bukan sekadar persoalan bagaimana membuat polisi semakin modern.

Yang lebih mendasar adalah bagaimana membuat kepolisian semakin bermakna bagi kehidupan masyarakat.

Ilmu kepolisian dapat menjadi salah satu fondasi untuk membangun cara pandang tersebut.

Polisi harus mampu membaca persoalan sosial, memahami manusia, menggunakan teknologi, menegakkan hukum, mencegah konflik, membangun kemitraan, dan menyelesaikan masalah.

Namun di atas semuanya, ada satu prinsip yang tidak boleh hilang:

Polisi tidak boleh kehilangan kemanusiaannya.

Sebab ketika kemanusiaan hilang, kewenangan dapat bergeser dari instrumen perlindungan menjadi instrumen dominasi.

Sebaliknya, ketika kewenangan dipadukan dengan hukum, etika, profesionalisme, akuntabilitas dan kemanusiaan, polisi dapat menjalankan peran yang jauh lebih besar daripada sekadar penegak hukum.

Polisi menjadi Penjaga Kehidupan.

Polisi menjadi Pembangun Peradaban.

Dan polisi menjadi Pejuang Kemanusiaan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan polisi yang mampu menangani kejahatan.

Masyarakat membutuhkan polisi yang membuat kehidupan terasa lebih aman, hukum terasa lebih adil, konflik dapat diselesaikan secara beradab, dan manusia tetap diperlakukan sebagai manusia.

Di situlah sesungguhnya reformasi kultural menemukan ukurannya: bukan pada seberapa banyak perubahan yang diumumkan, tetapi pada seberapa nyata perubahan itu dirasakan oleh masyarakat. ***

Oleh: Komjen Pol. Prof. Dr. Cryshnanda Dwilaksana (Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian).

JAKARTA, SENTANA – Hukum dan kepatuhan masyarakat atas hukum itu menjadi simbol peradaban. Penegak hukum sebenarnya juga penegak keadilan yang menegakan hukum untuk kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Hukum bukan semata-mata aturan untuk: melarang, mewajibkan maupun memberi sanksi atas perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dan kewajiban yang tertulis dalam kitabnya. Hukum mengatasi hal yang benda maupun tak benda juga dampak bagi kehidupan masyarakat dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Hukum juga merupakan antisipasi, solusi di dalam menyelesaikan konflik secara beradab. Hukum memberi batasan, panduan, larangan dan sanksi atas penyimpangan dari apa yang disepakati untuk menata melalui proses penegakkan hukum dan keadilan. Hukum bukan sebatas “law in the book melainkan law in action”. Hukum ini hidup dalam masyarakat dan progresif yang bisa bervariasi menyesuaikan corak masyarakat dan kebudayaannya.

Tatkala hukum ditegakkan namun tidak ditemukan rasa keadilan, maka para penegak hukum boleh mengambil tindakkan di luar hukum namun sebagai suatu kebijaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan demi: keadilan, kemanusiaan, kepentingan yang lebih luas dan edukasi. Kita dapat melihat pada tindakan: diskresi alternative dispute resolution dan restorative justice.

Konteks ini dibatasi dalam moralitas, nilai-nilai, tradisi karena tatkala berlebihan akan menjadi potensi korupsi. Kita dapat melihat contoh kasus perkara pencurian sandal jepit, Nenek yang mencuri cacao untuk makan dsb. Tindakkan kebijaksanaan di luar jalur hukum memerlukan kedewasaan para penegak hukum, karena harus ada ketulusan dan hati nurani demi kemanusiaan untuk memanusiakan dan semakin manusiawinya manusia.

Penegak hukum dikatakan juga penegak keadilan, bukan sekedar memegang kitab yang berisi pasal pasal aturan, kewajiban maupun sanksi lalu membacakan dan menyalah nyalahkan, namun juga melakukan bagaimana hukum ini dapat ditegakkan dipatuhi dengan kesadaran tanggung jawab dan adanya budaya disiplin patuh hukum.

Keutamaan penegakkan hukum adalah untuk: kemanusiaan, keteraturan soaial dan peradaban, yang unsur unsurnyanya setidaknya mencakup untuk:

1. Menyelesaikan konflik scr beradab,
2. Mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas,
3. Melindungi korban dan para pencari keadilan,
4. Membangun budaya patuh hukum
5. Agar ada kepastian,
6. Edukasi.

