Jakarta, Hariansenrana.com —Agenda pangan nasional tahun ini bergerak pada dua arah yang saling mengisi, yakni mendorong masyarakat menerapkan pola pangan yang beragam dan bergizi seimbang, sekaligus memastikan pangan tersebut benar-benar aman untuk dikonsumsi. Keduanya kemudian diterjemahkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui berbagai program dan kegiatan sepanjang 2026.

“Arahnya sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai bagian dari pertahanan negara, sekaligus implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang diarahkan untuk mencapai swasembada nasional melalui transformasi sistem pangan,” kata Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, dikutip, Sabtu (12/9/2026).

Pada aspek konsumsi, capaian nasional menunjukkan perubahan yang cukup berarti. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menggambarkan kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat, selalu mencapai target dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kenaikan skor PPH pun terlihat, dari 93,5 pada 2024 menjadi 95,1 pada 2025. Skor ini melampaui target Renstra Bapanas 2025 sebesar 94,0, memberi gambaran bahwa pola konsumsi masyarakat bergerak ke arah yang lebih beragam.

“Target PPH nasional tahun ini kita tetapkan lebih tinggi di 94,5. Artinya capaian tahun 2025 belum bisa dijadikan garis akhir, melainkan menjadi baseline untuk mendorong hasil yang lebih baik lagi,” tegas Andriko.

Angka-angka tersebut tidak berdiri sendiri. Upaya memperbaiki pola konsumsi diterjemahkan melalui sejumlah program yang menyentuh langsung dalam keseharian masyarakat. B2SA Goes to School misalnya, pada tahun 2026 menyasar generasi muda melalui sosialisasi dan edukasi ke berbagai satuan pendidikan di 83 kabupaten/kota dan 15 provinsi.

Ada pula Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (PUPPL) yang menghubungkan bahan pangan lokal ke sektor industri dan UMKM. Serta Rumah Pangan B2SA yang mendorong pola konsumsi dengan pemanfaatan sumber pangan lokal yang banyak tersedia di sekitar.

“Kalau bicara penganekaragaman konsumsi, ukurannya harus terlihat pada pilihan pangan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Karena itu, program di lapangan harus membantu masyarakat mengenal dan memanfaatkan lebih banyak pangan lokal yang mudah diakses sehari-hari. Ini sudah dilakukan Rumah Pangan B2SA 2026 yang menjangkau 72 lokasi di 68 kecamatan, 47 kabupaten/kota, dan 33 provinsi,” ungkap Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Hamid Sangadji, pada kesempatan yang sama.

Dari program Rumah Pangan B2SA 2026, disebutkan lahir sejumlah inovasi olahan pangan lokal padat gizi, mulai dari nugget ikan gabus, stik daun kelor, sirup rumput laut, es krim talas, hingga mie bayam. Semuanya berasal dari ide para TP PKK untuk mengoptimalkan sumber pangan yang melimpah di daerahnya.

Selain soal keragaman konsumsi pangan sarat gizi, ada ukuran lain yang tak kalah pentingnya, yakni keamanan pangan segar. “Masyarakat mungkin tidak banyak melihat proses perumusan standar, regulasi, hingga pengawasan pangan, tetapi sistem ini sebenarnya menentukan apakah produk pangan yang mereka beli sudah aman untuk disajikan di meja makan,” kata Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Yusra Egayanti.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan pangan, khususnya pangan segar asal tumbuhan, Bapanas turut berkolaborasi dengan berbagai instansi serta kementerian/lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi ini juga mencakup rencana dukungan pada program unggulan presiden, melalui kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk memastikan bahan pangan yang digunakan memenuhi standar keamanan pangan.

Adapun hingga 4 September 2026, tercatat 2.234 permohonan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL), dengan 1.276 izin telah diterbitkan sepanjang 2026. Sementara itu, Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) mencapai 202 permohonan, dengan 47 sertifikat telah diterbitkan. Proses sertifikasi dan registrasi tersebut berjalan beriringan dengan investigasi serta penindakan terhadap pangan segar yang tidak memenuhi ketentuan.

“Kita ingin masyarakat mendapatkan pilihan pangan yang semakin beragam, tapi juga dijamin standar mutu keamanannya. Jadi kualitas konsumsi dan keamanan pangan ini perlu dibaca sebagai satu rangkaian. Angka-angka tadi bercerita tentang hasil yang lebih terukur dari upaya menciptakan ketahanan pangan nasional; memperbaiki apa yang ada di piring, dan memastikan keamanan yang masuk ke piring,” pungkas Andriko.(***)

JAKARTA — Perubahan aturan bagasi Garuda Indonesia dari sistem weight concept menjadi piece concept dinilai berpotensi menekan pelaku UMKM oleh-oleh dan cenderamata di berbagai destinasi wisata Indonesia.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Alex Indra Lukman, mengatakan perubahan sistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknis pengelolaan bagasi penumpang, tetapi juga dapat berdampak terhadap perilaku wisatawan dalam membeli dan membawa oleh-oleh dari daerah yang dikunjungi.

Menurut Alex, cenderamata dan oleh-oleh umumnya memiliki kemasan khusus yang dibuat terpisah dari koper utama penumpang. Dengan sistem penghitungan berdasarkan jumlah koli, kemasan tersebut berpotensi dianggap sebagai bagasi tambahan dan dikenakan biaya.

“Aturan baru bagasi di Garuda Indonesia dengan sistem piece concept (hitung berdasarkan jumlah koper), akan membuat pengguna jasa penerbangan enggan untuk membawa buah tangan dari perjalanannya ke suatu destinasi wisata, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” kata Alex dalam pernyataan tertulis, Kamis (10/9/2026).

Alex menjelaskan, dalam sistem piece concept, petugas di konter check-in tidak hanya memperhatikan total berat barang bawaan, tetapi juga jumlah fisik koper atau koli yang dibawa penumpang.

Sebagai ilustrasi, seorang penumpang membawa dua koper dengan berat masing-masing 10 kilogram. Secara total, barang bawaan tersebut hanya 20 kilogram dan masih berada di bawah batas 23 kilogram per koli.

Namun, apabila hak bagasi pada tiket kelas Ekonomi Domestik hanya mencakup satu koli, koper kedua tetap dihitung sebagai koli tambahan dan dapat dikenakan biaya ekstra.

Persoalan tersebut, lanjut Alex, akan semakin terasa ketika penumpang membawa kardus atau kemasan khusus berisi oleh-oleh.

“Jika kemudian ditambah koli dari kardus oleh-oleh, ini akan membuat penumpang bakal merogoh kantong lebih dalam,” ujarnya.

Bisa Pengaruhi Penjualan UMKM

Alex menilai tambahan biaya bagasi berpotensi membuat wisatawan berpikir ulang sebelum membeli oleh-oleh dalam jumlah tertentu. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi omzet pedagang cenderamata dan UMKM yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas wisatawan.

“Artinya, pedagang oleh-oleh di terminal bandara termasuk di sentra oleh-oleh yang ada di sebuah destinasi wisata, bakalan kehilangan calon pembeli,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI tersebut.

“Karena, yang ada di pikiran penumpang, kemasan itu akan jadi koli tambahan yang ongkos kirimnya akan melebihi nilai ekonomis dari oleh-oleh yang dibeli,” sambungnya.

Menurut Alex, persoalan ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas karena industri pariwisata tidak hanya bergantung pada sektor transportasi, hotel, dan objek wisata. Pelaku UMKM yang menjual produk lokal, makanan khas, kerajinan, serta cenderamata juga menjadi bagian dari ekosistem pariwisata.

Alex kemudian merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara (Wisnus) pada kuartal I 2026 mencapai 319,51 juta perjalanan. Angka tersebut meningkat 13,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tingginya mobilitas wisatawan domestik tersebut, kata dia, menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di daerah, termasuk UMKM sektor oleh-oleh dan cenderamata.

“Beleid Garuda ini secara tak langsung telah meruntuhkan ekspektasi pelaku UMKM Indonesia terhadap potensi dari ratusan juta orang Wisnus ini,” tutup Alex yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.

Bogor, Hariansentana.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor periode baru di bawah kepemimpinan Hilal Firmansyah akan segera melakukan langkah rekonsiliasi. Langkah ini bertujuan memperkuat soliditas dan persatuan dunia usaha di Kabupaten Bogor pasca pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Mukab) IX.

Rekonsiliasi dinilai penting untuk meredakan perbedaan yang muncul selama proses Mukab IX. Kadin berkomitmen merangkul seluruh elemen dan mengedepankan semangat kebersamaan, persaudaraan, serta kepentingan bersama dunia usaha.

“Perbedaan yang terjadi dalam proses Mukab harus kita akhiri dengan rekonsiliasi. Ke depan, yang harus kita bangun adalah persatuan, kolaborasi, dan kerja nyata untuk kemajuan dunia usaha serta Kabupaten Bogor,” ujar Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Hilal Firmansyah.

Dalam waktu dekat, Kadin juga akan segera menyusun struktur organisasi dan perangkat kepengurusan. Hal ini agar roda organisasi dapat berjalan efektif, profesional, dan sesuai AD/ART.

Di bawah kepemimpinan Hilal, Kadin Kabupaten Bogor akan mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudi Susmanto. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kadin Kabupaten Bogor juga akan mengambil peran strategis sebagai corong investasi daerah di tingkat nasional. Berbagai potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bogor akan diperkenalkan kepada dunia usaha, investor, dan pemangku kepentingan nasional.

Kadin Kabupaten Bogor mengajak seluruh pengusaha, asosiasi, komunitas dunia usaha, serta pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun iklim usaha yang sehat, produktif, dan berdaya saing…….Ron