Ekonomi
Pentingnya SP PLN Mengambil Peran Memimpin Transisi Energi di Indonesia
Jakarta, Hariansentana.com – Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen tinggi dalam menangani perubahan iklim, tengah berupaya untuk beralih dari energi fosil ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Di tengah dinamika ini, Serikat Pekerja PT PLN Persero (SP PLN Persero) bersama Public Services International (PSI) mengambil peran yang signifikan dalam menyuarakan harapan para pekerja melalui serangkaian lokakarya yang dihadiri oleh para pengurus dari berbagai daerah.
Lokakarya diadakan di tiga kota besar, yaitu di Bandung pada tanggal 6 Mei 2024 dihadiri SP PLN Persero Jawa Barat serta Lampung dengan jumlah peserta 28 orang (4 di antaranya perempuan). Selanjutnya diselenggarakan di Semarang pada tanggal 8 Mei 2024 dihadiri SP PLN Persero Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Bengkulu dan Jambi dengan jumlah peserta 31 orang (4 di antaranya perempuan). Terakhir diselenggarakan di Bali pada tanggal 10 Mei 2024 dihadiri SP PLN Persero Bali, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Makassar dan Gorontalo dengan jumlah peserta 26 orang (2 di antaranya perempuan).
Lokakarya ini menghadirkan narasumber internasional, Bro Colin Long yang merupakan Just Transitions Organiser dari Victorian Trades Hall Council, Melbourne, Australia. Serta dibuka oleh Budi Setianto selaku Bendahara Umum SP PLN mewakili Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Budi Setianto, dalam pembukaan Lokakarya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama antara SP PLN, PSI dan APHEDA. Menurut Budi, transisi energi tidak boleh berujung pada privatisasi PLN. Sesuatu yang juga pernah selalu dinyatakan oleh Ketua Umum SP PLN Persero.
“Tanpa privatisasi, SP PLN hendak memastikan harga listrik tetap terjangkau dan PLN bisa menyediakan listrik yang handal, dan bisnis yang aman bagi semua orang, baik yang bekerja di dalam bisnis penyediaan listrik maupun orang-orang sekitar pembangkit dan jalur transmisi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi menyampaikan, bahwa transisi energi tidak bisa di stop atau diakhiri, oleh karenanya serikat pekerja PLN perlu bersiap diri untuk memastikan bahwa transisi energi berjalan dalam jalur publik.
“Menjadi tugas serikat pekerja bahwa transisi energi berkeadilan kepemilikan publik harus diwujudkan dalam tiga aspek penting sebagai bentuk pelaksanaan pasal 33 UUD 1945, yaitu dimiliki dan dikontrol oleh negara, terjangkau dan murah bagi seluruh lapisan masyarakan dan layanan yang berkelanjutan, serta aman bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.
Sementara itu, Colin Long dalam pembukaannya menggarisbawahi tentang perlawanan SP PLN Persero terhadap privatisasi. “Salah satunya adalah uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 memang penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita, sebagai serikat, menggunakannya dalam perjuangan kita. Tugas utama serikat adalah membela hak-hak anggotanya, hak-hak pekerja, maka penting bagi serikat untuk melibatkan anggota dalam perjuangannya, membuat anggota paham betul apa yang dilakukan oleh serikat di tingkat nasional,” ungkapnya.
Dia juga menyoroti uniknya penyediaan energi di Indonesia, yang berada di atas jalur api berisiko bagi instalasi energi nuklir dan adanya skema Take-or-Pay (TOP) serta isu oversupply.
“Dalam situasi seperti ini, penting sekali bagi SP PLN Persero punya peran memimpin dalam proses transisi ini sehingga kepentingan pekerja akan juga menjadi sentral dalam proses transisi energi di Indonesia. Sehingga, transisi ini tidak berdampak buruk bagi pekerja di sektor eneegi, lebih khusus lagi anggota SP PLN Persero,” tegasnya.
