Nasional
Serap Masukan Amandemen, Pimpinan MPR Kunjungi PHDI

Jakarta, HarianSentana.com – Pimpinan MPR RI lakukan silaturahmi kebangsaan dengan mengunjungi Pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), salah satunya menyerap aspirasi terkait amendemen terbatas UUD 1945.
“Tadi kami melakukan silaturahmi sebagai bagian dari kegiatan MPR RI silaturahmi kebangsaan. Kami menerima banyak masukan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) terkait berbagai tugas kami di MPR,” kata Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid di kantor PHDI, Jakarta, Selasa.
Namun menurut dia, dalam silaturahmi tersebut, pengurus PHDI menyampaikan masih melakukan kajian pasal-pasal mana saja yang perlu diamendemen.
Dia mengatakan, PHDI meminta MPR RI menguatkan Empat Pilar MPR sebagai wadah persatuan bangsa Indonesia.
“Ada juga yang sifatnya internal terkait kegiatan di PHDI yang akan kami tindaklanjuti, baik berupa kebijakan yang diinginkan maupun masukan untuk perbaikan,” ujarnya.
Jazilul mengatakan, dirinya menjelaskan bahwa yang direkomendasikan MPR RI periode 2014-2019 adalah amendemen terbatas Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Menurut dia, dalam diskusi bersama PHDI juga berkembang untuk mengevaluasi model Pilkada langsung namun belum pada kesimpulan. “Poin-poin yang dirasa penting bagi PHDI terkait menghadirkan GBHN agar perencanaan pembangunan lebih terarah,” katanya.
Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya mengatakan pihaknya menyampaikan bagaimana agar Pancasila dibumikan di Indonesia sehingga tingkat kerukunan antaragama semakin baik.
Dia mengatakan PHDI belum mengeluarkan sikap terkait amendemen terbatas UUD 1945 karena masih melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif. “Kami sedang kaji dengan banyak organisasi keumatan kami sehingga mendapatkan masukan terbaik,” ujarnya.
Hadir dalam silaturahmi kebangsaan tersebut adalah Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid dan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani.(rif)
Nasional
Buka OKK Angkatan 25 Tahun 2026, Ketua PWI Jaya Kesit B Handoyo: Wartawan Harus Bisa Menulis.
Jakarta, Hariansentana.com.– Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi DKI Jakarta (PWI Jaya) Angkatan ke-25 tahun 2026, berlangsung lancar dan sukses, Senin (26/10). OKK diikuti 29 peserta, dari 32 yang terdaftar.
OKK menjadi saringan untuk keanggotaan PWI Jaya. Dari dua tahapan OKK, yakni untuk anggota muda, dan peningkatan status, OKK Angkatan 25-2026 mayoritas untuk peningkatan status.
“Mulai tahun 2026 PWI Jaya mengubah pola perekrutan anggota. Calon anggota wajib mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) lebih dahulu, baru OKK,” ungkap Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo saat membuka resmi OKK Angkatan 25.tahun 2026, Senin (26/10) pagi di Sekretariat PWI Jaya.

Kesit menjabarkan kewajiban mengikuti UKW dan kemudian OKK dalam perekrutan anggota baru PWI Jaya ini. Setelah menjadi anggota biasa, dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang ditandatangani oleh ketua umum PWI Pusat, pemegang kartu punya hak suara untuk berpartisipasi di Konferprov (Konferensi Provinsi).
“Kalau sudah begitu teman-teman berhak untuk memilih atau dipilih sebagai ketua PWI Provinsi, tentu jika persyaratan lainnya terpenuhi,” ujar Kesit.
Terkait materi OKK, Kesit menjelaskan, peserta mendapatkan tiga materi yang keseluruhannya sangat bermanfaat dan penting untuk pengembangan karir jurnalistiknya.
“Ada materi tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, lalu UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), juga terkait penulisan. Pada intinya, menjadi wartawan wajib memahami semuanya,” papar Kesit.
“Wartawan itu harus bisa menulis,” tegasnya.
Materi tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) disampaikan oleh Wakil Sekretaris PWI Jaya, Haresti Asysy Amrihani.
Anggota Dewan Kehormatan (DK) PWI Jaya, Mangarahon Dongoran, menjabarkan Undang Undang Pers Nomor 40/1999, KEJ, Kode Perilaku Wartawan (KPW), Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).
Terakhir, pemaparan terkait penulisan berita (essay), oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jaya, Dr.Bagus Sudarmanto, S.Sos, M.Si.
Sukses menggelar OKK Angkatan 25-2026, PWI Jaya bersiap melaksanakan UKW Angkatan 67, paling lambat Desember 2026 mendatang. Kendati demikian, menurut keterangan Sekretaris PWI Jaya Arman Suparman, sedang dijajaki adanya UKW dengan kolaborasi pihak kedua.
“Jadi sifatnya UKW in house,” ujar koordinator UKW dan OKK PWI Jaya itu.(Sutarno)
Polhukam
Polres Wonogiri Gelar Operasi Patuh Candi 2026, Pelanggaran Pemicu Kecelakaan
WONOGIRI, SENTANA – Polres Wonogiri menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Candi 2026 di halaman Mapolres Wonogiri, Senin (26/10/2026). Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, ini bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dan menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Apel dipimpin Kapolres Wonogiri AKBP Deni Septiawan, S.I.K, M.H, serta dihadiri Dandim 0728/Wonogiri, Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan, M.Tr.Mil., perwakilan instansi terkait, pejabat utama Polres Wonogiri dan personel Polres Wonogiri.

