BANTUAN-Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H saat memberikan bantuan diterima Pengurus dalam Safari Sholat “Jum’at Keliling” Polri Bersama Masyarakat di Masjid Bait Arrohman. (Foto Doc. Polres).

Wonogiri, Hariansentana.com – Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H., mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan, persatuan dan keamanan lingkungan. Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan Safari Sholat “Jum’at Keliling” Polri Bersama Masyarakat di Masjid Bait Arrohman, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Jum’at (13/11/2026).

Dalam sambutannya, Kapolres mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan di tengah masyarakat, terutama menjelang sejumlah agenda demokrasi di tingkat Desa. Menurutnya, perbedaan pilihan dan pendapat merupakan hal yang wajar dan tidak boleh menjadi alasan terjadinya perpecahan.

Ia juga mengimbau masyarakat, agar tidak mudah terpengaruh praktik politik uang atau serangan fajar. Apabila menemukan indikasi praktik tersebut, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak kepolisian.

“Jangan sampai perbedaan membuat kita terpecah belah. Mari tetap menjaga persaudaraan, menghargai perbedaan dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, serta kondusif,” pesan AKBP Deni.

Selain itu, Kapolres mengajak masyarakat menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Warga yang mengetahui adanya peredaran narkotika maupun potensi gangguan keamanan lainnya, diharapkan tidak ragu melapor melalui layanan Call Center Polri 110.

Sementara itu, khutbah Jum’at yang disampaikan KBO Satlantas Polres Wonogiri, Ipda Muhammad Marwah, S.E, mengingatkan jamaah agar tidak terlena dengan kehidupan dunia yang bersifat sementara. Umat Islam diajak meningkatkan keimanan melalui ibadah, membaca Al-Qur’an, bersedekah, serta memperbanyak amal kebaikan.

Dalam khutbahnya, ia juga mengajak masyarakat menjaga persaudaraan, menghindari provokasi dan menciptakan suasana damai menjelang pelaksanaan Pilkades di Desa Gumiwang Lor.

Melalui Safari “Jum’at Keliling” ini, Polres Wonogiri terus memperkuat silaturahmi dan komunikasi langsung dengan masyarakat. Kehadiran Polri di tengah jamaah diharapkan semakin mendekatkan pelayanan kepolisian sekaligus membangun kebersamaan dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. (Red).

SULTRA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada tahun anggaran 2026, panjang penanganan jalan provinsi meningkat dari rencana awal 37,891 kilometer menjadi 42,16 kilometer, terdiri atas 12,37 kilometer di wilayah daratan dan 29,79 kilometer di wilayah kepulauan.

Sebagai bentuk pengawasan, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), meninjau langsung progres pembangunan Jalan Punggaluku–Ambesea di Kabupaten Konawe Selatan dan Jalan Kasipute–Lora–Bambaea di Kabupaten Bombana, Rabu (4/11/2026).

Di Konawe Selatan, penanganan Jalan Punggaluku–Ambesea bertambah dari usulan awal 3 kilometer menjadi 4 kilometer setelah pengukuran ulang. Ruas ini dinilai strategis untuk menunjang mobilitas masyarakat, khususnya aktivitas pertanian dan distribusi hasil produksi.

Gubernur ASR menegaskan bahwa pembangunan jalan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah, mengingat Konawe Selatan merupakan salah satu pintu gerbang menuju Kota Kendari.

“Peningkatan infrastruktur jalan ini penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta mengantisipasi perkembangan wilayah ke depan. Saya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga jalan yang sudah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujar ASR.

Selanjutnya, Gubernur meninjau Jalan Kasipute–Lora–Bambaea di Kabupaten Bombana. Peningkatan jalan sepanjang 10 kilometer tersebut terbagi dalam tiga segmen dengan dukungan anggaran sekitar Rp30 miliar. Infrastruktur ini diharapkan memperlancar akses antardesa, termasuk konektivitas menuju kawasan Poleang.

Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo dan Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah provinsi. Keduanya berharap pembangunan tersebut dapat meningkatkan mobilitas warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama sektor pertanian.

Dalam kunjungan yang sama, Gubernur ASR juga meninjau revitalisasi sisi darat Pelabuhan Penyeberangan Torobulu. Proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Daerah yang dilaksanakan di tiga pelabuhan, yakni Baubau, Amolenggo, dan Torobulu, dengan total anggaran sekitar Rp30 miliar.

Revitalisasi mencakup peningkatan fasilitas terminal, penataan area parkir, serta pembenahan lingkungan pelabuhan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa.

Melalui pembangunan jalan dan revitalisasi pelabuhan, Pemprov Sultra terus memperkuat infrastruktur transportasi daratan maupun kepulauan guna memperluas akses ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan memperbaiki pelayanan publik.

JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J. Rumambi meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027. Menurutnya, potensi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan korban maupun kerugian besar.

Matindas menyatakan dukungannya terhadap penerbitan Surat Edaran (SE) BNPB Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2026/2027 yang ditujukan kepada para kepala daerah.

Ia menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing.

“Daerah yang memiliki histori curah hujan ekstrem harus segera memetakan kembali titik-titik rawan bencana dan memastikan jalur evakuasi dapat digunakan secara efektif. Simulasi juga perlu dilakukan bersama masyarakat agar mereka memahami apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi,” kata Matindas, Senin (2/11/2026).

Menurut dia, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan membuat peta kerawanan. Pemerintah daerah juga harus memastikan kebutuhan dasar penanganan bencana tersedia di wilayah yang memiliki risiko tinggi.

Dapur umum, obat-obatan, tenda pengungsian, air bersih, hingga kebutuhan khusus bagi anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas perlu disiapkan dalam bentuk stok penyangga atau buffer stock.

“Sebagai kebijakan mitigasi bencana, Pemda harus segera mendistribusikan alat berat, melakukan pengerukan sungai dan drainase, memperkuat tebing yang rawan longsor, serta memastikan kesiapan personel,” tegasnya.

Matindas juga meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG, aparat keamanan, tenaga kesehatan, dan unsur masyarakat untuk mempercepat respons ketika terjadi kondisi darurat.

Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai, lereng perbukitan, maupun kawasan yang memiliki riwayat banjir dan longsor diminta meningkatkan kewaspadaan secara mandiri.

Warga diimbau aktif memantau informasi cuaca dari BMKG dan BPBD, menyiapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting dan kebutuhan darurat, serta mengetahui lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi terdekat.

“Yang tidak kalah penting, kesiapsiagaan harus didukung alokasi anggaran kebencanaan yang cukup dan dapat segera digunakan, baik untuk mitigasi maupun penanganan keadaan darurat. Pemerintah daerah harus berani memprioritaskan anggaran untuk pengurangan risiko bencana,” pungkas Matindas.