Dengan keahliannya, Colin Long membahas berbagai aspek penting dari transisi energi berkeadilan, termasuk strategi kampanye, pengaruh kebijakan energi terhadap pekerja dan komunitas, serta peluang dan tantangan yang ada. Materi yang disampaikan dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta dan menyebarluaskan tindakan strategis untuk kampanye serikat pekerja di jalur publik transisi energi yang adil.
Peserta diajak untuk merumuskan tindakan strategis yang dapat dilakukan oleh serikat pekerja untuk memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berlangsung tanpa meninggalkan siapapun. Dengan adanya peningkatan kapasitas, diharapkan pengurus SP PLN Persero dapat menjadi pemain kunci dalam mendorong dan mempengaruhi kebijakan energi di Indonesia agar lebih inklusif dan adil.

Selain itu, mereka juga diharapkan dapat mengorganisir dan memobilisasi anggota untuk terlibat dalam kampanye-kampanye yang mendukung transisi energi berkeadilan, sehingga mampu menciptakan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan lingkungan.
Dari hasil diskusi yang diselenggarakan dalam lokakarya ini, muncul aspirasi dan harapan yang kuat terkait dengan masa depan transisi energi dan peranan yang diharapkan dari SP PLN Persero, PT PLN, serta peran individu-individu di dalamnya untuk 30 tahun ke depan.
Pertama, terkait SP PLN Persero, harapan yang diungkapkan adalah agar SP PLN dapat menjadi wadah eksklusif yang menyuarakan aspirasi pekerja tanpa terpecah dalam perpecahan internal. Lebih dari itu, SP PLN Persero juga diharapkan bisa berfungsi sebagai katalis dalam mempengaruhi dan membentuk kebijakan di tingkat perusahaan PLN dan pemerintahan, sehingga memastikan bahwa suara dan kepentingan SP PLN Persero mendapatkan pertimbangan yang signifikan dan berdampak luas.
Terkait dengan PLN, aspirasi yang disampaikan adalah agar PLN dapat berkembang menjadi perusahaan yang mengelola seluruh proses bisnis kelistrikan, dari hulu hingga hilir. Seluruh aset yang dikelola diharapkan menjadi milik negara, memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan energi di Indonesia tetap dalam genggaman negara dan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.
Sementara itu, dari sudut pandang individu, harapan yang disampaikan adalah agar setiap anggota dapat terus aktif dan peduli terhadap perkembangan organisasi. Diharapkan bahwa individu-individu dalam SP PLN Persero dapat menjadi visioner dan aktor penting yang mendorong dan menginspirasi gerakan dalam perserikatan dan lebih luas lagi, dalam kebijakan energi dan sosial di Indonesia.
Secara keseluruhan, diskusi ini menggambarkan gambaran besar dari aspirasi para pekerja di SP PLN Persero yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan organisasi dan perusahaan, tetapi juga pada pembentukan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, serta pengembangan kapasitas individu sebagai pemimpin dan inovator dalam industri. Aspirasi ini menegaskan pentingnya peran aktif setiap stakeholder dalam menghadapi tantangan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.
Selain itu, diskusi juga menghasilkan beberapa poin penting mengenai dampak transisi energi yang tidak hanya pada teknologi dan masyarakat, tetapi juga pada aspek ekonomi dan regulasi.
Peserta lokakarya menggarisbawahi pentingnya transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ini bukan hanya tentang penggantian sumber energi, tetapi juga melibatkan peralihan teknologi yang selama ini digunakan untuk mendukung energi fosil menjadi teknologi yang mendukung energi terbarukan. Hal ini tentunya memerlukan investasi besar dan perubahan infrastruktur yang signifikan.
Namun kemudian, ada pertanyaan besar mengenai kesiapan masyarakat untuk beralih ke energi terbarukan, yang mencakup aspek kebiasaan, efisiensi energi, dan kemampuan ekonomi untuk beradaptasi dengan teknologi baru.
Hal lain yang juga dicermati adalah dampak ekonomi, khususnya terkait dengan privatisasi perusahaan energi dan skema power wheeling. Ada kekhawatiran bahwa hal ini akan menyebabkan lonjakan harga jual per kilowatt jam (Rupiah/Kwh), yang pada akhirnya berdampak negatif kepada konsumen.
Dari perspektif serikat pekerja, ada keberatan kuat terhadap privatisasi energi dan skema power wheeling. Serikat pekerja menegaskan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang, mereka tegas menolak privatisasi energi. Hal ini didasari oleh kekhawatiran bahwa privatisasi dapat menguntungkan investor atau pihak asing dibandingkan dengan pekerja dan masyarakat lokal. Serikat pekerja berpendapat bahwa kebijakan yang diambil harus berpihak penuh kepada pekerja dan masyarakat, bukan kepada kepentingan eksternal.
Secara personal, peserta diskusi tetap berpikir positif bahwa pada tahun 2050, transisi energi ini akan berhasil dan bahwa perusahaan mereka akan tetap bertahan dan berkembang. Mereka juga menegaskan pentingnya menyatukan suara untuk menolak privatisasi dan skema power wheeling, sebagai bagian dari strategi untuk memastikan bahwa transisi energi berjalan adil dan berkelanjutan untuk semua pihak yang terlibat.(s)
Ekonomi
Kemenangan Demokrat dalam Pemilu Sela AS 2026 Berpotensi Redam Eskalasi Konflik Timur Tengah.
Jakarta, Hariansentana.com – Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan umum sela Amerika Serikat (AS) pada awal November 2026 berpotensi menurunkan risiko eskalasi konflik di Timur Tengah. Perubahan peta politik tersebut memberikan sentimen positif bagi pasar energi global, yang tercermin dari penurunan harga minyak Brent hingga berada di kisaran US$95 per barel atau di bawah US$100 per barel.
Meski demikian, perubahan komposisi Kongres AS diperkirakan belum akan secara langsung mengubah arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump. Mayoritas baru Partai Demokrat baru akan menjalankan kewenangan formalnya pada Januari 2027. Sementara itu, Presiden Trump masih memiliki ruang untuk mengambil tindakan militer tertentu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kongres.
Pieter Pandie, Peneliti Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menilai kemenangan Demokrat dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap keterlibatan militer AS di Timur Tengah.
“Perubahan komposisi Kongres memberikan peluang bagi Partai Demokrat untuk kembali menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam membatasi keterlibatan operasi militer yang tidak memperoleh persetujuan Kongres. Selain itu, Kongres juga dapat mempertanyakan tujuan strategis perang dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pertahanan,” ujar Pieter. Kamis (5/11/2026).
Namun, kemampuan Kongres untuk membatasi kebijakan luar negeri Presiden Trump tetap memiliki sejumlah tantangan. Presiden masih memiliki kewenangan veto terhadap legislasi yang membatasi kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan mayoritas dua pertiga di kedua kamar Kongres untuk mengesampingkan veto tersebut, upaya Partai Demokrat melalui jalur legislasi akan menghadapi hambatan.
Di sisi lain, perubahan komposisi Kongres juga berpotensi memengaruhi dukungan militer AS terhadap Israel. Meski demikian, perbedaan pandangan di internal Partai Demokrat mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, serta strategi menghadapi ancaman nuklir Iran membuat perubahan kebijakan tidak dapat dipastikan dalam waktu dekat.
“Dinamika internal Partai Demokrat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Perbedaan pandangan mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, dan strategi menghadapi Iran membuat perubahan kebijakan AS di kawasan ini tidak dapat berlangsung secara otomatis,” tambah Pieter.
Selat Hormuz Menjadi Titik Kritis Stabilitas Energi Global
Dinamika konflik Timur Tengah sepanjang 2026 telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan dan perdagangan energi global. Serangan militer AS dan Israel terhadap Iran turut memicu gangguan di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia.
Bagi AS dan Israel, operasi militer tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran. Sebaliknya, Iran memandang Selat Hormuz sebagai instrumen strategis untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional kedua negara tersebut.
Pieter menjelaskan bahwa posisi Selat Hormuz tidak hanya penting bagi Iran dalam menghadapi tekanan militer AS dan Israel, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap perdagangan energi internasional.
