Connect with us

Opini

Polisi untuk Apa? Mengembalikan Wajah Kepolisian sebagai Penjaga Kehidupan

Published

on

Oleh: Komjen Pol. Prof. Dr. Cryshnanda Dwilaksana (Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian)

JAKARTA, SENTANA – Ada satu pertanyaan sederhana yang sesungguhnya sangat mendasar dalam membicarakan masa depan kepolisian: untuk apa polisi hadir di tengah kehidupan masyarakat?

Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana itu.

Polisi memang diberi kewenangan oleh negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, jika kepolisian hanya dipahami sebagai institusi yang menjalankan kewenangan, maka kita berisiko melihat polisi sebatas sebagai aparat yang memiliki kekuasaan.

Padahal, di balik kewenangan itu ada manusia.

Ada korban yang membutuhkan perlindungan. Ada keluarga yang membutuhkan rasa aman. Ada pedagang yang ingin menjalankan usahanya tanpa gangguan. Ada anak yang pergi ke sekolah. Ada pekerja yang berangkat mencari nafkah. Ada masyarakat yang sedang menghadapi konflik dan membutuhkan jalan keluar, bukan sekadar pertikaian yang semakin membesar.

Karena itu, membicarakan reformasi kepolisian sesungguhnya bukan hanya membicarakan struktur organisasi, seragam, teknologi, prosedur, atau perubahan regulasi.

Yang jauh lebih penting adalah mengubah cara pandang tentang polisi dan pemolisian.

Reformasi Bukan Sekadar Mengubah Organisasi

Reformasi kepolisian sering kali dibicarakan melalui ukuran-ukuran yang mudah terlihat: perubahan struktur, pembaruan teknologi, digitalisasi pelayanan, peningkatan kemampuan personel, pembentukan satuan baru, hingga perubahan prosedur.

Semua itu penting

Namun, reformasi dapat kehilangan maknanya apabila perubahan tersebut tidak menyentuh budaya organisasi.

Sebab budaya menentukan bagaimana kewenangan digunakan.

Dua anggota polisi dapat memiliki kewenangan yang sama, aturan yang sama, bahkan peralatan yang sama. Tetapi cara mereka memperlakukan masyarakat dapat berbeda ketika nilai, etika, cara berpikir, dan kepemimpinannya berbeda.

Di sinilah ilmu kepolisian memiliki posisi penting

Kepolisian bukan sekadar persoalan penegakan hukum. Ia berada di tengah masyarakat dan berhadapan langsung dengan berbagai persoalan sosial: kejahatan, konflik, ketertiban, keselamatan, kemacetan, kekerasan, bencana, persoalan anak, keluarga, lingkungan, hingga perkembangan teknologi.

Artinya, polisi tidak cukup hanya memahami aturan.

Polisi juga harus memahami manusia dan persoalan yang dihadapinya.

Dari Kekuasaan Menuju Kewenangan yang Bertanggung Jawab

Polisi memiliki kekuasaan tertentu yang tidak dimiliki masyarakat biasa. Dalam situasi tertentu, polisi dapat melakukan tindakan paksa berdasarkan hukum.

Namun, kewenangan bukanlah tujuan.

Kewenangan adalah instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar: memberikan perlindungan, menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memastikan kehidupan masyarakat dapat berjalan.

Karena itu, semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab dan tuntutan akuntabilitasnya.

Di sinilah letak persoalan reformasi kultural.

Reformasi kultural harus mampu menggeser cara berpikir dari “apa yang dapat dilakukan karena saya memiliki kewenangan” menjadi “apa yang harus dilakukan secara hukum, etis, profesional, proporsional, dan bermanfaat bagi masyarakat.”

Perubahan tersebut tidak berarti polisi kehilangan ketegasan.

Justru sebaliknya.

Ketegasan menjadi semakin bermakna ketika memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan perlindungan, dilakukan secara proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Polisi yang humanis bukan berarti polisi yang lemah.

Polisi humanis adalah polisi yang mampu menggunakan kewenangan secara tepat tanpa kehilangan kemanusiaannya.

Polisi sebagai Penjaga Kehidupan

Pemikiran Chryshnanda Dwilaksana mengenai polisi sebagai Penjaga Kehidupan, Pembangun Peradaban, dan Pejuang Kemanusiaan memberikan perspektif menarik untuk membaca kembali arah reformasi kultural.

Konsep pertama adalah polisi sebagai Penjaga Kehidupan.

Apa yang sebenarnya dijaga?

Bukan hanya gedung, jalan, kantor, kendaraan, atau benda-benda fisik.

Yang dijaga adalah kehidupan manusia beserta seluruh aktivitas yang memungkinkan kehidupan tersebut berlangsung.

Keamanan memungkinkan seseorang pergi bekerja.

Keamanan memungkinkan anak pergi sekolah.

Keamanan memungkinkan perdagangan berlangsung.

Keamanan memungkinkan kegiatan ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pelayanan publik, dan interaksi sosial berjalan.

Dengan kata lain, keamanan bukan tujuan yang berdiri sendiri. Keamanan menjadi kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup, bergerak, bekerja, berproduksi, dan berkembang.

Maka ukuran keberhasilan pemolisian tidak semestinya hanya dihitung dari berapa banyak kegiatan yang dilakukan, berapa banyak patroli dilaksanakan, atau berapa banyak kasus ditindak.

Pertanyaan yang lebih substantif adalah:

Apakah kehadiran polisi mampu mengurangi ancaman terhadap kehidupan masyarakat?

Apakah masyarakat menjadi lebih aman?

Apakah persoalan dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar?

Apakah masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih baik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggeser orientasi dari sekadar aktivitas menuju hasil.

