Ekonomi
PLN Terus Dorong Implementasi ESG melalui Pendekatan Diversity, Equity and Inclusion
Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) terus mendorong lingkungan kerja yang dinamis melalui pendekatan keanekaragaman, kesetaraan, dan inklusi atau diversity, equity, and inclusion (DEI) untuk menyongsong transisi energi di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly pada sesi diskusi the 4th Indonesia Human Capital Summit 2023 yang diselenggarakan FHCI dengan tema Nurturing a Culture of Diversity-Equity-Inclussionand Long Term Empowerment di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place Jakarta, Selasa (7/11).
“Untuk memastikan prinsip DEI terimplementasi, diperlukan komitmen manajemen, dukungan kebijakan, pemetaan program inisiatif pendukung termasuk memastikan akuntabilitas organisasi serta cadence monitoring rutin dan sustainability report. Bahkan kami di PLN sudah melakukan pengembangan secara sistematis untuk perbaikan berkelanjutan,” kata Sinthya.
Sinthya menambahkan bahwa manajemen PLN di bawah kepemimpinan Direktur Utama Darmawan Prasodjo sangat komit terhadap DEI, yang ditandai dengan dukungan dalam bentuk kebijakan di Perusahaan misalnya kebijakan Human Experience Management System, Pengarusutamaan Gender, ketersediaan infrastruktur, rekrutmen pegawai khusus disabilitas serta program afirmasi Papua, Maluku dan Nusa Tenggara.
“Saat ini PLN Corporate University tengah menyiapkan Gender Academy yang akan dirilis dalam waktu dekat, serta disusul dengan Sustainability Academy yang akan meng-address aspek DEI,” ungkap Sinthya.
Untuk meningkatkan kapasitas pegawai, PLN melakukan berbagai program capacity building baik in-house melalui PLN Corporate University, bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan ternama nasional dan internasional serta bekerja sama dengan lembaga internasional/multinasional seperti CAISO, ADB, Word Bank, USAID Sinar, dan lainnya.
Selain itu Sinthya juga menyampaikan, pengimplementasian DEI di perusahaan merupakan salah satu aspek penting dalam Environmental, Social and Governance (ESG). Saat ini terdapat banyak potensi pendanaan sustainability yang mengacu pada penerapan ESG yang baik.
“DEI adalah poin penting dalam memastikan peningkatkan rating ESG yang sejalan dengan fokus PLN saat ini,” jelas Sinthya.
Agar implementasi DEI terstruktur dan terorganisir, PLN juga memiliki Breakthrough Transformation Program ESG dengan 9 Inisiatif, di mana terdapat inisiatif Improving Gender Equality, Disability & Social Inclusion Mainstreaming Management dan didukung dengan inisiatif Developing ESG Digitalization Support. Sedangkan untuk akuntabilitas pada masing-masing inisiatif dan progres inisiatif ESG, dilakukan monitoring secara rutin melalui Cash War Room, Sustainability War Room dan Transformation Office Meeting.
“PLN juga telah membentuk divisi baru yang memastikan implementasi keseluruhan aspek ESG yaitu Divisi Transisi Energi dan Keberlanjutan. Selain itu, Manajemen PLN membentuk Tim Gugus Tugas Srikandi PLN yang membantu memberikan masukan kepada Manajemen mengenai implementasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di PLN,” tambah Sinthya.
“Selain itu, dilakukan juga pengukuran setiap tahun melalui lembaga rating ESG eksternal sebagai pembanding dan validasi sehingga bisa memberikan input perbaikan bagi Perusahaan,” ungkap Sinthya.
Sementara itu Noormaya Muchlis selaku Sustainability and ESG Consultant USAID Sinar menjelaskan, ada beberapa alat ukur yang bisa dijadikan standar dari keberhasilan pelaksanaan DEI. Namun menurutnya, semua itu harus menyesuaikan konteks atau implementasi program yang dilakukan masing-masing perusahaan.
”Kalau ukuran yang baku misalnya, berapa jumlah new hire perempuan di dalam tahun berjalan, kemudian ada berapa perempuan yang di-training di dalam tahun tersebut, atau ada berapa perempuan yang ada di dalam tahun itu. Hal seperti ini sebenarnya adalah mandatory disclose information yang harus dilaporkan oleh perusahaan yang listed atau pun yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada finance ataupun investor pasar,” jelas Maya.
Selaras dengan hal ini, dalam beberapa tahun terakhir, PLN telah menerapkan Indikator Kinerja Perusahaan berbasis ESG dan telah menyusun Sustainability Report yang mengacu kepada standar global.
Berikutnya kata Maya adalah perlu dilakukan asesmen secara internal di dalam perusahaan. Salah satunya melalui program yang ada di USAID Sinar.
”Saat ini, Saya juga bekerja sama dengan PLN melalui program USAID Sinar yang di antaranya berfokus pada program training, capacity building dan transisi energi. Kalau kita bicara mengenai transisi energi, itu adalah komponen yang sangat penting di mana peran perempuan ada porsi yang sama dengan laki-laki,” tutup Maya.()
Ekonomi
Kemenangan Demokrat dalam Pemilu Sela AS 2026 Berpotensi Redam Eskalasi Konflik Timur Tengah.
Jakarta, Hariansentana.com – Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan umum sela Amerika Serikat (AS) pada awal November 2026 berpotensi menurunkan risiko eskalasi konflik di Timur Tengah. Perubahan peta politik tersebut memberikan sentimen positif bagi pasar energi global, yang tercermin dari penurunan harga minyak Brent hingga berada di kisaran US$95 per barel atau di bawah US$100 per barel.
Meski demikian, perubahan komposisi Kongres AS diperkirakan belum akan secara langsung mengubah arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump. Mayoritas baru Partai Demokrat baru akan menjalankan kewenangan formalnya pada Januari 2027. Sementara itu, Presiden Trump masih memiliki ruang untuk mengambil tindakan militer tertentu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kongres.
Pieter Pandie, Peneliti Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menilai kemenangan Demokrat dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap keterlibatan militer AS di Timur Tengah.
“Perubahan komposisi Kongres memberikan peluang bagi Partai Demokrat untuk kembali menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam membatasi keterlibatan operasi militer yang tidak memperoleh persetujuan Kongres. Selain itu, Kongres juga dapat mempertanyakan tujuan strategis perang dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pertahanan,” ujar Pieter. Kamis (5/11/2026).
Namun, kemampuan Kongres untuk membatasi kebijakan luar negeri Presiden Trump tetap memiliki sejumlah tantangan. Presiden masih memiliki kewenangan veto terhadap legislasi yang membatasi kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan mayoritas dua pertiga di kedua kamar Kongres untuk mengesampingkan veto tersebut, upaya Partai Demokrat melalui jalur legislasi akan menghadapi hambatan.
Di sisi lain, perubahan komposisi Kongres juga berpotensi memengaruhi dukungan militer AS terhadap Israel. Meski demikian, perbedaan pandangan di internal Partai Demokrat mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, serta strategi menghadapi ancaman nuklir Iran membuat perubahan kebijakan tidak dapat dipastikan dalam waktu dekat.
“Dinamika internal Partai Demokrat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Perbedaan pandangan mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, dan strategi menghadapi Iran membuat perubahan kebijakan AS di kawasan ini tidak dapat berlangsung secara otomatis,” tambah Pieter.
Selat Hormuz Menjadi Titik Kritis Stabilitas Energi Global
Dinamika konflik Timur Tengah sepanjang 2026 telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan dan perdagangan energi global. Serangan militer AS dan Israel terhadap Iran turut memicu gangguan di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia.
Bagi AS dan Israel, operasi militer tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran. Sebaliknya, Iran memandang Selat Hormuz sebagai instrumen strategis untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional kedua negara tersebut.
Pieter menjelaskan bahwa posisi Selat Hormuz tidak hanya penting bagi Iran dalam menghadapi tekanan militer AS dan Israel, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap perdagangan energi internasional.
