Connect with us

Ekonomi

Tak Mau Miskin Permanen, Kawasan Timur Perlu Galang Solidaritas Oceania

Published

on

Jakarta, HarianSentana.vom – Kawasan Timur Indonesia perlu menggalang solidaritas Oceania karena memiliki karakter wilayah yang sama. Oceania akan menjadi hotspot masa depan dunia. G20 di Bali semestinya menjadikan Oceania sebagai blue – green development dibandingkan dengan kawasan lain.

Hal itu terungkap dalam forum diskusi terbatas dari berbagai elemen di kawasan timur yang diinisiasi Archipelago Solidarity Foundation di Jakarta, Minggu (6/11/2022), yang dihadiri Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, Prof. Dr. Jan Sopahelawakan, Dr. Ing. Ignas Iryanto, Dr. Ishak Tan, Drs. Robert Bala, MA; kandidat Dr. Laus Calvin Rumayom, Web Warouw, Demianus Meriam, Hengky Ap, Drs. Theopilus Luis, Syarif Lussy, SE dan Daniel Tagukawi.

Sesuai data resmi pemerintah, Provinsi Papua, Papua Barat, NTT dan Maluku merupakan empat provinsi termiskin di Indonesia dari satu rezim ke rezim yang lain, tetapi tidak ada kebijakan yang nyata untuk mengangkat kawasan ini. Sementara di satu sisi, sumber daya alamnya dieksploitasi sedemikian rupa.

Engelina Pattiasina mengatakan, forum itu sengaja dirancang untuk mengidentifikasi solusi dan akar persoalan, sehingga kawasan timur tidak semakin tertinggal dari kawasan lain. Dia mengatakan, kalau wilayah yang kaya secara sumber daya alam tetapi terpuruk dalam kategori termiskin selama bertahun-tahun, maka hal itu harus dihentikan, sehingga keterpurukan ini tidak berlanjut ke generasi kini dan mendatang.

Menurutnya, kawasan timur memiliki kekayaan alam yang sangat lengkap baik di darat, laut dan di dalam laut. Pada masa keemasan rempah, juga tidak membawa perubahan di Maluku. Begitu juga dengan saat ini, dimana kekayaan sumber daya alam hanya dieksploitasi tetapi tidak membawa kemajuan bagi masyarakatnya. Justru, masuk sebagai kawasan termiskin, karena Papua, Papua Barat, Maluku dan NTT hanya bergantian nomor urut kemiskinan.

Engelina menegaskan, kawasan ini membutuhkan satu kebijakan khusus untuk mengubah situasi, sehingga tidak menjadi kawasan miskin permanen. “Kita bisa mengangkat situasi keterpurukan ini, termasuk dengan menjalin kerja sama dengan kawasan Oceania,” tegasnya.

Engelina mengatakan, sangat penting untuk membangun kolaborasi dengan kawasan Oceania, karena memang memiliki karakter wilayah yang sama sebagai kawasan dengan perairan laut, pulau-pulau kecil, dan memiliki kemiripan dalam budaya.

Ia menambahkan, kalau dikaitkan dengan even Pemilu 2024, maka siapapun presiden dan wakil presiden terpilih, harus memiliki mindset atau cara pandang kemaritiman untuk kawasan timur. Sebab, tanpa memiliki solusi dan rencana yang paten mengenai karakter wilayah dan kultur kawasan timur yang berbasis maritim, maka hanya mengulang kekeliruan kebijakan kontinental di kawasan timur.

“Kalau tidak paham kawasan timur, sebaiknya jangan coba-coba jadi capres atau cawapres, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi, kalau hanya mau melanggengkan kekuasaan dan korporasi. Jangan begitu ya, karena persoalan di kawasan timur nyata adanya,” tegas Engelina.