Polisi Tidak Selalu Harus Datang Setelah Masalah Terjadi

Salah satu tantangan pemolisian modern adalah kecenderungan bekerja setelah masalah terjadi.

Ada laporan, polisi datang.

Ada kejahatan, polisi menindak.

Ada konflik, polisi turun.

Padahal, banyak persoalan keamanan sebenarnya dapat dikenali sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

Di sinilah pendekatan problem-oriented policing menjadi relevan.

Polisi tidak hanya bertanya, “Apa yang terjadi?”

Tetapi juga:

Mengapa masalah itu terjadi?

Apa penyebabnya?

Siapa saja yang terkait?

Apa risiko jika masalah tersebut dibiarkan?

Apa solusi yang paling tepat?

Dengan cara berpikir seperti itu, polisi tidak sekadar menjadi pemadam kebakaran sosial.

Polisi menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan.

Masyarakat Bukan Objek

Perubahan berikutnya adalah cara melihat masyarakat.

Masyarakat bukan sekadar objek yang harus dikendalikan.

Masyarakat adalah mitra dalam menciptakan keamanan.

Keamanan tidak mungkin diproduksi polisi seorang diri.

Polisi membutuhkan masyarakat. Pemerintah membutuhkan masyarakat. Dunia usaha, sekolah, kampus, tokoh masyarakat, komunitas, dan berbagai kelompok sosial juga memiliki peran.

Karena itu, pemolisian membutuhkan kemitraan.

Ketika masyarakat dilibatkan dalam mengidentifikasi persoalan, mencari solusi, dan mencegah gangguan keamanan, maka hubungan polisi dan masyarakat tidak lagi sekadar hubungan antara aparat dan objek yang diawasi.

Hubungan itu berubah menjadi kemitraan untuk menciptakan rasa aman.

Di titik inilah kepercayaan menjadi penting.

Kepercayaan publik tidak lahir dari slogan.

Ia lahir dari pengalaman.

Masyarakat menilai polisi bukan hanya dari apa yang dikatakan institusi, tetapi dari apa yang mereka alami ketika berhadapan dengan polisi.

Apakah mereka didengar?

Apakah diperlakukan secara adil?

Apakah mendapatkan pelayanan?

Apakah hukum diterapkan secara profesional?

Apakah kewenangan digunakan secara proporsional?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang pada akhirnya membentuk pengalaman masyarakat terhadap kepolisian.

Dan dari pengalaman itulah kepercayaan tumbuh atau sebaliknya.

Reformasi Kultural Dimulai dari Manusia

Karena itu, reformasi kultural pada akhirnya kembali kepada manusia.

Dimulai dari mindset, kemudian membentuk values, diterjemahkan menjadi ethics, terlihat dalam behaviour, diwujudkan dalam praktik pemolisian, dirasakan masyarakat, kemudian berkontribusi terhadap public trust dan legitimacy.

Rantai tersebut menunjukkan bahwa reformasi kultural bukanlah proyek pencitraan.

Reformasi harus terlihat dalam perilaku sehari-hari.

Di ruang pelayanan.

Di jalan.

Di ruang pemeriksaan.

Dalam penyelidikan dan penyidikan.

Dalam penanganan konflik.

Dalam penggunaan kekuatan.

Dalam cara seorang anggota polisi berbicara kepada masyarakat.

Sebab masyarakat tidak berinteraksi dengan institusi yang abstrak.

Mereka berinteraksi dengan manusia yang mengenakan seragam kepolisian.

Di sanalah wajah sesungguhnya reformasi kultural terlihat.

Lalu, jika polisi adalah Penjaga Kehidupan, apakah tugasnya berhenti pada menjaga keamanan?

Tentu tidak.

Sebab polisi juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar: memastikan hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi menjadi jalan bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara beradab.

Di sinilah polisi memasuki peran kedua: Pembangun Peradaban.

Ketika Polisi Menjadi Pembangun Peradaban dan Pejuang Kemanusiaan

Jika polisi hanya dipahami sebagai penegak hukum, maka keberhasilan kepolisian mudah diukur dari jumlah perkara yang ditangani dan jumlah pelanggaran yang ditindak.

Tetapi jika polisi dipahami sebagai Pembangun Peradaban, ukuran keberhasilannya menjadi jauh lebih luas.

Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak orang yang ditindak.

Pertanyaannya adalah:

Apakah hukum mampu mencegah konflik?

Apakah masyarakat mendapatkan perlindungan?

Apakah korban memperoleh keadilan?

Apakah masyarakat semakin memahami pentingnya hukum?

Dan yang paling penting, apakah penegakan hukum membuat kehidupan sosial menjadi lebih beradab?

Penegakan Hukum Bukan Sekadar Menghukum

Hukum pada dasarnya merupakan mekanisme masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama.

Karena itu, penegakan hukum tidak semestinya berhenti pada penghukuman.

Ketika terjadi konflik, hukum harus menjadi jalan agar konflik tidak diselesaikan dengan kekerasan.

Ketika seseorang menjadi korban, hukum harus memberikan perlindungan.

Ketika terjadi pelanggaran, hukum memberikan batas.

Ketika masyarakat membutuhkan kepastian, hukum menjadi rujukan.

Dan ketika hukum ditegakkan, di dalamnya terdapat pesan edukatif mengenai batas perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan bersama.

Dalam perspektif tersebut, polisi sebagai Pembangun Peradaban setidaknya memiliki enam tanggung jawab: menyelesaikan konflik secara beradab, mencegah eskalasi, melindungi korban, membangun budaya kepatuhan hukum, memberikan kepastian, dan menghadirkan edukasi.

Karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup dihitung dari banyaknya tindakan.

Ada hasil sosial yang lebih penting.

Tegas Tidak Berarti Kehilangan Kemanusiaan

Di titik ini muncul pertanyaan yang sering kali menjadi perdebatan: apakah polisi yang humanis berarti polisi yang lunak?

Jawabannya tidak harus demikian.

Humanisme bukan lawan dari ketegasan.

Kemanusiaan justru memberikan dasar moral bagi ketegasan.

Seorang polisi dapat bertindak tegas ketika tindakan tersebut memiliki dasar hukum, diperlukan untuk menghadapi ancaman, dilakukan secara proporsional, memiliki tujuan perlindungan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang menjadi persoalan bukan semata-mata apakah polisi memiliki kewenangan untuk bertindak.

Yang juga penting adalah bagaimana kewenangan tersebut digunakan.

Sebab kewenangan yang sah secara hukum tetap membutuhkan etika, profesionalisme, pengawasan, dan akuntabilitas.

Di sinilah gagasan polisi sebagai Pejuang Kemanusiaan memperoleh maknanya.

Polisi sebagai Pejuang Kemanusiaan

Pada akhirnya, objek utama pemolisian adalah manusia.

Manusia yang harus dilindungi.

Manusia yang memiliki hak.

Manusia yang dapat menjadi korban.

Manusia yang dapat menjadi saksi.

Manusia yang dapat menjadi tersangka atau terdakwa.

Manusia yang sedang mencari keadilan.

Karena itu, siapapun yang berhadapan dengan polisi tidak boleh kehilangan martabat kemanusiaannya.

Keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir.

Proses juga penting.

Cara seseorang diperlakukan, cara informasi diberikan, kesempatan untuk didengar, penghormatan terhadap hak, dan sikap profesional aparat merupakan bagian dari pengalaman keadilan.

Inilah yang dalam kajian kepolisian dikenal melalui konsep procedural justice.

Masyarakat tidak hanya memperhatikan “apa keputusan polisi”, tetapi juga “bagaimana polisi mengambil dan menjalankan keputusan tersebut”.

Di sinilah legitimasi kepolisian dibangun.

Legitimasi bukan semata-mata berasal dari seragam atau kewenangan yang diberikan undang-undang.

Legitimasi juga tumbuh dari pengalaman masyarakat bahwa kewenangan tersebut dijalankan secara adil, profesional, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari Power-Oriented Menuju Human-Centered Policing

Jika ketiga gagasan tersebut disatukan, kita memperoleh sebuah arah reformasi kultural yang menarik.

Polisi sebagai Penjaga Kehidupan memastikan masyarakat dapat hidup dan beraktivitas dengan aman.

Polisi sebagai Pembangun Peradaban memastikan konflik dan persoalan sosial diselesaikan melalui hukum dan mekanisme yang beradab.

Polisi sebagai Pejuang Kemanusiaan memastikan seluruh penggunaan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum, etika, HAM, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Ketiganya saling melengkapi.

Penjaga kehidupan tanpa kemanusiaan dapat berubah menjadi sekadar kontrol.

Penegakan hukum tanpa orientasi peradaban dapat berhenti pada tindakan.

Humanisme tanpa ketegasan dapat kehilangan daya perlindungan.

Karena itu, yang diperlukan adalah keseimbangan.

Ketegasan hukum.

Kepekaan sosial.

Profesionalisme.

Akuntabilitas.

Kemanusiaan.

Inilah yang dapat disebut sebagai human-centered policing.

Bukan polisi tanpa kewenangan.

Bukan pula polisi tanpa ketegasan.

Melainkan polisi yang menggunakan kewenangannya untuk tujuan perlindungan manusia dan kehidupan sosial.

Teknologi Bukan Tujuan

Era kepolisian modern juga membawa tantangan baru.

Teknologi berkembang sangat cepat. Data, kecerdasan buatan, kamera, sistem informasi, pemetaan kejahatan, hingga berbagai perangkat digital membuka peluang besar bagi peningkatan kemampuan kepolisian.

Namun, teknologi tetaplah alat.

Teknologi tidak otomatis menghasilkan polisi yang lebih humanis.

Teknologi dapat mempercepat pelayanan, membantu membaca pola kejahatan, meningkatkan respons, dan memperkuat transparansi.

Tetapi teknologi tidak dapat menggantikan empati.

Tidak dapat menggantikan etika.

Tidak dapat menggantikan keteladanan.

Dan tidak dapat menggantikan tanggung jawab manusia dalam menggunakan kewenangan.

Karena itu, modernisasi kepolisian harus berjalan bersama reformasi kultural.

Jangan sampai institusi menjadi semakin canggih secara teknologi, tetapi hubungan manusia dengan manusia justru semakin jauh.

Pemimpin Menjadi Kunci

Tidak ada reformasi kultural tanpa kepemimpinan.

Budaya organisasi tidak hanya dibangun melalui slogan.

Budaya dibentuk melalui apa yang dicontohkan pemimpin, apa yang dihargai, apa yang diberikan penghargaan, apa yang dikenai sanksi, serta bagaimana kewenangan digunakan.

Jika organisasi mengatakan pelayanan adalah prioritas, maka sistem penghargaan harus menghargai anggota yang memberikan pelayanan berkualitas.

Jika pemecahan masalah menjadi orientasi, maka anggota yang mampu menyelesaikan masalah masyarakat harus mendapatkan apresiasi.

Jika profesionalisme menjadi nilai, maka pelanggaran etik harus ditangani secara konsisten.

Jika akuntabilitas menjadi prinsip, maka mekanisme pengawasan harus benar-benar bekerja.

Dengan kata lain, reformasi kultural membutuhkan konsistensi antara apa yang dikatakan organisasi dan apa yang dilakukan anggotanya.

Mengukur Reformasi dari Pengalaman Masyarakat

Mungkin inilah perubahan paling penting.

Ukuran reformasi tidak cukup hanya berasal dari dalam organisasi.

Ukuran reformasi harus dilihat dari pengalaman masyarakat.

Apakah masyarakat merasa lebih aman?

Apakah pelayanan lebih mudah?

Apakah persoalan lebih cepat diselesaikan?

Apakah konflik dapat dicegah?

Apakah korban mendapatkan perlindungan?

Apakah masyarakat merasa diperlakukan secara adil?

Apakah kewenangan dijalankan secara profesional?

Apakah masyarakat memiliki kepercayaan terhadap polisi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita pada satu rangkaian pemikiran:

Mindset → Values → Ethics → Behaviour → Policing → Trust → Legitimacy.

Reformasi dimulai dari pikiran.

Pikiran melahirkan nilai.

Nilai membentuk etika.

Etika terlihat dalam perilaku.

Perilaku menghasilkan praktik pemolisian.

Praktik pemolisian dirasakan masyarakat.

Pengalaman tersebut memengaruhi kepercayaan.

Dan kepercayaan menjadi salah satu fondasi legitimasi.

Polisi Tidak Boleh Kehilangan Kemanusiaannya

Pada akhirnya, reformasi kultural kepolisian bukan sekadar persoalan bagaimana membuat polisi semakin modern.

Yang lebih mendasar adalah bagaimana membuat kepolisian semakin bermakna bagi kehidupan masyarakat.

Ilmu kepolisian dapat menjadi salah satu fondasi untuk membangun cara pandang tersebut.

Polisi harus mampu membaca persoalan sosial, memahami manusia, menggunakan teknologi, menegakkan hukum, mencegah konflik, membangun kemitraan, dan menyelesaikan masalah.

Namun di atas semuanya, ada satu prinsip yang tidak boleh hilang:

Polisi tidak boleh kehilangan kemanusiaannya.

Sebab ketika kemanusiaan hilang, kewenangan dapat bergeser dari instrumen perlindungan menjadi instrumen dominasi.

Sebaliknya, ketika kewenangan dipadukan dengan hukum, etika, profesionalisme, akuntabilitas dan kemanusiaan, polisi dapat menjalankan peran yang jauh lebih besar daripada sekadar penegak hukum.

Polisi menjadi Penjaga Kehidupan.

Polisi menjadi Pembangun Peradaban.

Dan polisi menjadi Pejuang Kemanusiaan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan polisi yang mampu menangani kejahatan.

Masyarakat membutuhkan polisi yang membuat kehidupan terasa lebih aman, hukum terasa lebih adil, konflik dapat diselesaikan secara beradab, dan manusia tetap diperlakukan sebagai manusia.

Di situlah sesungguhnya reformasi kultural menemukan ukurannya: bukan pada seberapa banyak perubahan yang diumumkan, tetapi pada seberapa nyata perubahan itu dirasakan oleh masyarakat. ***

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Gibran Mundur, Manusia Cacat Moral Bersorak. Lalai Urus Negara Yang Tengah Terpuruk

Published

on

Jakarta, hariansentana.com – GIBRAN Rakabuming Raka akhirnya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI. Gibran dijatuhkan oleh Orang-orang yang rekam jejaknya pantas dilabeli “Manusia Cacat Moral”. Manusia cacat moral karena pernah terlibat kasus tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM hingga tindak kriminal dan anti pluralisme ini kini tengah bersorak.

Ada yang tengah bersiap bermanuver untuk mengambil kursi yang ditinggalkan Gibran.Sejak Pilpres 2024, ada sekelompok orang dan Parpol barisan sakit hati melakukan upaya-upaya menjatuhkan nana baik Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo dan keluarganya. Gibran sebagai Wapres dan PSI yang diketumi Kaesang anak Jokowi tak lepas dari incaran. Para pelaku tentu bertujuan kepentingan politik jangka panjang.

Setelah Gibran terpilih sebagai Wapres, tambah lagi “manusia cacat Moral” yang ingin menjatuhkan nama baik Jokowi dan Gibran. Mereka punya kepentingan sendiri. Ada pengkhianat hingga orang ambisius ingin jadi Wapres tanpa berkeringat tanpa dipilih rakyat. Yang paling dikhawatirkan, ketika mereka ini berhasil menggapai kursi Wapres, agenda berikutnya rebut kursi Presiden.

Indonesia kini tengah mengalami berbagai krisis, mulai dari krisis penegakan hukum, kebakaran hutan, nilai tukar dolar AS terhadap Rupiah (Rp. 18.000 per Dolar AS), turunnya daya beli masyarakat dan kini krisis moral yang dilakukan elite politik dan penguasa. Sejak Negara ini dipimpin Presiden Prabowo, kita disibukan urusan Ijazah Jokowi dan Gibran, alpa urus negara.

DPR tak kunjung bahas RUU Prrampasan Aset Koruptor jadi UU, tetapi gikiran pemakzulan Gibran bergerak secepat kilat. sperti yang dikatakan Advokat senior Hotman Paris Hutapea, Profesor dan Doktor hukun tega khianati ilmu hukum, Kasus OTT KPK dan korupsi lamban bahkan tak ada khabarnya tetapi giliran kasus ijazah Gibran proses hukum berjalan kilat.

Melihat keadaan saat ini, saya tidak pernah berharap, pesimis negeri ini, meski kaya Sumber Daya Alam, akan menjadi Negara makmur, aman dan Sejahtera sesuai amanat UUD ‘45. Penguasa dan Legislatif atau parpol hanya sibuk mengamankan kursi di masa depan, tumpuk harta dan amunisi politik masa mendatang tak peduli masa depan dan suara rakyat.

Politisi semakin tidak tahu malu, aset negara mulai diincar, pembodohan terhadap rakyat dengan isu-isu hoax adalah situasi terkini sebagai garansi bangsa ini sangat jauh dari kata aman sejahtera. ya mungkin karena para elite politik tahu jika rakyat cerdas mereka tak bisa duduk di kursi enpuk yang kini mereka duduki.

Saat ini rakyat kehilangan kepercayaan terhadap 3 dari 4 pilar demokrasi bangsa yaitu: Ejsekutif, Legislatif dan Yudikatif. Hanya Pers salahsatu pilar demokrasi yang masih bisa diharapkan masyarakat, itupun sudah mulai digerus. Fungsi pers sebagai media edukasi masyarakat dan membela kepentingan umum digerus dengan suap berselubung iklan dan lain-lain dari elite piolitik. Elite politik berlomba-lomba memiliki dan bangun perusahaan pers untuk menggiring opini masyarakat mumpung dapat label pers sebagai pilar demomrasi dan dipercaya masyarakat karena pribsip independensinya.

Saya memprediksi, hinga tahun 2029 iklim politik akan terus bergejolak, elite politik dan penguasa disibukan urusan kepentingan politik pribadi, rakyat semakin dilupakan, urusan dan kepentingan negara semakin diabaikan.Hanya 1 tahun dari tahun 2029 ke Tahun 2030, dimana ada yang memprediksi Indonesia akan bubar. Semoga tidak terjadi. (ARi P’Tan /Jurnalis Senior)

Continue Reading

Opini

Pager Mangkok Luwih Kuwat Tinimbang Pager Tembok, (Polisi Bersama Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal)

Published

on

By

Oleh: Irjen Pol Dr. Susilo Teguh Rahardjo, M.Si

JAKARTA, SENTANA – Keratifan lokal dalam sebuah falsafah Jawa yang sederhana, tetapi memiliki kedalaman makna sosial yang luar biasa.

“Pager mangkok luwih kuwat tinimbang pager tembok.”

Secara harfiah, kalimat tersebut berarti pagar mangkuk lebih kuat daripada pagar tembok. Tentu saja, ini bukan perbandingan mengenai kekuatan material. Tembok secara fisik jelas lebih kokoh daripada sebuah mangkuk. Namun, falsafah tersebut berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih penting dalam kehidupan bermasyarakat: kekuatan hubungan antar manusia.

Pager tembok membatasi secara fisik. Ia memisahkan “yang di dalam” dan “yang di luar”. Sementara itu, pager mangkok merupakan simbol kebaikan, keramahan, kepedulian, berbagi dan hubungan sosial yang membuat seseorang merasa menjadi bagian dari lingkungan.

Dalam konteks pemolisian, falsafah ini menjadi sangat relevan. Keamanan masyarakat pada akhirnya tidak hanya dibangun dengan pagar, kamera pengawas, kendaraan patroli, teknologi, maupun kekuatan hukum. Keamanan juga dibangun melalui kepercayaan masyarakat kepada polisi dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya.

Dengan kata lain, keamanan yang paling kuat bukan hanya keamanan yang dijaga dari luar, tetapi keamanan yang tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri.

Pager Tembok: Simbol Keamanan yang Bersifat Fisik

Tembok merupakan simbol klasik tentang perlindungan.

Rumah dibatasi tembok agar terlindung dari gangguan. Institusi membangun pagar untuk mengendalikan akses. Kawasan tertentu menggunakan sistem keamanan, CCTV, gerbang, petugas, dan teknologi untuk mencegah ancaman.

Semua itu penting.

Dalam pemolisian modern, aspek physical security tetap diperlukan. Polisi membutuhkan sarana, teknologi, sistem pengamanan, infrastruktur, serta kemampuan operasional untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman.

Namun, ada batas yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan tembok.

Tembok tidak selalu mengetahui siapa yang mencurigakan.

CCTV tidak selalu memahami konteks sosial.

Algoritma tidak selalu memahami motif manusia.

Patroli tidak mungkin hadir di setiap sudut lingkungan setiap saat.

Karena itu, pemolisian membutuhkan sesuatu yang lebih luas daripada sekadar kemampuan mengawasi dan mengendalikan.

Ia membutuhkan masyarakat yang peduli terhadap keamanan bersama.

Di sinilah makna “pager mangkok” menjadi penting. Pager Mangkok, Keamanan yang Dibangun melalui Relasi Sosial

“Mangkok” dalam falsafah tersebut dapat dimaknai sebagai simbol pemberian dan berbagi.

Seseorang yang memberikan makanan kepada tetangganya sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar memberikan makanan. Ia sedang membangun hubungan sosial.

Dari hubungan sosial lahir:

dari saling kenal meningkat menjadi rasa peduli sehingga membangun rasa percaya satu sama lain sehingga menumbuhkan tasa untu saling membantu dan pada akhirnya saling menjaga karena sudah merasa sabagainsebuah keluarga.

Ketika hubungan sosial kuat, seseorang tidak lagi melihat tetangganya sebagai orang asing. Ia mulai mengenali, Siapa yang tinggal di sebelah rumahnya, Siapa yang sedang mengalami kesulitan, Siapa yang membutuhkan bantuan, Siapa yang baru datang ke lingkungan dan bahkan siapa yang perilakunya mulai berbeda dari biasanya.

Dalam perspektif pemolisian, kondisi tersebut merupakan modal sosial yang sangat berharga.

Masyarakat yang saling mengenal memiliki kemampuan deteksi sosial yang jauh lebih kuat dibandingkan masyarakat yang hidup secara individualistik dan tidak saling peduli.

Dari “Menjaga Keamanan” Menjadi “Membangun Keamanan”

Paradigma pemolisian tradisional sering kali menempatkan polisi sebagai aktor utama keamanan.
Polisi menjaga.
Polisi mengawasi.
Polisi menindak.
Polisi menangani gangguan keamanan.
Paradigma pemolisian modern berkembang menuju pendekatan yang lebih kolaboratif.

Keamanan bukan hanya urusan polisi, tetapi merupakan urusan bersama.

Masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi sosial, komunitas, dan berbagai kelompok masyarakat dapat menjadi bagian dari ekosistem keamanan.

Dalam konteks inilah “pager mangkok” dapat diterjemahkan sebagai, upaya membangun keamanan melalui hubungan sosial, kepedulian dan kepercayaan masyarakat. Polisi tidak hanya datang ketika kejahatan terjadi. Polisi hadir untuk membangun hubungan sebelum masalah terjadi. dan Inilah salah satu esensi community policing Polisi bersama masyarakat Polisi memecahkan masalah masyarakat. Kondisi yang terbangun dalam Pemolisian diatas akan membangun kepercayaan.
Kepercayaan adalah “Pager” yang Tidak Terlihat namun memiliki kekuatan luar biasa.
Ketika masyarakat percaya kepada polisi, informasi lebih mudah didapati dan Masyarakat lebih terbuka memberikan informasi sehingga lebih berani menyampaikan persoalan. Pada akhirnya outcome yang dicapai adalah permasalahan lebih mudah dideteksi sejak dini dan tentunya dapat ditangani sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.

Sebaliknya, ketika kepercayaan hilang, tembok setinggi apa pun tidak selalu mampu menciptakan rasa aman.
Polisi mungkin memiliki kewenangan.
Polisi mungkin memiliki teknologi.
Polisi mungkin memiliki personel.
Tetapi tanpa kepercayaan masyarakat, kemampuan tersebut tidak akan sepenuhnya menghasilkan keamanan yang berkelanjutan.
Karena itu, trust is a form of security infrastructure.
Kepercayaan harus dipandang sebagai bagian dari infrastruktur keamanan, sama pentingnya dengan sistem komunikasi, teknologi informasi, kendaraan patroli, maupun fasilitas kepolisian lainnya. ***

  • Kepala Satuan Tugas Pusat Studi Kepolisian,
  • Dosen Kepolisian Utama Kepolisian di STIK-PTIK Lemdiklat Polri,
  • Ketua Ikatan Alumni Sekolah Pascasarjana (SPs) UNNES,
  • Anggota Dewan Penasehat Masyarakat Sadar Seni, Budaya dan Pariwisata. ()
Continue Reading

Opini

Reskrim Sebagai Fungsi Pelayanan Keadilan, Menghindari Salah Tangkap, Tuduh maupun Kriminalisasi

Published

on

By

Oleh: Komjen Pol. Prof. Dr. Cryshnanda Dwilaksana (Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian)

JAKARTA , SENTANA – Polisi bersama masyarakat bukan sekadar slogan, melainkan paradigma pemolisian yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, mitra, sekaligus bagian penting dalam mewujudkan keamanan, keadilan dan keteraturan sosial. Dalam konteks fungsi reserse kriminal (Reskrim), paradigma ini menjadi sangat penting karena penegakan hukum bersentuhan langsung dengan korban, saksi, pelapor, tersangka, keluarga, serta lingkungan sosial tempat suatu perkara terjadi. Reskrim tidak semestinya hanya dipahami sebagai fungsi yang bekerja setelah kejahatan terjadi. Reskrim juga harus mampu membangun sistem yang membuat kejahatan dapat dicegah, dideteksi secara dini, ditangani secara profesional, dibuktikan secara ilmiah, serta diselesaikan dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, Polisi Bersama Masyarakat dalam fungsi Reskrim adalah model pemolisian yang menggabungkan penegakan hukum, pencegahan kejahatan, pemecahan masalah, pelayanan kepada korban, pengelolaan informasi, penyidikan berbasis teknologi, serta pembangunan kepercayaan publik.

  1. Reskrim sebagai fungsi pelayanan keadilan

Masyarakat mengenal polisi melalui berbagai pengalaman. Salah satu pengalaman paling menentukan adalah ketika seseorang menjadi korban kejahatan, kehilangan anggota keluarga, mengalami penipuan, kekerasan, pencurian, atau persoalan hukum lainnya.
Pada situasi tersebut, polisi bukan hanya aparat penegak hukum. Polisi menjadi wajah pertama negara yang ditemui masyarakat ketika mereka berada dalam situasi rentan.
Karena itu, pelayanan Reskrim harus dibangun dengan prinsip:
cepat, tepat, transparan, profesional, proporsional, humanis, akuntabel dan berkeadilan.

Pelapor harus mendapatkan kepastian mengenai proses pengaduannya. Korban harus memperoleh perlindungan dan informasi yang memadai. Saksi harus merasa aman untuk memberikan keterangan. Penyidik harus bekerja berdasarkan bukti, bukan tekanan, prasangka, ataupun kepentingan tertentu.
Penegakan hukum yang baik bukan sekadar menghasilkan tersangka atau perkara yang dilimpahkan. Penegakan hukum harus mampu menghasilkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa aman.

  1. Polisi hadir sejak sebelum kejahatan terjadi

Paradigma Reskrim yang hanya menunggu laporan merupakan paradigma reaktif. Ilmu kepolisian mendorong perubahan menuju pemolisian yang prediktif, proaktif dan problem solving.
Data kriminalitas harus dianalisis untuk mengetahui:
jenis kejahatan, lokasi rawan, waktu rawan, modus operandi, karakteristik korban, karakteristik pelaku, jaringan kejahatan, faktor sosial yang mendorong kejahatan, perkembangan kejahatan berbasis teknologi, serta pola perubahan kejahatan dari waktu ke waktu.

Dengan analisis tersebut, Reskrim dapat bersama fungsi kepolisian lainnya melakukan pencegahan sebelum kejahatan berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Maka, keberhasilan Reskrim tidak hanya diukur dari berapa banyak perkara yang berhasil diungkap, tetapi juga dari seberapa banyak kejahatan yang mampu dicegah dan seberapa besar kerugian masyarakat yang dapat diminimalkan.

  1. Membangun kemitraan dengan masyarakat

Kejahatan terjadi di tengah masyarakat. Karena itu, masyarakat memiliki pengetahuan yang sangat penting mengenai kondisi lingkungannya.

Program Reskrim bersama masyarakat dapat dibangun melalui: komunikasi dengan tokoh masyarakat, forum dialog keamanan, jejaring informasi masyarakat, penguatan hubungan dengan komunitas, kerja sama dengan dunia pendidikan, kerja sama dengan dunia usaha, komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan, kemitraan dengan lingkungan digital, serta penguatan peran Bhabinkamtibmas sebagai penghubung dengan masyarakat.

Kemitraan bukan berarti masyarakat dijadikan alat untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kemitraan harus dibangun berdasarkan hukum, etika, perlindungan data dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Masyarakat menjadi mata dan telinga sosial, sedangkan polisi menjadi institusi yang mengolah informasi tersebut secara profesional untuk kepentingan keamanan dan penegakan hukum.

  1. Membangun sistem pelaporan yang mudah dan aman

Masyarakat sering kali enggan melapor karena takut, malu, tidak memahami prosedur, atau merasa proses hukum akan rumit.
Karena itu, Reskrim perlu membangun pelayanan pelaporan yang: mudah, cepat, aman, ramah, transparan dan dapat dilacak.

Digitalisasi dapat digunakan untuk mendukung penerimaan laporan, pemberian informasi perkembangan perkara, pengelolaan dokumen, serta komunikasi pelayanan.
Namun teknologi bukan tujuan. Teknologi merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Prinsip dasarnya adalah:
masyarakat tidak boleh kehilangan hak hanya karena tidak memahami teknologi, tidak memiliki akses digital, atau tidak memiliki kemampuan administratif.

  1. Polisi bersama korban

Paradigma Polisi Bersama Masyarakat harus memberikan perhatian khusus kepada korban.
Korban kejahatan bukan sekadar sumber informasi bagi penyidik. Korban adalah manusia yang mengalami kerugian, penderitaan, trauma, kehilangan, atau ancaman. Karena itu, Reskrim perlu mengembangkan victim-oriented policing, yaitu pendekatan pemolisian yang memberikan perhatian kepada kebutuhan korban.
Pelayanan korban meliputi:
penerimaan laporan secara humanis, perlindungan korban, pemberian informasi perkembangan perkara, pendampingan sesuai kebutuhan, perlindungan terhadap korban rentan, pencegahan intimidasi, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Keberhasilan penyidikan tidak boleh mengorbankan martabat korban.

  1. Penyidikan berbasis scientific investigation

Penegakan hukum modern harus semakin meninggalkan pendekatan yang bergantung pada pengakuan semata. Penyidikan harus dibangun berdasarkan: fakta, bukti, metode ilmiah, teknologi, analisis dan prosedur hukum.

Scientific investigation membutuhkan kemampuan dalam: olah tempat kejadian perkara, identifikasi, forensik, digital forensik, analisis dokumen, analisis komunikasi, analisis transaksi, profiling yang berbasis metode yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengelolaan barang bukti secara profesional. Dengan pendekatan tersebut, penyidikan menjadi lebih objektif dan mengurangi risiko salah tangkap, salah tuduh, maupun kriminalisasi.

  1. Reskrim dan teknologi

Perkembangan teknologi melahirkan bentuk kejahatan baru sekaligus membuka peluang baru bagi penegakan hukum. Reskrim harus mampu menghadapi kejahatan siber, penipuan digital, pencurian identitas, penyalahgunaan data,
perdagangan ilegal melalui platform digital, penyebaran konten berbahaya, kejahatan finansial berbasis teknologi, serta kejahatan yang menggunakan kecerdasan buatan. Karena itu diperlukan kemampuan digital investigation, cyber investigation, digital forensics, intelligence analysis dan big data analytics sesuai kewenangan hukum. Teknologi juga dapat digunakan untuk menghubungkan data laporan, pola kriminalitas, lokasi kejadian, modus operandi, dan jaringan pelaku sehingga penyidik memiliki gambaran yang lebih utuh.

  1. Membangun Reskrim berbasis data

Data merupakan aset strategis dalam pemolisian modern. Setiap laporan dan perkara harus menjadi bagian dari sistem pengetahuan organisasi. Data kriminalitas dapat digunakan untuk:
input → verifikasi → analisis → prediksi → pencegahan → penindakan → evaluasi.
Dengan demikian, Reskrim tidak bekerja berdasarkan intuisi semata, tetapi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari data.
Pemetaan kriminalitas dapat membantu menentukan prioritas, mengidentifikasi pola kejahatan, serta mengarahkan sumber daya kepolisian secara lebih efektif.

  1. Transparansi dan akuntabilitas penyidikan

Kepercayaan masyarakat sangat ditentukan oleh bagaimana polisi menjelaskan proses hukum.
Karena itu perlu dibangun prinsip: setiap laporan jelas, setiap proses dapat dipertanggungjawabkan, setiap tindakan memiliki dasar hukum dan setiap kewenangan dapat diawasi. Transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi penyidikan kepada publik. Informasi yang bersifat rahasia tetap harus dilindungi sesuai hukum.
Namun masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai prosedur, hak pelapor, mekanisme pengaduan, serta perkembangan perkara sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.

  1. Pengawasan internal dan eksternal

Polisi bersama masyarakat membutuhkan mekanisme kontrol. Pengawasan internal diperlukan untuk memastikan anggota menjalankan tugas sesuai prosedur, kode etik dan hukum. Pengawasan eksternal diperlukan agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, pengaduan, maupun masukan. Pengawasan bukan bentuk ketidakpercayaan kepada polisi. Pengawasan merupakan bagian dari sistem demokratis untuk memastikan kewenangan besar yang dimiliki polisi digunakan secara benar.

  1. Problem solving dalam fungsi Reskrim

Tidak semua persoalan keamanan harus diselesaikan hanya dengan pendekatan represif. Reskrim perlu melihat akar masalah. Misalnya, apabila suatu wilayah berulang kali mengalami pencurian, penyidik bersama fungsi kepolisian lainnya tidak cukup hanya menangkap pelaku. Harus dicari mengapa pencurian terus berulang. Apakah karena lemahnya pengamanan? Apakah terdapat pasar penadah? Apakah terdapat jaringan kriminal? Apakah terdapat masalah sosial tertentu? Apakah pola ekonomi dan lingkungan menciptakan peluang kejahatan? Dengan demikian, penyidikan dapat menghasilkan crime prevention insight.
Perkara yang telah selesai tidak boleh hanya menjadi arsip. Perkara harus menjadi pengetahuan untuk mencegah perkara serupa.

  1. Reskrim sebagai bagian dari sistem pemolisian terpadu.

Reskrim tidak dapat bekerja sendiri. Polisi bersama masyarakat membutuhkan keterpaduan antara:
Reskrim – Intelkam – Binmas – Samapta – Lalu Lintas – Humas – Polisi Siber – fungsi pendukung – pemerintah daerah – masyarakat – dunia pendidikan – dunia usaha – dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap fungsi memiliki peran berbeda, tetapi semuanya diarahkan untuk tujuan yang sama: terciptanya keamanan, ketertiban, perlindungan, pelayanan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

  1. Program konkret Polisi Bersama Masyarakat pada fungsi Reskrim

Program dapat dikembangkan dalam beberapa agenda utama:

  1. Reskrim Hadir
    Mendekatkan pelayanan Reskrim kepada masyarakat.
  2. Reskrim Cepat
    Mempercepat respons terhadap laporan dan kejadian kriminal.
  3. Reskrim Terbuka
    Memberikan informasi pelayanan dan perkembangan perkara secara proporsional.
  4. Reskrim Peduli Korban
    Mengutamakan perlindungan dan kebutuhan korban.
  5. Reskrim Berbasis Data
    Menggunakan data kriminalitas sebagai dasar kebijakan dan operasi.
  6. Reskrim Scientific
    Memperkuat penyidikan berbasis bukti dan metode ilmiah.
  7. Reskrim Digital
    Meningkatkan kemampuan menghadapi kejahatan berbasis teknologi.
  8. Reskrim Bersama Masyarakat
    Membangun jejaring kemitraan dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan.
  9. Reskrim Problem Solving
    Mencari akar persoalan dan mencegah kejahatan berulang.
  10. Reskrim Berintegritas
    Menolak penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi, pungutan liar, intervensi, dan praktik yang merusak kepercayaan masyarakat.
  11. Ukuran keberhasilan
    Keberhasilan program Polisi Bersama Masyarakat pada fungsi Reskrim seharusnya tidak hanya menggunakan indikator kuantitatif seperti jumlah laporan atau jumlah perkara yang diungkap.
    Indikator juga harus mencakup, kecepatan respons, kualitas pelayanan; kepastian proses, perlindungan korban, kualitas pembuktian, pencegahan kejahatan berulang, penyelesaian masalah, kepuasan masyarakat, integritas penyidik, serta meningkatnya kepercayaan publik.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan bergeser dari sekadar crime fighting menuju crime prevention, problem solving, justice dan public trust.

Penutup

Polisi Bersama Masyarakat dalam fungsi Reskrim merupakan perubahan paradigma dari polisi yang bekerja untuk masyarakat menjadi polisi yang bekerja bersama masyarakat. Reskrim tidak hanya hadir ketika kejahatan telah terjadi. Reskrim harus hadir untuk memahami masalah, membaca ancaman, membangun jaringan informasi, melindungi korban, melakukan penyidikan secara profesional, mengungkap kejahatan berdasarkan bukti, dan mencegah kejahatan yang sama terjadi kembali. Polisi yang dekat dengan masyarakat bukan berarti polisi kehilangan ketegasan. Sebaliknya, kedekatan membangun kepercayaan, sedangkan profesionalisme menjaga kewibawaan hukum.

Karena itu, Reskrim ideal adalah cepat dalam merespons, dekat dalam berkomunikasi, humanis dalam melayani, tegas dalam penegakan hukum, ilmiah dalam pembuktian, transparan dalam proses, berintegritas dalam menggunakan kewenangan, dan bersama masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, keberhasilan Reskrim bukan semata-mata ketika seorang pelaku berhasil ditangkap. Keberhasilan yang lebih mendasar adalah ketika masyarakat merasa aman untuk hidup, berani melapor, percaya kepada polisi, memperoleh keadilan dan bersama-sama mampu mencegah kejahatan.
Polisi bersama masyarakat bukan sekadar cara bekerja. Ia adalah paradigma pemolisian untuk membangun keamanan, keadilan dan peradaban. ***

Continue Reading
Advertisement

Trending