“Bagi Iran, Selat Hormuz merupakan instrumen strategis terpenting untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional Amerika Serikat dan Israel. Gangguan terhadap jalur ini tidak hanya mempertajam persaingan geopolitik regional, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas pasokan energi global,” jelas Pieter.
Dampak ekonomi konflik paling signifikan terlihat dari terganggunya aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan ekspor, penghentian sementara fasilitas produksi, hingga peningkatan harga energi.
Ancaman terhadap perdagangan energi juga tidak harus berupa penutupan total selat. Serangan sporadis terhadap kapal, ancaman ranjau laut, serta ketidakpastian keselamatan pelayaran sudah cukup untuk mendorong perusahaan pelayaran dan penyedia asuransi membatasi aktivitas mereka.
Selain Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden juga menjadi titik kerentanan penting dalam rantai pasok energi global.
Sejumlah negara di kawasan Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman, memiliki kepentingan besar untuk menjaga stabilitas regional dan kelancaran perdagangan energi. Sebagian negara tersebut berupaya mempertahankan hubungan diplomatik dengan Iran sekaligus melanjutkan kerja sama pertahanan dengan AS.
Jalur Alternatif Belum Mampu Menggantikan Selat Hormuz
Di tengah meningkatnya risiko keamanan, sejumlah negara produsen energi telah mengembangkan jalur alternatif untuk menjaga kelancaran ekspor minyak. Arab Saudi memiliki jaringan pipa East-West yang memungkinkan pengiriman minyak melalui Laut Merah, sedangkan Uni Emirat Arab memiliki jaringan pipa menuju Fujairah di Teluk Oman.
Namun, kapasitas tambahan kedua jalur tersebut masih terbatas. International Energy Agency (IEA) mencatat kapasitas gabungan jalur alternatif tersebut hanya sekitar 3,5–5,5 juta barel per hari, jauh di bawah volume perdagangan normal yang melewati Selat Hormuz.
Selain memanfaatkan jaringan pipa, produsen dan perusahaan perdagangan energi juga mencoba mengoptimalkan pengalihan rute pelayaran, fasilitas penyimpanan, serta mekanisme transfer muatan antarkapal. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut membutuhkan infrastruktur, ketersediaan kapal, dan koordinasi logistik yang tidak dapat dibangun dalam waktu singkat.
Menurut Pieter, keberadaan jalur alternatif memang dapat membantu mengurangi tekanan terhadap distribusi energi, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi risiko keamanan di kawasan.
“Jalur alternatif belum mampu mengeliminasi risiko keamanan kawasan secara menyeluruh, apalagi menjamin kelancaran pasokan energi global secara optimal. Karena itu, stabilitas Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb tetap menjadi faktor penting bagi keberlanjutan perdagangan energi internasional,” ungkap Pieter.
Pada akhirnya, kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela AS 2026 memberikan peluang bagi peningkatan pengawasan terhadap kebijakan militer pemerintahan Trump. Namun, ketidakpastian arah kebijakan luar negeri AS, dinamika hubungan dengan Israel, serta posisi strategis Iran di Selat Hormuz akan tetap menjadi faktor penentu perkembangan konflik Timur Tengah dan stabilitas ekonomi global.(***)
Ekonomi
34 Tahun Bangun Industri Pangan, Direktur PT SPS: Visi Kami Memaksimalkan Potensi Petani Lokal
Jakarta, Hariansentana.com – Direktur PT Sumber Pangan Sukses (SPS), Siti Saidah yang akrab disapa Ida, membagikan perjalanan panjangnya membangun industri pangan terpadu. Berawal dari peternakan ayam hingga kini merambah beras dan kelapa sawit, Ida mengaku visi utamanya tetap sama: memaksimalkan potensi dan memberdayakan petani lokal.
Ida menyebut, dirinya telah menghabiskan 34 tahun di industri peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa yang 99 persen untuk ekspor. Dalam 8 tahun terakhir, ia fokus di komoditi beras dan 6 tahun terakhir mengembangkan industri kelapa sawit.
