Opini
Model Asta Siap Ketika Sistem Pemolisian Harus Tetap Hidup di Tengah Krisis
Oleh: Komjen Pol. Prof. Dr. Cryshnanda Dwilaksana (Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian)
JAKARTA, SENTANA – Krisis tidak pernah datang dengan cara yang sepenuhnya dapat diprediksi.
Ia dapat hadir sebagai bencana alam, konflik sosial, kegagalan teknologi, terputusnya jaringan komunikasi, rusaknya infrastruktur, gangguan energi, disinformasi, maupun akumulasi berbagai persoalan yang pada akhirnya mengganggu kehidupan masyarakat.
Namun, ada satu persoalan yang sering kali luput dari perhatian: bagaimana jika kepolisian yang seharusnya menangani krisis justru ikut terdampak oleh krisis itu sendiri?
Pertanyaan ini menjadi sangat penting.
Sebab ketika sebuah kantor kepolisian rusak, jaringan komunikasi terputus, listrik padam, kendaraan operasional tidak dapat digunakan, personel menjadi korban, jaringan internet terganggu, atau pusat komando kehilangan kemampuan mengendalikan situasi, maka persoalannya bukan lagi semata-mata bagaimana polisi menangani krisis.
Persoalannya berubah menjadi lebih mendasar:
Bagaimana memastikan sistem pemolisian tetap hidup ketika sebagian dari sistem itu sendiri mengalami gangguan?
Di sinilah gagasan Model Asta Siap menemukan relevansinya.
Asta Siap tidak semestinya dipahami hanya sebagai daftar kesiapan personel, kendaraan, peralatan, gedung, anggaran, maupun perangkat teknologi. Asta Siap harus dipandang sebagai sebuah arsitektur ketahanan pemolisian yang memungkinkan pelayanan kepolisian tetap berlangsung dalam kondisi normal, terganggu, bahkan ketika terjadi krisis.
Dengan kata lain, polisi tidak hanya harus siap menghadapi krisis.
Sistem kepolisiannya juga harus siap ketika polisi terdampak krisis.
Dari Pemolisian Responsif Menuju Pemolisian yang Tangguh
Selama ini, pemolisian sering kali lebih mudah dipahami melalui logika respons: terjadi gangguan, polisi datang, menangani, mengendalikan, lalu memulihkan keadaan.
Pendekatan tersebut penting, tetapi tidak lagi cukup ketika masyarakat hidup dalam lingkungan yang semakin kompleks, terkoneksi, dan penuh ketidakpastian.
Krisis dapat berkembang melalui proses yang tidak selalu terlihat.
Gangguan kecil dapat berubah menjadi disrupsi. Disrupsi dapat berkembang menjadi kegagalan fungsi. Kegagalan fungsi dapat berubah menjadi krisis. Krisis dapat membutuhkan operasi kontinjensi. Dan apabila tidak tersedia mekanisme backup, keadaan tersebut dapat berkembang menjadi kelumpuhan pemolisian.
Rangkaian itu dapat digambarkan sebagai:
Gangguan → Disrupsi → Kegagalan Fungsi → Krisis → Kontinjensi → Kelumpuhan Pemolisian.
Karena itu, kesiapsiagaan tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak personel yang tersedia atau berapa banyak kendaraan yang dimiliki.
Kesiapan harus diukur dari pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah fungsi kritis kepolisian tetap dapat berjalan ketika kondisi normal tidak lagi tersedia?
Pertanyaan inilah yang membawa kita kepada konsep resilience atau ketahanan organisasi.
Organisasi yang tangguh bukan organisasi yang tidak pernah mengalami gangguan. Organisasi yang tangguh adalah organisasi yang mampu menyerap gangguan, beradaptasi, mempertahankan fungsi penting, kemudian pulih dan belajar dari gangguan tersebut.
Dalam konteks kepolisian, ketahanan berarti memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan pelayanan kemanusiaan tidak berhenti hanya karena sebagian sistem kepolisian mengalami gangguan.
Pemolisian Transplantasi: Ketika Fungsi Harus Tetap Berjalan
Salah satu gagasan penting dalam kerangka Asta Siap adalah pemolisian transplantasi.
Konsep ini berangkat dari prinsip sederhana: sebuah satuan kepolisian tidak boleh menjadi satu-satunya sumber kemampuan pemolisian ketika menghadapi krisis.
Ketika sebuah Polsek mengalami kerusakan atau kehilangan kemampuan operasional, Polres harus mampu memberikan dukungan atau mengambil alih fungsi tertentu.
Ketika Polres terdampak, Polda harus memiliki kemampuan memberikan backup.
Mekanisme tersebut dapat berjalan secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan skala dan dampak gangguan.
Pemolisian transplantasi pada dasarnya bukan berarti mengambil alih seluruh organisasi yang terdampak. Yang ditransplantasikan adalah kemampuan atau fungsi kritis yang sementara tidak dapat dijalankan oleh satuan terdampak.
Secara sederhana:
Satuan terdampak → Deteksi ketidakmampuan → Aktivasi backup → Transplantasi fungsi → Kesinambungan pelayanan → Pemulihan → Pengembalian fungsi.
Inilah yang membedakan backup biasa dengan backup dalam perspektif ketahanan sistem.
Yang di-backup bukan sekadar personel atau kendaraan.
Yang di-backup adalah fungsi pemolisiannya.
Dengan demikian, apabila satu bagian sistem mengalami kegagalan, bagian lain dapat menopang fungsi tersebut sampai sistem kembali pulih.
Inilah bentuk institutional resilience dalam pemolisian.
Asta Siap: Delapan Fondasi Ketahanan
Asta Siap dibangun di atas delapan unsur yang saling berhubungan.
Pertama, siap piranti lunak.
