Connect with us

Bodetabek

Pengembang Komplek Ruko Mayor Oking Cibinong, Soalkan Pengelola Parkir

Published

on

Bogor, Hariansentana.com – Sengketa lahan parkir yang berlokasi di komplek ruko Mayor Oking, Kelurahan Cirimekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, mulai mencuat ke publik.

Pasalnya, polemik antara pengembang dan pengelola parkir yang diduga tak mengantongi ijin resmi tersebut, kini telah sampai rapat pembahasan dengan beberapa unsur instansi terkait di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, yang bertempat di ruang rapat Kecamatan Cibinong setempat, pada Kamis (16/02/23).

Pengembang komplek ruko Mayor Oking, Tiopan Tinambunan mengatakan, berawal dari komplek perukoan yang dibangun atas jerih payahnya di tahun 2011 silam itu, kini dirinya harus bermasalah dengan pihak pengelola parkiran dilokasi tersebut.

Tiopan menerangkan, di tahun 2017 lalu pihaknya hendak mengambil alih pengelolaan parkir yang dikelola oleh CV. Bahri lantaran sudah banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukkan saat awal dirinya merencanakan pembangunan komplek perukoan ini melalui rancangan gambar Site Plan.

“Ditahun 2017 itu, saya mencoba mau mengambil alih pengelolaan perparkiran dikarenakan sudah banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan site plan yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor ketika awal saya membangun komplek ruko itu,” ujar Tiopan kepada Hariansentana.com usai menghadiri rapat undangan dari Dinas PMPTSP Kabupaten Bogor, bertempat di ruang rapat Kecamatan Cibinong.

Ia menjelaskan, maksud dan tujuannya dirinya yang hendak mengambil alih pengelolaan perparkiran ditempat lokasi itu bertujuan agar sesuai ruang lingkup dilokasi dapat kembali sesuai dengan peruntukannya.

“Saya coba, saya mau ambil alih parkiran biar dikembalikan bangunan yang ada dilokasi agar sesuai dengan site plan Dinas PUPR yang saya buat saat itu,” terangnya.

Tiopan mengemukakan, untuk mewujudkan keinginannya itu dirinya lantas mencoba melaporkan perihal pengecekan perijinan pengelolaan perparkiran oleh CV. Bahir ke Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan (UPT Dishub) wilayah I Cibinong. Alhasil laporan atas pihaknya itu, lantas ia diarahkan oleh jajaran UPT Dishub agar dapat mengeceknya kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor.

“Jadi pelaporan saya kepada UPT Dishub Wilayah I Cibinong hingga saya mendapat arahan ke DPMPTSP agar saya mengetahui secara detail apakah sudah berijin pengelolaan parkir dilokasi puluhan ruko yang saya bangun ini, dan biar pihak instansi terkait yang dapat memanggil pihak-pihak yang berkaitan atas polemik ini,” ucapnya.

“Ternyata dibahas dalam rapat di kantor kecamatan Cibinong itu, terbukti bahwa tidak ada ijin sama sekali yang dikelola oleh CV. Bahir ini atas komplek ruko Mayor Oking yang saya bangun kala itu saya selaku pihak pengembangnya,” tegas Tiopan Tinambunan sembari menambahkan.

Tiopan melanjutkan, hasil dari pelaporan terkait pengelolaan parkir, lantas pihak DPMPTSP, UPT Dishub wilayah I Cibinong, dan Satpol PP melakukan pengecekan ke lokasi. Benar saja, sambung dia, hasil dari ceklok oleh instansi terkait ini banyak ditemukan pelanggaran yang diduga dilakukan beberapa oknum dilokasi tersebut, diantaranya ada beberapa bangunan yang tak sesuai site plan saat awal dirinya membangun komplek perukoan tersebut.

“Seperti, ada ruko yang kembali melakukan pembangunan kedepan lahannya, yang semestinya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Bahkan, ada suatu jalan yang saya design saat awal membangun serta atas permintaan masyarakat setempat agar dapat memberi ruang jalan menuju lokasi lingkungan rumah warga setempat, dan jalan itu pun kini telah ditutup,” bebernya.

Menurutnya, akses jalan lingkungan yang disediakannya diawal pembangunan komplek ruko Mayor Oking ini, diperuntukan bagi masyarakat sekitar untuk dapat menggunakan sebuah bangunan berupa sarana ibadah musholla yang telah ia bangun saat itu.

“Akan tetapi, jalan itu sekarang telah ditutup yang saya duga atas ijin dari CV. Bahir selaku pengelola lahan ,”papar nya.

( Subur / Tabrani / Dedi F )

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bodetabek

Giant Sea Wall Dibangun, Alex Indra Lukman Pertanyakan Akses Nelayan ke Laut

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memberikan kejelasan mengenai akses masyarakat pesisir, khususnya nelayan, menuju laut dalam rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa harus tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut.

Hal tersebut disampaikan Alex dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ. Dalam rapat tersebut, Alex menyoroti rencana pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan, mulai dari pembangunan tanggul dan pulau buatan, jembatan, pembangkit listrik tenaga surya, waduk, hingga pembangunan 3 juta unit rumah.

Politisi PDIP itu menilai, berbagai rencana tersebut perlu disertai perencanaan yang jelas mengenai ruang hidup dan akses nelayan. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat pesisir nantinya dapat tetap melaut apabila ruang laut dan kawasan pesisir mengalami perubahan akibat pembangunan infrastruktur tersebut.

“Pertanyaannya, nelayan yang tinggal di pesisir ini akan keluarnya lewat mana? Ruang laut akan dimanfaatkan sedemikian rupa, sementara masyarakat pesisir yang sehari-hari menggantungkan hidupnya pada laut harus tetap memiliki akses untuk berlayar dan mencari nafkah,” ujar Alex.

Ia juga membandingkan rencana pembangunan di kawasan Teluk Jakarta dengan kawasan Semarang-Demak. Menurutnya, dalam paparan yang ditampilkan, desain tanggul laut Teluk Jakarta telah memperlihatkan gambaran lebih konkret mengenai tanggul, pulau buatan, dan jembatan. Sementara itu, gambaran pembangunan di kawasan Semarang-Demak belum menunjukkan detail serupa.

Alex turut menyoroti rencana pembangunan 3 juta unit rumah. Dengan asumsi seluruhnya merupakan rumah bersubsidi dan setiap unit membutuhkan lahan seluas 60 meter persegi, kebutuhan lahan secara keseluruhan dapat mencapai 180 juta meter persegi atau sekitar 18.000 hektare. Skala pemanfaatan ruang tersebut, menurutnya, perlu diperhitungkan secara cermat agar tidak mengabaikan ruang hidup dan akses masyarakat pesisir.

Karena itu, Alex meminta Kepala BOPPJ menjelaskan apakah masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan pesisir akan direlokasi atau telah disiapkan mekanisme akses menuju laut, termasuk jalur pelayaran yang dapat mereka gunakan setelah pembangunan berlangsung.

“Apakah masyarakat pesisir ini akan direlokasi, atau sudah disiapkan bagaimana mereka mengakses jalan untuk berlayar ke laut? Ini perlu dijelaskan sejak awal agar pembangunan tidak justru membatasi ruang gerak nelayan dalam menjalankan aktivitasnya,” tegas Alex.

Menurut Alex, kejelasan mengenai akses nelayan dan penataan kawasan pesisir perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Giant Sea Wall. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur perlindungan Pantura dapat berjalan seiring dengan perhatian terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.

Continue Reading

Bodetabek

Hendra Firmansyah Konsolidasikan APKA Indonesia, Bidik Penguatan Ekonomi Agro Nasional

Published

on

By

JAKARTA – Ketua Umum DPP Asosiasi Pelaku Komoditas Agro Indonesia (APKA Indonesia), Hendra Firmansyah, memperkuat konsolidasi organisasi dengan menghimpun jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, serta pengurus untuk merumuskan arah strategis pengembangan sektor agro nasional.

Pertemuan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (1/11/2026), menjadi bagian dari persiapan pelantikan dan pengukuhan pengurus serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I APKA Indonesia. Konsolidasi tersebut diarahkan untuk memastikan program organisasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan kerja nyata dan manfaat ekonomi bagi anggota maupun masyarakat.

