Nasional
TB Hasanuddin Dorong RUU Penyadapan, Tegaskan Kewenangan Lembaga hingga Sanksi Penyalahgunaan Harus Diatur
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin, mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk segera menindaklanjuti pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Regulasi khusus tersebut dinilai mendesak untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan lembaga, sekaligus mencegah penyalahgunaan praktik penyadapan.
TB Hasanuddin menilai, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, praktik penyadapan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menyentuh berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.
“Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, kewenangan penyadapan yang dimiliki sejumlah lembaga negara, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kejaksaan Agung, harus memiliki batasan serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Ia menegaskan bahwa setiap tindakan penyadapan wajib memiliki dasar hukum yang kuat, dilakukan sesuai prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa regulasi yang komprehensif, terdapat potensi ketidakseragaman mekanisme pelaksanaan maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang,” tegasnya.
Perlu Pengawasan Ketat dan Perlindungan Hak Privasi
TB Hasanuddin menjelaskan, pembentukan UU khusus Penyadapan juga memiliki landasan hukum yang kuat. Di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Selain itu, Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengamanatkan pengaturan penyadapan untuk kepentingan penyidikan melalui undang-undang khusus.
Dengan demikian, menurutnya, pembentukan regulasi tersebut bukan sekadar kebutuhan kebijakan, melainkan bagian dari tindak lanjut amanat hukum yang perlu segera diwujudkan oleh Pemerintah dan DPR.
“Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengusutan secara objektif terhadap dugaan penyadapan ilegal yang mencuat belakangan ini. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus ditelusuri berdasarkan fakta, termasuk memastikan legalitas, dasar kewenangan, serta prosedur pelaksanaan penyadapan.
“Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya. Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap TB Hasanuddin.
RUU Penyadapan Harus Mengatur Perizinan hingga Sanksi
Lebih lanjut, TB Hasanuddin menekankan bahwa RUU Penyadapan harus memuat pengaturan secara menyeluruh, mulai dari lembaga yang berwenang melakukan penyadapan, tujuan penyadapan, prosedur perizinan, hingga batas waktu pelaksanaannya.
Selain itu, regulasi tersebut perlu mengatur mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil penyadapan, serta sanksi tegas bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.
“UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” tegasnya.
TB Hasanuddin juga menyoroti semakin mudahnya akses terhadap perangkat penyadapan yang beredar di masyarakat. Ia menilai perlu ada pembatasan yang jelas mengenai kepemilikan dan penggunaan perangkat tersebut, sehingga hanya lembaga yang memiliki kewenangan sah yang dapat menggunakannya untuk kepentingan yang dibenarkan hukum.
Menurutnya, organisasi maupun perorangan yang tidak memiliki kewenangan harus dilarang memiliki atau menggunakan perangkat penyadapan untuk melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap praktik penyadapan perlu diperkuat, termasuk melalui fungsi pengawasan parlemen, agar penggunaan teknologi tersebut tidak melanggar hak privasi maupun hak konstitusional masyarakat.
TB Hasanuddin berharap Pemerintah dan DPR dapat segera mengambil langkah konkret dalam pembahasan RUU Penyadapan. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.
“Praktik penyadapan harus dilakukan secara terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, dan berada dalam mekanisme pengawasan yang ketat. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru disalahgunakan dan merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Daerah
Kapolres Wonogiri: Sinergi Antar Instansi, Untuk Mendukung Terciptanya Situasi Kondusif
SINERGITAS-Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K, M.H foto bersama dengan Kepala BPN, Darsini, S.H, M.H, QRMP dan jajaran, dalam rangka wujudkan Sinergitas. (Foto Doc. Polres).
WONOGORI, SENTANA – Membangun komunikasi dan hubungan baik antarinstansi menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam silaturahmi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wonogiri, Darsini, S.H, M.H, QRMP, dengan Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan,S.I.K, M.H, Jum’at (13/11/2026).

Kegiatan berlangsung di Posko Polisi Bersama Masyarakat Polres Wonogiri dalam suasana hangat dan penuh keakraban.
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang baik antara Polres Wonogiri dan BPN Kabupaten Wonogiri.
Melalui keterangannya Jum’at (13/11), Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan,S.I.K, M.H, menyambut positif kunjungan tersebut. Ia berharap, hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipelihara melalui komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang positif.
Sinergi antar instansi dinilai penting untuk mendukung terciptanya situasi Kabupaten Wonogiri yang aman, kondusif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui silaturahmi ini, Polres Wonogiri terus membuka ruang komunikasi dan kebersamaan dengan berbagai elemen, sebagai wujud komitmen Polri untuk hadir dan dekat dengan masyarakat,” ujarnya. (Red).
Daerah
Sambangi Masjid Bait Arrohman, Kapolres Wonogiri Ajak Warga Jaga Kondusifitas
BANTUAN-Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H saat memberikan bantuan diterima Pengurus dalam Safari Sholat “Jum’at Keliling” Polri Bersama Masyarakat di Masjid Bait Arrohman. (Foto Doc. Polres).
Wonogiri, Hariansentana.com – Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H., mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan, persatuan dan keamanan lingkungan. Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan Safari Sholat “Jum’at Keliling” Polri Bersama Masyarakat di Masjid Bait Arrohman, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Jum’at (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Kapolres mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan di tengah masyarakat, terutama menjelang sejumlah agenda demokrasi di tingkat Desa. Menurutnya, perbedaan pilihan dan pendapat merupakan hal yang wajar dan tidak boleh menjadi alasan terjadinya perpecahan.
Ia juga mengimbau masyarakat, agar tidak mudah terpengaruh praktik politik uang atau serangan fajar. Apabila menemukan indikasi praktik tersebut, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak kepolisian.
“Jangan sampai perbedaan membuat kita terpecah belah. Mari tetap menjaga persaudaraan, menghargai perbedaan dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, serta kondusif,” pesan AKBP Deni.
Selain itu, Kapolres mengajak masyarakat menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Warga yang mengetahui adanya peredaran narkotika maupun potensi gangguan keamanan lainnya, diharapkan tidak ragu melapor melalui layanan Call Center Polri 110.

Sementara itu, khutbah Jum’at yang disampaikan KBO Satlantas Polres Wonogiri, Ipda Muhammad Marwah, S.E, mengingatkan jamaah agar tidak terlena dengan kehidupan dunia yang bersifat sementara. Umat Islam diajak meningkatkan keimanan melalui ibadah, membaca Al-Qur’an, bersedekah, serta memperbanyak amal kebaikan.
Dalam khutbahnya, ia juga mengajak masyarakat menjaga persaudaraan, menghindari provokasi dan menciptakan suasana damai menjelang pelaksanaan Pilkades di Desa Gumiwang Lor.
Melalui Safari “Jum’at Keliling” ini, Polres Wonogiri terus memperkuat silaturahmi dan komunikasi langsung dengan masyarakat. Kehadiran Polri di tengah jamaah diharapkan semakin mendekatkan pelayanan kepolisian sekaligus membangun kebersamaan dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. (Red).
Polhukam
DPP Partai Ummat Sampaikan Insya Allah Presiden Prabowo Pilih Satu Dari Dua Cawapres Yang Berintegritas, Soliditas dan Sinergitas
JAKARTA, SENTANA – Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar, SH MH meyakini Presiden Prabowo Subianto akan memilih calon wakil presiden (cawapres) yang memiliki integritas, soliditas, dan sinergitas untuk mendampinginya menjalankan pemerintahan.
“Demikian Hal tersebut dikatakan Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar SH.MH kepada sejumlah awak media dalam menyikapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Lebih lanjut Heikal Safar menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur secara tegas dalam konstitusi.
“Pasalnya mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tersebut diatur secara tegas oleh konstitusi, yakni pernyataan kekosongan jabatan.
MPR menggelar rapat untuk menyatakan secara resmi terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden sebelum mengirimkan surat permintaan nama kandidat kepada Presiden,” ujar Heikal Safar.
Kemudian Heikal Safar menyatakan bahwa sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Prabowo Subianto berwenang mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Selanjutnya, MPR akan memilih satu orang dari dua kandidat tersebut melalui sidang paripurna untuk melanjutkan sisa masa jabatan wakil presiden.
Meski demikian, Heikal berharap seluruh tahapan konstitusional dalam pengisian jabatan wakil presiden dilakukan melalui proses seleksi yang cermat dan matang.
Menurut dia, sosok yang terpilih harus mampu memenuhi harapan dan keinginan seluruh rakyat Indonesia.
“Tentunya Wakil Presiden yang sesuai dengan harapan dan keinginan seluruh rakyat Indonesia yang berintegritas, soliditas dan sinergitas, agar tidak ada lagi kejadian yang serupa ke depannya,” tegas Heikal.
Ia menilai Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah serta jumlah penduduk yang hampir mencapai 300 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, Indonesia disebut sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.
Oleh karena itu, Heikal Safar, atas nama Partai Ummat, mendorong seluruh pemangku kebijakan agar menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab dalam proses penentuan wakil presiden.
Ia mengingatkan agar proses tersebut tidak dilakukan secara gegabah, mengingat besarnya tanggung jawab seorang wakil presiden dalam mendampingi kepala negara mengelola pemerintahan.
“Lantaran seluruh rakyat Indonesia sangat mendambakan setelah 81 Tahun Indonesia Merdeka, seharusnya sudah ada hasilnya yang berdampak kepada kesejahteraan ekonomi rakyat serta membanggakan seluruh rakyat Indonesia,” ucap Heikal.
Heikal kembali menegaskan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan mengusulkan dua nama calon wakil presiden dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, terutama integritas, soliditas, dan sinergitas.
Menurutnya, kriteria tersebut menjadi harapan berbagai elemen masyarakat agar kepemimpinan nasional tetap berjalan efektif dan harmonis hingga akhir masa jabatan.
Selain itu, Heikal menyampaikan apresiasi terhadap sikap dan imbauan Presiden Prabowo setelah menerima pemberhentian Wakil Presiden ke-14, Gibran Rakabuming Raka, di Istana Merdeka pada Kamis (12/11/2026).
Ia mengapresiasi pernyataan Prabowo yang menyampaikan penghargaan atas kontribusi dan kinerja Gibran selama mendampinginya menjalankan roda pemerintahan serta turun langsung ke berbagai daerah.
Heikal juga menyambut baik ajakan Presiden Prabowo kepada seluruh pihak untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat.
“Semoga negeri kita tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ke depannya semakin maju menjadi negeri yang baldatun, thoyibatun warabbun ghofur dan seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera, aman dan damai. Aminnn Yarobal alamin,” pungkasnya.(HL)
-
Polhukam7 days agoSengketa Hak Cipta Kemasan Kosmetik, Law Firm Wijaya Sandi & Co Menangkan Perkara SUNISA Lawan ZENCOLOR
-
Nasional4 days agoPeringatan Hari Pahlawan Teguhkan Semangat Pengabdian
-
Ekonomi6 days agoKemenangan Demokrat dalam Pemilu Sela AS 2026 Berpotensi Redam Eskalasi Konflik Timur Tengah.
-
Ibukota5 days agoSeorang Pasien Penderita TBC Keluhkan Pelayanan di Puskesmas Cibubur

