Connect with us

Nasional

Polemik Desil, Politisi PDIP sebut Kesalahan Data Jangan Sampai Rampas Hak Warga

Published

on

JAKARTA, SENTANA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti polemik penentuan desil kesejahteraan masyarakat yang belakangan menuai keluhan. Menurutnya, meningkatnya sentimen negatif di media sosial menunjukkan persoalan desil telah berkembang menjadi masalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial pemerintah.

“Angka 6.310 talks dengan sentimen negatif hampir 44 persen itu bukan sekadar noise media sosial, itu cerminan rasa tidak percaya warga terhadap sistem yang katanya dibangun untuk melindungi mereka,” kata Aria Bima pada wartawan (26/8)

Ia menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa desil merupakan posisi relatif seseorang atau rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan nasional, bukan penetapan mutlak seseorang kaya atau miskin. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus mengakui masih terdapat persoalan akurasi karena pembaruan data tidak selalu mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat.

Aria mencontohkan masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengalami penurunan kondisi ekonomi secara cepat, sementara data pemerintah masih menggambarkan keadaan rumah tangga tersebut beberapa waktu sebelumnya.

“PHK terjadi hari ini, tapi datanya masih mencerminkan keadaan dua tahun lalu. Di sinilah negara kehilangan kredibilitas,” ujarnya.

Karena itu, ia mendesak pemerintah menyediakan mekanisme sanggah yang sederhana, gratis, dan cepat bagi masyarakat yang merasa penetapan desilnya tidak sesuai kondisi faktual. Pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan juga harus diperkuat sebagai garda terdepan dalam proses verifikasi karena dinilai lebih mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya.

Selain mekanisme sanggah, Aria meminta pemerintah membuka secara transparan formula penentuan desil, mulai dari variabel yang digunakan, bobot setiap indikator hingga dasar metodologinya. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat tidak hanya menerima angka tanpa mengetahui bagaimana status tersebut ditentukan. Ia juga mendorong keterlibatan akademisi dan lembaga statistik independen untuk mengaudit serta menyempurnakan metode yang digunakan BPS.

Aria turut mengingatkan potensi salah klasifikasi terhadap kelompok seperti petani dan nelayan. Kepemilikan lahan, perahu, atau aset produktif lainnya tidak semestinya langsung dianggap sebagai indikator kemapanan karena aset tersebut merupakan alat untuk mencari nafkah. Kesalahan klasifikasi, menurutnya, dapat berdampak lebih luas, termasuk hilangnya akses anak terhadap bantuan pendidikan.

Ia juga meminta pemerintah tidak terburu-buru menggunakan desil sebagai dasar pencabutan subsidi energi sebelum persoalan akurasi data diselesaikan dan masa transisi disiapkan.

“Data boleh jadi dasar kebijakan, tapi jangan sampai kesalahan administratif merampas hak warga atas perlindungan sosial. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Polhukam

Polres Bogor Gandeng Komunitas Ojol Jaga Kamtibmas

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Polres Bogor memperkuat kemitraan dengan komunitas ojek online (ojol) sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Upaya itu diwujudkan melalui kegiatan Silaturahmi Mitra Ojol Kamtibmas di GOR Pakansari, Kabupaten Bogor, Kamis (27/8/2026). Ratusan pengemudi ojol dari berbagai komunitas, termasuk Gojek, hadir bersama jajaran Satlantas Polres Bogor.

Kegiatan diisi edukasi safety riding, pelayanan SIM keliling, pelatihan pertolongan pertama, serta diskusi santai antara polisi dan pengemudi.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto melalui pesannya menyebut ojol memiliki mobilitas tinggi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga posisinya strategis untuk deteksi dini gangguan kamtibmas.

“Keamanan tanggung jawab bersama. Jika menemukan tawuran, kecelakaan, atau tindak kriminal, segera laporkan ke polisi. Jangan bertindak sendiri,” pesannya.

Sementara Kasat Lantas Polres Bogor AKP Afif Widhi Ananto menegaskan, kemitraan ini penting untuk memperluas pendekatan preventif. Pengemudi ojol yang setiap hari di jalan dinilai potensial menjadi “mata dan telinga” kepolisian.

“Kami ingin membangun komunikasi dua arah. Polisi beri edukasi, masyarakat beri informasi. Safety riding juga harus jadi budaya, bukan karena takut ditilang,” ujar Afif.

Salah satu pengemudi, Saipul, mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat. “Komunikasi dengan polisi jadi lebih mudah. Kalau ada kejadian di lapangan bisa langsung kami sampaikan,” terang nya.

Melalui kegiatan ini, Polres Bogor berharap terjalin kemitraan nyata antara polisi dan komunitas ojol demi menciptakan Kabupaten Bogor yang aman, tertib, dan nyaman,” papar nya……:Ron

Continue Reading

Nasional

Gus Kikin: NU Harus Kedepankan Politik Kebangsaan dan Kemanusiaan

Published

on

By

JOMBANG, Sentana — Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menegaskan bahwa NU harus tetap mengambil peran dalam kehidupan kebangsaan tanpa terjebak pada kepentingan politik praktis.