Salah satu masukan penting disampaikan Dewan Kehormatan APKA Indonesia, Laksamana TNI AL (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Menko Polhukam itu menekankan pentingnya orientasi kerja yang terukur serta kemampuan pengurus menerjemahkan gagasan menjadi program konkret.

Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak cukup diukur dari banyaknya rapat, seminar, maupun kegiatan seremonial. APKA Indonesia harus mampu menghadirkan dampak nyata sekaligus membangun komunikasi dan kemitraan dengan dunia usaha untuk mempertemukan berbagai potensi ekonomi produktif.

Sementara itu, Pembina APKA Indonesia, Agus A Mile, menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dalam pengembangan ekosistem komoditas agro. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian perlu diimbangi dengan pembangunan fasilitas publik di kawasan sentra produksi.

“APKA Indonesia tidak hanya fokus pada perputaran ekonomi pertanian semata, tetapi juga harus mengambil peran aktif dalam mendukung penyediaan sekolah, sarana ibadah, serta fasilitas umum yang memadai bagi masyarakat di sekitar sentra agro,” ujar Agus.

Ia menilai ketersediaan fasilitas publik merupakan bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pekerja di sektor komoditas agro secara berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinan Hendra Firmansyah, APKA Indonesia diarahkan menjadi penghubung berbagai pelaku usaha agro, mulai dari petani, produsen, distributor, investor hingga mitra pemasaran. Melalui jaringan tersebut, organisasi ingin mendorong peningkatan produksi, pengolahan hasil pertanian bernilai tambah, investasi, serta perluasan akses pasar domestik dan internasional.

Dengan demikian, keanggotaan APKA Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi wadah berhimpun, melainkan ruang kolaborasi untuk membuka peluang kemitraan dan pengembangan bisnis komoditas agro dari hulu hingga hilir.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh organisasi, di antaranya Dr. Ir. H.M. Idris Laena, S.H., M.H., Prof. Dr. Hj. Winarni Monoarfa, Dr. H. Hamka Yandhu YR, H. Muh. Yasir, Ir. A.M. Thamsiel Hamid DM, Ir. Muh. Sapri Andi Pamulu, M.Eng., Ph.D., Marsekal Muda TNI AU (Purn.) Andi Kustoro, serta Salahuddin Alam.

Konsolidasi ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelantikan pengurus dan Rakornas I APKA Indonesia. Forum nasional tersebut akan membahas penguatan kelembagaan, perluasan kemitraan usaha, inovasi komoditas agro, serta peningkatan kesejahteraan anggota.

Melalui agenda tersebut, Hendra Firmansyah menargetkan APKA Indonesia berkembang menjadi organisasi yang produktif dan berorientasi pada hasil, sekaligus berkontribusi terhadap penguatan ekonomi agro dan ketahanan sektor pertanian nasional.

Continue Reading

Bodetabek

Polres Bogor Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Lodaya 2026

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Polres Bogor menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lodaya Tahun 2026. Apel ini digelar sebagai bentuk kesiapan personel beserta sarana dan prasarana pendukung sebelum pelaksanaan operasi.

Operasi tahun ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan.

Sebanyak 101 personel disiapkan untuk mendukung pelaksanaan operasi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apel ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menciptakan situasi lalu lintas yang kondusif.

Adapun tujuan Operasi Patuh Lodaya 2026 adalah untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, menekan angka kecelakaan beserta jumlah fatalitas korban, serta meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

Sasaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG), dan gangguan nyata (GN) yang berpotensi menyebabkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta gangguan Kamseltibcarlantas lainnya.

Dalam pelaksanaannya, personel diminta bertugas secara profesional, proporsional, humanis, dan bertanggung jawab, dengan mengedepankan edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat. Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan sesuai ketentuan dan prioritas operasi yang berlaku.

Polres Bogor juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, mematuhi rambu dan marka jalan, serta senantiasa mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Dengan semangat kebersamaan antara Polri dan masyarakat, Operasi Patuh Lodaya 2026 diharapkan mampu meningkatkan budaya tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan……Ron

Continue Reading
Advertisement

Trending