Piranti lunak dalam konteks ini tidak hanya berarti aplikasi komputer. Ia mencakup grand strategy, kebijakan, pedoman, standar operasional, protokol, skenario, standar pelayanan, sistem komando, sistem pelaporan, sistem komunikasi, sistem koordinasi, hingga prosedur keadaan darurat dan kontinjensi.
Piranti lunak merupakan memori institusional.
Ketika krisis terjadi, organisasi tidak seharusnya baru mulai bertanya: apa yang harus dilakukan?
Apa yang harus dilakukan dalam situasi kritis harus sudah dirumuskan, dilatihkan, diuji, dan dievaluasi sebelum krisis terjadi.
Kedua, siap posko.
Posko bukan sekadar tempat berkumpulnya personel. Posko merupakan pusat pengelolaan sistem pemolisian ketika kondisi normal terganggu.
Dalam kerangka tersebut, Pusat K3i dapat ditempatkan sebagai back office atau operation room yang menjalankan fungsi komunikasi, koordinasi, komando dan pengendalian, serta informasi.
Sistemnya harus menghubungkan tiga ruang sekaligus:
Front office, tempat masyarakat mendapatkan pelayanan.
Back office, tempat Pusat K3i mengelola informasi, sumber daya, koordinasi, dan keputusan.
Field operation, tempat personel melaksanakan tindakan di lapangan.
Ketiganya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
Ketiga, siap model pelayanan.
Pelayanan kepolisian setidaknya harus mampu menjawab kebutuhan keamanan, keselamatan, administrasi, hukum, informasi, dan kemanusiaan.
Keempat, siap jejaring.
Pemolisian tidak dapat bekerja dalam ruang tertutup. Jejaring harus dibangun secara vertikal, horizontal, dan diagonal, baik di lingkungan internal maupun eksternal.
Kelima, siap mitra.
Masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, relawan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya merupakan bagian dari ekosistem pemolisian.
Keenam, siap sumber daya manusia.
Personel tidak hanya dituntut menguasai tugas dan kewenangan, tetapi juga komunikasi krisis, teknologi, pelayanan publik, serta kemampuan mengambil keputusan dalam situasi yang berubah cepat.
Ketujuh, siap sarana dan prasarana.
Kesiapan mencakup kendaraan, sistem komunikasi, energi, pusat data, CCTV, perangkat komputasi, peralatan keselamatan, perlengkapan lapangan, dan berbagai fasilitas backup.
Kedelapan, siap anggaran.
Kesiapan harus memperhitungkan kebutuhan normal sekaligus kebutuhan kontinjensi dan mekanisme pembiayaan keadaan darurat sesuai ketentuan yang berlaku.
Delapan unsur tersebut bukan delapan kotak yang berdiri sendiri.
Semuanya harus menjadi satu ekosistem.
Pusat K3i dan One Stop Service
Dalam situasi krisis, masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit.
Masyarakat membutuhkan satu hal yang sangat sederhana:
ketika membutuhkan bantuan, harus tahu ke mana harus menghubungi dan yakin bahwa permintaannya akan ditindaklanjuti.
Karena itu, konsep One Stop Service menjadi penting.
Melalui satu pintu, masyarakat dapat melaporkan kejadian, menyampaikan pengaduan, meminta bantuan, mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan administrasi, bantuan keamanan, bantuan keselamatan, pelayanan hukum, hingga bantuan kemanusiaan.
Di balik satu pintu tersebut bekerja sebuah sistem informasi yang terintegrasi.
Data dari masyarakat, petugas lapangan, CCTV, media, sensor, jejaring mitra, dan berbagai sumber informasi lainnya dapat diolah menjadi common operational picture.
Dalam perspektif intelligence-led policing, data tidak boleh berhenti menjadi arsip.
Data harus diubah menjadi informasi.
Informasi harus diolah menjadi analisis.
Analisis menjadi dasar pengambilan keputusan.
Maka prosesnya dapat digambarkan:
Data → Informasi → Analisis → Algoritma → Prediksi/Indikasi → Keputusan → Tindakan → Evaluasi.
Di sinilah transformasi digital mendapatkan maknanya.
Digitalisasi bukan sekadar memindahkan pelayanan manual ke layar komputer.
Digitalisasi harus mengubah cara organisasi membaca situasi, mengambil keputusan, memberikan pelayanan, dan belajar dari setiap kejadian.
Ketika Teknologi Bertemu Kepemimpinan
Krisis pada era digital membutuhkan kepemimpinan yang berbeda.
Pemimpin tidak cukup hanya mampu memberikan perintah. Pemimpin harus mampu membaca perubahan sistem secara cepat, memahami informasi, membangun koordinasi, mengambil keputusan, dan menjelaskan makna keputusan tersebut kepada masyarakat serta organisasi.
Inilah yang disebut sebagai digital leadership.
Dalam situasi krisis, kepemimpinan setidaknya bergerak melalui:
sensemaking → decision making → coordinating → meaning making → learning.
Pemimpin harus mampu memahami apa yang sedang terjadi, menentukan keputusan, mengoordinasikan sumber daya, membangun pemahaman publik, kemudian memastikan organisasi belajar dari pengalaman tersebut.
Namun ada satu batas penting yang tidak boleh dilupakan.
Teknologi tidak menggantikan manusia.
AI dapat membantu menemukan pola, mengolah data, menghasilkan peringatan, dan mendukung analisis. IoT dapat membantu menangkap berbagai perubahan kondisi secara real time. Big data dapat memperluas kemampuan membaca situasi.
Tetapi legitimasi keputusan, tanggung jawab, akuntabilitas, dan pertimbangan etis tetap berada pada manusia.
Karena itu, prinsipnya sederhana:
Teknologi mempercepat informasi, tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas keputusan.
Krisis Harus Dibaca Sebelum Menjadi Krisis
Asta Siap menempatkan monitoring sebagai salah satu fungsi penting Pusat K3i.