Menurut Gus Kikin, politik yang dijalankan NU harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan. Peran tersebut dinilai penting untuk menjaga persatuan sekaligus memperkuat posisi NU sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil.

“NU tidak bisa lepas dari politik, namun agendanya politik kebangsaan dan kemanusiaan. Hal itu harus melampaui segala kepentingan praktis,” tegas Gus Kikin yang juga Pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng.

Gus Kikin menyampaikan gagasan tersebut sebagai bagian dari arah yang ingin dibangun jika dipercaya memimpin PBNU. Ia menilai NU ke depan harus bertumpu pada adab, karakter, persaudaraan, dan profesionalisme.

Bagi Gus Kikin, jabatan di lingkungan NU merupakan amanah, bukan tujuan. Karena itu, kepemimpinan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan dalam mengabdi kepada organisasi dan masyarakat.

“Jabatan itu amanah. Tidak boleh terlalu ambisi terhadap jabatan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya NU tetap berpijak pada Qanun Asasi sebagai pedoman organisasi. Di saat yang sama, nilai kemanusiaan harus menjadi bagian penting dalam kehidupan NU agar organisasi mampu menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Menurut Gus Kikin, NU harus menjadi rumah bagi seluruh warganya. Rumah tersebut tidak hanya kuat secara kelembagaan dan intelektual, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan.

Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam lima tahun ke depan, pembangunan manusia di lingkungan NU, kata dia, harus dilakukan secara menyeluruh. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik harus berjalan beriringan.

Kecerdasan intelektual, lanjut Gus Kikin, perlu dibarengi dengan pembentukan karakter, kepedulian sosial, serta kemampuan memahami berbagai persoalan kemanusiaan.

Di tengah perubahan global dan kompleksitas persoalan sosial, NU juga dituntut memiliki resiliensi. Penguatan hati dan karakter menjadi penting agar masyarakat tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga mampu menghadapi perubahan zaman.

“NU harus mempunyai hati. Kita harus memperkuat dan mengasah hati kita,” ujarnya.

Gus Kikin juga mendorong lahirnya generasi muta’allim, yakni generasi pembelajar yang memiliki kemampuan intelektual sekaligus kesiapan menghadapi tantangan global.

Namun, kecerdasan tersebut menurutnya harus selalu dibangun di atas fondasi adab.

“Kita harus mempunyai intelegensia, tetapi intelektual itu harus dibungkus dengan adab,” tegas Gus Kikin.

Gagasan tersebut menempatkan NU tidak hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang memiliki tanggung jawab dalam kehidupan kebangsaan.

Adab menjadi fondasi, ilmu menjadi kekuatan, persaudaraan menjadi perekat, profesionalisme menjadi cara kerja, sementara politik kebangsaan dan kemanusiaan menjadi ruang pengabdian NU bagi masyarakat dan Indonesia.

Continue Reading

Ibukota

Meriahkan HUT RI ke-81 PT Oval Advertising Bersama Yayasan Gardu 08 Indonesia Gelar Turnamen Adu Penalti

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, PT Oval Advertising dan Yayasan Gardu 08 Indonesia menggelar lomba turnamen adu penalti yang berlangsung di lingkungan RW 02 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (26/8).

Lomba turnamen adu penalti ini merupakan kegiatan yang kali keduanya digelar pada momen perayaan HUT RI. “Tahun lalu kegiatan adu penalti berlangsung seru dan sukses. Untuk itu pada tahun ini kita selenggarakan lagi dan banyak pesertanya,” ungkap Chief Executive Officer (CEO) PT Oval Advertising Gunawan Agus Salim yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Gardu 08 Indonesia.

Pertandingan adu penalti yang diprakarsai Agus Salim diikuti oleh 32 tim. Sebanyak 16 tim tuan rumah dari RW 02 Pejagalan. Sedangkan 16 tim dari lingkungan seberangnya yakni 07 Kelurahan Angke, Jakarta Barat. Tiap tim terdiri dari tiga orang pemain.

Adapun hadiah yang disiapkan berupa uang tunai Rp 10 juta dengan rincian Juara 1 dapat Rp 7 juta, sedangkan runner UP Rp 2 juta, dan juara ketiga Rp 1 juta.

Ajang penuh kebersamaan ini sukses menarik perhatian warga dari berbagai kalangan usia, mulai dari remaja, pemuda hingga orang tua, yang antusias turun ke lapangan. Para peserta tampak berjuang sekuat tenaga mengerahkan semua kemampuan terbaiknya demi menjadi juara dan meraih hadiah utama.

Lomba turnamen adu penalti ini selain sebagai ajang silaturahmi juga sebagai ajang untuk berolah raga. Para pemenang akan mendapat hadiah yang cukup menarik. Hadiah pemenang turnamen ini diserahkan oleh Ketua Umum Yayasan Gardu 08 Indonesia, Bapak Letkol Inf (Purn) Soewito. (**)

Continue Reading
Advertisement

Trending