Serang, Hariansentana.com – Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pilar utama ketahanan pangan nasional. Dengan jumlah lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia, penguatan kapasitas ekonomi desa dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pesan itu mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih 2026 yang berlangsung di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Banten, Rabu (10/6).

Rakernas yang mengusung tema “Sinergi Merah Putih untuk Memperkuat Peran Desa dalam Pembangunan Strategis Nasional” tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan pengurus APDESI Merah Putih dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Umum APDESI Merah Putih, Anwar Sadat, mengatakan desa tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai objek pembangunan. Sebaliknya, desa harus menjadi subjek utama yang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional dari bawah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

“Desa memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial yang sangat besar. Jika seluruh potensi itu dikelola secara baik melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, desa akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus benteng ketahanan pangan Indonesia,” kata Anwar Sadat.

Menurut dia, penguatan ekonomi desa perlu dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, koperasi, usaha mikro, serta berbagai model kemitraan yang mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat desa. Karena itu, Rakernas APDESI Merah Putih 2026 secara khusus membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan ekonomi desa, investasi dan kemitraan desa, transformasi digital, penguatan koperasi desa, hingga ketahanan pangan nasional.

Rakernas APDESI Merah Putih 2026 mendapat perhatian luas dari pemerintah pusat. Sejumlah pejabat negara hadir sebagai narasumber dan peserta kehormatan, antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Gubernur Banten Andra Soni. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan besarnya perhatian pemerintah terhadap peran strategis desa dalam pembangunan nasional.

Sebagai organisasi yang menaungi lebih dari 75 ribu kepala desa di seluruh Indonesia, APDESI Merah Putih memandang bahwa desa memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.
 
Johan Aripin Muba Dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pakar
 
Dalam rangkaian Rakernas tersebut, APDESI Merah Putih mengukuhkan Ketua Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM), Johan Aripin Muba, sebagai Ketua Dewan Pakar APDESI Merah Putih.

Pengukuhan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Johan dalam mendorong penguatan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan program ketahanan pangan berbasis desa. Dalam forum tersebut, Johan juga memperoleh penghargaan simbolik berupa penyematan julukan “Bapak Desa” dari para peserta Rakernas.

Johan mengatakan, kemajuan desa merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Menurut dia, pembangunan nasional akan berjalan lebih cepat apabila desa diberi ruang yang lebih besar untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki. ”Kalau desa maju, Indonesia maju. Kalau desa kuat, ekonomi nasional juga akan kuat,” ujarnya.

Johan menegaskan, pihaknya mendukung penuh agenda penguatan ekonomi desa yang diusung APDESI Merah Putih. Menurut dia, pembangunan desa harus diikuti program-program konkret yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat meyakini, masa depan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Karena itu, kami mendukung berbagai program yang mampu memperkuat produktivitas desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal,” kata Johan, yang dikenal sebagai ”crazy rich” Banten.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Yayasan JAM bersama APDESI Merah Putih menyiapkan program pengembangan peternakan ayam rakyat yang menjangkau 75.266 desa di seluruh Indonesia.

Dalam program tersebut, setiap desa direncanakan memperoleh bantuan pembangunan dua kandang ayam produktif. Masing-masing kandang akan diisi 1.000 ekor ayam, sehingga setiap desa mengelola sedikitnya 2.000 ekor ayam sebagai sumber pendapatan masyarakat sekaligus pendukung ketersediaan pangan bergizi.

Selain sektor peternakan, Yayasan JAM juga mendorong pembentukan dua koperasi produsen di setiap desa sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa. Koperasi tersebut diharapkan menjadi motor penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil-hasil usaha masyarakat.

Salah satu koperasi produsen akan difokuskan pada pengembangan budidaya padi dan jagung dengan cakupan masing-masing hingga 100 hektar. Untuk mendukung program tersebut, Yayasan JAM menyiapkan bantuan biaya tanam sebesar Rp12 juta per hektar serta dukungan penyediaan pupuk bagi petani.

Menurut Johan, program tersebut dirancang untuk memperkuat produktivitas sektor pertanian sekaligus memberikan kepastian usaha bagi petani melalui pola kemitraan yang berkelanjutan. Dengan dukungan kelembagaan koperasi, petani diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan hasil produksi, tetapi juga memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, pendampingan, dan pasar.
 
Dorong Ekosistem Ekonomi Desa Terintegrasi
 
Johan Aripin Muba dikenal sebagai tokoh masyarakat dan penggerak ekonomi kerakyatan di Provinsi Banten. Selain menjabat sebagai Ketua Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM), ia juga Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Banten.

Dalam beberapa tahun terakhir, Johan aktif mendorong berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis desa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Johan, desa tidak kekurangan potensi. Yang sering menjadi persoalan adalah keterbatasan akses modal, teknologi, pendampingan usaha, serta kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat desa.

Ia mengaku mendapat arahan dari Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno untuk ikut membantu menyukseskan program pemerintah. Khususnya di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM yang bergerak di sektor padi, jagung, perikanan, dan peternakan.

Arahan itu tidak berhenti sebagai wacana. Johan mulai mengumpulkan berbagai kalangan yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Ahli pertanian, pakar koperasi, praktisi teknologi informasi, hingga pelaku usaha diajak duduk bersama. Mereka diminta mencari model yang mampu menghubungkan potensi desa dengan kebutuhan pasar secara berkelanjutan.

Dari berbagai diskusi itu lahirlah sebuah konsep besar: membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dalam konsep yang digagasnya yang diimplementasikan oleh Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM), desa tidak hanya menjadi lokasi produksi, tetapi juga menjadi pusat pengelolaan ekonomi. Dari namanya yayasan yang didirikannya  mencerminkan semangat kolaborasi antara rakyat dengan koperasi, dan pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi  berbasis desa. “Sistem ekonomi JAM Center tidak Indonesia tidak mengejar keuntungan. Tetapi juga pemerataan. keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Desa bukan objek bantuan. Melainkan subjek yang menentukan aerah pembangunan berdasarkan karakter lokal. Setiap desa menjadi bagian dari jaringan ekonomi nasional yang saling terhubung melalui koperasi, Waroeng Pancasila dan Logistik JAM.

“Waroeng Pancasila diharapkan menjadi ekosistem pemuda desa — tempat para mitra bisa membeli kebutuhan pokok, mengisi saldo, hingga berjualan produk UMKM. Konsepnya bukan hanya transportasi, tapi ekonomi rakyat berbasis kebersamaan. Mereka ingin agar warung, bengkel, dan usaha kecil di bawah binaan APDESI Merah Putih tak hanya bertahan di era digital, tapi juga tumbuh dalam satu jaringan ekonomi yang saling menopang,” kata  Johan Aripin Muba yang juga  “grazy rich” Banten.

Program yang disiapkan menjangkau lebih dari 75 ribu desa di Indonesia. Setiap desa dirancang memiliki dua kandang ayam produktif yang masing-masing berisi seribu ekor ayam. Di saat yang sama, dibentuk pula koperasi-koperasi produsen yang mengelola sektor pertanian dan peternakan.

Padi dan jagung menjadi komoditas utama. Petani memperoleh bantuan biaya tanam, pupuk, pendampingan, hingga kepastian penyerapan hasil panen.

Menurut Johan, masalah terbesar petani bukan hanya soal produksi. Yang lebih sering membuat mereka terpuruk adalah ketidakpastian harga dan pasar. ”Kalau petani sudah menanam, hasilnya harus jelas siapa yang membeli. Jangan sampai petani panen, tetapi bingung menjual,” katanya.

Karena itu, koperasi ditempatkan sebagai jantung dari seluruh sistem ekonomi desa yang dibangun. Namun Johan menyadari, koperasi modern tidak cukup hanya mengandalkan pembukuan manual dan laporan kertas.

Di sinilah unsur yang paling sering ia sebut sebagai pembeda: digitalisasi desa. Di tengah pembicaraan tentang sawah, kandang ayam, dan koperasi, Johan justru berkali-kali berbicara tentang aplikasi. Namanya JAMSTREET.

Melalui platform digital tersebut, setiap koperasi desa nantinya dapat menyampaikan laporan usaha secara real time. Data produksi, distribusi, transaksi, hingga laporan keuangan dapat dipantau secara lebih transparan dan akuntabel.

Bagi Johan, digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Ia melihat teknologi sebagai alat untuk memastikan bahwa ekonomi desa berjalan secara sehat dan profesional. ”Kalau kita ingin koperasi besar, pengelolaannya juga harus modern. Transparan. Terukur. Bisa diawasi bersama,” ujarnya.

Melalui sistem digital itu pula, pemerintah, koperasi, dan masyarakat dapat memperoleh data yang lebih akurat untuk menyusun kebijakan maupun mengambil keputusan usaha. Mimpi Johan sebenarnya sederhana: desa tidak lagi identik dengan keterbelakangan teknologi. Sebaliknya, desa harus menjadi ruang di mana pertanian, peternakan, koperasi, dan teknologi berjalan berdampingan.

Di usia ketika banyak orang memilih menikmati hasil kerja, Johan justru sedang membangun proyek yang skalanya sangat besar. Bukan gedung pencakar langit. Bukan kawasan industri. Melainkan sesuatu yang jauh lebih mendasar, yakni: membangun kepercayaan bahwa desa mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Rakernas APDESI Merah Putih 2026 menegaskan, masa depan pembangunan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kemajuan desa. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus fondasi utama pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (*)
 

Jakarta, Hariansentana.com — Instrumen Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras di tingkat peternak semakin dikokohkan pemerintah. HAP telur ayam ras tingkat peternak berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 26.500 per kilogram (kg) dipastikan beriringan dengan pengawasan ketat pemerintah bersama Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri).

Oleh karena itu, demi melindungi peternak telur domestik dari kerugian yang lebih dalam, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan mengawal secara kolaboratif terhadap implementasi HAP telur ayam ras di tingkat peternak.

“Kami sudah mengambil beberapa kebijakan agar kita bisa lindungi peternak telur agar jangan sampai merugi. Pertama, HAP. Kami meminta kepada seluruh pengumpul dan pembeli telur, HAP-nya adalah Rp 26.500 per kilo,” ujar Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Penegakan HAP telur ayam ras di tingkat peternak ini sangat penting untuk menjaga kepentingan peternak dalam negeri dan keberlanjutan produksi telur nasional. Amran memastikan akan melayangkan surat imbauan kepada seluruh peternak untuk sama-sama menaati HAP Rp 26.500 per kg tersebut.

“Kami akan kirim surat, insya Allah hari ini, imbauan kepada seluruh peternak, tembusan Satgas Pangan agar memantau. HAP ini kita kawal bersama agar jangan merugikan peternak Indonesia,” tambah Amran.

Sontak, Ketua Umum Pinsar Petelur Nasional (PPN) Yudianto Yosgiarso menyambut positif langkah trengginas pemerintah tersebut. Intervensi pemerintah seperti ini diyakini dapat membantu kalangan peternak telur nasional, sehingga ia meminta ada pelaporan yang jelas apabila masih terjadi penekanan dan pembelian telur peternak yang tidak sesuai HAP.

“Kami mengimbau kepada seluruh, baik itu pedagang, pengusaha ritel, coba membantu kami dan juga menepati apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri. Dan terkait surat ini sudah ditembuskan kepada Satgas Pangan bahwa mulai hari ini tidak ada lagi pembelian telur di bawah HAP yaitu Rp 26.500,” ucap Yudianto.

“Maka kami sampaikan kepada seluruh peternak di seluruh Indonesia, apabila setelah hari ini masih terjadi penekanan-penekanan ataupun pembelian-pembelian telur di bawah harga Rp 26.500, mungkin bisa segera melaporkan kepada Badan Pangan Nasional. Ini sangat membantu kepada kami,” sambung Ketum PPN Yudianto Yosgiarso.

Tak hanya itu, dorongan penyerapan telur ayam ras peternak melalui program strategis pemerintah yang dikelola Badan Gizi Nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) juga sudah dipastikan. Peningkatan intensitas menu dengan telur dalam MBG akan terus ditingkatkan.

Kepala Bapanas Amran mengaku telah menghubungi Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang yang langsung menyanggupi untuk konsisten menyerap telur peternak. Dengan langkah penyerapan telur untuk MBG optimis dapat segera memulihkan harga peternak telur.

Untuk diketahui, sebelumnya Bapanas turut mendukung percepatan penyerapan telur untuk MBG di Jawa Timur. Melalui penerapan menu telur sebanyak tiga kali dalam seminggu, diperkirakan mampu menyerap sekitar 8 sampai 10 persen produksi telur di Jawa Timur.

BGN melaporkan untuk estimasi kebutuhan telur untuk 22 kabupaten/kota di Jawa Timur yang terdiri dari 2.501 penerima manfaat dibutuhkan sekitar 170 kg per unit atau setara dengan total kurang lebih 16 ton telur untuk kebutuhan selama 2 minggu. Khusus Kabupaten Blitar, implementasi menu telur 3 kali seminggu membutuhkan pasokan hingga 49 ton telur per minggu.

Selanjutnya, Bapanas bersama BGN juga akan melakukan pemetaan daerah surplus dan defisit di seluruh Indonesia. Ini dibutuhkan agar BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menjadi penyerap hasil petani/peternak pangan di daerah tersebut.

Jakarta , Hariansentana.com — Upaya serius pemerintah dalam mempermudah akses pangan bagi masyarakat terlihat dari penderasan pasokan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan minyak goreng rakyat Minyakita ke pasar-pasar rakyat sebagai titik utama transaksi kebutuhan pokok masyarakat.

“Berasnya banyak, minyak gorengnya banyak. Itu nggak boleh naik. Kemudian distribusinya, ini ada Dirut Bulog. Aku minta tolong distribusinya diperbaiki ke seluruh Indonesia. Kami berupaya keras untuk rakyat Indonesia,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian dalam suatu dialog di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

“Ini adalah pertama dalam sejarah stok (cadangan beras pemerintah) kita tertinggi, yaitu 5,3 juta ton. Nah, rakyat Indonesia harus tahu bahwa stok kita banyak. Dulunya hanya, kalau bulan Juni itu hanya 1,5 juta ton, maksimal 2 juta ton. Sekarang 5,3 juta ton. Jadi tidak ada alasan harga naik, khususnya beras, minyak goreng. Apalagi ada minyak goreng Minyakita,” tegas Amran.

Senada dengan instruksi tersebut, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mendorong agar BUMN pangan yang salah satunya Perum Bulog lebih menggerojok penyaluran beras SPHP dan Minyakita ke pasar rakyat. Penyaluran ke pasar rakyat agar dapat lebih diutamakan.

“Untuk SPHP, baik itu beras medium maupun Minyakita, harus dioptimalkan di pasar-pasar. Ini juga sebagaimana surat Bapak Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan ke Bulog bahwa utamakan intervensinya itu di pasar. Kalau pasarnya sudah penuh, baru kita pindah ke yang lain. Kalau belum penuh, maka pasar utamakan dulu,” kata Ketut.

Menurutnya, aspek ketersediaan beras SPHP dan Minyakita di pasar tradisional di berbagai daerah yang banyak diakses masyarakat mampu menjadi peredam harga yang tepat guna. Namun apabila terjadi kekosongan yang tak kunjung diisi justru memberikan distorsi harga.

“Jadi kapan pun turun ke lapangan, beras SPHP itu ada. Minyakita itu ada. Jangan sampai nanti pas turun, barangnya kosong, harganya naik. (Contohnya) ada beberapa wilayah kami pantau, berasnya sudah kosong. Dua minggu tidak dapat. Nah ini akan menyebabkan gangguan harga, sehingga stabilisasi pasokan tidak stabil tentu akan membuat harga menjadi tidak stabil,” ungkap Ketut.

Adapun dalam catatan Bapanas, realisasi penjualan beras program SPHP sejak Januari sampai awal Juni ini telah mencapai 534,8 ribu ton. Ini terdiri dari realisasi 221 ribu ton SPHP beras tahun 2025 yang diperpanjang pada Januari dan Februari dan 313,8 ribu ton realisasi dari Maret sampai Juni.

Dilihat dari saluran penjualan SPHP beras periode Maret sampai 8 Juni, saluran terbesar adalah melalui instansi pelaksana Gerakan Pangan Murah (GPM) 41,12 persen. Kemudian terbesar kedua melalui pasar rakyat 23,37 persen dan terbesar ketiga melalui Rumah Pangan Kita (RPK) 20,73 persen. Selanjutnya saluran penjualan melalui outlet pangan atau koperasi binaan pemerintah daerah, ritel modern, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan outlet BUMN/BUMD.

Tren realisasi penjualan beras SPHP pun mulai meningkat dalam 3 bulan terakhir. Realisasi penjualan beras SPHP selama Maret yang 66,8 ribu ton meningkat cukup drastis pada April sebesar 61,45 persen. Realisasi penjualan beras SPHP selama April tercatat 107,9 ribu ton. Sementara realisasi selama Mei juga meningkat 4,37 persen menjadi 112,6 ribu ton.

Selanjutnya untuk realisasi distribusi Minyakita oleh Perum Bulog sejak 1 Januari sampai 6 Juni telah mencapai 121,4 ribu kiloliter. Lini distribusi Minyakita secara nasional terdiri dari pasar rakyat 57,6 ribu kiloliter, RPK 48,3 ribu kiloliter, pengecer lainnya 11,2 ribu kiloliter, dan KDKMP 4,2 ribu kiloliter.

“Intervensi yang harus dilakukan diyakini bisa akan menjamin, menjaga, menstabilkan kembali harga beras dan harga Minyakita. Teman-teman di Bulog agar ini menjadi diseriuskan sekali. Tolong benar-benar ini dimasifkan, sehingga sekali lagi upaya-upaya kita mengendalikan dan stabilisasi harga sekaligus menjaga inflasi bisa terlaksana dengan baik,” ujar Deputi Bapanas Ketut.

Dalam pantauan Bapanas, per 8 Juni, rerata harga beras medium berada masih dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET), meskipun memang ada peningkatan harga dibandingkan sebulan sebelumnya. Akan tetapi level rerata harga nasional masih belum melampaui HET beras medium.

Untuk Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi), rerata harga 8 Juni tercatat di Rp 13.073 per kilogram (kg), sedangkan sebulan yang lalu di Rp 13.026 per kg. Ini naik 0,36 persen namun belum melampaui HET beras medium Zona 1 yang ditetapkan Rp 13.500 per kg.

Untuk Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), rerata harga 8 Juni di Rp 13.694 per kg. Ini hanya naik 0,36 persen dari sebulan lalu yang berada di Rp 13.645 per kg. HET beras medium Zona II sendiri ditetapkan di Rp 14.000 per kg.

Sementara di Zona III (Maluku, Papua), rerata harga beras medium per 8 Juni berada di level Rp 15.392 per kg. Ini juga naik tipis 1,09 persen dibandingkan sebulan lalu yang berada di Rp 15.226 per kg. HET beras medium Zona III adalah Rp 15.500 per kg

Terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan daerah dengan kenaikan IPH minyak goreng sampai minggu pertama Juni yang mengalami penurunan jumlah. Pada minggu keempat Mei masih ada sampai 245 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH minyak goreng. Ini menurun menjadi 150 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH minyak goreng sampai minggu pertama Juni.