Connect with us

Daerah

76 Tahun Indonesia Ridwan Kamil: Momentum Kuatkan Identitas Kebangsaan

Published

on

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan peringatan kemerdekaan 17 Agustus menjadi momentum menguatkan kembali identitas kebangsaan, persatuan, persaudaraan, gotong royong. Nilai-nilai ini tertuang dalam Pancasila sebagai ideologi negara.

Ridwan Kamil mengamanatkannya pada Upacara Pengibaran Bendera Sang Merah Putih dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (17/8/2021).

“Karena itu, momentum 17 Agustus adalah momentum terpenting bagi kita untuk menguatkan kembali identitas kebangsaan, menguatkan kembali persatuan dan persaudaraan, menguatkan kembali kesetiakawaan dan gotong royong yang menyatu dalam nilai-nilai pancasila,” ujar Ridwan Kamil.

Peringatan kemerdekaan ini juga bisa menjadi momen untuk mengingat lagi jasa para pahlawan. Berbagai upaya dilakukan dari mulai perang gerilya melawan langsung para penjajah, hingga upaya diplomasi ditempuh demi kemerdekaan.

“Bangsa kita adalah bangsa yang kuat pantang menyerah berbagai upaya telah dilakukan dari perang gerilya, mobilisasi terbuka, rapat-rapat hingga diplomasi di semua lini dikerahkan untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia,” kata pria yang kerap disapa Kang Emil.

Gubernur juga menyebut, kemerdekaan merupakan sesuatu yang mahal. Apalagi ada beberapa negara seperti Palestina yang saat ini masih terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya.

“Kita adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan dan para pendahulu kita. Jangan pernah kita menganggap kecil capaian-capaian bangsa ini dalam perjuangannya. Kita juga bisa melihat sendiri penderitaan luar biasa yang dialami saudara-suadara kita di Palestina hingga detik ini,” kata pria yang kerap disapa Kang Emil.

“Perjuangannya juga mengingatkan kita betapa mahalnya arti kemerdekaan, mahalnya semangat persatuan dan mahalnya semangat perdamaian. Jangan kita sia-siakan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan,” tambahnya.

Merdeka dari COVID-19

KINI Indonesia sedang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Namun yang membedakan, jika 76 tahun lalu berjuang untuk merdeka dari penjajah, saat ini berjuang untuk bebas dari pandemi COVID-19.

“76 tahun silam para founding fathers kita mendeklarasikan kemerdekaan kita kepada para penjajah. Hari ini kita juga semakin dekat untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita dari virus yang mematikan ini,” kata Ridwan Kamil.

Meskipun kondisi relatif membaik, namun bukan berarti perang melawan COVID-19 sudah berakhir. Sebab, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk bisa merdeka dari COVID-19.

“Hal tersebut tidak berarti perang melawan COVID-19 berakhir kita masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan namun makna dari deklarasi ini adalah panggilan untuk bertindak bukan untuk berpuas diri atau mengklaim kemenangan,” kata Ridwan Kamil.

Pemda Provinsi Jawa Barat sendiri dalam berjuang melawan pandemi COVID-19 mengedepankan konsep kolobarasi pentaheliks. Misalnya saja dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur kesehatan untuk menekan angka keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate /BOR).

“Kolaborasi diantaranya dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur kesehatan untuk menekan tingkat keterisian tempat tidur. Saya melaporkan hari ini keterisian rumah sakit untuk COVID-19 di Jabar kurang lebih 28 persen,” kata Ridwan Kamil.

“Pada masa PPKM kami menyediakan 7.700 pusat isolasi desa kami memanfaatkan bangunan-bangunan pemerintah TNI/Polri, hotel-hotel, apartemen, kita menyiapkan posko oksigen jabar untuk menanggilangi kekurangan oksigen di rumah sakit maupun pasien isolasi mandiri di seluruh Jawa Barat,” imbuhnya.

Selain itu kata Ridwan Kamil, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyediakan jasa telekonsultasi dan obat gratis untuk pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri (isoman). Selain infrastruktur kesehatan, Jabar juga berjuang melawan COVID-19 dengan cara meningkatkan 3T (Tracing, Testing, Tracking)

“Selain infrastruktur kesehatan, kita terus meningkatkan perjuang kita, meningkatkana kapasitasi testing, kapasitas tracing, tracking dan kita tingkatkan terus bela negara dengan merekrut relawan lebih dari 17.000 orang agar pengendalian dan tracing kita menjadi baik,” kata Ridwan Kamil.

Di sisi lain, vaksinasi juga terus didorong untuk menciptakan herd immunity (kekebalan komunal). Dalam upaya percepatan vaksinasi ini juga pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan berbagai pihak BUMN, TNI/Polri, swasta, hingga komunitas.

Upaya vaksinasi juga terus kita lakukan sampai hari ini kita telah menghabiskan hampir semua vaksin yang telah diberikan kepada Jawa Barat dan kemarin sudah pecah rekor per hari kita menyuntik 200.000 dosis tertinggi di Republik Indonesia untuk harian.

“Percepatan ini juga kami upayakan bekerjasama dengan seluruh pihak Kementerian, BUMN, TNI/Polri, kolaborator, perusahaan swasta maupun komunitas masyarakat. Mudah-mudahan realisasi capaian vaksinasi ini terus didukung oleh ketersediaan vaksin dan hal-hal yang mendukung,” kata Ridwan Kamil.

Upaya yang dilakukan Jabar ini juga harus diikuti oleh disiplin protokol kesehatan dengan menjalankan 5M (mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas). Karena menurut Gubernur, disiplin protokol kesehatan merupakan benteng pertahanan untuk melindungi dari virus COVID-19.

“Maka harus kita perkuat benteng pertahanan kita yaitu 5M. Tujuannya adalah untuk melindungi diri kita, melindungi orang yang kita cintai, melindungi lingkungan kita dan ujungnya adalah melindungi bangsa dan negara kita. Dengan cara ini kita yakin, kita akan tetap berada di depan dan tentunya meraih kemenangan,” kata Ridwan Kamil. (Red)

 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Wamen Koperasi, Bupati Blora dan Kasatgas Pusat Studi Kepolisian, Mendapat Impactful Unnes Alumni Award 2026

Published

on

By

AWARD-Wamen Koperasi RI, Hj. Farida Farichah, M.Si, Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, S.IP, M.Si, serta Kepala Satuan Tugas Pusat Studi Kepolisian dan Ketua Ikatan Alumni Sekolah Pascasarjana (SPs) UNNES, Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si, foto bersama saat menerima Award. (Foto Ist).

SEMARANG, SENTANA – Alumni Partnership Meeting Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (SPs UNNES) Tahun 2026 menggelar Silaturahmi yang berlangsung di Balairung Astina UTC Semarang, yang mengusung tema “Promotes Human Resource Development: A Way to Enhance the International Reputation of Postgraduate Programmes” tersebut, menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara alumni, akademisi, pemerintah, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global, Minggu (21/6/2026).

Dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia Hj. Farida Farichah, M.Si, Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, S.IP, M.Si, serta Kepala Satuan Tugas Pusat Studi Kepolisian dan Ketua Ikatan Alumni Sekolah Pascasarjana (SPs) UNNES, Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si.

Acara dibuka dan dipandu oleh jajaran Sekolah Pascasarjana UNNES yang dipimpin Direktur SPs UNNES Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Selain menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana UNNES, Prof. Fathur Rokhman juga dikenal sebagai akademisi senior yang selama ini aktif mendorong internasionalisasi pendidikan tinggi dan penguatan jejaring kerja sama antara kampus dengan berbagai mitra strategis.

Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Rahardjo, M.Si, Kepala Satuan Tugas Pusat Studi Kepolisian sekaligus Ketua Ikatan Alumni SPs UNNES yang hadir dalam acara tersebut, mengapresiasi semua pihak atas terselenggaranya acara.

Kehadirannya memperlihatkan peran strategis alumni dalam bidang keamanan, tata kelola pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Ikatan Alumni SPs UNNES, Dr. H. Anang Budiutomo, S.Pd, SMM, M.Pd, para pimpinan Sekolah Pascasarjana UNNES, dosen, sivitas akademika, alumni dari berbagai angkatan, mitra kerja sama, serta tamu undangan dari berbagai sektor.

Ketua DPP IKA UNNES Dr. Budiyanto, SH, M.Hum, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada Sekolah Pascasarjana UNNES yang telah menyelenggarakan Temu Alumni dan Alumni Partnership Meeting 2026 sebagai forum untuk memperkuat hubungan alumni dengan almamater sekaligus memperluas jejaring kemitraan yang produktif.

Menurut Budiyanto, tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan pendidikan tinggi saat ini. Ia menegaskan bahwa, reputasi internasional sebuah program pascasarjana tidak hanya ditentukan oleh kualitas akademik dan penelitian, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan serta kekuatan kolaborasi yang dibangun bersama para alumni dan mitra strategis.

“Pengembangan sumber daya manusia harus menjadi agenda utama yang dilakukan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi, alumni dan para mitra strategis. Alumni merupakan aset yang sangat berharga bagi perguruan tinggi karena keberhasilan mereka menjadi cerminan kualitas pendidikan yang diberikan almamater,” ujarnya.

Budiyanto menambahkan bahwa, alumni tidak hanya berperan sebagai bagian dari sejarah kampus, tetapi juga sebagai kekuatan strategis yang mampu membuka peluang kerja sama, memperluas jejaring profesional dan menghadirkan kontribusi nyata bagi pengembangan institusi pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut, Hj. Farida Farichah, M.Si, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, menjadi salah satu figur alumni yang menunjukkan kiprah nyata lulusan UNNES di tingkat nasional. Kehadirannya memberikan inspirasi bagi para alumni dan mahasiswa mengenai pentingnya kepemimpinan, profesionalisme, serta pengabdian kepada masyarakat melalui sektor koperasi dan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Bupati Blora periode 2025–2030, Dr. H. Arief Rohman, S.IP, M.Si, hadir sebagai representasi alumni yang berkiprah di bidang pemerintahan dan pembangunan daerah. Kiprahnya dinilai menjadi contoh bagaimana alumni UNNES mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kepemimpinan dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiganya merupakan Alumni Sekolah Pasca Sarjana Unnes, pada kesempatan tersebut mereka mendapatkan Impactful Unnes Alumni award 2026.

Masih Dalam forum yang sama, para peserta juga membahas pentingnya membangun komunikasi yang semakin erat antara alumni dan almamater. Temu Alumni dan Alumni Partnership Meeting, diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi, memperluas jejaring profesional, serta menghasilkan berbagai program kemitraan yang bermanfaat bagi pengembangan Sekolah Pascasarjana dan Universitas Negeri Semarang secara keseluruhan.

Ketua DPP IKA UNNES Dr. Budiyanto, mengajak seluruh alumni untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap almamater. Menurutnya, dukungan alumni dalam bentuk pemikiran, pengalaman, jejaring, maupun kemitraan akan menjadi modal besar dalam meningkatkan reputasi dan daya saing UNNES di tingkat nasional maupun internasional.

Ia optimistis bahwa, sinergi yang kuat antara sivitas akademika, alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya akan semakin memperkuat posisi Sekolah Pascasarjana UNNES dalam menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat global.

Melalui Alumni Partnership Meeting 2026 ini, SPs UNNES berharap lahir berbagai gagasan, kolaborasi dan langkah strategis yang mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan almamater sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas di masa depan. (Red).

Continue Reading

Daerah

Usai Bertemu Jokowi, Mantan Koruptor Ini Gabung PSI

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Eks Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengumumkan telah bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai berkunjung ke Solo dan bertemu Presiden ketujuh RI Joko Widodo, Rabu (17/6).

Nur Alam bilang secara de facto telah lama aktif di PSI, terutama sejak Jokowi secara khusus banyak memberikan dukungan kepada partai yang dipimpin anaknya, Kaesang Pangarep itu.

“Saya sampai hari ini sebagai mantan gubernur Sultra, bersahabat baik dengan dengan Pak Jokowi sejak menjadi gubernur DKI, dan beliau adalah atasan saya,” kata Nur Alam saat dihubungi, Rabu (17/6).

Diketahui Nur Alam pernah menjadi tersangka dan divonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 28 Maret 2018. Dan Bebas bersyarat pada awal tahun 2024 lalu.

Nur Alam didakwa atas kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), yaitu menerima gratifikasi yang dapat dikatakan suap Rp 40,2 miliar dari PT Richcorp Ltd, menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya dengan tujuan menguntungkan dirinya sebesar Rp 2,7 triliun dan PT Billy Indonesia sebesar Rp 1,5 triliun, serta mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 4,3 triliun yang berasal dari kerusakan lingkungan Rp 2,7 triliun dan kerugian negara Rp 1,5 triliun.

Dia mengaku senang bergabung dengan PSI, karena selain didukung Jokowi, PSI adalah partai baru yang dibangun dan dibesarkan dari nol. Sehingga, semua kader memiliki kesempatan yang sama untuk membesarkan partai.

“Insyallah bisa menjadi partai terkemuka pada saatnya nanti,” ujarnya.

Continue Reading

Daerah

Legislator PDIP Minta BPBD Bergerak Cepat Pasca Gempa M6,7 di Sulawesi Tengah

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Matindas J. Rumambi, menyampaikan keprihatinannya atas gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu dan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah.

Meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memastikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, Matindas mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Masyarakat Sulawesi Tengah saya minta tetap waspada terhadap gempa susulan dan mengikuti seluruh arahan resmi yang disampaikan oleh BMKG, BPBD, pemerintah daerah, maupun aparat terkait. Jangan mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ujar Matindas J. Rumambi.

Sebagai daerah yang memiliki sejarah kebencanaan yang besar, menurutnya, setiap kejadian gempa harus direspons secara cepat, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Matindas meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, khususnya melakukan pendataan dan penelusuran secara menyeluruh terhadap dampak yang ditimbulkan.

“Saya meminta BPBD bersama Pemda segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi warga, mengidentifikasi potensi korban, memetakan kerusakan rumah, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, sekolah, serta infrastruktur vital lainnya.” tegasnya.

Matindas juga meminta agar proses evakuasi segera dilakukan apabila ditemukan masyarakat yang terdampak, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di bangunan yang mengalami kerusakan struktural.

Lebih lanjut, Matindas menekankan pentingnya kesiapan bantuan logistik agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi apabila situasi berkembang.

“Kami meminta pemerintah melakukan asesmen cepat untuk menentukan skala kebutuhan dan memastikan intervensi bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.” Ujar anggota fraksi DPR RI Dapil Sulteng itu.

Menurutnya, momentum ini juga harus menjadi pengingat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperkuat kesiapsiagaan prabencana di Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan seismik tinggi.

Matindas meminta Penguatan sistem peringatan dini, kesiapan jalur evakuasi, simulasi kebencanaan yang rutin, edukasi masyarakat, dan ketersediaan logistik kebencanaan harus menjadi prioritas berkelanjutan, bukan hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus hadir dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi agar masyarakat merasa terlindungi dan dapat segera kembali beraktivitas dengan aman.” Tegasnya.

Continue Reading
Advertisement

Trending