Hukum dalam suatu keadilan ini menjadi bagian sesuatu yang tidak terpisahkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penegakkan hukum dituntut tegas namun humanis. Paradigma hukum dan penegakan hukum dapat dilihat dengan pendekatan:

1. Filosofis,
2. Geopolitik dan geo strategis,
3. Sosiologis,
4. Globalisasi,
5. Modernitas,
6. Manajerial dan operasional,
7. Pelayanan publik
8. Yuridis.

Hal tersebut dibangun dalam berbagai sistem sehinga proses penengakkan hukum ada bukti atau didukung alat bukti. Proses pembuktian inilah memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di samping sebagai alat bukti, juga untuk meminimalisir sekecil kemungkinan adanya kesempatan terjadinya penyimpangan hingga penyalahgunaan kewenangan. Maka, di dalam penegakan hukum ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi satu kesatuan untuk mencapai keutamaannya. Hukum bagai pedang bermata dua tatkala ditangan orang yang keliru maka akan kontra produktif.

Dengan demikian, para penegak hukum di dalam menegakkan hukum dituntut adanya keadilan yang wajib mempertanggung jawabkan pekerjaannya secara: moral, hukum, administrasi, fungsional dan sosial.

Hukum sebagai ikon peradaban dapat berfungsi sebagaimana yang semestinya tatkala ada “trust” terhadap aparat penegak hukumnya maupun sistem sistem pendukungnya, sehingga masyarakat bangga tatkala patuh hukum dan bukan sebaliknya. Hukum mampu menjadi refleksi budaya bangsa dan refleksi tingkat modernitas yang hidup dan mengangkat harkat dan martabat manusia dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Di dalam negara yang modern dan demokratis maka acuannya antara lain dapat dilihat dari:

1. Terbangunnya supremasi hukum,
2. Hukum dan penegakkan hukum mampu memberikan jaminan dan perlindungan HAM,
3. Transparan,
4. Akuntabel,
5. Berorientasi peningkatan kualitas hidup masyarakat,
6. Pengawasan dan pembatasan dan pertanggungjawaban penggunaan kewenangan para penegak hukum. ***

Oleh: Komjen Pol. Prof. Dr. Cryshnanda Dwilaksana (Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian).

JAKARTA SENTANA – Suatu negara yang modern menjaga keteraturan sosialnya dengan menjamin keamanan dan rasa aman, agar warganya dapat beraktifitas dan menghasilkan produksi untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Di situlah dibangun dan ditumbuhkembangkan rekayasa sosial (social engineering) dengan berbagai model salah satunya melalui pendekatan seni dan budaya yang merupakan pilar dari peradaban. Membangun dan merawat keteraturan sosial memerlukan adanya sistem yang terpadu satu sama lainnya.

Premanisme Biang Rusaknya Keteraturan Sosial

Palak memalak, suap dan berbagai kegiatan ilegal menimbulkan konflik dengan berbagai isu yang memecah belah dan mengadu domba satu sama lainnya.

Hukum sebagai sinbol peradaban bagaimana dapat dipatuhi dan ditegakan. Fungsi penegak hukum juga menegakan keadilan. Tatkala hukum dapat dipatuhi dan ditegakan maka kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban dapat dibangun.

Polisi sebagai bagian dari stake holder penegak hukum dalam pemolisiannya untuk dapat mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial, menegakan hukum dan keadilan dengan tetap memberikan jaminan dan perlindungan HAM.

Tatkala hukum mampu berfungsi sebagaimana yang semestinya dan menjadi ikon peradaban setidaknya dapat dibangun dari: “undang undang, peraturan perundang undangan, sistem peradilannya jelas dan berdasar pada keutamaannya. Tatkala hal tersebut diabaikan maka hukum tajam ke bawah tumpul keatas cincai ke samping”.

Kebijakan politik, bijaksana dan berpihak pada keadilan, kemanusiaan, keteraturan sosial dan upaya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tatkala sarat trik dan intrik maka segala kepentingan personal dan premanisme atau para mafia akan merajalela dan merusak kualitas pofesionalisme para aparat penegak hukum dalam menegakan hukum dan keadilan.

Para pakar akademisi maupun praktisi hukum mampu menunjukan integritas dan soliditasnya bagi berpikir tercapainya tujuan hukum dan penegakan hukum. Demikian halnya sistem sistem perangkat hukum dan pendukungnya mampu meminimalisir potensi penyimpangan hukum dan menjerat secara luas para pelanggarnya. Masyarakat secara sosial dan budaya siap dan mendukung untuk membangun budaya patuh hukum. Literasi hukum dan penegakan hukum dibangun secara luas dan berfungsi bagi perubahan mind set.

Polisi sebagai penegak hukum dan keadilan dalam pemolisiannya merupakan ikon bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban agar ada harmoni dalam hidup dan kehidupan. Passion polisi dalam pemolisiannya mampu menunjukan:

1. Polisi sebagai penjaga kehidupan,
2. Polisi sebagai pembangun peradaban,
3. Polisi sebagai pejuang kemanusiaan,
4. Polisi sebagai penegak hukum dan keadilan,
5. Pemolisiannya menunjukkan tingkat dan kuakitas: profesional, cerdas bermoral dan modern yabg dilandasi: kesadaran, tangagung jawab dan disiplin,
6. Pemolisiannya smart policing, harmoni dan terintegrasinya conventional policing, electronic policing dan forensic policing,
7. Pemolisiannya berbasis pada supremasi hukum,
8. Pemolisiannya mampu memberikan jaminan dan perlindungan HAM,
9. Pemolisiannya transparan dan akuntabel secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan secara sosial,
10. Pemolisiannya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada fakta di lapangan tidak semudah secara konseptual. Premanisme dan berbagai pontensi konflik hingga konflik kepentingan berbasis primordialisme bagai spora di musim hujan. Hal itu akan menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sinilah gerakan cooling systems diperlukan dan dikembangkan melalui dialog peradaban.

Dialog peradaban menjadi bagian dari komunikasi sosial yang menginspirasi, memotivasi dan memberi solusi atas konflik dan potensi konflik.

Di era digital dialog peradaban dapat dilakukan secara virtual maupun aktual , yang dibuka secara luas dan dishare dalam berbagai media.Topik dialog dalam dialog peradaban dapat disesuaikan dengan isu isu penting yang terjadi dalam masyarakat antara lain:

1. Masalah politik seperti pemilu atau suksesi kepemimpinan sebagai pesta demokratis yang beradab,
2. Masalah Hukum, Penegak Hukum dan Keadilan, Diskresi, Alternative Dispute Resolution dan Restorative Justice, KUHP,Criminal Justice System,
3. Masalah kejahatan seperti: Extraordanary crime,Trans national crime, Tindak pidana korupsi dan TPPU,
4. Isu isu penting yang menonjol dan berdampak luas:
   a. Keuangan dan viskal,
   b. Perdagangan dan penyelundupan,
   c. Illegal logging, fishing dan mining,
   d. Pemilu,
   e. Pinjaman on line,
   f. Judi on line,
   g. Human trafficking, dsb.
5. Hukum internasional,
6. Cyber crime, dsb.

Media menjadi jembatan dalam dialog peradaban, yang diimplementasikan polisi dalam pemolisiannya. Dialog peradaban merupakan seni secara proaktif dan problem solving mengatasi konflik, potensi konflik maupun berbagai hal yang kontra produktif yang dapat merusak, menghambat bahkan mematikan produktifitas.

Sespim Lemdiklat Polri menyelenggarakan pembelajaran melalui dialog peradaban sebagai yang memberikan inspirasi dan solusi atas berbagai masalah sosial yang berdampak pada kerusakan keteraturan sosial, kemanusiaan maupun peradaban bangsa dampak dari:

1. Propaganda yang menyesatkan dan mengadu domba yang dibumbui ujaran ujaran kebencian dengan memanfaatkan primordialisme,
2. Pemberitaan dan informasi hoax,
3. Pembenaran yang mengalahkan kebenaran dengan pemutarbalikan fakta,
4. Black campaign,
5. Premanisme di berbagai bidang,
6. Hal-hal pembodohan dan mengobok obok opini publik yang berujung konflik sosial dan chaos.