Monitoring bukan sekadar melihat layar CCTV atau menerima laporan.
Monitoring adalah kemampuan membaca tanda-tanda perubahan sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.
Di sinilah prinsip preoccupation with failure dalam pendekatan High Reliability Organization menjadi relevan.
Organisasi harus memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda kecil.
Sebab krisis besar tidak selalu dimulai dengan suara yang keras.
Kadang-kadang ia dimulai dari sesuatu yang tampak kecil: satu jaringan komunikasi yang terganggu, satu sistem yang gagal, satu informasi yang keliru, satu akses yang terputus, atau satu masalah sosial yang tidak segera ditangani.
Ketika tanda-tanda tersebut diabaikan, gangguan dapat berkembang.
Karena itu, pemolisian masa depan harus memiliki kemampuan mendeteksi sebelum terlambat.
Empat Tahap Membangun Asta Siap
Asta Siap dikembangkan melalui empat tahap utama.
Pertama, pemetaan.
Kepolisian perlu memiliki peta wilayah, peta masalah, dan peta potensi.
Peta wilayah mencakup batas wilayah, akses, jalur evakuasi, fasilitas publik, objek vital, dan titik rawan.
Peta masalah menggambarkan tingkat kondisi, mulai dari aman, waspada, hingga rawan atau bahaya.
Sementara peta potensi memuat sumber daya manusia, sumber daya alam, aktivitas masyarakat, fasilitas, komunitas, jaringan komunikasi, relawan, key informant, serta mitra strategis.
Dengan pemetaan, polisi tidak sekadar menunggu masalah datang.
Polisi belajar membaca wilayah.
Kedua, membangun model pelayanan.
Pelayanan mencakup informasi, administrasi, keamanan, keselamatan, hukum, dan kemanusiaan.
Pelayanan keamanan misalnya harus dipikirkan dalam tiga fase:
pra-kejadian → saat kejadian → pasca-kejadian.
Sementara pelayanan kemanusiaan harus memiliki quick response time untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan sumber pertolongan yang tepat.
Ketiga, integrasi sistem.
Pemolisian berbasis wilayah, pemolisian berbasis kepentingan, dan pemolisian berbasis dampak harus dipertemukan dalam satu sistem informasi dan pengambilan keputusan.
Pemolisian berbasis wilayah bergerak dari:
RT → RW → Kelurahan → Kecamatan → Kabupaten/Kota → Provinsi.
Pemolisian berbasis kepentingan bergerak berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berbagai sektor kehidupan yang perlu dilindungi.
Sedangkan pemolisian berbasis dampak bergerak berdasarkan besarnya dampak gangguan terhadap kehidupan masyarakat serta kemampuan satuan dalam mengatasinya.
Ketiganya harus terhubung.
Keempat, transformasi menjadi sistem pemolisian digital.
Asta Siap harus dapat berkembang menjadi sistem yang terkoneksi, mulai dari grand strategy, model, pedoman, standar, Pusat K3i, call centre, quick response, backup system, transformation system, big data system, one gate service, analisis data, algoritma, infografis, statistik, informasi virtual, hingga sistem real time.
Namun teknologi tetap harus ditempatkan sebagai alat.
Manusia tetap menjadi pusat sistem.
Asta Siap Bukan Sekadar Protokol, tetapi Siklus Ketahanan
Jika seluruh komponen tersebut dirangkai, Asta Siap dapat dipahami sebagai sebuah siklus:
MENGAMATI → MEMETAKAN → MENYIAPKAN → MENSIMULASIKAN → MENGAKTIVASI → MENGERAHKAN → MEM-BACKUP → MEMULIHKAN → BELAJAR → MEMPERBAIKI SISTEM.
Siklus tersebut penting karena krisis bukan hanya sesuatu yang harus dihentikan.
Krisis juga harus menjadi sumber pembelajaran.
Setiap kejadian harus melahirkan pertanyaan:
Apa yang gagal?
Mengapa gagal?
Apa yang berhasil?
Apa yang harus diperbaiki?
Apa yang harus diubah dalam kebijakan?
Apa yang harus diperbaiki dalam prosedur?
Kompetensi apa yang perlu ditingkatkan?
Sarana apa yang perlu diperkuat?
Dan sistem backup seperti apa yang harus dibangun?
Dengan cara berpikir demikian, evaluasi pascakrisis tidak berhenti pada pertanyaan apakah operasi berhasil atau tidak.
Evaluasi harus menghasilkan perubahan.
Sebab organisasi yang tidak belajar dari krisis pada dasarnya sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi krisis yang sama dengan kelemahan yang sama.
Aman Nusa dan Fleksibilitas Protokol
Dalam konstruksi konseptual, protokol Asta Siap dapat dihubungkan dengan klasifikasi operasi kontinjensi seperti Aman Nusa I, II, dan III sesuai nomenklatur dan kebijakan operasional yang berlaku.
Namun nomenklatur maupun objek operasi dapat berubah sesuai konteks ancaman dan kebijakan pada periode tertentu.
Karena itu, yang paling penting bukan semata-mata nama operasinya.
Yang jauh lebih penting adalah kemampuan sistem mengaktivasi protokol yang sesuai berdasarkan jenis, skala, dan dampak krisis.
Kerangka tersebut secara konseptual dapat mencakup penanganan bencana alam dan nonalam, konflik sosial, maupun ancaman keamanan tertentu sesuai karakter ancaman dan dukungan fungsi atau satuan terkait.
Dengan demikian, protokol harus bersifat hidup.
Ia harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ancaman.
Dari Polisi yang Siap Menjadi Sistem yang Siap
Pada akhirnya, pertanyaan tentang kesiapan kepolisian tidak cukup dijawab dengan:
berapa banyak personel?
berapa kendaraan?
berapa gedung?
berapa anggaran?
berapa perangkat teknologi?