Karakter Bahari
Prof.Dr. Jan Sopahelawakan menjelaskan, selama ini kawasan timur dikelola sama seperti pembangunan kawasan kontinental, sehingga melupakan karakter bahari dari kawasan ini. Menurutnya, orang kontinental akan melihat laut sebagai pemisah, sedangkan orang bahari akan melihat laut sebagai pemersatu. Kultur bahari itu sangat berbeda dengan kultur kontinental, karena masyarakat bahari sangat kental dengan keterbukaan dan saling percaya.

Untuk itu, katanya, keberagaman kebudayaan ini tidak tampak dalam berbagai kebijakan Negara, karena cenderung mengedepankan persatuan yang bisa dimaknai secara sempit sebagai keseragaman. Keberagaman hanya bisa terjadi, jika didukung dengan kebijakan desentralisasi asimetris.

“Kita itu sebenarnya sebagai Negara bahari, bukan Negara kepulauan. Karena ‘wilayah kepulauan’ merupakan sudut pandang orang kontinental,” katanya.

Geolog ini mengatakan, kawasan timur itu memiliki sumber daya yang sangat lengkap. Hampir semua yang dibutuhkan dunia di masa depan ada di kawasan ini. Kawasan timur ini membutuhkan sumber daya manusia (pendidikan), teknologi dan financial untuk bangkit dari keterpurukan.

Jan Sopahelawakan sangat mendorong adanya kolaborasi dengan kawasan Oceania, baik antar individu, lembaga ataupun sosial untuk bersama-sama mengembangkan potensi sesuai dengan karakter wilayah yang ada.

Dia menegaskan, kawasan Oceania akan menjadi hotspot masa depan dunia dan kawasan timur ada di dalamnya.
Sopahelawakan mengatakan, akan sangat riskan kalau pembangunan kawasan timur hanya melihat dari sisi pragmatis politik, karena jumlah penduduk atau pemilih tidak signifikan untuk membangun posisi tawar.

“Kalau hanya melihat jumlah dukungan pemilih untuk membangun, maka situasi akan semakin buruk. Kawasan timur membutuhkan manajemen disaster untuk keluar dari keterpurukan,” tegasnya.

Sementara itu, Dr. Ing. Ignas Iryanto, dengan berbagai kekayaan alam yang di kawasan timur, sebenarnya kawasan ini tidak pantas menjadi kawasan miskin. Hal ini, kata Ignas, menjadi sangat ironi, karena G20 yang digelar di Bali, antara lain, mengusung leave no one behind sebagai salah satu komitmen global untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya.

Para peserta G20, jelas Ignas, sebenarnya perlu menyadari bahwa ada satu kawasan di Indonesia yang terpuruk dalam kemiskinan, tetapi memiliki sumber daya alam yang sangat kaya.

“Kalau memang komitmen global itu nyata, semestinya kawasan timur ini tidak boleh ditinggalkan. Tapi, kok dibiarkan dalam kemiskinan,” tukasnya.

Ignas juga menyadari, kalau penguatan kepemimpinan dan kelembagaan di daerah itu sangat penting, karena dalam praktek seringkali ada penyimpangan kewenangan, sehingga hal ini juga menganggu pengembangan potensi daerah. “Misalnya, bagaimana orang berinvestasi tetapi dengan birokrasi yang berbelit-belit,” katanya.

“Sangat penting untuk menjajaki kerjasama dengan kawasan Oceania, karena kawasan timur merupakan satu kawasan dalam gugusan Oceania, tentu memiliki kesamaan dalam keadaan geografis dan kultur,” pungkasnya.

 

 

 

 

Siap dengan Program Energi Bersih
Dosen S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung Dr. Ishak Tan mengatakan, kawasan timur Indonesia merupakan kawasan yang sangat siap dengan program energi bersih, baik green maupun blue energi.

“Kalau disandingkan dengan agenda global saat ini dan di masa depan, maka sebenarnya kawasan timur yang paling siap dengan program energi bersih, baik green maupun blue energi,” kata Dr. Ishak dalam forum diskusi terbatas dari berbagai elemen di kawasan timur yang diinisiasi Archipelago Solidarity Foundation di Jakarta, Minggu (6/11/2022).

Menurut dia, sebenarnya peserta G20 perlu melihat kawasan timur sebagai model dalam pengembangan energi bersih.

“Dengan wilayah pulau-pulau kecil, serta laut dan berbagai potensi energi bersih, kita memang yang paling siap untuk energi bersih,” tegasnya.

Terkait salah satu agenda G20 mengenai pangan, menurut Ishak, sebenarnya kekhawatiran itu hanya pada negara-negara maju, karena kebutuhan pangan yang terus meningkat. Tetapi, di kawasan timur, agenda ini tidak terlalu relevan karena kawasan timur memiliki keragaman pangan lokal, yang selama ini telah diabaikan.

“Kearifan lokal untuk mengelola pangan dan menjaga kesinambungan itu sudah diajarkan dari turun-temurun. Misalnya, di Maluku, ada yang disebut “sasi” sebagai larangan untuk memanen atau mengambil ikan. Ini bagian untuk menjaga kesinambungan pangan yang diajarkan generasi lalu, tetapi tidak dikembangkan,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Robert Bala mengatakan, dengan potensi alam yang ada sebaiknya untuk mengarahkan semua energi membangun kemampuan atau kapasitas, sehingga energi tidak habis untuk mengajukan tuntutan yang mungkin saja tetap tidak bisa mengubah situasi.

“Tetapi, dengan terus-menerus mengembangkan kemampaun dan potensi, secara perlahan akan mengubah situasi yang ada,” ujarnya.

Mengenai kekhawatiran terhadap krisis pangan, Robert melihat, memang pangan lokal terlalu lama diabaikan dan kembali menarik perhatian setelah persoalan pangan sudah ada di depan mata.

Dia mencontohkan, pangan lokal Sorgum (sorghum bicolor) sangat dikenal hampir di seluruh wilayah NTT sebagai bahan makanan. Tetapi, kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk mengembangkan pangan andalan orang NTT ini.

“Namun, pastor di Flores Timur berusaha untuk mengembangkan tanaman sorgum di beberapa ribu hektar lahan. Hal seperti ini, katanya, perlu terus dikembangkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Dosen Universitas Cenderawasih, Laus Calvin Rumayom, yang sedang menyelesaikan program doktor mengatakan, memang sangat membutuhkan perhatian serius untuk mengurai tantangan di kawasan timur.

Menurutnya, kawasan timur ini menjadi ajang konflik kebijakan tata ruang. Jadi, tidak mengherankan, ketika ada kebijakan dari satu kementerian bertabrakan dengan kementerian lain atau bahkan saling meniadakan. “Hal-hal seperti itu terjadi dalam praktek,” katanya.

Kebijakan paling mutakhir, katanya, mengenai pemekaran tiga provinsi di Papua, juga membawa masalah lanjutan mengenai kesiapan sumber daya manusia untuk mengisi berbagai posisi sebagai dampak dari keberadaan provinsi baru. “Sekarang masalahnya, bagaimana mengisi personel. Mau ambil darimana?” katanya.

Laus Rumayom mengingatkan, tiga negara besar sudah memasukkan kawasan timur dalam rencana pembangunan mereka untuk 150 tahun ke depan, tentu termasuk dengan rencana anggarannya. Untuk itu, katanya, sangat mengherankan, kalau Indonesia sendiri tidak memiliki rencana yang jelas untuk kawasan timur, baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Rencana negara lain, jelasnya, tentu ingin mengambil manfaat dari berbagai potensi kekayaan di kawasan timur.

“Ada tiga negara sudah memasukkan kawasan timur dalam RPJMN mereka untuk 150 tahun ke depan. Termasuk mengenai rencana tambang emas untuk jangka panjang,” katanya.

Menurutnya, kawasan timur harus memperkuat kelembagaan masyarakat asli. Selain memiliki kearifan lokal, juga memiliki daya tawar yang kuat dalam berbagai forum internasional. Sebab, posisi masyarakat asli terhadap berbagai isu lebih menggambarkan situasi nyata daripada sekadar laporan formal.

Laus juga menyoroti dari berbagai forum, dimana isu perempuan dan anak kurang mendapat perhatian, tetapi persoalan ini menjadi tantangan serius di lapangan. Laus mencontohkan, Tana Papua (Papua dan Papua Barat) dan Papua New Guinea. Kedua wilayah ini sama-sama bertumbuh. Tetapi, kalau dibandingkan jumlah penduduk, PNG sudah memiliki Sembilan juta penduduk. Sementara Tanah Papua masih tetap bercokol di angka dua juta. Artinya, patut diduga, angka kematian di Tana Papua lebih tinggi dari PNG. “Saya kira hal-hal seperti ini patut mendapat perhatian,” katanya.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Kemenangan Demokrat dalam Pemilu Sela AS 2026 Berpotensi Redam Eskalasi Konflik Timur Tengah.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan umum sela Amerika Serikat (AS) pada awal November 2026 berpotensi menurunkan risiko eskalasi konflik di Timur Tengah. Perubahan peta politik tersebut memberikan sentimen positif bagi pasar energi global, yang tercermin dari penurunan harga minyak Brent hingga berada di kisaran US$95 per barel atau di bawah US$100 per barel.

Meski demikian, perubahan komposisi Kongres AS diperkirakan belum akan secara langsung mengubah arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump. Mayoritas baru Partai Demokrat baru akan menjalankan kewenangan formalnya pada Januari 2027. Sementara itu, Presiden Trump masih memiliki ruang untuk mengambil tindakan militer tertentu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kongres.

Pieter Pandie, Peneliti Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menilai kemenangan Demokrat dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap keterlibatan militer AS di Timur Tengah.

“Perubahan komposisi Kongres memberikan peluang bagi Partai Demokrat untuk kembali menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam membatasi keterlibatan operasi militer yang tidak memperoleh persetujuan Kongres. Selain itu, Kongres juga dapat mempertanyakan tujuan strategis perang dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pertahanan,” ujar Pieter. Kamis (5/11/2026).

Namun, kemampuan Kongres untuk membatasi kebijakan luar negeri Presiden Trump tetap memiliki sejumlah tantangan. Presiden masih memiliki kewenangan veto terhadap legislasi yang membatasi kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan mayoritas dua pertiga di kedua kamar Kongres untuk mengesampingkan veto tersebut, upaya Partai Demokrat melalui jalur legislasi akan menghadapi hambatan.

Di sisi lain, perubahan komposisi Kongres juga berpotensi memengaruhi dukungan militer AS terhadap Israel. Meski demikian, perbedaan pandangan di internal Partai Demokrat mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, serta strategi menghadapi ancaman nuklir Iran membuat perubahan kebijakan tidak dapat dipastikan dalam waktu dekat.

“Dinamika internal Partai Demokrat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Perbedaan pandangan mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, dan strategi menghadapi Iran membuat perubahan kebijakan AS di kawasan ini tidak dapat berlangsung secara otomatis,” tambah Pieter.

Selat Hormuz Menjadi Titik Kritis Stabilitas Energi Global

Dinamika konflik Timur Tengah sepanjang 2026 telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan dan perdagangan energi global. Serangan militer AS dan Israel terhadap Iran turut memicu gangguan di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia.

Bagi AS dan Israel, operasi militer tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran. Sebaliknya, Iran memandang Selat Hormuz sebagai instrumen strategis untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional kedua negara tersebut.

Pieter menjelaskan bahwa posisi Selat Hormuz tidak hanya penting bagi Iran dalam menghadapi tekanan militer AS dan Israel, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap perdagangan energi internasional.

“Bagi Iran, Selat Hormuz merupakan instrumen strategis terpenting untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional Amerika Serikat dan Israel. Gangguan terhadap jalur ini tidak hanya mempertajam persaingan geopolitik regional, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas pasokan energi global,” jelas Pieter.

Dampak ekonomi konflik paling signifikan terlihat dari terganggunya aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan ekspor, penghentian sementara fasilitas produksi, hingga peningkatan harga energi.

Ancaman terhadap perdagangan energi juga tidak harus berupa penutupan total selat. Serangan sporadis terhadap kapal, ancaman ranjau laut, serta ketidakpastian keselamatan pelayaran sudah cukup untuk mendorong perusahaan pelayaran dan penyedia asuransi membatasi aktivitas mereka.

Selain Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden juga menjadi titik kerentanan penting dalam rantai pasok energi global.

Sejumlah negara di kawasan Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman, memiliki kepentingan besar untuk menjaga stabilitas regional dan kelancaran perdagangan energi. Sebagian negara tersebut berupaya mempertahankan hubungan diplomatik dengan Iran sekaligus melanjutkan kerja sama pertahanan dengan AS.

Jalur Alternatif Belum Mampu Menggantikan Selat Hormuz

Di tengah meningkatnya risiko keamanan, sejumlah negara produsen energi telah mengembangkan jalur alternatif untuk menjaga kelancaran ekspor minyak. Arab Saudi memiliki jaringan pipa East-West yang memungkinkan pengiriman minyak melalui Laut Merah, sedangkan Uni Emirat Arab memiliki jaringan pipa menuju Fujairah di Teluk Oman.

Namun, kapasitas tambahan kedua jalur tersebut masih terbatas. International Energy Agency (IEA) mencatat kapasitas gabungan jalur alternatif tersebut hanya sekitar 3,5–5,5 juta barel per hari, jauh di bawah volume perdagangan normal yang melewati Selat Hormuz.

Selain memanfaatkan jaringan pipa, produsen dan perusahaan perdagangan energi juga mencoba mengoptimalkan pengalihan rute pelayaran, fasilitas penyimpanan, serta mekanisme transfer muatan antarkapal. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut membutuhkan infrastruktur, ketersediaan kapal, dan koordinasi logistik yang tidak dapat dibangun dalam waktu singkat.

Menurut Pieter, keberadaan jalur alternatif memang dapat membantu mengurangi tekanan terhadap distribusi energi, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi risiko keamanan di kawasan.

“Jalur alternatif belum mampu mengeliminasi risiko keamanan kawasan secara menyeluruh, apalagi menjamin kelancaran pasokan energi global secara optimal. Karena itu, stabilitas Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb tetap menjadi faktor penting bagi keberlanjutan perdagangan energi internasional,” ungkap Pieter.

Pada akhirnya, kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela AS 2026 memberikan peluang bagi peningkatan pengawasan terhadap kebijakan militer pemerintahan Trump. Namun, ketidakpastian arah kebijakan luar negeri AS, dinamika hubungan dengan Israel, serta posisi strategis Iran di Selat Hormuz akan tetap menjadi faktor penentu perkembangan konflik Timur Tengah dan stabilitas ekonomi global.(***)

Continue Reading

Ekonomi

34 Tahun Bangun Industri Pangan, Direktur PT SPS: Visi Kami Memaksimalkan Potensi Petani Lokal

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Direktur PT Sumber Pangan Sukses (SPS), Siti Saidah yang akrab disapa Ida, membagikan perjalanan panjangnya membangun industri pangan terpadu. Berawal dari peternakan ayam hingga kini merambah beras dan kelapa sawit, Ida mengaku visi utamanya tetap sama: memaksimalkan potensi dan memberdayakan petani lokal.

Ida menyebut, dirinya telah menghabiskan 34 tahun di industri peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa yang 99 persen untuk ekspor. Dalam 8 tahun terakhir, ia fokus di komoditi beras dan 6 tahun terakhir mengembangkan industri kelapa sawit.

“Kita konsentrasi di industri olahan pangan terpadu. Pengalaman saya 34 tahun di peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa, dan 8 tahun terakhir kita di beras,” ujar Ida Saidah, Direktur PT Sumber Pangan Sukses.

Untuk komoditi beras, Ida menjelaskan SPS tidak hanya mengandalkan impor. Pada 2022-2024 perusahaan sempat 99 persen impor karena kebijakan pemerintah, namun SPS juga tetap membina petani dan penggilingan padi kecil (rice mill) di Karawang, Cikarang, Bekasi hingga Indramayu.

Ia mengungkapkan, SPS membantu rice mill berkapasitas kecil 5 ton, 10 ton hingga 20 ton per hari yang umumnya kekurangan modal. Bantuan itu berupa pengiriman gabah, modal kerja di depan, hingga pendampingan staf untuk meningkatkan kualitas.

“Kita datangkan gabah, lalu kita modal kerja di depan dan semua produksi kita bantu, kita ajari ada staf-staf kita ngajari mereka,” kata Ida.

Tidak hanya beras, untuk kelapa sawit SPS juga bermitra dengan banyak daerah. CPO didatangkan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Dumai, Medan, Aceh hingga Lampung. Sementara gabah berasal dari Madura, Bojonegoro, Kudus, Karawang, Cikarang dan Indramayu.

Ida menegaskan, pembinaan petani dilakukan secara intensif melalui pelatihan. Ia mencontohkan, SPS mengumpulkan kelompok petani dan penggilingan padi untuk pelatihan di hotel di Karawang agar kapasitas dan kualitas mereka naik kelas.

“Visi kita bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi para petani lokal, yang kedua bagaimana bisa memberdayakan para petani,” tegasnya…..Ron

Continue Reading

Ekonomi

Kesan dan Pesan John N Palinggi Kepada Menkeu Suahasil Pengganti Purbaya

Published

on

Jakarta, hariansentana.com – PENGAMAT Ekonomi Dr, John N Palinggi, M.M, M.BA mengatakan, perggantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara adalah hak prerogatif Presiden sesuai dengan UUD ‘45 Pasal 17 dan UU No.13 Tahun 2008.

“Jadi tidak perlu ada spekulasi yang bikin resah masyarakat, tentang alasan Presiden Prabowo melakukan pergantian Menteri, karena Menteri adalah pembantu Presiden yang sudah barangtentu harus loyal kepada Presiden bukan kepada yang lain,” ujar Pengusaha, Ketum DPP Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini di Jakarta, kemarin.

Mengenai Mekeu baru Suahasil, John menilai Suahasil adalah sosok yang tepat menggantikan Purbaya melihat rekam jejak pengalamannya di Kemenkeu.

“Beliau adalah Wakil Menteri Keuangan selama 7 tahun. 5 Tahun di Kabinet Indonesia Maju dan 2 Tahun di Kabinet Merah Putih sejak November 2024 hingga September 2026,” terang Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (ARDIN) ini.

Menurut John, Suahasil adalah sosok yang kalem yang tidak mencari popularitas. “Orangnya masih muda, rendah hati, tidak pernah terpublikasi dan tidak gampang buat statement. padahal dia (Suahasil) Guru Besar UI peraih Bintang Jasa Utama,“ ungkapnya.

Kedepan, John Palinggi berharap Menkeu Suahasil lebih ketat dalam menggelontorkan uang kepada Kementerian dan Lembaga Negara serta menggendalikan hutang negara, khususnya hutang swasta yang ditanggungjawabi negara.

“Banyak Kementerian dan Lembaga/Instansi minta-minta tambah anggaran tanpa jelas tujuan dan peruntukannya, apakah berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan biarkan swasta ngutang luar negeri yang pada akhirnya menjadi beban negara,” jelasnya.

Selain itu, John Palinggi berharap Menkeu Suhasil loyal kepada Presiden bukan orang lain di balik layar, tidak takut ancaman dari orang yang mengandalkan partai politik sebagai tameng.

“Bersyukur Suhasil adalah sosok Profesional murni, praktisi, independen yang tidak tetkait dengan partai politik manapun,” tutup John.

Continue Reading
Advertisement

Trending