Melalui dialog peradaban ini, juga menanamkan patriotisme yang cinta dsn bangga sebagai anak bangsa. Sespim Lemdiklat Polri mengembangkan “Art policing” yang merupakan pemolisian dengan pendekatan seni budaya dan pariwisata dalam membangun dan mendukung program cooling systems. Tujuannya untuk membangun soft power dan smart power yang menginspirasi, mencerdaskan, menyadarkan, memberdayakan segenap komponen anak bangsa agar tidsk mudah terprovokasi, mampu mengcounter atas isu isu yang kontra produktif dengan daya nalar/logika yang waras agar kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban tetap terjaga.

Di era digital management media menjadi jembatan hati dalam dialog peradaban yang dapat dilakukan antara lain:

1. Membangun portal atau web site atau bekerja sama dengan media main stream atau dengan apa saja yang dapat menjadi rujukan atas kebenaran atau sesuai fakta dalam pemberitaan,
2. Memberdayakan media sosial dengan berbagai informasi yang mencerdaskan dan menyadarkan agar tidak mudah terhasut untuk melakukan tindakan tindakan yang kontra produktif.

Di Sespim Lemdiklat Polri untuk pembelajaran dalam konteks cooling system dilakukan melalui dialog peradaban yang secara on line secara luas dikembangkan sebagai pembelajaran on campus maupum off campus.
Model coaching, untuk studi kasus dan dialog dengan para petugas di lapangan secara daring s~d lini terdepan di wilayah masing-masing peserta didik sebelum masuk Sespim. Berbagai hal yang informatif edukatif serta inputing data dan ada dialog untuk solusinya. Forum diskusi dan informasi seperti:
a. Forum Bhabinkamtibmas,
b. Forum Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata,
c. Forum Ikatan Sakura Indonesia,
d. Forum Hukum dan Keadilan,
e. Forum Ilmu Kepolisian,
f. Forum Safety and Security, dsb.

Point-point di atas merupakan model untuk membranding program program Polri yang Presisi melalui:
a. Kampung tertib, kampung tangguh, dsb,
b. Local heroes,
c. Lomba dan pemberian penghargaan,
d. Kampung Iklim,
e. Desa Wisata,
f. Model expo atau pameran, FGD dan seminar,
g. Festival seni budaya,
h. Model Kemitraan dan bhakti masyarakat seperti:
PKB Juang, Kampus Kebangsaan,Kemitraan dengan para stake holders untuk membangun soft power dan smart power,
i. Model debat publik,
Mengemas model dialog peradaban untuk menunjukan kebaruan dan pembaharuan hasil pemikiran para peserta didik.

Pembelajaran di Sespim Lemdiklat Polri merupakan suatu dialog peradaban untuk menyiapkan pemimpin di masa depan yang profesional cerdas bermoral dan modern. Pola pembelajaran secara dinamis dikembangkan melalui “Leader Branding” dengan produk tertulis maupun virtual yang berkaitan dengan:

1. Company profile Sespim: Apa bagaimana mengapa sespim,
2. Siapa dan apa karyanya: Menampilkan para serdik yang berprestasi
3. Literasi kepemimpinan: Materi pelajaran Kontens yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengetahuan

• Quotes,
• Referensi,
• E jurnal,
• E book,
• E library

1. Leadership dialog: Podcast tentang kepemimpinan,
2. Emergency policing dan Contigency policing: Pola pola pemolisian dalam berbagai situasi dan kondisi serta pengambilan keputusannya,
3. Masdarwis dan cooling system: Seni budaya dan pariwisata bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban,
4. Kreatifitas dan inovasi: Hal-hal baru dan kebaruan,
5. Studi kasus.

Belajar dari berbagai kejadian atau isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat,

9. Bench marking: Studi banding dalam dan luar negeri,
10. Leadership coaching: Dialog Sespim bagi Indonesia,
    a. Sispam kota,
    b. Perbatasan,
    c. Konflik sosial,
    d. Bhabin kamtibmas,
    e. Model model pemolisian,
    f. Pemimpin dan kepemimpinannya,
    g. Pengamanan pemilu serentak,
    h. Penanganan bencana,
    i. Modernisasi Polri
    j. Social engineering, dsb.

Produk produk tersebut menjadi salah satu akuntabilitas proses belajar mengajar dan mengimplementasikan keutamaan dalam pemolisian di lembaga pendidikan. ***