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
ketika semua itu sebagian hilang atau tidak dapat digunakan, apakah sistem masih mampu memberikan pelayanan?
Di sinilah makna terdalam Asta Siap.
Asta Siap membangun delapan fondasi:
Piranti Lunak + Posko + Model Pelayanan + Jejaring + Mitra + SDM + Sarana-Prasarana + Anggaran.
Sistem tersebut kemudian digerakkan oleh:
Digital Leadership + Smart Policing + Pusat K3i + Big Data + AI + IoT.
Sementara tujuan akhirnya tetap sederhana dan sangat manusiawi:
keamanan + keselamatan + hukum + administrasi + informasi + kemanusiaan.
Teknologi bukan tujuan akhir.
AI bukan tujuan akhir.
Big data bukan tujuan akhir.
Pusat K3i bukan tujuan akhir.
Bahkan Asta Siap sendiri bukan tujuan akhir.
Semuanya adalah instrumen untuk memastikan satu hal:
masyarakat tetap mendapatkan pelayanan ketika kehidupan normal mengalami gangguan.
Polisi Siap, Sistem Juga Harus Siap
Krisis pada akhirnya menguji lebih dari sekadar keberanian dan kecepatan personel.
Krisis menguji apakah organisasi memiliki sistem yang mampu bertahan ketika keadaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kepolisian dapat kehilangan gedung.
Kendaraan dapat rusak.
Jaringan komunikasi dapat terputus.
Listrik dapat padam.
Teknologi dapat mengalami kegagalan.
Sebagian personel bahkan dapat menjadi korban.
Tetapi kebutuhan masyarakat tidak pernah ikut berhenti.
Masyarakat tetap membutuhkan keamanan.
Tetap membutuhkan keselamatan.
Tetap membutuhkan informasi.
Tetap membutuhkan pelayanan hukum.
Tetap membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Karena itu, protokol krisis tidak boleh berhenti menjadi dokumen administratif yang tersimpan di lemari.
Ia harus menjadi living protocol—protokol yang terus dipetakan, dilatihkan, disimulasikan, diuji, diaktifkan, dievaluasi, dan diperbaiki.
Pemolisian transplantasi memastikan fungsi dapat dipindahkan ketika sebuah satuan tidak lagi mampu menjalankannya.
Pusat K3i menjadi simpul informasi, komunikasi, koordinasi, komando, dan pengendalian.
Smart Policing menghubungkan manajemen dan operasi.
Digital leadership memastikan kepemimpinan mampu bergerak di tengah perubahan yang cepat.
Big data, AI, dan IoT memperkuat kemampuan membaca situasi.
Jejaring dan mitra memperluas kapasitas pemolisian.
Dan masyarakat tetap menjadi pusat dari seluruh sistem.
Pada akhirnya, ukuran kesiapan bukanlah seberapa lengkap sebuah organisasi ketika semuanya berjalan normal.
Ukuran kesiapan justru terlihat ketika keadaan tidak normal.
Ketika krisis datang.
Ketika sebagian sistem gagal.
Ketika informasi terputus.
Ketika fasilitas tidak dapat digunakan.
Ketika personel terbatas.
Pada saat itulah pertanyaan sesungguhnya muncul:
Apakah pemolisian tetap hidup?
Asta Siap memberikan satu jawaban konseptual:
Polisi siap ketika masyarakat membutuhkan. Sistem siap ketika polisi terdampak. Dan pemolisian tetap hidup ketika keadaan normal tidak lagi tersedia. ***
Opini
Gibran Mundur, Manusia Cacat Moral Bersorak. Lalai Urus Negara Yang Tengah Terpuruk
Jakarta, hariansentana.com – GIBRAN Rakabuming Raka akhirnya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI. Gibran dijatuhkan oleh Orang-orang yang rekam jejaknya pantas dilabeli “Manusia Cacat Moral”. Manusia cacat moral karena pernah terlibat kasus tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM hingga tindak kriminal dan anti pluralisme ini kini tengah bersorak.
Ada yang tengah bersiap bermanuver untuk mengambil kursi yang ditinggalkan Gibran.Sejak Pilpres 2024, ada sekelompok orang dan Parpol barisan sakit hati melakukan upaya-upaya menjatuhkan nana baik Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo dan keluarganya. Gibran sebagai Wapres dan PSI yang diketumi Kaesang anak Jokowi tak lepas dari incaran. Para pelaku tentu bertujuan kepentingan politik jangka panjang.
Setelah Gibran terpilih sebagai Wapres, tambah lagi “manusia cacat Moral” yang ingin menjatuhkan nama baik Jokowi dan Gibran. Mereka punya kepentingan sendiri. Ada pengkhianat hingga orang ambisius ingin jadi Wapres tanpa berkeringat tanpa dipilih rakyat. Yang paling dikhawatirkan, ketika mereka ini berhasil menggapai kursi Wapres, agenda berikutnya rebut kursi Presiden.
Indonesia kini tengah mengalami berbagai krisis, mulai dari krisis penegakan hukum, kebakaran hutan, nilai tukar dolar AS terhadap Rupiah (Rp. 18.000 per Dolar AS), turunnya daya beli masyarakat dan kini krisis moral yang dilakukan elite politik dan penguasa. Sejak Negara ini dipimpin Presiden Prabowo, kita disibukan urusan Ijazah Jokowi dan Gibran, alpa urus negara.
DPR tak kunjung bahas RUU Prrampasan Aset Koruptor jadi UU, tetapi gikiran pemakzulan Gibran bergerak secepat kilat. sperti yang dikatakan Advokat senior Hotman Paris Hutapea, Profesor dan Doktor hukun tega khianati ilmu hukum, Kasus OTT KPK dan korupsi lamban bahkan tak ada khabarnya tetapi giliran kasus ijazah Gibran proses hukum berjalan kilat.
