Ekonomi
Tim Hukum Pasangan HATI: Bawaslu Harus Proses Temuan yang Sudah Dilaporkan Sampai Persidangan
Jakarta, Hariansentana.com – Tim Hukum pasangan HATI dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), M. Hatta Hehanussa, SE dan Stanley Salenussa, M.Si menilai cara kerja Bawaslu setempat melenceng dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) – nya.
“Setelah menyampaikan laporan, kami dari tim hukum pasangan HATI melihat ada hal-hal yang kurang elok di mata kami yang dilakukan pihak Bawaslu dan Gakumdu,” kata Tim Hukum Paslon HATI, Hendri S. Lusikooy, SH., MH, dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Senin (16/12).
Sebagaimana jumpa pers yang digelar di Piru, Senin pagi, Hendri menegaskan, bahwa sesuai aturan yang berlaku, setelah menerima laporan maka pihak Bawaslu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus meneliti laporan tersebut. Dan jika telah memenuhi syarat formil dan materil, maka laporan harus langsung ditindaklanjuti oleh Gakumdu.
“Namun kami melihat ada hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi dari cara kerja Gakumdu. Kalau kita mengikuti peraturan Bawaslu terkait struktur Gakumdu maka di Gakumdu Kabupaten SBB ini ada yang sengaja intervensi. Karena jika bicara tentang struktur Gakumdu maka dari unsur Kejaksaan itu seharusnya Kasi Pidum yang terlibat, bukan yang lain. Tetapi dalam kaitan ini, kami melihat dan mendengar informasi bahwa yang lebih berperan dalam menilai laporan adalah Kasi Pidsus. Ini jelas intervensi dan sudah bertentangan dengan aturan,” paparnya.
Tidak hanya itu, kata Hendri, dalam meneliti laporan yang disampaikan pihaknya, Gakumdu juga dinilai bertindak seakan-akan mereka adalah pengadilan. Mereka telah melakukan tindakan seperti hakim yang bertugas di pengadilan. Sehingga yang dilakukan itu sudah tidak sesuai dengan tupoksinya lagi.
“Seharusnya setelah laporan kami masukan langsung dilakukan klarifikasi dan mengambil kesimpulan. Jika apa yang kami lakukan ini terbukti, maka mereka harus lakukan penyidikan,” tukasnya.
Menurut Hendri, nanti setelah penyidikan selesai dilakukan baru disampaikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan ke pengadilan agar bisa dibuktikan bersalah atau tidaknya laporan tersebut.
“Tapi kami melihat bahwa Gakumdu telah melakukan tindakan-tindakan untuk membuktikan benar tidaknya terjadi sebagaimana kami laporkan. Kami sangat berharap Bawaslu yang di dalamnya terdapat Gakumdu untuk melakukan tupoksinya sesuai aturan yang berlaku,” cetusnya.
Ia juga berharap, pihak Bawaslu dengan Gakumdu-nya tidak bertindak seakan-akan sebagai Pengadilan atau Hakim yang dapat menghakimi dan mengadili laporan pihak bersangketa.
“Jangan bertindak seakan-akan mereka adalah bagian dari pengadilan yang bisa memutuskan atau menghakimi dan mengadili laporan kami, karena tupoksi mereka bukan untuk itu,” tegasnya.
Bawaslu dan Gakumdu, lanjut Hendri, harus bekerja profesional, karena jika laporan pihaknya tidak ditindaklanjuti dengan baik maka ke depan masyarakat yang ada di SBB jangan pernah berharap setiap pelaksanaan Pemilu akan berjalan dengan jujur dan adil.
“Jangan pernah berharap di setiap Pemilu akan tidak ada lagi yang namanya money politik. Karena jika laporan kami ini tidak ditindaklanjuti sampai dengan persidangan maka ke depan, pada Pemilu-Pemilu mendatang money politik akan tetap ada bahkan mungkin bisa dianggap legalk,” tukasnya.
Oleh karena itu pihaknya sangat berharap Bawaslu yang di dalamnya ada Gakumdu dapat memproses laporan tersebut dengan baik sampai ke persidangan supaya bisa membuktikan secara hukum ada tidaknya money politik dalam Pilkada SBB di tahun 2024 ini.
“Kami memasukkan laporan ini karena memiliki bukti yang sangat valid dan tidak terbantahkan. Jadi kami sangat berharap dalam melakukan penyelidikannya terhadap laporan kami, Bawaslu melakukannya dengan sebaik mungkin, jangan sampai kemasukan angin. Proses dengan baik sesuai dengan tupoksi yang ada,” tutup Hendri.
Konferensi pers ini menjadi sorotan publik di Kabupaten SBB, mengingat pentingnya penanganan pelanggaran Pilkada untuk memastikan integritas Pemilu berjalan sesuai dengan asas jujur dan adil. Hingga berita ini diturunkan, Bawaslu Kabupaten SBB belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan dari tim hukum pasangan HATI.(s)
Ekonomi
Aturan Bagasi Garuda Indonesia Dinilai Bisa Tekan UMKM Oleh-Oleh, DPR Minta Dampaknya Dikaji
JAKARTA — Perubahan aturan bagasi Garuda Indonesia dari sistem weight concept menjadi piece concept dinilai berpotensi menekan pelaku UMKM oleh-oleh dan cenderamata di berbagai destinasi wisata Indonesia.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Alex Indra Lukman, mengatakan perubahan sistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknis pengelolaan bagasi penumpang, tetapi juga dapat berdampak terhadap perilaku wisatawan dalam membeli dan membawa oleh-oleh dari daerah yang dikunjungi.
Menurut Alex, cenderamata dan oleh-oleh umumnya memiliki kemasan khusus yang dibuat terpisah dari koper utama penumpang. Dengan sistem penghitungan berdasarkan jumlah koli, kemasan tersebut berpotensi dianggap sebagai bagasi tambahan dan dikenakan biaya.
“Aturan baru bagasi di Garuda Indonesia dengan sistem piece concept (hitung berdasarkan jumlah koper), akan membuat pengguna jasa penerbangan enggan untuk membawa buah tangan dari perjalanannya ke suatu destinasi wisata, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” kata Alex dalam pernyataan tertulis, Kamis (10/9/2026).
Alex menjelaskan, dalam sistem piece concept, petugas di konter check-in tidak hanya memperhatikan total berat barang bawaan, tetapi juga jumlah fisik koper atau koli yang dibawa penumpang.
Sebagai ilustrasi, seorang penumpang membawa dua koper dengan berat masing-masing 10 kilogram. Secara total, barang bawaan tersebut hanya 20 kilogram dan masih berada di bawah batas 23 kilogram per koli.
Namun, apabila hak bagasi pada tiket kelas Ekonomi Domestik hanya mencakup satu koli, koper kedua tetap dihitung sebagai koli tambahan dan dapat dikenakan biaya ekstra.
Persoalan tersebut, lanjut Alex, akan semakin terasa ketika penumpang membawa kardus atau kemasan khusus berisi oleh-oleh.
“Jika kemudian ditambah koli dari kardus oleh-oleh, ini akan membuat penumpang bakal merogoh kantong lebih dalam,” ujarnya.
Bisa Pengaruhi Penjualan UMKM
Alex menilai tambahan biaya bagasi berpotensi membuat wisatawan berpikir ulang sebelum membeli oleh-oleh dalam jumlah tertentu. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi omzet pedagang cenderamata dan UMKM yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas wisatawan.
“Artinya, pedagang oleh-oleh di terminal bandara termasuk di sentra oleh-oleh yang ada di sebuah destinasi wisata, bakalan kehilangan calon pembeli,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI tersebut.
“Karena, yang ada di pikiran penumpang, kemasan itu akan jadi koli tambahan yang ongkos kirimnya akan melebihi nilai ekonomis dari oleh-oleh yang dibeli,” sambungnya.
Menurut Alex, persoalan ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas karena industri pariwisata tidak hanya bergantung pada sektor transportasi, hotel, dan objek wisata. Pelaku UMKM yang menjual produk lokal, makanan khas, kerajinan, serta cenderamata juga menjadi bagian dari ekosistem pariwisata.
Alex kemudian merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara (Wisnus) pada kuartal I 2026 mencapai 319,51 juta perjalanan. Angka tersebut meningkat 13,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Tingginya mobilitas wisatawan domestik tersebut, kata dia, menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di daerah, termasuk UMKM sektor oleh-oleh dan cenderamata.
“Beleid Garuda ini secara tak langsung telah meruntuhkan ekspektasi pelaku UMKM Indonesia terhadap potensi dari ratusan juta orang Wisnus ini,” tutup Alex yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.
Ekonomi
Pasca Mukab IX, Kadin Kabupaten Bogor Fokus Rekonsiliasi dan Perkuat Investasi
Bogor, Hariansentana.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor periode baru di bawah kepemimpinan Hilal Firmansyah akan segera melakukan langkah rekonsiliasi. Langkah ini bertujuan memperkuat soliditas dan persatuan dunia usaha di Kabupaten Bogor pasca pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Mukab) IX.
Rekonsiliasi dinilai penting untuk meredakan perbedaan yang muncul selama proses Mukab IX. Kadin berkomitmen merangkul seluruh elemen dan mengedepankan semangat kebersamaan, persaudaraan, serta kepentingan bersama dunia usaha.
“Perbedaan yang terjadi dalam proses Mukab harus kita akhiri dengan rekonsiliasi. Ke depan, yang harus kita bangun adalah persatuan, kolaborasi, dan kerja nyata untuk kemajuan dunia usaha serta Kabupaten Bogor,” ujar Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Hilal Firmansyah.
Dalam waktu dekat, Kadin juga akan segera menyusun struktur organisasi dan perangkat kepengurusan. Hal ini agar roda organisasi dapat berjalan efektif, profesional, dan sesuai AD/ART.
Di bawah kepemimpinan Hilal, Kadin Kabupaten Bogor akan mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudi Susmanto. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kadin Kabupaten Bogor juga akan mengambil peran strategis sebagai corong investasi daerah di tingkat nasional. Berbagai potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bogor akan diperkenalkan kepada dunia usaha, investor, dan pemangku kepentingan nasional.
Kadin Kabupaten Bogor mengajak seluruh pengusaha, asosiasi, komunitas dunia usaha, serta pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun iklim usaha yang sehat, produktif, dan berdaya saing…….Ron
Ekonomi
JHL Foundation Beri Beasiswa Kelapa untuk 100 Lebih Mahasiswa UBB, Dorong Lahirnya Petani Muda
PANGKALPINANG, SENTANA – JHL Foundation memberikan Beasiswa Kelapa kepada lebih dari 100 mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB), Rabu (2/9/2026). Program ini menjadi bagian dari upaya mendorong regenerasi petani, sekaligus menarik lebih banyak generasi muda terjun ke sektor pertanian.
Dewan Pembina JHL Foundation Jerry Hermawan Lo mengatakan, tantangan pertanian Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lahan dan kemampuan produksi. Persoalan sumber daya manusia dan minimnya regenerasi petani juga perlu mendapat perhatian serius.
Menurut Jerry, sebagian besar petani di Indonesia kini berusia di atas 45 tahun. Sementara itu, minat generasi muda untuk menekuni pertanian masih relatif rendah.
”Para petani kita saat ini mayoritas sudah berusia di atas 45 tahun. Sementara itu, tidak banyak anak muda yang mau menjadi petani. Bahkan, sekitar 80 persen petani kita tidak lulus SD,” kata Jerry dalam kegiatan penyerahan beasiswa di Pangkalpinang.
Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dan jajaran Rektorat Universitas Bangka Belitung.

Jerry mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan dan regenerasi petani menjadi kebutuhan mendesak apabila Indonesia ingin membangun sektor pertanian yang lebih kuat dan berkelanjutan.
”Bagaimana mungkin pertanian Indonesia bisa maju kalau kualitas SDM-nya masih pas-pasan? Karena itu, regenerasi petani dan peningkatan pendidikan menjadi sangat penting untuk membangun pertanian Indonesia ke depan,” ujarnya.
Menurut Jerry, kekayaan sumber daya alam seharusnya menjadi keunggulan Indonesia untuk membangun kesejahteraan. Apalagi, di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), pertanian merupakan salah satu sektor yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi.
“Indonesia punya tanah yang subur dan sumber daya alam yang luar biasa. Pertanian adalah keunggulan kita. Menanam juga berbeda dengan menambang. Kalau dikelola dengan benar, yang kita tanam hari ini bisa terus menghasilkan untuk generasi berikutnya,” kata Jerry.
Usulkan Pengelolaan Lahan 1.000 Hektare
Selain memberikan beasiswa, Jerry mendorong UBB mengembangkan model pendidikan pertanian yang lebih dekat dengan praktik di lapangan.
Salah satu gagasannya adalah kerja sama antara UBB dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO) untuk mengelola lahan pertanian sekitar 1.000 hektare selama 30 tahun.

Menurut Jerry, lahan tersebut dapat dikembangkan menjadi semacam laboratorium pertanian terbuka bagi mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori di ruang kuliah, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan pertanian.
“Ada satu hal lagi yang mungkin dapat dilakukan oleh Bapak Rektor dari pihak kampus, yakni mengajukan kerja sama dengan Bapak Gubernur dalam bentuk KSO untuk pengelolaan lahan seluas 1.000 hektare selama 30 tahun,” kata Jerry.
Dalam konsep tersebut, mahasiswa dapat dibagi dalam kelompok – kelompok untuk mengelola lahan sejak masih kuliah. Mereka belajar mulai dari menanam, merawat tanaman, memanen, hingga mengelola hasil pertanian sebagai sebuah kegiatan usaha.
Kelapa menjadi salah satu komoditas yang dinilai potensial dikembangkan. Dengan jarak tanam sekitar 10 meter, ruang di antara pohon kelapa masih dapat dimanfaatkan untuk menanam komoditas lain, seperti jagung, sayuran, vanili, dan berbagai tanaman berumur pendek.
Pola tanam tersebut memungkinkan lahan tetap produktif selama mahasiswa menunggu kelapa memasuki masa produksi.
“Sambil menunggu tanaman kelapa memasuki masa panen, lahan di antara tanaman dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan komoditas pertanian jangka pendek,” ujarnya.
Jerry menilai pengalaman langsung mengelola lahan penting untuk membentuk generasi petani baru yang tidak hanya memahami teknik budidaya, tetapi juga menguasai aspek bisnis.
“Sejak masa perkuliahan, mereka sudah memiliki pengalaman langsung dalam mengelola lahan, menanam, memanen, hingga memahami aspek ekonomi dan kewirausahaan di sektor pertanian,” kata dia.
Dari Agrobisnis Menuju Agroindustri
Jerry mengatakan, tantangan berikutnya adalah bagaimana hasil pertanian tidak berhenti sebagai komoditas mentah. Menurut dia, Indonesia perlu bergerak dari sekadar agrobisnis menuju agroindustri dengan mengolah hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Pendekatan tersebut pula yang kini dikembangkan melalui Royal Agro-Industry (Raya). Perusahaan itu diarahkan tidak hanya mengembangkan komoditas pertanian, tetapi juga membangun rantai pengolahan dan membuka akses pasar bagi petani.
“Petani jangan hanya diberi tahu bagaimana cara menanam. Mereka juga harus tahu apa yang dibutuhkan pasar, berapa harganya, dan ke mana produknya bisa dijual. Kalau informasi itu tersedia dan hasilnya ada yang membeli, petani bisa tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha kecil,” ujar Jerry.

Menurut dia, orientasi ekspor juga penting agar sektor pertanian mampu mendatangkan devisa. Komoditas seperti kelapa, mangga, pisang, manggis, dan porang memiliki peluang dikembangkan menjadi produk bernilai tambah untuk pasar internasional.
Dengan demikian, keuntungan dari sektor pertanian tidak hanya dinikmati pedagang perantara, tetapi juga dapat lebih banyak kembali kepada petani dan daerah penghasil.
Mengubah Citra Petani
Menurut Jerry, rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian juga tidak terlepas dari citra profesi petani yang selama ini dianggap kurang menjanjikan.
Petani, kata dia, masih kerap diasosiasikan dengan pekerjaan yang kotor, berat, dan tidak memberikan masa depan ekonomi yang baik. Persepsi tersebut ikut membuat pendidikan pertanian kurang diminati generasi muda.
“Selama ini, petani masih sering identik dengan pekerjaan yang kotor, jorok, dan miskin. Pandangan seperti inilah yang kemudian membuat Fakultas Pertanian kurang diminati oleh generasi muda,” ujar Jerry.
Padahal, perkembangan teknologi justru membuat sektor pertanian semakin membutuhkan sumber daya manusia berpendidikan dan memiliki kemampuan mengadopsi teknologi.
Karena itu, Jerry mengatakan JHL Foundation memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan pertanian. Harapannya, petani Indonesia pada masa mendatang bukan hanya terampil bercocok tanam, melainkan juga mampu memanfaatkan teknologi, membaca peluang pasar, dan mengembangkan usaha.
“Tujuannya agar petani-petani Indonesia di masa depan merupakan manusia-manusia dengan tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki pengetahuan, dan mampu memanfaatkan teknologi,” katanya.
Jerry juga mengingatkan agar persoalan produktivitas pertanian tidak serta-merta dikaitkan dengan kemampuan intelektual petani.
“Petani itu bukan bodoh. Mereka hanya kekurangan informasi,” ujarnya.
Karena itu, akses terhadap pendidikan, pengetahuan, teknologi, informasi pasar, hingga jaringan pembeli perlu diperluas agar petani mampu mengembangkan usaha pertanian secara lebih modern dan produktif.
Melalui Beasiswa Kelapa, JHL Foundation berharap bantuan pendidikan kepada mahasiswa UBB tidak berhenti sebatas dukungan biaya kuliah. Program tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk membangun perspektif baru bahwa pertanian merupakan sektor yang memiliki prospek ekonomi sekaligus membutuhkan tenaga-tenaga muda berpendidikan.
Keterlibatan mahasiswa dalam pengelolaan lahan juga diharapkan dapat mempertemukan tiga kebutuhan sekaligus, yakni pendidikan, peningkatan produktivitas lahan, dan regenerasi petani.
Dengan model tersebut, mahasiswa pertanian dipersiapkan bukan hanya menjadi sarjana, melainkan menjadi generasi baru petani dan pengusaha pertanian yang memahami teknologi, mampu membaca pasar, mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, serta membangun bisnis yang berorientasi hingga ke pasar ekspor. (*)
-
Ibukota5 days agoAcara Malam Puncak HUT RI Ke-81. Kelurahan Pademangan Barat Meriah
-
Polhukam4 days agoDorong Aspirasi Rakyat, PABAN Indonesia Sebut Nazali Lempo Jadi Jaksa Agung
-
Ekonomi5 days agoPasca Mukab IX, Kadin Kabupaten Bogor Fokus Rekonsiliasi dan Perkuat Investasi
-
Polhukam10 hours agoBersama Aktivis ‘98, RAJADEM Nilai Nazali Lempo Layak Bawa Arus Balik Penegakan Hukum di INDONESIA

