Connect with us

Nasional

Rektor Unhan RI bersama Pj. Gubernur DKI Resmikan Kegiatan Pekan Grebeg Sampah di Kompleks Wilayah Binaan Unhan RI, Desa Nelayan Muara Angke

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM – Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) Letnan Jenderal TNI (Purn.) Jonni Mahroza, S.I.P., M.A., M.Sc., Ph.D., didampingi oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Drs. Heru Budi Hartono, M.M., secara langsung meresmikan kegiatan Pekan Grebeg Sampah di Kaliadem, Muara Angke, Jakarta Utara Tahun 2024.

Kegiatan ini berlangsung selama sepekan dari tanggal 7 s.d. 12 September 2024. Program ini juga dirangkai dengan penyerahan bantuan 200 unit rumah panggung dari Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Republik Indonesia 2024 – 2029, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, kepada masyarakat nelayan, Kaliadem, Muara Angke.

Selain itu, fasilitas olahraga berupa Lapangan Futsal Apung turut disediakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di RT 06/07 RW 022, Kaliadem, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sabtu (7/9).

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pimpinan Unhan RI yang terdiri dari Pejabat Eselon I, II, III dan IV Unhan RI, pejabat Walikota Jakarta Utara, Komandan Lantamal III, Komandan Kopaska, Camat Penjaringan, Danramil Penjaringan Jakarta Utara, Kapolsek Sunda Kelapa, serta Perwakilan Warga Muara Angke.

Dalam sambutannya, Rektor Unhan RI, menekankan pentingnya kegiatan ini dalam kerangka keamanan nasional (national security framework), terutama dalam konteks pertahanan sumber daya alam (natural resources defense).

Rektor Unhan RI, menjelaskan bahwa kegiatan Grebeg Sampah ini bukan hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pertahanan menyeluruh (comprehensive defense strategy).

Rektor Unhan RI, juga menjelaskan lingkungan yang bersih dan terkelola dengan baik menjadi komponen penting dari kerja sama sipil-militer (civil-military cooperation) dalam konteks menjaga stabilitas nasional.

Selain itu Rektor Unhan RI, juga menguraikan pentingnya keamanan lingkungan (environmental security) dalam menghadapi ancaman non-konvensional seperti perubahan iklim (climate change) dan kelangkaan sumber daya (resource scarcity), yang secara langsung berhubungan dengan ketahanan nasional (national resilience).

Dalam kesempatan ini Rektor Unhan RI menegaskan, wilayah pesisir merupakan salah satu aset vital (vital assets) dalam strategi pertahanan nasional, karena memiliki peran strategis baik dari segi ekonomi maupun geopolitik. Perlindungan wilayah pesisir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagian dari sistem pertahanan total (total defense system) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk komunitas pesisir.

Kegiatan ini juga menyoroti aspek penting lainnya, yaitu upaya restorasi ekologis di kawasan pesisir yang selama ini mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia. Sampah padat yang menumpuk di sepanjang tanggul ombak laut menjadi fokus utama pembersihan.

Konsep manajemen sampah berbasis komunitas diterapkan untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan sampah, sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif dalam pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan limbah.

Di samping itu, revitalisasi tata ruang pesisir juga menjadi bagian penting dari program ini. Wilayah Muara Angke, yang kaya dengan hutan mangrove, dianggap sebagai kawasan strategis yang harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan.

Penataan ruang di kawasan pesisir seperti ini diperlukan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan penurunan muka tanah yang terus terjadi akibat urbanisasi dan aktivitas manusia. Ke depan, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan ekosistem pesisir, seperti penggunaan alat ekskavator amfibi dan ponton sampah HDPE oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, akan mendukung efektivitas pembersihan dan pengelolaan sampah di area pesisir ini.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, dalam sambutannya, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan akademisi dalam menjaga lingkungan pesisir Jakarta. Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang tengah berjalan juga didukung oleh kegiatan ini, dengan tujuan melindungi pesisir Jakarta dari ancaman abrasi pantai dan banjir rob. Wilayah pesisir utara Jakarta, termasuk Muara Angke, diharapkan dapat dikembangkan menjadi kawasan ekowisata yang tidak hanya menjaga keberlanjutan ekosistem tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Sebagai penutup dari acara ini, dilaksanakan penanaman pohon di sepanjang tanggul ombak laut sebagai simbol komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Pohon-pohon ini tidak hanya akan membantu mencegah abrasi dan memperbaiki kualitas tanah, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan daya tahan ekosistem pesisir.

Lebih dari itu, penanaman pohon di pinggiran tanggul ombak ini juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai aquafarming, yang memberikan manfaat ekonomi bagi warga pesisir Kaliadem, Muara Angke.

Dengan memanfaatkan teknik silvoaquaculture, yang menggabungkan penanaman mangrove dengan budidaya perikanan, warga dapat memaksimalkan hasil tangkapan mereka sambil menjaga keseimbangan ekosistem. Hal sebagai upaya mendukung keberlanjutan lingkungan serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Kegiatan pekan Grebeg Sampah di Muara Angke tidak hanya berhenti pada pembersihan selama acara berlangsung, tetapi juga akan dilanjutkan hingga tanggal 13 September dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, untuk memastikan kebersihan dan keberlanjutan kawasan pesisir tetap terjaga.

Kegiatan Grebeg Sampah di Muara Kaliadem melibatkan total 598 personel dari berbagai instansi, yang merupakan bagian dari kolaborasi lintas sektor. Dari pihak Kemhan dan Unhan RI, partisipasi mencakup 270 personel, terdiri dari 20 anggota Tim Satgas, 50 personel Komando Cadangan (Komcad), 100 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), 100 kadet Mahasiswa Unhan RI, serta 25 nelayan lokal, dengan dukungan 2 unit perahu nelayan lokal.

Sementara itu, dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, turut serta 350 personel, terbagi menjadi 200 personel dari Tim Oranye (Dinas Lingkungan Hidup), 50 personel dari Tim Biru (Dinas Sumber Daya Air), 50 personel dari Tim Hijau Muda (Dinas Pertamanan), dan 50 personel dari Tim Hijau Tua (Dinas Kehutanan).

Selain personel, aset pendukung yang digunakan mencakup 1 unit ekskavator amfibi, 3 unit perahu karet, 6 kapal sampah (SAMTAMA dan Fiber Glass), 6 unit ponton sampah HDPE, 1 unit ambulance, serta 1 unit Weed Harvester (Berky). Dari TNI AD, TNI AL (Kopaska Koarmada I dan Lantamal III Jakarta), dan Polri, mengikuti sertakan 28 personel yang berpartisipasi, termasuk 8 operator, 10 personel dari Kodim 0502 Jakarta Utara dan 10 personel dari Polres Metro Jakarta Utara, dengan dukungan 4 unit perahu karet.

Akumulasi keseluruhan ini mencerminkan sinergi antar instansi dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di wilayah pesisir Muara Kaliadem, Jakarta Utara.

Rangkaian kegiatan ini mencakup pembersihan area tanggul ombak laut yang memiliki luas sektoral sebesar ± 6.161,71 meter persegi dan panjang tanggul ± 2.307,59 meter.

Kegiatan ini menjadi contoh sinergi yang efektif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menangani isu lingkungan. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan Muara Angke dapat menjadi kawasan pesisir yang bersih dan lestari, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat nelayan setempat.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bodetabek

Giant Sea Wall Dibangun, Alex Indra Lukman Pertanyakan Akses Nelayan ke Laut

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memberikan kejelasan mengenai akses masyarakat pesisir, khususnya nelayan, menuju laut dalam rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa harus tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut.

Hal tersebut disampaikan Alex dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ. Dalam rapat tersebut, Alex menyoroti rencana pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan, mulai dari pembangunan tanggul dan pulau buatan, jembatan, pembangkit listrik tenaga surya, waduk, hingga pembangunan 3 juta unit rumah.

Politisi PDIP itu menilai, berbagai rencana tersebut perlu disertai perencanaan yang jelas mengenai ruang hidup dan akses nelayan. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat pesisir nantinya dapat tetap melaut apabila ruang laut dan kawasan pesisir mengalami perubahan akibat pembangunan infrastruktur tersebut.

“Pertanyaannya, nelayan yang tinggal di pesisir ini akan keluarnya lewat mana? Ruang laut akan dimanfaatkan sedemikian rupa, sementara masyarakat pesisir yang sehari-hari menggantungkan hidupnya pada laut harus tetap memiliki akses untuk berlayar dan mencari nafkah,” ujar Alex.

Ia juga membandingkan rencana pembangunan di kawasan Teluk Jakarta dengan kawasan Semarang-Demak. Menurutnya, dalam paparan yang ditampilkan, desain tanggul laut Teluk Jakarta telah memperlihatkan gambaran lebih konkret mengenai tanggul, pulau buatan, dan jembatan. Sementara itu, gambaran pembangunan di kawasan Semarang-Demak belum menunjukkan detail serupa.

Alex turut menyoroti rencana pembangunan 3 juta unit rumah. Dengan asumsi seluruhnya merupakan rumah bersubsidi dan setiap unit membutuhkan lahan seluas 60 meter persegi, kebutuhan lahan secara keseluruhan dapat mencapai 180 juta meter persegi atau sekitar 18.000 hektare. Skala pemanfaatan ruang tersebut, menurutnya, perlu diperhitungkan secara cermat agar tidak mengabaikan ruang hidup dan akses masyarakat pesisir.

Karena itu, Alex meminta Kepala BOPPJ menjelaskan apakah masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan pesisir akan direlokasi atau telah disiapkan mekanisme akses menuju laut, termasuk jalur pelayaran yang dapat mereka gunakan setelah pembangunan berlangsung.

“Apakah masyarakat pesisir ini akan direlokasi, atau sudah disiapkan bagaimana mereka mengakses jalan untuk berlayar ke laut? Ini perlu dijelaskan sejak awal agar pembangunan tidak justru membatasi ruang gerak nelayan dalam menjalankan aktivitasnya,” tegas Alex.

Menurut Alex, kejelasan mengenai akses nelayan dan penataan kawasan pesisir perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Giant Sea Wall. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur perlindungan Pantura dapat berjalan seiring dengan perhatian terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.

Continue Reading

Ibukota

JAF 2026 Angkat Warisan Maritim dan Arsitektur Pesisir

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Kota adminitrasi Jakarta Utara melalui Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) menggelar Jakarta Architecture Festival (JAF) 2026 bertajuk “North Heritage” di Museum Bahari, Jalan Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Adminitrasi Jakarta Utara.

Festival yang berlangsung pada 20 November hingga 1 Desember 2026 ini menjadi bagian dari upaya mengangkat sejarah maritim dan kekayaan arsitektur pesisir Jakarta Utara sekaligus menyambut peringatan lima abad.

Wakil Wali Kota admimitrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan mengatakan, Jakarta Utara memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Jakarta. Kawasan pesisir tersebut menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan aktivitas perdagangan yang turut membentuk karakter serta perkembangan arsitektur kota,” ujarnya Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, Jakarta Architecture Festival 2026 menjadi ruang untuk menghadirkan kembali kekayaan sejarah dan memori kolektif masyarakat melalui karya seni visual serta pendekatan arsitektur kontemporer.

“Kota yang maju bukanlah kota yang melupakan masa lalunya, melainkan kota yang mampu menjadikan sejarah dan budaya sebagai kekuatan untuk membangun masa depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemilihan Museum Bahari sebagai lokasi kegiatan merupakan bagian dari upaya menghidupkan kawasan bersejarah sebagai ruang budaya yang aktif, edukatif, sekaligus memiliki daya tarik wisata.

Terlebih, menjelang peringatan lima abad Jakarta, pelestarian sejarah dan penguatan identitas budaya perlu berjalan beriringan dengan pembangunan kota.

“Semoga karya-karya yang dihadirkan dapat menginspirasi lahirnya desain arsitektur yang inovatif dan berkelanjutan tanpa meninggalkan karakter serta warisan sejarah Jakarta Utara,” harapnya.

Restuning Dyah Widyanti menjelaskan, festival tersebut dirancang sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif berbasis kemitraan komunitas. Kegiatan ini juga mendukung arah pembangunan DKI Jakarta 2025-2029 dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.

“Untuk rangkaian acara panggung berlangsung pada 20-21 November, sedangkan pameran karya arsitektur dan seni rupa dapat dikunjungi hingga 1 Desember 2026,” terangnya.

Ia memaparkan, festival tersebut turut dimeriahkan tiga kompetisi lintas generasi, yakni lomba maket arsitektur yang diikuti 29 tim mahasiswa, lomba film pendek dengan 29 kelompok peserta, serta peragaan busana kreasi bertema Lima Abad Jakarta yang melibatkan 20 peserta.

Selain itu, rangkaian kegiatan juga mencakup heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, dan berbagai perlombaan.

“Berbagai kegiatan, mulai dari heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, hingga perlombaan diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan generasi muda terhadap kekayaan sejarah kotanya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kurator Pameran AKAMSI, Diaz Ramadhansyah menyampaikan, salah satu daya tarik utama festival tersebut adalah Pameran Seni Rupa AKAMSI bertajuk Menyisir Pesisir.

“AKAMSI merupakan akronim dari Anak Kampung Sini yang merepresentasikan kedekatan para seniman dengan kehidupan masyarakat pesisir Jakarta Utara,” bebernya.

Diaz menuturkan, karya-karya yang ditampilkan dalam pameran tersebut merupakan hasil observasi dan keterlibatan langsung para seniman di gang-gang perkampungan nelayan serta permukiman padat di kawasan pesisir Jakarta Utara.

Sebanyak 14 perupa terlibat dalam pameran tersebut dengan menghadirkan karya yang merefleksikan kehidupan, lingkungan, serta dinamika masyarakat pesisir.
“North Heritage diharapkan dapat membuka ruang dialog yang inklusif antara perancang kota, birokrat, pelaku industri kreatif, dan masyarakat lokal,” tandasnya.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Sempat Mangkrak 11Tahun, Mas Pram Targetkan JLNT Pluit Rampung Maret 2027.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Dr.H.Pramono Anung (Mas Pram) meninjau progres pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara Jumat (20/11/2026).

Pramono ingin memastikan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur sepanjang 1,5 kilometer yang mangkrak selama 11 tahun itu.

​”Yang sebenarnya membangun ini kan seperti kita ketahui bersama adalah pengembang, tetapi dalam perjalanan ada yang belum selesai dan dalam kesempatan ini saya terus terang ingin menyelesaikan,” ujar Pramono.

Jalan Layang Non Tol Pluit ini telah dibangun sejak 2015 (Era Gubernurnya Ahok) namun terhenti akibat adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pramono ingin mempercepat penyelesaian pembangunannya karena dinilai memberikan manfaat bagi warga sekitar.

Selain menjadi akses penghubung utama dari sejumlah wilayah menuju kawasan Pluit, JLNT Pluit juga dinilai akan mempermudah mobilitas masyarakat dan memperlancar arus lalu lintas di kawasan Muara Karang dan sekitarnya.

Rencana Pramono untuk segera menuntaskan pembangunannya pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar. Ditargetkan, pembangunan JLNT Pluit akan rampung pada Maret 2027 dan dapat diresmikan pada April 2027.

Penyelesaian JLNT Pluit ini tidak menggunakan APBD DKI Jakarta. Nilai pembangunannya mencapai sekitar Rp600 miliar.

“Dengan hampir 10-11 tahun tidak terselesaikan, maka saya betul-betul minta untuk ini diselesaikan dan saya berharap ini akan betul-betul memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Sekadar diketahui, sejumlah pekerjaan yang belum terselesaikan di JLNT Pluit yakni seperti pengaspalan, oprit, penerangan jalan, drainase, serta pemasangan marka dan rambu lalu lintas.

Turut Hadir di acara tersebut? Afan Ardiansyah Asisten Pembangunan Sekda DKI Jakarta, Hendra Hidayat Walikota adminitrasi Jakarta Utara, R.Fauzi Kasudin Kominfotik, Darmawan Camat Penjaringan, Selvi Manpol, Sukimin Kasatgas Pluit, dan Para Lurah/SKPD sekecamatan Penjaringan. (sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending