Daerah
Momen HUT RI ke 79 Tahun, Pemerintah Harus Prioritaskan Bangun Infrastuktur di Daerah yang Masih Jauh dari Perhatian
Jakarta, Hariansentana.com – Memasuki
usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79 Tahun, ternyata masih banyak daerah di Provinsi Maluku yang belum tersentuh pembangunan. Untuk itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian besar terhadap pembangunan di provinsi seribu pulau ini.
Harapan ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Hatta Hehanussa yang dihubungi wartawan dari Jakarta, Sabtu (17/8).
Menurut dia, dengan tema HUT Kemerdekaan RI “Nusantara Baru Indonesia Maju”, pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Maluku harus fokus untuk melihat berbagai ketertinggalan yang terjadi di beberapa daerah terutama daerah-daerah yang hari ini belum punya infrastruktur memadai, baik itu infrastruktur jalan, infrastruktur pelabuhan maupun infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
“Sudah saatnya Maluku mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,” kata kader Partai Gerindra ini.
Ia menambahkan, di usia Indonesia yang sudah mencapai 79 tahun ini, masih banyak masyarakat terutama yang ada di kampung-kampung harus berjuang karena terbentur infrastruktur yang masih sangat minim dan memprihatinkan.
“Masyarakat kita yang ada di kampung-kampung harus berjuang bertarung nyawa karena minimnya pembangunan infrastruktur, seperti sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Maluku,” ketusnya.
Hehanussa mengambil contoh di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang hingga saat ini masih banyak ditemui orang berjalan kaki, orang sakit masih ditandu, atau masih ada masyarakat yang menggunakan rakit untuk melintasi arus sungai yang deras.
“Momentum Kemerdekaan RI yang ke 79 tahun ini sangat menyentuh diri kita untuk bagaimana memikirkan mereka yang sampai saat ini masih belum merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Terutama merdeka di bidang infrastruktur, kemiskinan, keadilan, juga sandang dan pangan,” paparnya.
Lebih jauh Hehanussa mengungkapkan, bahwa di wilayah pegunungan di Kabupaten SBB masyarakat masih menjalankan aktivitasnya dengan berjalan kaki. Demikian pula dengan daerah kepulauan seperti Manipa, Kelang dan Buano yang saat ini masih cukup terisolasi akibat minimnya infrastruktur.
“Bagaimana kita mau bicara soal kesejahteraan kalau tidak didukung infrastruktur. Ini harus menjadi perhatian pemerintah, jika tidak maka hal itu tidak akan mungkin terjadi, dan ekonomi masyarakat juga tidak akan berubah,” cetusnya.
Menurut dia, keprihatinan-keprihatinan seperti itulah yang harus menjadi fokus dan perhatian pemerintah. Dengan momentum 79 tahun Kemerdekaan ini, negara seharusnya hadir di tengah-tengah masyarakat.
“Semoga saudara-saudara kami yang ada di daerah kepulauan dan di wilayah pegunungan juga bisa menikmati infrastruktur yang lebih memadai. Jangan seperti selama ini di mana di daerah pegunungan, orang sakit harus ditandu berkilo meter untuk menuju rumah sakit atau puskesmas dan kondisi seperti itu sering terjadi,” kata dia.
Hehanusaa juga minghimbau dan meminta kepada pemerintah provinsi Maluku untuk tidak lagi membangun berdasarkan keinginan tapi lebih kepada prioritas terhadap mereka-mereka yang masih jauh dari perhatian.
“Sebagai anggota DPRD saya juga berkomitmen untuk terus menyuarakan beebagai masalah yang terjadi di 11 Kabupaten/Kota,” pungkasnya.(s)
Daerah
161 Peserta dari 59 Institusi Berkumpul di Bali, IPLBI Dorong Riset Lingkungan Binaan Berdampak bagi Bangsa
DENPASAR, SENTANA – Sebanyak 161 peserta dari 59 institusi mengikuti Temu Ilmiah ke-14 Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (TI IPLBI 14) di Denpasar, Bali, 2–5 September 2026. Forum nasional ini mempertemukan peneliti, akademisi, praktisi, pemerintah, organisasi profesi dan mahasiswa untuk membahas tantangan lingkungan binaan Indonesia di tengah perkembangan kecerdasan artifisial, perubahan lingkungan, serta kebutuhan menjaga identitas dan pengetahuan lokal. Mengangkat tema “Kecerdasan Budaya untuk Lingkungan Binaan Berkelanjutan: Kecerdasan Buatan, Konteks Lokal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, TI IPLBI 14 menempatkan budaya bukan sekadar warisan yang perlu dipertahankan, tetapi sebagai sumber pengetahuan yang perlu dilibatkan dalam pengembangan teknologi dan pembangunan berkelanjutan.
Program Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana menjadi tuan rumah dengan dukungan Universitas Warmadewa, Universitas Ngurah Rai, Universitas Dwijendra, Institut Desain dan Bisnis Bali, IAI Provinsi Bali, HDII Balindan Museum Bali. Puncak kegiatan berlangsung pada 4 September di Gedung Pascasarjana Universitas Udayana.

Gubernur Bali, Wayan Koster, yang membuka kegiatan, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kecerdasan artifisial, kecerdasan manusia dan kecerdasan budaya. Pesan tersebut menjadi salah satu isu utama TI IPLBI 14. Perkembangan Artificial Intelligence membuka peluang baru dalam perencanaan, perancangan, simulasi, pengelolaan dan evaluasi lingkungan binaan. Namun, teknologi dinilai tidak dapat dilepaskan dari konteks manusia, tempat, nilai budaya, serta konsekuensi sosial dan lingkungan.
Karena itu, forum ini mendorong pendekatan yang menempatkan AI sebagai mitra manusia, bukan pengganti kemampuan manusia dalam memberikan makna, menentukan nilai dan mempertanggungjawabkan keputusan. Dari Pengalaman Ruang hingga Teknologi Rangkaian TI IPLBI 14 tidak hanya berlangsung di ruang konferensi.
Melalui Masterclass Fenomenologi, peserta melakukan pengamatan langsung terhadap Lapangan Puputan Badung. Pengamatan tersebut membaca ruang terbuka bukan semata sebagai objek fisik, melainkan sebagai tempat bertemunya sejarah, aktivitas masyarakat, ingatan kolektif dan kebudayaan. Dari proses itu berkembang gagasan awal mengenai “Ibu Ruang Terbuka”, yakni ruang terbuka penting pada setiap kota yang tumbuh dari sejarah, budaya, lingkungan dan karakter masyarakat setempat, bukan dari model yang seragam.
Sementara itu, Masterclass Artificial Intelligence memperkenalkan gagasan Centaur, yaitu kolaborasi manusia dan AI dalam pengolahan informasi, eksplorasi alternatif, serta proses kreatif. Workshop Visual Note dan Susur Tukad Badung melengkapi pendekatan tersebut dengan mengajak peserta membaca hubungan antara sungai, bangunan, aktivitas masyarakat dan karakter kawasan melalui observasi serta pencatatan visual. Pameran karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat turut menghadirkan karya dari bidang arsitektur, interior, perencanaan wilayah dan kota, teknik sipil, arsitektur lanskap, serta berbagai disiplin terkait. Pameran diarahkan sebagai ruang pertukaran pengetahuan agar hasil penelitian tidak berhenti sebagai laporan akademik, tetapi dapat dikritisi, dikembangkan dan membuka kolaborasi baru.
Menagih Dampak Penelitian Agenda strategis lain adalah Kolokium IPLBI 2026 bertema “Peran Peneliti Lingkungan Binaan dalam Menjawab Masalah Bangsa: Dari Riset Menuju Dampak.” Forum ini mempertanyakan kembali posisi penelitian: bukan hanya apa yang dihasilkan, tetapi untuk siapa penelitian dilakukan dan sejauh mana hasilnya memberi dampak.
Pembahasan mencakup tantangan kapasitas riset, kesenjangan wilayah, kesehatan lingkungan, transformasi digital dan AI, krisis energi, transisi hijau, hingga erosi identitas budaya. IPLBI memandang jejaring peneliti perlu mengambil peran lebih besar sebagai penghubung antara pengetahuan, kebijakan, profesi dan kebutuhan masyarakat.
Kolokium kemudian bermuara pada penyusunan Carta IPLBI, yang merumuskan posisi, prinsip, kepedulian, serta komitmen organisasi terhadap persoalan lingkungan binaan Indonesia. Semangat forum tersebut dirangkum dalam pesan: “Pengetahuan yang tidak berdampak adalah pengetahuan yang belum selesai”.
Rangkaian TI IPLBI 14 ditutup pada 5 September melalui jelajah arsitektur dan budaya Bali, antara lain ke Pura Taman Ayun, Puri Ageng Mengwi dan Puri Agung Kerambitan.
Kegiatan tersebut menegaskan kembali bahwa, pembicaraan mengenai teknologi dan keberlanjutan perlu tetap berakar pada pembacaan terhadap tempat, masyarakat, serta kebudayaan. Kehadiran 161 peserta dari 59 institusi menunjukkan bahwa persoalan lingkungan binaan tidak dapat diselesaikan oleh satu disiplin atau institusi.
Perubahan iklim, transformasi digital, kualitas perkotaan, ketimpangan wilayah dan keberlanjutan budaya membutuhkan kerja pengetahuan secara kolaboratif. Dari Bali, IPLBI menegaskan arah tersebut: dari lokalitas menuju pengetahuan, dari pengetahuan menuju kolaborasi dan dari riset menuju dampak.
Estafet Temu Ilmiah berikutnya akan dilanjutkan pada TI IPLBI 15 tahun 2027, dengan Universitas Ciputra Surabaya menerima kepercayaan sebagai tuan rumah. (Red).
Daerah
Kasatgas Pusat Studi Kepolisian, Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si Menerima Penghargaan dari UBISA
PENGHARGAAN-Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si saat menerima penghargaan Visva Preraka dari Universitas Bima Sakapenta. (Foto Ist).
TEGAL, SENTANA – Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si menerima penghargaan dari Universitas Bima Sakapenta, karena dinilai ikut memberikan kontribusi dan dorongan terhadap Universitas Yang terhitung masih Muda, Selasa (15/9).
Diketahui, Teguh adalah Kasatgas Pusat Studi Kepolisian, Ketua IKA SPS UNNES dan anggota Dewan Penasehat Masyarakat Sadar Budaya dan Wisata, menerima Penghargaan Visva Preraka bersama dengan Tokoh lain yaitu:
- Walikota Tegal, Bapak H. Dedy Yon Supriyono, S.E, M.M, menerima Penghargaan Vidya Palaka,
- Penghargaan Vidya Hitakarin Pravartaka, Kepada Dr. Bhimo Widyo Andoko, S.H, M.H,
- Penghargaan Bima Oshada Bhakti Husada kepada dr. Said Baraba, Sp.PD., FINASIM,
- Penghargaan Bima Widya Citra, kepada Dr. dr. Dody Suhartono, Sp. DVE, MH, FINSDV, FIAADV,
- Visva Pravartaka UBISA kepada Mr. Yuan Haijiang Aliansi Tiongkok
“Kepada para penerima Penghargaan dinilai telah berperan dan berkontribusi atas lahirnya UBISA hingga ulang tahunnya yang ke dua,” ungkap pihak UBISA.
Sementara itu, Irjend Pol Dr. Susilo Teguh R, mengucapkan Terima kasih kepada Universitas Bima Sakapenta atas penghargaan Visva Preraka ini. “Bagi saya ini bukan sekadar penghargaan pribadi, tapi amanah untuk terus mendorong dunia pendidikan, penelitian kepolisian dan budaya agar bisa bersinergi,” ujarnya.
Dikatakan, UBISA masih muda, tapi semangatnya luar biasa. “Semoga ke depan UBISA bisa melahirkan generasi yang cerdas, berintegritas, dan cinta tanah air,” pungkas pria Kelahiran Kota Wali Demak ini. (Red).
Daerah
PDIP Dorong Inpres Jalan Desa, DPR Nilai Bisa Atasi Keterbatasan Anggaran Desa
TEMANGGUNG – Pemerintah didorong menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Desa untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan.
Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, yang menilai keterbatasan fiskal pemerintah daerah dan desa membuat pembangunan jalan desa sulit dilakukan secara optimal.
Menurut Sofwan, kondisi keuangan desa saat ini menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Kondisi fiskal desa yang terbatas membuat pemerintah desa tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat,” kata Sofwan di Temanggung, Minggu (13/9/2026).
Konsep Inpres Jalan Desa
Sofwan mengatakan, penerbitan Inpres Jalan Desa dapat menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa.
Ia mengusulkan agar konsep tersebut dapat dikembangkan dengan mengacu pada program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang selama ini diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas jalan daerah.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meluncurkan kebijakan Inpres Jalan Desa. Selama ini yang baru ada program Inpres Jalan Daerah untuk membangun poros jalan kabupaten,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar pembangunan jalan tidak hanya terfokus pada jalan nasional maupun jalan kabupaten, tetapi juga menjangkau akses jalan yang berada di wilayah pedesaan.
Jalan Desa Dorong Ekonomi Masyarakat
Sofwan menilai keberadaan jalan desa yang layak memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas masyarakat. Infrastruktur tersebut juga menjadi penunjang mobilitas warga dan distribusi berbagai komoditas, terutama hasil pertanian.
Jalan yang baik, kata dia, akan memudahkan petani membawa hasil produksi menuju pasar sekaligus memperlancar akses masyarakat terhadap pusat pelayanan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.
Karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dinilai tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.
Sofwan berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan usulan penerbitan Inpres Jalan Desa sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur desa.
“Program ini bisa menjadi energi positif bagi pemerintah desa dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan,” pungkasnya.
-
Polhukam4 days agoBersama Aktivis ‘98, RAJADEM Nilai Nazali Lempo Layak Bawa Arus Balik Penegakan Hukum di INDONESIA
-
Polhukam7 days agoDorong Aspirasi Rakyat, PABAN Indonesia Sebut Nazali Lempo Jadi Jaksa Agung
-
Daerah2 days agoPDIP Dorong Inpres Jalan Desa, DPR Nilai Bisa Atasi Keterbatasan Anggaran Desa
-
Travelling6 days agoKorea Travel Fair 2026 Digelar di Jakarta, Ada Cashback hingga Rp5 Juta