Melihat keadaan saat ini, saya tidak pernah berharap, pesimis negeri ini, meski kaya Sumber Daya Alam, akan menjadi Negara makmur, aman dan Sejahtera sesuai amanat UUD ‘45. Penguasa dan Legislatif atau parpol hanya sibuk mengamankan kursi di masa depan, tumpuk harta dan amunisi politik masa mendatang tak peduli masa depan dan suara rakyat.
Politisi semakin tidak tahu malu, aset negara mulai diincar, pembodohan terhadap rakyat dengan isu-isu hoax adalah situasi terkini sebagai garansi bangsa ini sangat jauh dari kata aman sejahtera. ya mungkin karena para elite politik tahu jika rakyat cerdas mereka tak bisa duduk di kursi enpuk yang kini mereka duduki.
Saat ini rakyat kehilangan kepercayaan terhadap 3 dari 4 pilar demokrasi bangsa yaitu: Ejsekutif, Legislatif dan Yudikatif. Hanya Pers salahsatu pilar demokrasi yang masih bisa diharapkan masyarakat, itupun sudah mulai digerus. Fungsi pers sebagai media edukasi masyarakat dan membela kepentingan umum digerus dengan suap berselubung iklan dan lain-lain dari elite piolitik. Elite politik berlomba-lomba memiliki dan bangun perusahaan pers untuk menggiring opini masyarakat mumpung dapat label pers sebagai pilar demomrasi dan dipercaya masyarakat karena pribsip independensinya.
Saya memprediksi, hinga tahun 2029 iklim politik akan terus bergejolak, elite politik dan penguasa disibukan urusan kepentingan politik pribadi, rakyat semakin dilupakan, urusan dan kepentingan negara semakin diabaikan.Hanya 1 tahun dari tahun 2029 ke Tahun 2030, dimana ada yang memprediksi Indonesia akan bubar. Semoga tidak terjadi. (ARi P’Tan /Jurnalis Senior)
Opini
Pager Mangkok Luwih Kuwat Tinimbang Pager Tembok, (Polisi Bersama Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal)
Oleh: Irjen Pol Dr. Susilo Teguh Rahardjo, M.Si
JAKARTA, SENTANA – Keratifan lokal dalam sebuah falsafah Jawa yang sederhana, tetapi memiliki kedalaman makna sosial yang luar biasa.
“Pager mangkok luwih kuwat tinimbang pager tembok.”
Secara harfiah, kalimat tersebut berarti pagar mangkuk lebih kuat daripada pagar tembok. Tentu saja, ini bukan perbandingan mengenai kekuatan material. Tembok secara fisik jelas lebih kokoh daripada sebuah mangkuk. Namun, falsafah tersebut berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih penting dalam kehidupan bermasyarakat: kekuatan hubungan antar manusia.
Pager tembok membatasi secara fisik. Ia memisahkan “yang di dalam” dan “yang di luar”. Sementara itu, pager mangkok merupakan simbol kebaikan, keramahan, kepedulian, berbagi dan hubungan sosial yang membuat seseorang merasa menjadi bagian dari lingkungan.
Dalam konteks pemolisian, falsafah ini menjadi sangat relevan. Keamanan masyarakat pada akhirnya tidak hanya dibangun dengan pagar, kamera pengawas, kendaraan patroli, teknologi, maupun kekuatan hukum. Keamanan juga dibangun melalui kepercayaan masyarakat kepada polisi dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya.
Dengan kata lain, keamanan yang paling kuat bukan hanya keamanan yang dijaga dari luar, tetapi keamanan yang tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri.
Pager Tembok: Simbol Keamanan yang Bersifat Fisik
Tembok merupakan simbol klasik tentang perlindungan.
Rumah dibatasi tembok agar terlindung dari gangguan. Institusi membangun pagar untuk mengendalikan akses. Kawasan tertentu menggunakan sistem keamanan, CCTV, gerbang, petugas, dan teknologi untuk mencegah ancaman.
Semua itu penting.
Dalam pemolisian modern, aspek physical security tetap diperlukan. Polisi membutuhkan sarana, teknologi, sistem pengamanan, infrastruktur, serta kemampuan operasional untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman.
Namun, ada batas yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan tembok.
Tembok tidak selalu mengetahui siapa yang mencurigakan.
CCTV tidak selalu memahami konteks sosial.
Algoritma tidak selalu memahami motif manusia.
Patroli tidak mungkin hadir di setiap sudut lingkungan setiap saat.
Karena itu, pemolisian membutuhkan sesuatu yang lebih luas daripada sekadar kemampuan mengawasi dan mengendalikan.
Ia membutuhkan masyarakat yang peduli terhadap keamanan bersama.
Di sinilah makna “pager mangkok” menjadi penting. Pager Mangkok, Keamanan yang Dibangun melalui Relasi Sosial
“Mangkok” dalam falsafah tersebut dapat dimaknai sebagai simbol pemberian dan berbagi.
Seseorang yang memberikan makanan kepada tetangganya sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar memberikan makanan. Ia sedang membangun hubungan sosial.
Dari hubungan sosial lahir:
dari saling kenal meningkat menjadi rasa peduli sehingga membangun rasa percaya satu sama lain sehingga menumbuhkan tasa untu saling membantu dan pada akhirnya saling menjaga karena sudah merasa sabagainsebuah keluarga.
Ketika hubungan sosial kuat, seseorang tidak lagi melihat tetangganya sebagai orang asing. Ia mulai mengenali, Siapa yang tinggal di sebelah rumahnya, Siapa yang sedang mengalami kesulitan, Siapa yang membutuhkan bantuan, Siapa yang baru datang ke lingkungan dan bahkan siapa yang perilakunya mulai berbeda dari biasanya.
Dalam perspektif pemolisian, kondisi tersebut merupakan modal sosial yang sangat berharga.
Masyarakat yang saling mengenal memiliki kemampuan deteksi sosial yang jauh lebih kuat dibandingkan masyarakat yang hidup secara individualistik dan tidak saling peduli.
Dari “Menjaga Keamanan” Menjadi “Membangun Keamanan”
Paradigma pemolisian tradisional sering kali menempatkan polisi sebagai aktor utama keamanan.
Polisi menjaga.
Polisi mengawasi.
Polisi menindak.
Polisi menangani gangguan keamanan.
Paradigma pemolisian modern berkembang menuju pendekatan yang lebih kolaboratif.
Keamanan bukan hanya urusan polisi, tetapi merupakan urusan bersama.
Masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi sosial, komunitas, dan berbagai kelompok masyarakat dapat menjadi bagian dari ekosistem keamanan.
Dalam konteks inilah “pager mangkok” dapat diterjemahkan sebagai, upaya membangun keamanan melalui hubungan sosial, kepedulian dan kepercayaan masyarakat. Polisi tidak hanya datang ketika kejahatan terjadi. Polisi hadir untuk membangun hubungan sebelum masalah terjadi. dan Inilah salah satu esensi community policing Polisi bersama masyarakat Polisi memecahkan masalah masyarakat. Kondisi yang terbangun dalam Pemolisian diatas akan membangun kepercayaan.
Kepercayaan adalah “Pager” yang Tidak Terlihat namun memiliki kekuatan luar biasa.
Ketika masyarakat percaya kepada polisi, informasi lebih mudah didapati dan Masyarakat lebih terbuka memberikan informasi sehingga lebih berani menyampaikan persoalan. Pada akhirnya outcome yang dicapai adalah permasalahan lebih mudah dideteksi sejak dini dan tentunya dapat ditangani sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.
Sebaliknya, ketika kepercayaan hilang, tembok setinggi apa pun tidak selalu mampu menciptakan rasa aman.
Polisi mungkin memiliki kewenangan.
Polisi mungkin memiliki teknologi.
Polisi mungkin memiliki personel.
Tetapi tanpa kepercayaan masyarakat, kemampuan tersebut tidak akan sepenuhnya menghasilkan keamanan yang berkelanjutan.
Karena itu, trust is a form of security infrastructure.
Kepercayaan harus dipandang sebagai bagian dari infrastruktur keamanan, sama pentingnya dengan sistem komunikasi, teknologi informasi, kendaraan patroli, maupun fasilitas kepolisian lainnya. ***
- Kepala Satuan Tugas Pusat Studi Kepolisian,
- Dosen Kepolisian Utama Kepolisian di STIK-PTIK Lemdiklat Polri,
- Ketua Ikatan Alumni Sekolah Pascasarjana (SPs) UNNES,
- Anggota Dewan Penasehat Masyarakat Sadar Seni, Budaya dan Pariwisata. ()
Opini
Reskrim Sebagai Fungsi Pelayanan Keadilan, Menghindari Salah Tangkap, Tuduh maupun Kriminalisasi
Oleh: Komjen Pol. Prof. Dr. Cryshnanda Dwilaksana (Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian)
JAKARTA , SENTANA – Polisi bersama masyarakat bukan sekadar slogan, melainkan paradigma pemolisian yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, mitra, sekaligus bagian penting dalam mewujudkan keamanan, keadilan dan keteraturan sosial. Dalam konteks fungsi reserse kriminal (Reskrim), paradigma ini menjadi sangat penting karena penegakan hukum bersentuhan langsung dengan korban, saksi, pelapor, tersangka, keluarga, serta lingkungan sosial tempat suatu perkara terjadi. Reskrim tidak semestinya hanya dipahami sebagai fungsi yang bekerja setelah kejahatan terjadi. Reskrim juga harus mampu membangun sistem yang membuat kejahatan dapat dicegah, dideteksi secara dini, ditangani secara profesional, dibuktikan secara ilmiah, serta diselesaikan dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
Dengan demikian, Polisi Bersama Masyarakat dalam fungsi Reskrim adalah model pemolisian yang menggabungkan penegakan hukum, pencegahan kejahatan, pemecahan masalah, pelayanan kepada korban, pengelolaan informasi, penyidikan berbasis teknologi, serta pembangunan kepercayaan publik.
- Reskrim sebagai fungsi pelayanan keadilan
Masyarakat mengenal polisi melalui berbagai pengalaman. Salah satu pengalaman paling menentukan adalah ketika seseorang menjadi korban kejahatan, kehilangan anggota keluarga, mengalami penipuan, kekerasan, pencurian, atau persoalan hukum lainnya.
Pada situasi tersebut, polisi bukan hanya aparat penegak hukum. Polisi menjadi wajah pertama negara yang ditemui masyarakat ketika mereka berada dalam situasi rentan.
Karena itu, pelayanan Reskrim harus dibangun dengan prinsip:
cepat, tepat, transparan, profesional, proporsional, humanis, akuntabel dan berkeadilan.
Pelapor harus mendapatkan kepastian mengenai proses pengaduannya. Korban harus memperoleh perlindungan dan informasi yang memadai. Saksi harus merasa aman untuk memberikan keterangan. Penyidik harus bekerja berdasarkan bukti, bukan tekanan, prasangka, ataupun kepentingan tertentu.
Penegakan hukum yang baik bukan sekadar menghasilkan tersangka atau perkara yang dilimpahkan. Penegakan hukum harus mampu menghasilkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa aman.
- Polisi hadir sejak sebelum kejahatan terjadi
Paradigma Reskrim yang hanya menunggu laporan merupakan paradigma reaktif. Ilmu kepolisian mendorong perubahan menuju pemolisian yang prediktif, proaktif dan problem solving.
Data kriminalitas harus dianalisis untuk mengetahui:
jenis kejahatan, lokasi rawan, waktu rawan, modus operandi, karakteristik korban, karakteristik pelaku, jaringan kejahatan, faktor sosial yang mendorong kejahatan, perkembangan kejahatan berbasis teknologi, serta pola perubahan kejahatan dari waktu ke waktu.
Dengan analisis tersebut, Reskrim dapat bersama fungsi kepolisian lainnya melakukan pencegahan sebelum kejahatan berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Maka, keberhasilan Reskrim tidak hanya diukur dari berapa banyak perkara yang berhasil diungkap, tetapi juga dari seberapa banyak kejahatan yang mampu dicegah dan seberapa besar kerugian masyarakat yang dapat diminimalkan.
- Membangun kemitraan dengan masyarakat
Kejahatan terjadi di tengah masyarakat. Karena itu, masyarakat memiliki pengetahuan yang sangat penting mengenai kondisi lingkungannya.
Program Reskrim bersama masyarakat dapat dibangun melalui: komunikasi dengan tokoh masyarakat, forum dialog keamanan, jejaring informasi masyarakat, penguatan hubungan dengan komunitas, kerja sama dengan dunia pendidikan, kerja sama dengan dunia usaha, komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan, kemitraan dengan lingkungan digital, serta penguatan peran Bhabinkamtibmas sebagai penghubung dengan masyarakat.
Kemitraan bukan berarti masyarakat dijadikan alat untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kemitraan harus dibangun berdasarkan hukum, etika, perlindungan data dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Masyarakat menjadi mata dan telinga sosial, sedangkan polisi menjadi institusi yang mengolah informasi tersebut secara profesional untuk kepentingan keamanan dan penegakan hukum.
- Membangun sistem pelaporan yang mudah dan aman
Masyarakat sering kali enggan melapor karena takut, malu, tidak memahami prosedur, atau merasa proses hukum akan rumit.
Karena itu, Reskrim perlu membangun pelayanan pelaporan yang: mudah, cepat, aman, ramah, transparan dan dapat dilacak.
Digitalisasi dapat digunakan untuk mendukung penerimaan laporan, pemberian informasi perkembangan perkara, pengelolaan dokumen, serta komunikasi pelayanan.
Namun teknologi bukan tujuan. Teknologi merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Prinsip dasarnya adalah:
masyarakat tidak boleh kehilangan hak hanya karena tidak memahami teknologi, tidak memiliki akses digital, atau tidak memiliki kemampuan administratif.
- Polisi bersama korban
Paradigma Polisi Bersama Masyarakat harus memberikan perhatian khusus kepada korban.
Korban kejahatan bukan sekadar sumber informasi bagi penyidik. Korban adalah manusia yang mengalami kerugian, penderitaan, trauma, kehilangan, atau ancaman. Karena itu, Reskrim perlu mengembangkan victim-oriented policing, yaitu pendekatan pemolisian yang memberikan perhatian kepada kebutuhan korban.
Pelayanan korban meliputi:
penerimaan laporan secara humanis, perlindungan korban, pemberian informasi perkembangan perkara, pendampingan sesuai kebutuhan, perlindungan terhadap korban rentan, pencegahan intimidasi, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Keberhasilan penyidikan tidak boleh mengorbankan martabat korban.
- Penyidikan berbasis scientific investigation
Penegakan hukum modern harus semakin meninggalkan pendekatan yang bergantung pada pengakuan semata. Penyidikan harus dibangun berdasarkan: fakta, bukti, metode ilmiah, teknologi, analisis dan prosedur hukum.
Scientific investigation membutuhkan kemampuan dalam: olah tempat kejadian perkara, identifikasi, forensik, digital forensik, analisis dokumen, analisis komunikasi, analisis transaksi, profiling yang berbasis metode yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengelolaan barang bukti secara profesional. Dengan pendekatan tersebut, penyidikan menjadi lebih objektif dan mengurangi risiko salah tangkap, salah tuduh, maupun kriminalisasi.
- Reskrim dan teknologi
Perkembangan teknologi melahirkan bentuk kejahatan baru sekaligus membuka peluang baru bagi penegakan hukum. Reskrim harus mampu menghadapi kejahatan siber, penipuan digital, pencurian identitas, penyalahgunaan data,
perdagangan ilegal melalui platform digital, penyebaran konten berbahaya, kejahatan finansial berbasis teknologi, serta kejahatan yang menggunakan kecerdasan buatan. Karena itu diperlukan kemampuan digital investigation, cyber investigation, digital forensics, intelligence analysis dan big data analytics sesuai kewenangan hukum. Teknologi juga dapat digunakan untuk menghubungkan data laporan, pola kriminalitas, lokasi kejadian, modus operandi, dan jaringan pelaku sehingga penyidik memiliki gambaran yang lebih utuh.
- Membangun Reskrim berbasis data
Data merupakan aset strategis dalam pemolisian modern. Setiap laporan dan perkara harus menjadi bagian dari sistem pengetahuan organisasi. Data kriminalitas dapat digunakan untuk:
input → verifikasi → analisis → prediksi → pencegahan → penindakan → evaluasi.
Dengan demikian, Reskrim tidak bekerja berdasarkan intuisi semata, tetapi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari data.
Pemetaan kriminalitas dapat membantu menentukan prioritas, mengidentifikasi pola kejahatan, serta mengarahkan sumber daya kepolisian secara lebih efektif.
- Transparansi dan akuntabilitas penyidikan
Kepercayaan masyarakat sangat ditentukan oleh bagaimana polisi menjelaskan proses hukum.
Karena itu perlu dibangun prinsip: setiap laporan jelas, setiap proses dapat dipertanggungjawabkan, setiap tindakan memiliki dasar hukum dan setiap kewenangan dapat diawasi. Transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi penyidikan kepada publik. Informasi yang bersifat rahasia tetap harus dilindungi sesuai hukum.
Namun masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai prosedur, hak pelapor, mekanisme pengaduan, serta perkembangan perkara sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.
- Pengawasan internal dan eksternal
Polisi bersama masyarakat membutuhkan mekanisme kontrol. Pengawasan internal diperlukan untuk memastikan anggota menjalankan tugas sesuai prosedur, kode etik dan hukum. Pengawasan eksternal diperlukan agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, pengaduan, maupun masukan. Pengawasan bukan bentuk ketidakpercayaan kepada polisi. Pengawasan merupakan bagian dari sistem demokratis untuk memastikan kewenangan besar yang dimiliki polisi digunakan secara benar.
- Problem solving dalam fungsi Reskrim
Tidak semua persoalan keamanan harus diselesaikan hanya dengan pendekatan represif. Reskrim perlu melihat akar masalah. Misalnya, apabila suatu wilayah berulang kali mengalami pencurian, penyidik bersama fungsi kepolisian lainnya tidak cukup hanya menangkap pelaku. Harus dicari mengapa pencurian terus berulang. Apakah karena lemahnya pengamanan? Apakah terdapat pasar penadah? Apakah terdapat jaringan kriminal? Apakah terdapat masalah sosial tertentu? Apakah pola ekonomi dan lingkungan menciptakan peluang kejahatan? Dengan demikian, penyidikan dapat menghasilkan crime prevention insight.
Perkara yang telah selesai tidak boleh hanya menjadi arsip. Perkara harus menjadi pengetahuan untuk mencegah perkara serupa.
- Reskrim sebagai bagian dari sistem pemolisian terpadu.
Reskrim tidak dapat bekerja sendiri. Polisi bersama masyarakat membutuhkan keterpaduan antara:
Reskrim – Intelkam – Binmas – Samapta – Lalu Lintas – Humas – Polisi Siber – fungsi pendukung – pemerintah daerah – masyarakat – dunia pendidikan – dunia usaha – dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap fungsi memiliki peran berbeda, tetapi semuanya diarahkan untuk tujuan yang sama: terciptanya keamanan, ketertiban, perlindungan, pelayanan dan penegakan hukum yang berkeadilan.
- Program konkret Polisi Bersama Masyarakat pada fungsi Reskrim
Program dapat dikembangkan dalam beberapa agenda utama:
- Reskrim Hadir
Mendekatkan pelayanan Reskrim kepada masyarakat. - Reskrim Cepat
Mempercepat respons terhadap laporan dan kejadian kriminal. - Reskrim Terbuka
Memberikan informasi pelayanan dan perkembangan perkara secara proporsional. - Reskrim Peduli Korban
Mengutamakan perlindungan dan kebutuhan korban. - Reskrim Berbasis Data
Menggunakan data kriminalitas sebagai dasar kebijakan dan operasi. - Reskrim Scientific
Memperkuat penyidikan berbasis bukti dan metode ilmiah. - Reskrim Digital
Meningkatkan kemampuan menghadapi kejahatan berbasis teknologi. - Reskrim Bersama Masyarakat
Membangun jejaring kemitraan dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan. - Reskrim Problem Solving
Mencari akar persoalan dan mencegah kejahatan berulang. - Reskrim Berintegritas
Menolak penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi, pungutan liar, intervensi, dan praktik yang merusak kepercayaan masyarakat. - Ukuran keberhasilan
Keberhasilan program Polisi Bersama Masyarakat pada fungsi Reskrim seharusnya tidak hanya menggunakan indikator kuantitatif seperti jumlah laporan atau jumlah perkara yang diungkap.
Indikator juga harus mencakup, kecepatan respons, kualitas pelayanan; kepastian proses, perlindungan korban, kualitas pembuktian, pencegahan kejahatan berulang, penyelesaian masalah, kepuasan masyarakat, integritas penyidik, serta meningkatnya kepercayaan publik.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan bergeser dari sekadar crime fighting menuju crime prevention, problem solving, justice dan public trust.
Penutup
Polisi Bersama Masyarakat dalam fungsi Reskrim merupakan perubahan paradigma dari polisi yang bekerja untuk masyarakat menjadi polisi yang bekerja bersama masyarakat. Reskrim tidak hanya hadir ketika kejahatan telah terjadi. Reskrim harus hadir untuk memahami masalah, membaca ancaman, membangun jaringan informasi, melindungi korban, melakukan penyidikan secara profesional, mengungkap kejahatan berdasarkan bukti, dan mencegah kejahatan yang sama terjadi kembali. Polisi yang dekat dengan masyarakat bukan berarti polisi kehilangan ketegasan. Sebaliknya, kedekatan membangun kepercayaan, sedangkan profesionalisme menjaga kewibawaan hukum.
Karena itu, Reskrim ideal adalah cepat dalam merespons, dekat dalam berkomunikasi, humanis dalam melayani, tegas dalam penegakan hukum, ilmiah dalam pembuktian, transparan dalam proses, berintegritas dalam menggunakan kewenangan, dan bersama masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, keberhasilan Reskrim bukan semata-mata ketika seorang pelaku berhasil ditangkap. Keberhasilan yang lebih mendasar adalah ketika masyarakat merasa aman untuk hidup, berani melapor, percaya kepada polisi, memperoleh keadilan dan bersama-sama mampu mencegah kejahatan.
Polisi bersama masyarakat bukan sekadar cara bekerja. Ia adalah paradigma pemolisian untuk membangun keamanan, keadilan dan peradaban. ***
-
Gayahidup7 days agoPererat Solidaritas dan Kekeluargaan, Wartawan Jakarta Utara Gelar Family Gathering di Puncak Megamendung Bogor.
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Ibukota5 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.
-
Daerah3 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi

