Ekonomi
Permen ESDM No 8/2020 Rugikan Badan Usaha Gas Bumi
Jakarta, HarianSentana – Mantan anggota Komisi VI DPR RI 2014-2019, Inas Nasrullah Zubir menilai, Pasal 3 Permen ESDM No 8 Tahun 2020 yang menetapkan harga gas menjadi USD 6 per MMBTU di plantgate akan sangat merugikan badan usaha gas bumi seperti PGN dan anak usahanya.
“Dengan adanya penetapan seperti itu, artinya bahwa biaya transmisi dan distribusi ditanggung oleh badan usaha penyalur gas bumi,” kata Inas kepada jurnalkota.id di Jakarta, Senin (27/4) malam.
Menurut Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Hanura ini, Permen ESDM tersebut akan menjadikan PGN yang bukan lain adalah BUMN beserta anak usaha-nya yang menguasai 97% usaha penyaluran gas bumi di Indonesia, sebagai sapi perahan untuk menyusui industri-industri yang dianak emaskan dalam Permen ESDM dimaksud.
“Perlu diketahui bahwa panjang pipa yang dimiliki PGN dan anak usahanya, antara lain pipa transmisi sepanjang 4751 km (98% dari pipa transmisi gas bumi nasional) dan panjang pipa distribusi 5.418 km (89 % dari pipa distribusi gas bumi Nasional). Sisanya 11% dimiliki swasta,” katanya.
Dijelaskan, jika nanti biaya transmisi dan distribusi ini tidak lagi dapat ditutupi dari harga di plantgate yakni USD 6, maka PGN dan anak usahanya dipastikan akan mengalami kerugian besar apalagi dengan kondisi pamdemi Covid-19 pada saat ini. “Dan ini akan membuat PGN dan anak usahanya tidak mampu lagi merawat pipa transmisi dan pipa distribusi yang cukup panjang tersebut,” tandas Inas.
Jangan sampai PGN dan anak usahanya tidak mampu melaksanakan perawatan pipa-pipa tersebut yang pada akhirnya justru menjadi mimpi buruk karena terjadi kerusakan pipa-pipa secara masif. “Selain itu jangan lagi berharap ada pertumbuhan pipa distribusi dan transmisi karena anggaran yang minus,” ucapnya.
Lebih jauh ia mengatakan, dalam pengelolaan bisnis Gas Bumi perlu diperhatikan keekonomiannya dan keberlangsungannya. “Karena badan usaha harus melaksanakan kegiatan operation and maintenance terhadap infrastruktur gas bumi serta pengembangan infrastruktur gas bumi sesuai target yang ada di dalam Renduk Infrastruktur gas bumi nasional,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai, aturan tersebut akan membuat industri hilir gas bumi akan semakin tertekan. “Saya memikirkan keberlangsungan bisnis hilir khususnya gas bumi, kalau pemain migas melihat investasi di sektor ini sudah tidak menarik karena penuh intervensi kebijakan yang kurang menarik, tentunya akan mengganggu investasi dan pencarian cadangan gas baru,” ujar Mamit di jakarta, Senin.
Selain itu, kata dia, Permen ESDM No 8 Tahun 2020 tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) 40 Tahun 2016 dimana dalam Perpres tersebut menetapkan harga sebesar US$ 6 MMBtu di Hulu, bukan di plant gate sebagaimana yang ditetapkan dalam Permen ESDM No 8 Tahun 2020. “Saya kira Ombudsman harus turun tangan dan melihat ini sebagai maladministrasi penyelenggaraan Negara,” ujar Mamit.
Jika membaca KepMen ESDM No 89.K/10/MEM/2020 sebagai turunan dari Permen ESDM No 8 Tahun 2020, lanjut Mamit, bisa dipastikan industri hilir migas akan terpuruk dan merugi karena pemangkasan biaya transportasi yang cukup signifikan.
“Sebagai contoh, untuk wilayah Jawa Timur yang melalui pipa milik PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) untuk industri tertentu biaya transportasi adalah sebesar US$ 1.19 per mmbtu untuk tahun 2020 – 2022, US$ 0.49 per mmbtu untuk tahun 2023 dan US$ 0.27 per mmbtu tahun 2024,” kata Mamit.
