Ekonomi
Sambangi Pasar Tradisional, Kepala Badan Pangan Nasional Pantau Pendistribusian Minyakita Jelang Ramadan
Keterangan Foto:
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat melakukan pemantauan pendistribusian Minyakita di Pasar Kramat Jati, Jakarta, pada Jumat, (17/3/2023).
JAKARTA, Hariansentana com – Mendekati Ramadan dan Idulfitri, pemerintah terus pastikan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan pendistribusian dan pengecekan stok minyak goreng Minyakita dan minyak goreng curah di pasar-pasar tradisional.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat melakukan pemantauan pendistribusian Minyakita di Pasar Kramat Jati, Jakarta, pada Jumat, (17/3/2023).

Menurut Arief, kunjungan ke pasar ini bertujuan memastikan pendistribusian Minyakita berjalan dan tepat sasaran.
“Hari ini kami di pasar Kramat Jati mengecek stok Minyakita sehingga kita mau pastikan sebelum puasa dan lebaran stok ini ada. Adapun Minyakita yang didistribusikan di pasar Kramat Jati ini dipasok dari Rajawali Nusindo dan Apical Group sebanyak 10 truk atau setara 9.600 liter,” ujarnya.
Arief mengatakan, kegiatan penyaluran pendistribusian Minyakita yang dilakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan dengan para produsen minyak goreng pada tanggal 8 Februari 2023 lalu. “Melalui kesepakatan tersebut produsen setuju menyalurkan minyak goreng Minyakita ke ID FOOD sebanyak 22,78 juta liter dan ke Perum BULOG sebanyak 7,07 juta liter. Minyak goreng tersebut akan menjadi Cadangan Minyak Goreng Pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat,” terangnya.

Arief menghimbau, agar masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan stok minyak goreng. Pasalnya, guna menambah ketersediaan minyak goreng curah rakyat, melalui Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tanggal 6 Februari 2023 lalu, telah diputuskan penambahan pasokan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri dari sebelumnya sebanyak 300.000 ton menjadi 450.000 ton.
“Selain itu, di tingkat konsumen, pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan dan stabilisasi Minyakita dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 14.000/liter,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Arief menambahkan, Badan Pangan Nasional juga akan terus memantau dan mendorong peningkatan pendistribusian Minyakita salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 34 provinsi. “Kita akan distribusikan juga Minyakita di setiap pelaksanaan GPM. Kegiatan ini bentuk kolaborasi Badan Pangan Nasional bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Asosiasi, BUMN Pangan, BUMD, serta pelaku usaha lainnya. Hal tersebut tentunya sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI yang meminta jajarannya untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya,” ungkapnya.
Ia menekankan, pengawasan dan distribusi Minyakita harus dijalankan secara lebih ketat dan tepat dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Satgas Pangan, BUMN, serta BUMD. “Untuk wilayah Jakarta, Pemprov DKI Jakarta punya 153 pasar, pasar yang seperti Kramat Jati ada 150, kita akan pastikan stok Minyakita terjaga. Jadi Pemprov DKI Jakarta tentunya bersama BUMD dan BUMN di bidang pangan ini akan bekerja bersama memastikan stoknya terjaga termasuk juga untuk komoditas daging,” paparnya.
Arief berpesan masyarakat dan pelaku usaha dapat saling bersinergi memberikan kemudahan keterjangkauan untuk memperoleh minyak goreng serta bahan pangan lainnya dengan harga yang wajar, sehingga masyarakat dapat memasuki bulan puasa dengan khusuk dan tenang.
Dalam kunjungan kerja ke pasar Kramat Jati tersebut, Badan Pangan Nasional juga melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan keamanan pangan, label, dan sanitasi hygiene dalam penempatan serta penanganan produk selama di peredaran. Pemenuhan persyaratan keamanan pangan ini dilakukan melalui pengujian residu pestisida untuk golongan bahan aktif organofosfat pada bawang bombay dan cabai merah keriting, serta pengujian formalin pada daging ayam yang dilakukan di mobil laboratorium keliling untuk menunjukkan hasil uji pangan yang aman untuk dikonsumsi.
“Kemudian tadi kita juga punya test kit beberapa produk yang ada di pasar Kramat Jati. Ini kita telah rutin melakukan bukan hanya hari ini, tujuannya memastikan masyarakat mendapatkan komoditas pangan segar yang aman,” terang Arief.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan juga pemantauan ketersediaan pasokan dan harga pangan pokok strategis lainnya seperti daging ruminansia, ayam, telur, cabai, bawang, dan gula pasir. Terpantau ketersediaan pasokan dan harga pangan di Pasar Kramat Jati berada pada kondisi stabil.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menyambut baik support dari pemerintah pusat khususnya dari Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta Kementerian terkait. “Mengingat Jakarta berkontribusi 27% terhadap nasional. Tentu kami mempunyai tanggung jawab yang besar bagaimana inflasi bisa kita kendalikan karena pada akhirnya nanti juga bisa mendorong inflasi nasional terkendali,” paparnya.
Ia juga akan terus memastikan stok ketersediaan serta mutu pangan di DKI Jakarta terjaga. “Kedepannya frekuensi pemeriksaan pangan akan kita tingkatkan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Direktur Komersial ID FOOD Ardiansyah Chaniago, perwakilan Satgas Pangan Polri Kombes Hermawan, Walikota Jakarta Timur, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, serta perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta.(Red)
Ekonomi
Kemenangan Demokrat dalam Pemilu Sela AS 2026 Berpotensi Redam Eskalasi Konflik Timur Tengah.
Jakarta, Hariansentana.com – Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan umum sela Amerika Serikat (AS) pada awal November 2026 berpotensi menurunkan risiko eskalasi konflik di Timur Tengah. Perubahan peta politik tersebut memberikan sentimen positif bagi pasar energi global, yang tercermin dari penurunan harga minyak Brent hingga berada di kisaran US$95 per barel atau di bawah US$100 per barel.
Meski demikian, perubahan komposisi Kongres AS diperkirakan belum akan secara langsung mengubah arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump. Mayoritas baru Partai Demokrat baru akan menjalankan kewenangan formalnya pada Januari 2027. Sementara itu, Presiden Trump masih memiliki ruang untuk mengambil tindakan militer tertentu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kongres.
Pieter Pandie, Peneliti Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menilai kemenangan Demokrat dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap keterlibatan militer AS di Timur Tengah.
“Perubahan komposisi Kongres memberikan peluang bagi Partai Demokrat untuk kembali menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam membatasi keterlibatan operasi militer yang tidak memperoleh persetujuan Kongres. Selain itu, Kongres juga dapat mempertanyakan tujuan strategis perang dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pertahanan,” ujar Pieter. Kamis (5/11/2026).
Namun, kemampuan Kongres untuk membatasi kebijakan luar negeri Presiden Trump tetap memiliki sejumlah tantangan. Presiden masih memiliki kewenangan veto terhadap legislasi yang membatasi kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan mayoritas dua pertiga di kedua kamar Kongres untuk mengesampingkan veto tersebut, upaya Partai Demokrat melalui jalur legislasi akan menghadapi hambatan.
Di sisi lain, perubahan komposisi Kongres juga berpotensi memengaruhi dukungan militer AS terhadap Israel. Meski demikian, perbedaan pandangan di internal Partai Demokrat mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, serta strategi menghadapi ancaman nuklir Iran membuat perubahan kebijakan tidak dapat dipastikan dalam waktu dekat.
“Dinamika internal Partai Demokrat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Perbedaan pandangan mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, dan strategi menghadapi Iran membuat perubahan kebijakan AS di kawasan ini tidak dapat berlangsung secara otomatis,” tambah Pieter.
Selat Hormuz Menjadi Titik Kritis Stabilitas Energi Global
Dinamika konflik Timur Tengah sepanjang 2026 telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan dan perdagangan energi global. Serangan militer AS dan Israel terhadap Iran turut memicu gangguan di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia.
Bagi AS dan Israel, operasi militer tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran. Sebaliknya, Iran memandang Selat Hormuz sebagai instrumen strategis untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional kedua negara tersebut.
Pieter menjelaskan bahwa posisi Selat Hormuz tidak hanya penting bagi Iran dalam menghadapi tekanan militer AS dan Israel, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap perdagangan energi internasional.
“Bagi Iran, Selat Hormuz merupakan instrumen strategis terpenting untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional Amerika Serikat dan Israel. Gangguan terhadap jalur ini tidak hanya mempertajam persaingan geopolitik regional, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas pasokan energi global,” jelas Pieter.
Dampak ekonomi konflik paling signifikan terlihat dari terganggunya aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan ekspor, penghentian sementara fasilitas produksi, hingga peningkatan harga energi.
Ancaman terhadap perdagangan energi juga tidak harus berupa penutupan total selat. Serangan sporadis terhadap kapal, ancaman ranjau laut, serta ketidakpastian keselamatan pelayaran sudah cukup untuk mendorong perusahaan pelayaran dan penyedia asuransi membatasi aktivitas mereka.
Selain Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden juga menjadi titik kerentanan penting dalam rantai pasok energi global.
Sejumlah negara di kawasan Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman, memiliki kepentingan besar untuk menjaga stabilitas regional dan kelancaran perdagangan energi. Sebagian negara tersebut berupaya mempertahankan hubungan diplomatik dengan Iran sekaligus melanjutkan kerja sama pertahanan dengan AS.
Jalur Alternatif Belum Mampu Menggantikan Selat Hormuz
Di tengah meningkatnya risiko keamanan, sejumlah negara produsen energi telah mengembangkan jalur alternatif untuk menjaga kelancaran ekspor minyak. Arab Saudi memiliki jaringan pipa East-West yang memungkinkan pengiriman minyak melalui Laut Merah, sedangkan Uni Emirat Arab memiliki jaringan pipa menuju Fujairah di Teluk Oman.
Namun, kapasitas tambahan kedua jalur tersebut masih terbatas. International Energy Agency (IEA) mencatat kapasitas gabungan jalur alternatif tersebut hanya sekitar 3,5–5,5 juta barel per hari, jauh di bawah volume perdagangan normal yang melewati Selat Hormuz.
Selain memanfaatkan jaringan pipa, produsen dan perusahaan perdagangan energi juga mencoba mengoptimalkan pengalihan rute pelayaran, fasilitas penyimpanan, serta mekanisme transfer muatan antarkapal. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut membutuhkan infrastruktur, ketersediaan kapal, dan koordinasi logistik yang tidak dapat dibangun dalam waktu singkat.
Menurut Pieter, keberadaan jalur alternatif memang dapat membantu mengurangi tekanan terhadap distribusi energi, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi risiko keamanan di kawasan.
“Jalur alternatif belum mampu mengeliminasi risiko keamanan kawasan secara menyeluruh, apalagi menjamin kelancaran pasokan energi global secara optimal. Karena itu, stabilitas Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb tetap menjadi faktor penting bagi keberlanjutan perdagangan energi internasional,” ungkap Pieter.
Pada akhirnya, kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela AS 2026 memberikan peluang bagi peningkatan pengawasan terhadap kebijakan militer pemerintahan Trump. Namun, ketidakpastian arah kebijakan luar negeri AS, dinamika hubungan dengan Israel, serta posisi strategis Iran di Selat Hormuz akan tetap menjadi faktor penentu perkembangan konflik Timur Tengah dan stabilitas ekonomi global.(***)
Ekonomi
34 Tahun Bangun Industri Pangan, Direktur PT SPS: Visi Kami Memaksimalkan Potensi Petani Lokal
Jakarta, Hariansentana.com – Direktur PT Sumber Pangan Sukses (SPS), Siti Saidah yang akrab disapa Ida, membagikan perjalanan panjangnya membangun industri pangan terpadu. Berawal dari peternakan ayam hingga kini merambah beras dan kelapa sawit, Ida mengaku visi utamanya tetap sama: memaksimalkan potensi dan memberdayakan petani lokal.
Ida menyebut, dirinya telah menghabiskan 34 tahun di industri peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa yang 99 persen untuk ekspor. Dalam 8 tahun terakhir, ia fokus di komoditi beras dan 6 tahun terakhir mengembangkan industri kelapa sawit.
“Kita konsentrasi di industri olahan pangan terpadu. Pengalaman saya 34 tahun di peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa, dan 8 tahun terakhir kita di beras,” ujar Ida Saidah, Direktur PT Sumber Pangan Sukses.
Untuk komoditi beras, Ida menjelaskan SPS tidak hanya mengandalkan impor. Pada 2022-2024 perusahaan sempat 99 persen impor karena kebijakan pemerintah, namun SPS juga tetap membina petani dan penggilingan padi kecil (rice mill) di Karawang, Cikarang, Bekasi hingga Indramayu.
Ia mengungkapkan, SPS membantu rice mill berkapasitas kecil 5 ton, 10 ton hingga 20 ton per hari yang umumnya kekurangan modal. Bantuan itu berupa pengiriman gabah, modal kerja di depan, hingga pendampingan staf untuk meningkatkan kualitas.
“Kita datangkan gabah, lalu kita modal kerja di depan dan semua produksi kita bantu, kita ajari ada staf-staf kita ngajari mereka,” kata Ida.

Tidak hanya beras, untuk kelapa sawit SPS juga bermitra dengan banyak daerah. CPO didatangkan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Dumai, Medan, Aceh hingga Lampung. Sementara gabah berasal dari Madura, Bojonegoro, Kudus, Karawang, Cikarang dan Indramayu.
Ida menegaskan, pembinaan petani dilakukan secara intensif melalui pelatihan. Ia mencontohkan, SPS mengumpulkan kelompok petani dan penggilingan padi untuk pelatihan di hotel di Karawang agar kapasitas dan kualitas mereka naik kelas.
“Visi kita bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi para petani lokal, yang kedua bagaimana bisa memberdayakan para petani,” tegasnya…..Ron
Ekonomi
Kesan dan Pesan John N Palinggi Kepada Menkeu Suahasil Pengganti Purbaya
Jakarta, hariansentana.com – PENGAMAT Ekonomi Dr, John N Palinggi, M.M, M.BA mengatakan, perggantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara adalah hak prerogatif Presiden sesuai dengan UUD ‘45 Pasal 17 dan UU No.13 Tahun 2008.
“Jadi tidak perlu ada spekulasi yang bikin resah masyarakat, tentang alasan Presiden Prabowo melakukan pergantian Menteri, karena Menteri adalah pembantu Presiden yang sudah barangtentu harus loyal kepada Presiden bukan kepada yang lain,” ujar Pengusaha, Ketum DPP Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini di Jakarta, kemarin.
Mengenai Mekeu baru Suahasil, John menilai Suahasil adalah sosok yang tepat menggantikan Purbaya melihat rekam jejak pengalamannya di Kemenkeu.
“Beliau adalah Wakil Menteri Keuangan selama 7 tahun. 5 Tahun di Kabinet Indonesia Maju dan 2 Tahun di Kabinet Merah Putih sejak November 2024 hingga September 2026,” terang Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (ARDIN) ini.
Menurut John, Suahasil adalah sosok yang kalem yang tidak mencari popularitas. “Orangnya masih muda, rendah hati, tidak pernah terpublikasi dan tidak gampang buat statement. padahal dia (Suahasil) Guru Besar UI peraih Bintang Jasa Utama,“ ungkapnya.
Kedepan, John Palinggi berharap Menkeu Suahasil lebih ketat dalam menggelontorkan uang kepada Kementerian dan Lembaga Negara serta menggendalikan hutang negara, khususnya hutang swasta yang ditanggungjawabi negara.
“Banyak Kementerian dan Lembaga/Instansi minta-minta tambah anggaran tanpa jelas tujuan dan peruntukannya, apakah berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan biarkan swasta ngutang luar negeri yang pada akhirnya menjadi beban negara,” jelasnya.
Selain itu, John Palinggi berharap Menkeu Suhasil loyal kepada Presiden bukan orang lain di balik layar, tidak takut ancaman dari orang yang mengandalkan partai politik sebagai tameng.
“Bersyukur Suhasil adalah sosok Profesional murni, praktisi, independen yang tidak tetkait dengan partai politik manapun,” tutup John.
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Daerah3 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi
-
Ibukota6 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.