Kapolres menyampaikan bahwa, perkembangan transportasi di era digital dan modernisasi menuntut peningkatan kinerja kepolisian, khususnya fungsi lalu lintas, untuk mengantisipasi berbagai risiko di jalan raya.
Berdasarkan data Ditlantas Polda Jawa Tengah yang disampaikan dalam amanat tersebut, angka kecelakaan lalu lintas periode Januari hingga September 2026 meningkat 28 persen atau mencapai 6.935 kejadian dibandingkan periode yang sama pada 2025.
“Diperlukan penindakan yang tegas dan terukur terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, guna menekan angka kecelakaan serta memberikan efek jera kepada para pelanggar,” demikian penegasan Kapolres dalam amanatnya.
Sasaran Pelanggaran Operasi Patuh Candi 2026
Dalam pelaksanaannya, penertiban lalu lintas dapat difokuskan pada sejumlah pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, antara lain:
- Pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm berstandar SNI.
- Pengemudi mobil tidak menggunakan sabuk pengaman.
- Pengendara melawan arus lalu lintas.
- Pengemudi menggunakan telepon seluler saat berkendara.
- Pengendara di bawah umur atau belum memiliki SIM.
- Berkendara melebihi batas kecepatan yang ditetapkan.
- Mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh alkohol.
- Kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- Penggunaan knalpot yang tidak sesuai ketentuan.
- Pelanggaran rambu, marka jalan, dan aturan lalu lintas lainnya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Sasaran penindakan tersebut perlu mengacu pada ketentuan resmi Operasi Patuh Candi 2026 yang ditetapkan Polda Jawa Tengah.
Operasi Patuh Candi 2026 dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Tengah dengan melibatkan jajaran kepolisian dan instansi terkait. Melalui operasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, angka pelanggaran menurun dan keselamatan pengguna jalan lebih terjamin.
Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan operasi, serta mengingatkan personel agar menjalankan tugas secara profesional, humanis dan bertanggung jawab.
Polres Wonogiri mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan dan mengutamakan keselamatan saat berkendara.
Keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama. Dengan disiplin berlalu lintas, risiko kecelakaan diharapkan dapat ditekan demi melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. (Red).
Bodetabek
Polres Bogor Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Lodaya 2026
Bogor, Hariansentana.com – Polres Bogor menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lodaya Tahun 2026. Apel ini digelar sebagai bentuk kesiapan personel beserta sarana dan prasarana pendukung sebelum pelaksanaan operasi.
Operasi tahun ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan.

Sebanyak 101 personel disiapkan untuk mendukung pelaksanaan operasi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apel ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menciptakan situasi lalu lintas yang kondusif.
Adapun tujuan Operasi Patuh Lodaya 2026 adalah untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, menekan angka kecelakaan beserta jumlah fatalitas korban, serta meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.
Sasaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG), dan gangguan nyata (GN) yang berpotensi menyebabkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta gangguan Kamseltibcarlantas lainnya.

Dalam pelaksanaannya, personel diminta bertugas secara profesional, proporsional, humanis, dan bertanggung jawab, dengan mengedepankan edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat. Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan sesuai ketentuan dan prioritas operasi yang berlaku.
Polres Bogor juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, mematuhi rambu dan marka jalan, serta senantiasa mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Dengan semangat kebersamaan antara Polri dan masyarakat, Operasi Patuh Lodaya 2026 diharapkan mampu meningkatkan budaya tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan……Ron
-
Polhukam3 days agoPSI Jakarta Utara Minta Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina PSI
-
Ibukota4 days ago1.000 Lebih Berkas PTSL Warga Jakarta Utara Belum Tuntas, Dokumen Hilang Jadi Sorotan
-
Polhukam3 days agoSafari Jum’at di Ngadirojo, Kapolres Wonogiri Ajak Warga Jaga Kerukunan Jelang Pilkades
-
Ibukota3 days agoGebyar PSN dan JUMANTIK RW 02 Pademangan Barat: Perkuat Gerakan Bersama Cegah Penyakit DBD.