“Bisa dibayangkan betapa kecil penghasilan yang didapatkan PGN setelah dikurangi biaya yang harus dibayarkan ke transporter, sedangkan disisi lain biaya untuk maintenance pipa dan pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan,” tambah Mamit.
Yang jadi pertanyaan, kata dia, dengan pengurangan biaya distribusi tersebut, siapa yang akan menanggung skema integrator subsidi antar wilayah, karena antara pasokan dan demand gas di Indonesia terpisah-pisah lokasinya termasuk keekonomian lapangan hulunya
“Siapa yang akan menanggung resiko di hilir gas bumi ini? Apakah badan usaha hilir yang akan menanggung beban ini sendiri? Padahal di hulu, Pemerintah sama sekali tidak mengambil porsi badan usaha dan hanya berencana mengurangi porsi Pemerintah. Menurut saya ini standard ganda,” pungkasnya.(sl)
Ekonomi
LSM PRB Minta OJK Periksa BCA Finance Bintaro Serpong Damai Terkait Dugaan Kredit Bermasalah
Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memeriksa PT BCA Finance Bintaro Serpong Damai. Permintaan ini terkait kasus kredit kendaraan atas nama Rikson Dablok untuk unit Toyota Fortuner nopol B 1054 PJO yang datanya tidak terdaftar dalam sistem online.
Akibatnya, kendaraan tersebut ditilang oleh polisi. Padahal kredit sudah berjalan hampir 3 tahun dan angsuran lancar.
“Peristiwa ini sudah disampaikan ke BCA Finance dan langsung ke kantor Serpong Damai, tapi tidak ada respon. Karena itu Rikson Dablok memberi kuasa kepada kami dan kami datang ke kantor BCA di Cibinong. Sudah bertemu staf bernama Yeni dan menyerahkan dokumen untuk dipelajari. Sampai hari ini tidak ada titik temu,” ujar Ketua LSM PRB.
Saat di hubungi tlp seluler nya Senin 24 / Agustus 2026 Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan ,permasalahan muncul karena dokumen kendaraan yang dibiayai tidak akurat. Hal itu membuat debitur enggan melanjutkan pembayaran kredit,”terang nya.
“Nasabah akhirnya masuk kredit macet dan kena BI Checking kol 2 , Padahal sebelumnya lancar. Setelah dicek di Samsat, keluar surat bahwa mobil tidak masuk dalam sistem. Ada “dugaan indikasi “ mobil yang dikreditkan adalah mobil bekas dengan dokumen ganda,” jelasnya.
LSM PRB menilai OJK sebagai lembaga pengawas harus menelusuri perbuatan yang diduga dilakukan kreditur nakal.
“Kami minta OJK yang mengawasi BCA Finance untuk periksa hal ini. Bisa jadi kasus ini merugikan masyarakat yang kredit mobil bekas. Sesuai aturan, jangan ada perusahaan yang kebal hukum,” tegasnya.
Johan juga meminta OJK mempertimbangkan status debitur macet. Menurutnya, macet dalam kasus ini bukan karena sengaja tidak bayar, melainkan karena kendaraan ditangkap polisi akibat dokumen tidak terdaftar online.
“Jangan ketika urusan rakyat OJK langsung tindak, pasang BI Checking. Tapi kreditur nakal harus juga ditindak. Nasabah macet karena ada persoalan saat ditangkap polisi dan dokumen mobil bermasalah,” ujarnya.
LSM PRB menegaskan akan terus mengawal kasus ini agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan akibat pembiayaan kendaraan dengan dokumen tidak jelas,”papar nya………Ron
Ekonomi
PT RBM Logistik Indonesia Perkuat Manajemen dan Siapkan Ekspansi Pasar Jelang RUPS
JAKARTA, Sentana – PT RBM Logistik Indonesia menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat bisnis dan memperluas pasar menjelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dan solusi rantai pasok terintegrasi itu tidak hanya mempersiapkan agenda korporasi, tetapi juga melakukan penguatan struktur kepemimpinan dengan melibatkan sejumlah eksekutif senior dan pengusaha berpengalaman.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi PT RBM Logistik Indonesia untuk meningkatkan tata kelola perusahaan sekaligus memperkuat daya saing di tengah perkembangan industri logistik nasional yang semakin kompetitif.
Di bawah kepemimpinan Direktur Utama PT RBM Logistik Indonesia, Agus A. Mile, perusahaan memproyeksikan sejumlah nama dengan pengalaman di sektor korporasi dan dunia usaha untuk menempati posisi strategis.
Beberapa nama yang diproyeksikan masuk dalam jajaran strategis perusahaan di antaranya Haryo Silalahi dan Anita Rahmi. Keduanya disebut memiliki pengalaman serta jaringan bisnis yang diharapkan dapat mendukung ekspansi pasar dan pengembangan arah bisnis perusahaan.
Selain itu, Subhan, yang pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis Semen Indonesia, juga diproyeksikan memperkuat jajaran manajemen. Pengalaman dalam mengelola operasional korporasi berskala besar dinilai relevan dengan kebutuhan PT RBM Logistik Indonesia dalam mengembangkan layanan rantai pasok.
Direktur Utama PT RBM Logistik Indonesia, Agus A. Mile, mengatakan persiapan RUPS menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperkuat fondasi bisnis dan mengambil langkah strategis menuju pertumbuhan yang lebih besar.
“Persiapan RUPS ini merupakan momentum krusial bagi perusahaan untuk melakukan lompatan strategis yang lebih besar. Dengan mengintegrasikan keahlian profesional eksekutif senior serta kekuatan jaringan pengusaha papan atas seperti Bapak Haryo Silalahi dan Ibu Anita Rahmi, kami optimis PT RBM Logistik Indonesia mampu menghadirkan solusi rantai pasok yang jauh lebih inovatif, efisien, dan siap bersaing di kancah nasional maupun internasional,” ujar Agus.
Fokus Transformasi Digital dan Ekspansi Bisnis
Selain penguatan jajaran manajemen, agenda strategis perusahaan juga diarahkan pada pengembangan layanan berbasis teknologi.
PT RBM Logistik Indonesia menyiapkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan logistik, termasuk optimalisasi armada dan pengelolaan rantai pasok.
Perusahaan juga membuka peluang kemitraan strategis baru, termasuk dengan mitra bisnis di tingkat internasional. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jaringan usaha sekaligus meningkatkan posisi PT RBM Logistik Indonesia dalam industri logistik nasional.
Dengan penguatan tata kelola, pengalaman jajaran eksekutif, serta pengembangan teknologi, perusahaan menargetkan mampu memberikan layanan logistik yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.
PT RBM Logistik Indonesia selama ini menyediakan layanan solusi rantai pasok, pergudangan, dan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia. Perusahaan menempatkan ketepatan, efisiensi, dan inovasi teknologi sebagai bagian dari strategi untuk mendukung konektivitas logistik dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ekonomi
HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur Dorong Pesantren Naik Kelas, dari Kemandirian Ekonomi hingga Jejaring Global
JAKARTA, SENTANA – Pesantren kini tidak hanya dituntut berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga semakin didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi dan kemampuan membangun jejaring yang lebih luas.
Semangat tersebut menjadi salah satu perhatian Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Jakarta Timur bersama Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jakarta Timur dalam memperkuat ekosistem pesantren.
Melalui keterangannya, Rabu (12/8), Ketua HEBITREN Jakarta Timur, K.H. Zaenul Muttaqin, SE, M.Pd, Doctor Candidat, mengatakan, penguatan ekonomi pesantren merupakan bagian penting dari upaya membangun pesantren yang mandiri dan berdaya saing.

Menurutnya, potensi ekonomi yang dimiliki pesantren cukup besar. Selain memiliki sumber daya manusia berupa santri dan para pengelola pesantren, lembaga pendidikan tersebut juga memiliki jaringan alumni serta basis masyarakat yang dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan berbagai unit usaha.
“Pesantren memiliki potensi yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan nilai tambah dan memperkuat kemandirian pesantren,” ujar K.H. Zaenul Muttaqin.
Ia menilai, HEBITREN dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai potensi tersebut, terutama dalam hal pengembangan usaha, peningkatan kapasitas pengelola, berbagi pengalaman dan membangun jaringan antarpesantren.
Namun, menurutnya, kemandirian ekonomi tidak semata-mata diukur dari banyaknya unit usaha yang dimiliki pesantren.
“Yang paling penting adalah membangun ekosistem. Ada peningkatan kapasitas SDM, tata kelola yang baik, jaringan usaha dan keberlanjutan. Jadi bukan sekadar memiliki usaha, tetapi bagaimana usaha itu benar-benar tumbuh dan memberikan manfaat bagi pesantren,” katanya.
Di sisi lain, FKPP Jakarta Timur memiliki posisi strategis dalam memperkuat komunikasi dan sinergi antarpondok pesantren.
Dewan Penasehat HEBITREN Jakarta Timur sekaligus Ketua FKPP Jakarta Timur, K.H. Mahmud Efendy, Lc., MA, mengatakan, pesantren perlu terus memperkuat komunikasi dan kerja sama agar berbagai potensi yang dimiliki tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Pesantren memiliki karakter dan potensi masing-masing. Dengan komunikasi dan kolaborasi, potensi itu bisa saling menguatkan,” ujar K.H. Mahmud.
Ia menambahkan, perkembangan zaman membuat pesantren harus mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai yang menjadi fondasinya.
Karena itu, penguatan kelembagaan, pendidikan, ekonomi dan jejaring menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan pesantren ke depan.
Sementara itu, Pengurus DPW HEBITREN DKI Jakarta, Gus Adnan Hafizh, S.Pd., M.Pd, menilai, pengembangan ekonomi pesantren juga harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi generasi santri.
Menurutnya, santri tidak cukup hanya dibekali kemampuan akademik dan keagamaan, tetapi juga perlu memiliki keterampilan kewirausahaan, kemampuan berkomunikasi serta wawasan yang lebih luas.
“Santri harus dipersiapkan menghadapi dunia yang terus berubah. Karena itu, pendidikan, kewirausahaan dan jejaring harus berjalan beriringan,” katanya.
Membuka Jejaring ke Dunia Internasional
Upaya memperluas jejaring tersebut, salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur dengan Lembaga Santri Mendunia.
Kolaborasi tersebut dideklarasikan di Kota Songkhla, Thailand, dengan tujuan membuka ruang kerja sama yang lebih luas bagi pesantren dan santri Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, delegasi HEBITREN Jakarta Timur dipimpin K.H. Zaenul Muttaqin, didampingi K.H. Mahmud Efendy dan Gus Adnan Hafizh. Kolaborasi tersebut juga berlangsung atas arahan Ketua Umum DPW HEBITREN DKI Jakarta, Dr. KH. Sofwan Yahya, Lc., MA.
Dari pihak Santri Mendunia, kerja sama tersebut diinisiasi oleh Gus Muhammad Aziz Baedhowi, S.Pd., M.Pd., PhD, yang dalam kesempatan tersebut diwakili Gus Nizom.
K.H. Zaenul Muttaqin mengatakan, jejaring internasional bukan tujuan akhir, melainkan salah satu sarana untuk membuka akses pengetahuan, pengalaman, kerja sama dan peluang baru bagi pesantren serta santri.
“Ketika pesantren mampu membangun jejaring yang lebih luas, peluang untuk belajar dan berkembang juga semakin terbuka. Tetapi yang harus tetap menjadi pijakan adalah nilai-nilai pesantren dan kepentingan untuk memberikan manfaat,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pesantren memiliki ruang yang semakin luas untuk mengambil bagian dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama lintas negara.
Bagi HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur, penguatan pesantren tidak cukup dilakukan melalui satu bidang saja. Kemandirian ekonomi, kualitas pendidikan, kapasitas sumber daya manusia dan jejaring harus dibangun secara beriringan.
“Dari sinilah pesantren diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan zaman, tetapi juga berkembang menjadi lembaga yang mandiri, produktif dan mampu memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat. Dari pesantren membangun kemandirian, dari santri menebar manfaat dan dari Indonesia membuka jalan menuju dunia,” pungkas pria Kelahiran Kota Wali Demak ini. (Red).
-
Peristiwa3 days agoPLN Akui Abaikan Hak Hidup Warga Dalam Pembangunan SUTET 500 Kv Tg.Priok-Muara Tawar
-
Polhukam5 days agoKonsumen Gugat Informa Rp1,5 Miliar, Sofa Pengganti Kembali Rusak dalam Hitungan Bulan
-
Polhukam3 days agoKetua Umum DPP GMNI, Mengajak Seluruh Elemen Bangsa untuk Jaga Indonesia
-
Ibukota6 days agoPeduli Kemanusiaan, Walikota dan Dandim 0502 Jakarta Utara, Bedah Rumah Nenek Umayah