“Bagi Iran, Selat Hormuz merupakan instrumen strategis terpenting untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional Amerika Serikat dan Israel. Gangguan terhadap jalur ini tidak hanya mempertajam persaingan geopolitik regional, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas pasokan energi global,” jelas Pieter.
Dampak ekonomi konflik paling signifikan terlihat dari terganggunya aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan ekspor, penghentian sementara fasilitas produksi, hingga peningkatan harga energi.
Ancaman terhadap perdagangan energi juga tidak harus berupa penutupan total selat. Serangan sporadis terhadap kapal, ancaman ranjau laut, serta ketidakpastian keselamatan pelayaran sudah cukup untuk mendorong perusahaan pelayaran dan penyedia asuransi membatasi aktivitas mereka.
Selain Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden juga menjadi titik kerentanan penting dalam rantai pasok energi global.
Sejumlah negara di kawasan Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman, memiliki kepentingan besar untuk menjaga stabilitas regional dan kelancaran perdagangan energi. Sebagian negara tersebut berupaya mempertahankan hubungan diplomatik dengan Iran sekaligus melanjutkan kerja sama pertahanan dengan AS.
Jalur Alternatif Belum Mampu Menggantikan Selat Hormuz
Di tengah meningkatnya risiko keamanan, sejumlah negara produsen energi telah mengembangkan jalur alternatif untuk menjaga kelancaran ekspor minyak. Arab Saudi memiliki jaringan pipa East-West yang memungkinkan pengiriman minyak melalui Laut Merah, sedangkan Uni Emirat Arab memiliki jaringan pipa menuju Fujairah di Teluk Oman.
Namun, kapasitas tambahan kedua jalur tersebut masih terbatas. International Energy Agency (IEA) mencatat kapasitas gabungan jalur alternatif tersebut hanya sekitar 3,5–5,5 juta barel per hari, jauh di bawah volume perdagangan normal yang melewati Selat Hormuz.
Selain memanfaatkan jaringan pipa, produsen dan perusahaan perdagangan energi juga mencoba mengoptimalkan pengalihan rute pelayaran, fasilitas penyimpanan, serta mekanisme transfer muatan antarkapal. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut membutuhkan infrastruktur, ketersediaan kapal, dan koordinasi logistik yang tidak dapat dibangun dalam waktu singkat.
Menurut Pieter, keberadaan jalur alternatif memang dapat membantu mengurangi tekanan terhadap distribusi energi, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi risiko keamanan di kawasan.
“Jalur alternatif belum mampu mengeliminasi risiko keamanan kawasan secara menyeluruh, apalagi menjamin kelancaran pasokan energi global secara optimal. Karena itu, stabilitas Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb tetap menjadi faktor penting bagi keberlanjutan perdagangan energi internasional,” ungkap Pieter.
Pada akhirnya, kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela AS 2026 memberikan peluang bagi peningkatan pengawasan terhadap kebijakan militer pemerintahan Trump. Namun, ketidakpastian arah kebijakan luar negeri AS, dinamika hubungan dengan Israel, serta posisi strategis Iran di Selat Hormuz akan tetap menjadi faktor penentu perkembangan konflik Timur Tengah dan stabilitas ekonomi global.(***)
Ekonomi
34 Tahun Bangun Industri Pangan, Direktur PT SPS: Visi Kami Memaksimalkan Potensi Petani Lokal
Jakarta, Hariansentana.com – Direktur PT Sumber Pangan Sukses (SPS), Siti Saidah yang akrab disapa Ida, membagikan perjalanan panjangnya membangun industri pangan terpadu. Berawal dari peternakan ayam hingga kini merambah beras dan kelapa sawit, Ida mengaku visi utamanya tetap sama: memaksimalkan potensi dan memberdayakan petani lokal.
Ida menyebut, dirinya telah menghabiskan 34 tahun di industri peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa yang 99 persen untuk ekspor. Dalam 8 tahun terakhir, ia fokus di komoditi beras dan 6 tahun terakhir mengembangkan industri kelapa sawit.
“Kita konsentrasi di industri olahan pangan terpadu. Pengalaman saya 34 tahun di peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa, dan 8 tahun terakhir kita di beras,” ujar Ida Saidah, Direktur PT Sumber Pangan Sukses.
Untuk komoditi beras, Ida menjelaskan SPS tidak hanya mengandalkan impor. Pada 2022-2024 perusahaan sempat 99 persen impor karena kebijakan pemerintah, namun SPS juga tetap membina petani dan penggilingan padi kecil (rice mill) di Karawang, Cikarang, Bekasi hingga Indramayu.
Ia mengungkapkan, SPS membantu rice mill berkapasitas kecil 5 ton, 10 ton hingga 20 ton per hari yang umumnya kekurangan modal. Bantuan itu berupa pengiriman gabah, modal kerja di depan, hingga pendampingan staf untuk meningkatkan kualitas.
“Kita datangkan gabah, lalu kita modal kerja di depan dan semua produksi kita bantu, kita ajari ada staf-staf kita ngajari mereka,” kata Ida.

Tidak hanya beras, untuk kelapa sawit SPS juga bermitra dengan banyak daerah. CPO didatangkan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Dumai, Medan, Aceh hingga Lampung. Sementara gabah berasal dari Madura, Bojonegoro, Kudus, Karawang, Cikarang dan Indramayu.
Ida menegaskan, pembinaan petani dilakukan secara intensif melalui pelatihan. Ia mencontohkan, SPS mengumpulkan kelompok petani dan penggilingan padi untuk pelatihan di hotel di Karawang agar kapasitas dan kualitas mereka naik kelas.
“Visi kita bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi para petani lokal, yang kedua bagaimana bisa memberdayakan para petani,” tegasnya…..Ron
Ekonomi
Kesan dan Pesan John N Palinggi Kepada Menkeu Suahasil Pengganti Purbaya
Jakarta, hariansentana.com – PENGAMAT Ekonomi Dr, John N Palinggi, M.M, M.BA mengatakan, perggantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara adalah hak prerogatif Presiden sesuai dengan UUD ‘45 Pasal 17 dan UU No.13 Tahun 2008.
“Jadi tidak perlu ada spekulasi yang bikin resah masyarakat, tentang alasan Presiden Prabowo melakukan pergantian Menteri, karena Menteri adalah pembantu Presiden yang sudah barangtentu harus loyal kepada Presiden bukan kepada yang lain,” ujar Pengusaha, Ketum DPP Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini di Jakarta, kemarin.
Mengenai Mekeu baru Suahasil, John menilai Suahasil adalah sosok yang tepat menggantikan Purbaya melihat rekam jejak pengalamannya di Kemenkeu.
“Beliau adalah Wakil Menteri Keuangan selama 7 tahun. 5 Tahun di Kabinet Indonesia Maju dan 2 Tahun di Kabinet Merah Putih sejak November 2024 hingga September 2026,” terang Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (ARDIN) ini.
Menurut John, Suahasil adalah sosok yang kalem yang tidak mencari popularitas. “Orangnya masih muda, rendah hati, tidak pernah terpublikasi dan tidak gampang buat statement. padahal dia (Suahasil) Guru Besar UI peraih Bintang Jasa Utama,“ ungkapnya.
Kedepan, John Palinggi berharap Menkeu Suahasil lebih ketat dalam menggelontorkan uang kepada Kementerian dan Lembaga Negara serta menggendalikan hutang negara, khususnya hutang swasta yang ditanggungjawabi negara.
“Banyak Kementerian dan Lembaga/Instansi minta-minta tambah anggaran tanpa jelas tujuan dan peruntukannya, apakah berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan biarkan swasta ngutang luar negeri yang pada akhirnya menjadi beban negara,” jelasnya.
Selain itu, John Palinggi berharap Menkeu Suhasil loyal kepada Presiden bukan orang lain di balik layar, tidak takut ancaman dari orang yang mengandalkan partai politik sebagai tameng.
“Bersyukur Suhasil adalah sosok Profesional murni, praktisi, independen yang tidak tetkait dengan partai politik manapun,” tutup John.
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Daerah2 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Ibukota5 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi

