Connect with us

Daerah

3M Dibahas Ulang, Ridwan Kamil Usulan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Published

on

BANDUNG – Pemerintah pusat kembali mengingatkan pemerintah daerah terus mengampanyekan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker – menjaga jarak – mencuci tangan pakai sabun di era PPKM Level.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, 3M ampuh mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu sosialisasi dan edukasi tidak boleh berhenti.

“Mengenai kampanye 3M karena ini penting sekali kita lakukan dalam konteks saling mendukung. Jadi saya pikir, kalau kita lihat posisi sekarang ini perlu ada edukasi (lebih) kepada masyarakat,” kata Luhut  dalam rakor virtual Kampanye 3M, Jumat (23/7/2021).

Apalagi saat ini, ada varian baru virus COVID-19 yang bernama varian delta yang tingkat penyebarannya lebih cepat. Efek varian delta ini juga membuat negara-negara maju seperti Australia dan negara di Eropa hingga Amerika kembali mengalami peningkatan kasus.

“Kalau kita lihat negara maju dengan tingkat vaksinasi tertinggi kemarin kembali mengalami peningkatan kasus karena varian delta. (Itu) Setelah relaksasi,” kata Luhut.

“Penggunaan masker terbukti menahan penyebaran kasus. Ini studi yang dilakukan dari menggunakan masker terhadap infeksi COVID-19 ini,” imbuhnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons dengan mengatakan tiga hal kepada Menki Marves Luhut Pandjaitan. Pertama, Ridwan Kamil mengusulkan agar ada keputusan final istilah prokes untuk disampaikan ke masyarakat.

Pasalnya, di Jabar kampanye yang berjalan adalah 5M, yakni 3M plus menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jika ada perubahan istilah Ridwan Kamil khawatir masyarakat bingung.

“(Kampanye) Di bawah sudah bukan 3M tapi 5M. Jadi spanduk di desa-desa itu bahasa publiknya sudah lama 5M bukan 3M. Jadi kalau sekarang harus balik lagi dari 5M ke 3M, tidak masalah juga.  Cuma nanti ada pertanyaan dari publik berarti 2M yang kemarin itu gimana,” kata Ridwan Kamil yang mengikuti rakor dari Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Kedua, terkait penggunaan istilah adaptasi kebiasaan baru (AKB). Jika pemerintah kembali menggunakan istilah ’new normal’, maka akan kembali seperti 2020 ketika pertama kali pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB.

“Mohon izin kita hindari juga kata _new normal_ lagi pak. Sudah disepakati juga narasinya adaptasi kebiasaan baru (AKB). Jadi kalau menarasikan kembali dengan kalimat “new normal” balik lagi ke istilah tahun 2020,” kata Kang Emil.

Ketiga, Gubernur mendorong penggunaan aplikasi dan teknologi yang sama dalam memantau mobilitas masyarakat, agar tidak ada perbedaan data antara pemerintah pusat dengan pemda.

Ia mencontohkan, disiplin pakai masker dan jaga jarak jika mengacu pada data aplikasi pemantauan, tingkat kedisiplinan warg Jabar dalam memakai masker adalah 86 persen, dan menjaga jarak 83 persen.

Namun data tersebut berbeda dengan data berdasarkan aplikasi pemantauan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Karena tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan berada di bawah 75 persen.

Kang Emil tidak mempermasalahkan penggunaan teknologi dari Google, Facebook, dan lain- lain. Namun cara mengukurnya harus satu patokan agar tidak ada perbedaan data. Sebab, pejabat publik di daerah harus terus berkomunikasi dengan masyarakat sehingga datanya harus sinkron.

“Mohon izin kepada Kepala BNPB (teknologi) perlu disinkronisasi,” tutup Ridwan Kamil. (Red)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Membuka Agenda Konferprov PWI Jawa Barat

Published

on

By

Bandung, Hariansentana.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat menggelar Konferensi Provinsi (Konferprov) Tahun 2026 di Kota Bandung, pada Rabu–Kamis, 12–13 Agustus 2026.

Konferensi tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi kewartawanan tersebut untuk menentukan kepemimpinan PWI Jawa Barat periode 2026–2031 sekaligus membahas arah organisasi dan tantangan dunia pers di tengah perubahan ekosistem komunikasi publik.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut hadir dan membuka agenda Konferprov PWI Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Farhan menyoroti perubahan landskap komunikasi publik yang menurutnya semakin menantang posisi jurnalisme konvensional.

Ia menyampaikan bahwa produk komunikasi publik saat ini telah menembus batas-batas jurnalisme. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan bagi insan pers untuk mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap karya jurnalistik.

Lebih lanjut Farhan juga menyinggung hasil survei LSI yang disebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat di 27 kabupaten/kota terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di atas 95 persen. Bahkan, angka tersebut disebut mencapai 100 persen di Kota Bandung, Cimahi, dan Bogor.

Di tengah perubahan pola informasi ke masyarakat, Farhan menegaskan pentingnya mempertahankan jurnalisme yang memiliki proses verifikasi, kompetensi, serta etika redaksional.

Menurutnya, karya jurnalistik harus terus memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan mampu mempertahankan eksistensi profesi wartawan di tengah derasnya arus informasi dari berbagai platform.

Pandangan tersebut menjadi relevan karena masyarakat kini tidak hanya memperoleh informasi dari media massa, tetapi juga dari media sosial, kanal digital, influencer, maupun berbagai bentuk komunikasi langsung dari pemerintah dan lembaga publik,”ujar nya.

Dalam sambutannya, Farhan juga menempatkan kritik sebagai bagian penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Ia mengibaratkan kritik seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dapat terasa tidak nyaman bagi pihak yang menerima, tetapi di sisi lain kritik diperlukan untuk mengingatkan dan membuka titik buta pemerintah.

Kritik juga dianalogikan seperti spion dan klakson pada kendaraan besar. Fungsinya bukan semata-mata mengganggu perjalanan, melainkan membantu memastikan kendaraan tetap mengetahui kondisi di sekitarnya dan dapat bergerak dengan lebih aman,”papar nya.

Karena itu, Farhan menegaskan pentingnya kebebasan pers dan menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk pembungkaman terhadap pers.

Menurutnya, pers harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen sekaligus bertanggung jawab.
PWI Jabar diharapkan tetap Independen.

Farhan menyambut para peserta Konferprov PWI Jawa Barat yang berkumpul di Kota Bandung. Ia berharap momentum lima tahunan tersebut tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga memperkuat arah organisasi dalam menghadapi tantangan industri media dan perkembangan teknologi informasi.

Insan pers diharapkan tetap menjalankan peran sebagai salah satu pilar demokrasi, penjaga akal sehat publik, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun komunikasi publik.

Namun, kemitraan tersebut tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol. Independensi, verifikasi, keberimbangan, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik tetap menjadi fondasi agar pers mampu menjalankan mandatnya secara profesional.

Konferprov PWI Jawa Barat 2026 dengan demikian tidak hanya menjadi arena pemilihan Ketua PWI Jawa Barat periode 2026–2031, tetapi juga menjadi ruang untuk mengevaluasi arah organisasi dan masa depan jurnalisme di tengah perubahan besar ekosistem informasi………Ron

Continue Reading

Daerah

Tantan Sulthon, Calon Kuat Kandidat Ketua PWI Jawa Barat Periode 2026–2031.

Published

on

By

Bandung, Hariansentana.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat memasuki momentum pemilihan Ketua PWI Jawa Barat periode 2026–2031. Salah satu kandidat, Tantan Sulthon, yang tercatat sebagai Sekretaris PWI Jawa Barat periode 2021–2026, menawarkan lima program unggulan sebagai bagian dari gagasan kepemimpinannya.

Dalam materi program yang disampaikan, Tantan mengusung visi “PWI Jabar Istimewa: Wartawannya Kompeten, Organisasinya Hebat, Anggotanya Maju dan Sejahtera.”

Lima program tersebut diarahkan pada peningkatan kompetensi wartawan, perlindungan profesi, penguatan organisasi, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan kemitraan strategis.

Program pertama adalah Wartawan Multimedia, dengan fokus mencetak wartawan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menguasai kecerdasan buatan (AI), video, podcast, media sosial, serta jurnalisme digital.

Program kedua, 1.000 UKW Gratis, ditujukan untuk memperluas akses Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sekaligus pelatihan sumber daya manusia bagi anggota PWI.

Program ketiga ,Tantan menawarkan program Perlindungan Profesi Wartawan. Dalam materi kampanyenya, program tersebut mencakup dorongan terhadap BPJS Ketenagakerjaan serta penguatan perlindungan profesi bagi anggota PWI.

Program keempat adalah PWI Creative Hub, yang diarahkan untuk menjadikan kantor PWI sebagai ruang bersama sekaligus pusat pelatihan, kolaborasi, dan kreativitas wartawan.

Sementara program kelima, Kemitraan Strategis, menitikberatkan pada pembangunan sinergi dengan pemerintah, perguruan tinggi, BUMN, dunia usaha, serta komunitas untuk memperkuat organisasi dan membuka ruang pengembangan bagi anggota.

Lebih lanjut Tantan Sulthon menyatakan pencalonannya membawa semangat keberlanjutan dengan mengedepankan pengalaman organisasi yang telah dijalani. Materi kampanyenya juga menampilkan tagline “Berpengalaman & Berkompeten, Lanjutkan!”

Lima program tersebut sekaligus menjadi tawaran kepada anggota PWI Jawa Barat untuk menilai arah kepemimpinan organisasi selama lima tahun ke depan.

Namun, efektivitas program tentu akan sangat bergantung pada kemampuan kandidat dalam menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan yang terukur, transparan, dan dapat dirasakan langsung oleh anggota.

Dalam konteks pemilihan organisasi profesi, sejumlah hal penting patut menjadi perhatian anggota, antara lain bagaimana mekanisme pelaksanaan 1.000 UKW gratis, sumber pembiayaan program, sasaran penerima manfaat, bentuk konkret perlindungan profesi, serta indikator keberhasilan PWI Creative Hub dan kemitraan strategis.

Dengan demikian, lima program unggulan tersebut tidak hanya menjadi materi kampanye, tetapi diharapkan dapat diuji melalui komitmen, transparansi, serta kesiapan implementasinya apabila Tantan Sulthon memperoleh mandat memimpin PWI Jawa Barat periode 2026–2031……Ron

Continue Reading

Daerah

Kolaborasi PT PMC dan Warga Sukajaya Hadirkan Agro Edu Wisata Berbasis Hortikultura

Published

on

By

BOGOR, Sentana – PT PMC menggandeng masyarakat Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor, untuk mengembangkan kawasan agro edu wisata berbasis hortikultura yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan perekonomian warga.

Project Manager PT PMC Wilayah Sukajaya, Andi, mengatakan pengembangan kawasan akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keterlibatan masyarakat, mulai dari proses perekrutan tenaga kerja hingga kemitraan usaha.

“Program ini kami bangun bersama masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga Desa Sukajaya,” ujar Andi.

Selain menghadirkan wisata edukasi, PT PMC juga akan mengembangkan berbagai komoditas pertanian, seperti tanaman buah, hortikultura, dan palawija dengan konsep pertanian modern untuk menarik minat generasi muda.

Menurut Andi, kawasan tersebut nantinya juga menjadi ruang promosi bagi produk UMKM lokal sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh tenaga kerja, tetapi juga para pelaku usaha di sekitar lokasi.

Sementara itu, Pendamping Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Atika, menilai program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa berbasis potensi lokal.

Ia berharap kolaborasi antara PT PMC, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dapat menjadikan Sukajaya sebagai pusat edukasi pertanian sekaligus destinasi wisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Continue Reading
Advertisement

Trending