“Kita konsentrasi di industri olahan pangan terpadu. Pengalaman saya 34 tahun di peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa, dan 8 tahun terakhir kita di beras,” ujar Ida Saidah, Direktur PT Sumber Pangan Sukses.
Untuk komoditi beras, Ida menjelaskan SPS tidak hanya mengandalkan impor. Pada 2022-2024 perusahaan sempat 99 persen impor karena kebijakan pemerintah, namun SPS juga tetap membina petani dan penggilingan padi kecil (rice mill) di Karawang, Cikarang, Bekasi hingga Indramayu.
Ia mengungkapkan, SPS membantu rice mill berkapasitas kecil 5 ton, 10 ton hingga 20 ton per hari yang umumnya kekurangan modal. Bantuan itu berupa pengiriman gabah, modal kerja di depan, hingga pendampingan staf untuk meningkatkan kualitas.
“Kita datangkan gabah, lalu kita modal kerja di depan dan semua produksi kita bantu, kita ajari ada staf-staf kita ngajari mereka,” kata Ida.

Tidak hanya beras, untuk kelapa sawit SPS juga bermitra dengan banyak daerah. CPO didatangkan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Dumai, Medan, Aceh hingga Lampung. Sementara gabah berasal dari Madura, Bojonegoro, Kudus, Karawang, Cikarang dan Indramayu.
Ida menegaskan, pembinaan petani dilakukan secara intensif melalui pelatihan. Ia mencontohkan, SPS mengumpulkan kelompok petani dan penggilingan padi untuk pelatihan di hotel di Karawang agar kapasitas dan kualitas mereka naik kelas.
“Visi kita bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi para petani lokal, yang kedua bagaimana bisa memberdayakan para petani,” tegasnya…..Ron
Ekonomi
Kesan dan Pesan John N Palinggi Kepada Menkeu Suahasil Pengganti Purbaya
Jakarta, hariansentana.com – PENGAMAT Ekonomi Dr, John N Palinggi, M.M, M.BA mengatakan, perggantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara adalah hak prerogatif Presiden sesuai dengan UUD ‘45 Pasal 17 dan UU No.13 Tahun 2008.
“Jadi tidak perlu ada spekulasi yang bikin resah masyarakat, tentang alasan Presiden Prabowo melakukan pergantian Menteri, karena Menteri adalah pembantu Presiden yang sudah barangtentu harus loyal kepada Presiden bukan kepada yang lain,” ujar Pengusaha, Ketum DPP Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini di Jakarta, kemarin.
Mengenai Mekeu baru Suahasil, John menilai Suahasil adalah sosok yang tepat menggantikan Purbaya melihat rekam jejak pengalamannya di Kemenkeu.
“Beliau adalah Wakil Menteri Keuangan selama 7 tahun. 5 Tahun di Kabinet Indonesia Maju dan 2 Tahun di Kabinet Merah Putih sejak November 2024 hingga September 2026,” terang Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (ARDIN) ini.
Menurut John, Suahasil adalah sosok yang kalem yang tidak mencari popularitas. “Orangnya masih muda, rendah hati, tidak pernah terpublikasi dan tidak gampang buat statement. padahal dia (Suahasil) Guru Besar UI peraih Bintang Jasa Utama,“ ungkapnya.
Kedepan, John Palinggi berharap Menkeu Suahasil lebih ketat dalam menggelontorkan uang kepada Kementerian dan Lembaga Negara serta menggendalikan hutang negara, khususnya hutang swasta yang ditanggungjawabi negara.
“Banyak Kementerian dan Lembaga/Instansi minta-minta tambah anggaran tanpa jelas tujuan dan peruntukannya, apakah berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan biarkan swasta ngutang luar negeri yang pada akhirnya menjadi beban negara,” jelasnya.
Selain itu, John Palinggi berharap Menkeu Suhasil loyal kepada Presiden bukan orang lain di balik layar, tidak takut ancaman dari orang yang mengandalkan partai politik sebagai tameng.
“Bersyukur Suhasil adalah sosok Profesional murni, praktisi, independen yang tidak tetkait dengan partai politik manapun,” tutup John.
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Daerah3 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Ibukota5 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi

