Polhukam
Operandi Oknum BPN “Rampok” Tanah Rakyat di BKT Ujung Menteng
Jakarta, hariansentana..com – KASUS Pejabat Badan Pertanahan Nasional (NPN) yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bogor, adalah salahsatu contoh operandi tindakan koruptif pejabat BPN soal penguasaan tanah.
Di Kecamatan Kota Baru, Jambi, BPN memblokir 5.506 Sertifikat mencakup luas sekitar 300 hektare tanah milik warga yang sudah puluhan tahun tinggal dan menepati tanah tersebut. Pemblokiran dilakukan oleh BPN Kota Jambi atas permintaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) karena wilayah tersebut diklaim sebagai aset Pertamina.
Muncul dugaan kasus di Jambi adalah akal-akalan oknum BPN, ketika tanah dapat dikuasai, peruntukannya diberikan kepada perusahaan atau pengusaha.Alasan klaim tanah milik pertamina oleh BPN juga terjadi di tanah milik warga Jl. Inspeksi BKT, Ujung Menteng, Jakarta Timur (Jaktim). Namun setelah ditelusuri, tidak ditemukan bukti datanya, bahkan instansi terkait membuat pernyataan tidak memiliki tanah di areal tersrbut. artinya, itu hanya akal-akalan oknum BPN.
Sudah menjadi rahasia umum, operandi oknum BPN dalam mencari uang haram dengan merampok tanah rakyat atau tanah negara kerjasama dengan mafia tanah. Kadang mafia tanah yang mengajak join oknum BPN, kadang pula oknum BPN yang mengajak “main” mafia tanah. BPN cari orang untuk klaim atau menggugat tanah milik warga, yang sudah barangtentu ada uang besar yang bakal diraup oknum pejabat BPN jika sukses.
Seperti kasus tanah di BKT Ujung Menteng, Jaktim.Pada kasus tanah di Ujung Menteng, Jaktim, Pejabat BPN setingkat Dirjen dan Irjend turut campur tangan. Kasus yang sudah berjalan puluhan tahun tersrbut oleh Kepala BPN Jaktim dikatakan, persoalannya ditangani kantor pusat, dirinya tak bisa berbuat apa-apa termasuk mengganti sertifikat tanah tersebut yang tadinya masuk wilayah Bekasi menjadi wilayah DKI Jakarta karena ada perluasan wilayah administratif negara.
Operandi BPN di Ujung Menteng
Operandi mafia tanah – BPN dalam upaya menguasai tanah leluhur terjadi di Ujung Menteng, Jakarta Timur (Jaktim). Demi melancarkan operandinya, seorang pejabat BPN merubah PLOTTING Tanah. SK resmi dikeluarkan BPN Pusat memerintahkan BPN Jaktim merubah plotting tanah milik Hj. Halifah dan Hj. menjadi milik Raj Kumar Sigh. bahkan luas tanahnya ditambah.
Diketahui, tanah bersertifikat milik Hj. Halifah dan Hj. Dalilah di Jl. Inspeksi BKT, Ujung Menteng adalah warisan turun-temurun ulama, tokoh adat Betawi bernama Raden H. Mansur. Awalnya, tanah seluas 41.260 M2, SHM No. 199/Medan Satria, Kabupaten Bekasi.Pada, 1 Desember 1975, terjadi pemekaran wilayah DKI Jakarta dimana sebagian wilayah Kelurahan Medan Satria Bekasi masuk wilayah DKI Jakarta.
Tanah milik H. Mansyur masuk ke wilayah DKI Jakarta, berubah alamat menjadi Jl. Inspeksi BKT, Kelurahan Ujung Menteng, Jaktim.Akibat perubahan wilayah tersebut, sudah barangtentu Sertifikat tanah itu harus diganti dengan sertifikat tanah SHM yang baru dari Medan Satria, Kabupaten Bekasi ke Ujung Menteng, Jaktim.
Pada Tahun 1989, Ahli waris H Mansyur berupaya mengurus perubahan sertifikat SHM tanah mereka namun hingga kini (37 Tahun) tak berhasil, bukti pembayaran pajak pun tidak berarti. Padahal, menurut Pemkab Bekasi, berkas tanah tersebut sudah diserahkan ke BPN Jaktim. uniknya, Warkah tanah yang merupakan arsip negara beredar di luar, sehingga untuk mendapatkannya sebagai bukti, ahli waris H.Mansyur harus menebusnya dengan uang.
Awal Masalah Tanah Ujung Menteng
Pada November 2003, Pemprov DKI Jakarta melakukan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT). Untuk pembangunan BKT, Pemprov DKI Jakarta melakukan pembebasan tanah, termasuk sebagian (1 hektare) tanah milik H.Mansyur, yang sudah dikuasai 54 Tahun, bersertifikat asli dan tidak ada yang mengganggu atau klaim. Namun saat ada pembebasan lahan proyek BKT, sedikitnya ada 6 orang mengaku-ngaku pemilik tanah tersebut, termasuk (terakhir) Raj Kumar Sigh. Karena bersengketa, uang pembebasan lahan tanah tersebut, sebesar Rp. 9.8 Miliar dititikan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Jaktim hingga kini.
Tak sanggup mengurus dan menghadapi oknum yang menghambat sertifikasi tanah tersebut, pada Tahun 2012. ahli waris H.Mansyur mendatangi Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (AMINDO), Dr, John N Palinggi meminta pertolongan. Namun hingga kini (14 Tahun) sengketa tanah tersebut belum juga selesai.Gugatan orang per orang yang mengklaim pemilik tanah tersebut tumbang di Pengadilan hingga tingkat MA.
Keenam orang yang mengaku-ngaku pemilik tanah tersebut bukan hanya tumbang di pengadilan tetapi juga kini tumbang terkubur di dalam tanah, pun 5 orang pengacara masing-masing mereka, mungkin kena karma dosa.
Tak berhenti dengan klaim keenam orang tersebut, muncul lagi orang yang mengklaim tanah itu, yakni; Raj Kumar Sigh, seorang warga India yang hingga saat ini belum dapat dibuktikan sudah dinaturalisasi sebagai WNI.
Raj Kumar menggugat ke Pengadilan dan kalah. banding hingga MA pun kalah. Uniknya, meski kalah di MA dan sudah putusan inkrah, perubahan sertifikat tanah dari Bekasi menjadi Ujung Menteng, Jaktim tidak juga diproses oleh BPN. malahan lucunya, BPN terbitkan sertifikat atas nama Raj Kumar Sigh dengan menghilangkan tanah milik ahli waris H.Mansyur, bahkan luas tanahnya ditambah.
Raj Kumar Sigh meninggal dunia Tahun 2020. Namun, Ketiga anaknya. beserta seorang perempuan, bernama Liliana (keturunan Tionghoa) mengaku isteri Raj Kumar Sigh melakukan gugatan kembali, diawali somasi atas tanah tersebut. Uniknya, dari hasil penelusuran, Liliana, menikah dengan Raj Kumar Tahun 1998, namun anaknya lahir Tahun 1993. Pun rekam jejak Liliyana diketahui berperkara tanah di beberapa daerah.
Sertifikat SHM dan dokumen lainnya yang dipakai penggugat anak Kumar Sigh dapat dibuktikan palsu. Dugaan itu berujung laporan ke Polda Metro Jaya Nomor: STTLP/B/2013/III/2025/SPKT/POLDA METTO JAYA, 25 Maret 2025, dengan tersangka; 3 anak dan isteri Kumar Sigh serta 7 pejabat BPN.
Petinggi BPN Pusat Ubah Plotting TanahHasil investigasi, diperoleh informasi, tanah yang diklaim Al. Raj Kumar Sigh dengan nomor SHM 53/Ujung Menteng berasal dari 3 buah SHM dijadikan satu, yang letaknya berbeda-beda yakni; SHM No.50, 51 dan 52/Ujung Menteng menjadi SHM No.53 / Ujung Menteng, Jaktim, yang awalnya merupakan SHM No.203, 204 dan 205/Meda Satria, Bekasi sebelum pemekaran wilayah pemerintahan daerah.
Kejanggalan terlihat, pada SHM No.53 / Ujung Menteng, yang dimiliki Raj Kumar Sigh tertera beralamat di Rt, 13, RW.04, Ujung Menteng, sementara tanah SHM milik ahli waris H.Mansyur yang dikuasakan ke Dr, John Palinggi yang diklaim, digugat Raj Kumar, beralamat di Rt.05, RW, 05, Ujung Menteng, Jaktim.Cara perolehan tanah SHM No.53 Raj Kumar pun ditemukan kejanggalan. Pasalnya, Raj Kumar memperoleh tanah tersebut melalui lelang negara, Balai Lelang Kelas I/II Jakarta tetapi sertifikat tanah tidak pernah diagunkan atau dijaminkan di Bank manapun.
Kejanggalan lainnya, SHM No.53, penyatuan dari SHM No. 50,51 dan 52 /Ujung Menteng, Jaktim awalnya adalah SHM No.203/Medan Satria a/n Mastur, SHM No.204 a/n Masudah dan SHM No.205 a/n Naley, setelah dicheck ke lokasi tanah letaknya berbeda-beda dan berjarak. hal ini menyimpulkan terjadinya cacat proses administrasi dan/atau cacat yuridis yang dilakukan/dibantu Drs, Tugiman (Kepala Kantor Pertanahan Jaktim), yang dengan 6 orang rekanya yang lain kini dilaporkan ke Polda Metro Jaya.
“Milik Raj Kumar Sigh, Sertifikat tanah ada pisik tidak ada. SHM yang dia (Raj Kumar) beralamat di Rt.13, Rw.04 yang setelah dicek ke lokasi tidak ada atau milik orang lain, sedangkan tanah milik H.Mansyur yang dia klaim beralamat di Rt.05, Rw.05,” terang John Palinggi saat ditemui, kemarin.
Diketahui, SHM 53 yang diakui Raj Kumar dari balai lelang dijaminkan di Bank Jasa Arta Bandung, tahun 1996 bank Jasa Arta Bandung dibeli BRI syah’riah selanjutnya BRI Syah’riah bergabung menjadi bank Sya’riah Indonesia tbk. Dalam SHM 53 tercantum ditebus dan SHMnya diroya Tahun 2019, jadi selama 23 tahun SHM dijaminkan. Pun Sertifikat haruslah asli saat berperkara di Pengadilan Negeri.
Dari hasil penelusuran diketahui, BSI TBK ( BRI Syah’riah, Bank Jasa Arta ) melalui surat resminya menyatakan : “TIDAK ADA JAMINAN BANK SHM 53 ATAS NAMA RAJ KUMAR SINGH”, Hal Ini dapat diduga Raj Kumar melakukan pemalsuan dokumen Bank yang dapat dikenakan Pidana UU Bank.
“Ini ada apa? 14 Tahun ganti sertifikat digantung BPN Jaktim. saya menduga ada mafia tanah ‘bermain’ bekerjasama dengan oknum pejabat. sekedar info, setelah saya lakukan investigasi, ternyata Liliana Setiawan (isteri Alm. Raj Kumar) ini banyak berperkara di beberapa pengadilan untuk kasus sengketa tanah, patut diduga beliau ini ‘pemain’ /mafia tanah,” beber John, eks pengajar ahli Lemhanas ini.
John Palinggi mengungkapkan, kekecewaannya atas penggantian sertifikat tanah dari domisili Medan Satria, Bekasi ke Ujung Menteng, Jaktim sudah 14 tahun tak kunjung jadi. ia berharap pejabat negara berwenang dapat bekerja dengan tulus, jujur dan menegakan kebenaran atas persoalan yang dialaminya.
“Bukti-bukti sudah ada dan kuat, pihak-pihak yang mengklaim, menggugat tanah sudah kalah di pengadilan dari tingkat Pengadilan Negeri hingga MA, dan penggugat terakhir Anak-anak Alm. Raj. Kumar telah terbukti melakukan pemalsuan gugatan, bahkan telah mundur dari persidangan (8 kali sidang) di pengadilan negeri cabut gugatan yang surat somasinya saat ini saya laporkan ke Polda Metro,” beber John.

Tak berhenti di situ, kini Plotting tanah diubah BPN. Pada Juli 2026, atas perintah Irjend BPN Pusat melalui SK yang ditandatangani Dalu Agung Darmawan (sekarang Sekjend ATR/BPN), memerintahkan menghilangan plotting tanah atas nama ahli waris H.Mansyur, diganti dengan nama (Alm.) Raj Kumar Sigh.
Pada tanggal 7 Mei 2024 plotting SHM No. 199/Medan Satria Bekasi masih tercantum dalam Aplikasi BHUMI.ATRBPN.GO.ID, penghilangan data plotting dimulai sejak tanggal 16 Mei 2026 melalui Aplikasi BHUMI.ATRBPN.GO.ID dan pada tanggal 27 Juni 2026 plotting Aplikasi SHM No. 199/Medan Satria Bekasi sudah dihilangkan .
Kemudian, pada tanggal 11 November 2025 Aplikasi SENTUH TANAHKU plotting SHM No. 199/Medan Satria Bekasi dilokasi baru RT 05 RW 05 Kelurahan Ujung Menteng Jakarta Timur masih tercantum. Namun, Pada tanggal 17 Juli 2026 plotting SHM No. 199 ternyata sudah dihilangkan dan hanya tercantum plotting SHM No. 53/Ujung Menteng seluas 15.438 M² dalam Aplikasi SENTUH TANAHKU. 2 hari kemudian, 19 Juli 2026 plotting SHM No. 199 dalam Aplikasi SENTUH TANAHKU sudah dihilangkan dan diganti plotting SHM No. 53/Ujung Menteng atas nama Raj Kumar Singh yang ukurannya diperluas dari 15.438 M² menjadi 30.285 M².
Kesaksian Tokoh Masyarakat
Adalah Ketua Rw.04, Ketua Rw.05 dan Ketua Rt.05/05, Ujung Menteng, Jaktim untuk bersaksi untuk dimintai keterangan.Pada pertemuan dengan Ketua RT.05, Royani, dinyatakan dirinya tidak pernah dengar nama Raj Kumar Sigh memiliki sebidang tanah di wilayahnya.
“Saya asli orang sini, sudah 20 tahun jadi Ketua RT sejak tahun 2000. Tidak ada nama Raj Kumar punya tanah di sini, kalau ada pasti saya tahu karena pasti tanahnya dipatok, kasih plang bahwa tanah itu miliknya, yang saya tahu Tanah ini milik Hj.Halipah /Hj. Dalilah binti Mansyur,” ujar Royani, Putra asli Betawi ini.
Senada, Ketua RW.05, Sarwono menegaskan bahwa benar tidak ada tanah milik Raj Kumar di wilayahnya.“Yang saya tahu milik Hj.Dalilah warisan orangtuanya H.Mansyur,” terang Sarwono.
Sementara Ketua RW.04, Ali Istnaini mengaku bahwa dirinya pernah didatangi pihak BAPEDA guna menanyakan dan memastikan bidang tanah atas nama Raj Kumar Sigh di wilayahnya.
“Dari peta satelit tidak ditemukan tanah yang dimaksud atas namar Kumar Sigh, yang ada atas milik orang lain,” terang Ali saat ditemui, Senin (16/09/2026).
Penegasan datang dari Anak-anak Hj.Delilah, cucu H.Mansyur. bpk.Ahmad Rizallulah dan Ibu Rosidah. Ditemani adiknya, mereka menegaskan bahwa tanah tersebut warisan kakek mereka.
“Warisan kakek kami H.Mansyur. sudah 53 tahun, dulunya Rawa-rawa. kami juga bingung ada banyak orang ngaku-ngaku pemilik tanah itu termasuk Raj Kumar. boleh tanya warga sini kenal kami semua tetapi tidak kenal, dengar nama-nama orang yang ngaku-ngaku memiliki tanah itu, termasuk Raj Kumar Sigh,” terang ibu Hj.Rosidah saat ditemui, Selasa (17/09/2026).
“Fakta jelas, bukti-bukti komplit, banyak yang ngaku-ngaku kalah di pengadilan termasuk (Alm.) Raj Kumar, sekarang anaknya Raj Kumar gugat lagi pun kalah, kok masih kurang cukup apa?,” ketus Rosidah.Rosidah dan ahli waris lainnya semakin geram kala tahu plotting tanah mereka dihilangkan, bahkan diganti oleh pejabat BPN atas nama (Alm) Raj Kumar.
Polhukam
Dualisme IPHI Memanas, Kubu Ahmad Yani Basuki Laporkan Dugaan Pemalsuan Akta ke Bareskrim
JAKARTA – Konflik dualisme kepemimpinan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memasuki babak baru. Pengurus Pusat IPHI (PP IPHI) di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn.) Ahmad Yani Basuki melaporkan sejumlah oknum pengurus dari kubu Erman Suparno ke Bareskrim Polri, Jumat (20/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen kenotariatan yang disebut menjadi salah satu pangkal munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi. PP IPHI meminta kepolisian menyelidiki proses pembuatan akta notaris yang diterbitkan di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021, termasuk pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Ketua Tim Kuasa Hukum PP IPHI, Muhammad Joni, mengatakan laporan pidana tersebut ditempuh untuk mengungkap kebenaran materiil atas dokumen yang selama ini menjadi dasar klaim kepengurusan kubu Erman Suparno.
“Karena jalur perdata belum menyentuh pokok perkara dan upaya perdamaian atau islah sebelumnya selalu ditolak oleh pihak Erman Suparno, maka laporan pidana ke Bareskrim Polri ini menjadi langkah terukur untuk menguji kebenaran materiil atas dugaan pemalsuan dokumen,” kata Joni kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Joni menjelaskan, persoalan bermula dari terbitnya akta notaris pada 7 Juni 2021. Dalam akta tersebut, kepengurusan PP IPHI masa bakti 2015–2020 dinyatakan telah demisioner. Dokumen itu juga disebut memberikan kewenangan kepada Erman Suparno beserta jajaran untuk menjalankan kepengurusan organisasi.
Namun, menurut PP IPHI, demisionernya kepengurusan tersebut tidak pernah diputuskan melalui forum Muktamar maupun mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Atas dasar itu, pihak Ahmad Yani Basuki mempersoalkan keabsahan akta yang kemudian digunakan sebagai landasan pembentukan kepengurusan tandingan.
Berbekal dokumen tersebut, kubu Erman Suparno menggelar pertemuan di Jakarta pada 12 Juni 2021 yang diklaim sebagai Muktamar VII IPHI dan menetapkan Erman sebagai ketua umum. Sementara itu, PP IPHI menyatakan Muktamar VII yang sah diselenggarakan di Surabaya pada 21 Agustus 2021, dengan dihadiri 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang mereka nyatakan sah.
Muktamar di Surabaya tersebut dibuka Wakil Menteri Agama yang mewakili Presiden RI dan ditutup Gubernur Jawa Timur. Forum itu memilih almarhum H. Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum. Kepemimpinan organisasi kemudian dilanjutkan Ahmad Yani Basuki sejak 2024.
Langkah pidana ini ditempuh setelah Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 9 November 2026 menolak gugatan perdata PP IPHI dengan alasan formil atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Menurut Joni, putusan tersebut belum memeriksa substansi persoalan mengenai dugaan pemalsuan dokumen yang menjadi dasar sengketa kepengurusan.
Selain melapor ke Bareskrim, tim kuasa hukum PP IPHI juga telah mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Sukabumi dan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia.
Dalam laporan pidana tersebut, tim kuasa hukum turut menyerahkan sejumlah bukti awal dan menyatakan siap melengkapi dokumen apabila dibutuhkan penyidik. PP IPHI menyebut langkah hukum ini merupakan tindak lanjut amanat Muktamar VIII IPHI di Jakarta pada 19 September 2026.
PP IPHI berharap Bareskrim mengusut dugaan tersebut secara objektif, termasuk menelusuri proses penerbitan akta dan pihak-pihak yang terlibat. Pengurus wilayah serta anggota IPHI di seluruh Indonesia juga diminta tetap tenang, menjaga persaudaraan, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Polhukam
Praktisi Hukum Nilai, Tampung DumpTruk Tanpa Kejelasan Dokumen, Potensi Penadahan Barang Haram
Jakarta, Hariansentana.com – Aktivitas penampungan sejumlah kendaraan jenis dump truk di Jalan Bambu Kuning No.1, RT 01/RW 02, Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menjadi sorotan masyarakat. Informasi warga mengenai dugaan penampungan kendaraan tanpa kejelasan dokumen memunculkan pertanyaan serius terkait asal-usul kendaraan, legalitas kepemilikan, hingga kemungkinan adanya kendaraan yang bermasalah secara hukum.
Persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, keberadaan sejumlah kendaraan berat di lokasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pemilik sebenarnya, dari mana asal kendaraan, serta apakah seluruh unit memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
Berdasarkan informasi yang diterima Hariansentana.com lokasi tersebut diduga menampung sejumlah unit dump truk. Namun, sampai berita ini diterbitkan, belum memperoleh dokumen maupun keterangan resmi yang dapat memastikan legalitas kendaraan-kendaraan tersebut.

Situasi ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya kendaraan bermasalah yang ditampung di lokasi tersebut, termasuk dugaan yang mengarah pada tindak pidana penadahan. Kendati demikian, dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan aparat penegak hukum.
Dalam upaya menjalankan fungsi kontrol sosial pers, wartawan telah berusaha menghubungi pemilik lahan yang diketahui bernama Koh Acang untuk meminta penjelasan mengenai aktivitas penampungan dump truk tersebut.
Namun, berdasarkan pengalaman komunikasi wartawan, nomor kontak yang digunakan untuk meminta klarifikasi diduga telah diblokir sehingga komunikasi tidak dapat dilanjutkan. Kondisi tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting belum memperoleh jawaban langsung dari pihak pemilik lahan.
Bagaimana status aktivitas penampungan tersebut, siapa pemilik kendaraan yang berada di lokasi, serta apakah seluruh unit dump truk memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
Meski demikian, dugaan pemblokiran nomor wartawan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum, tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.
Warga Pertanyakan Asal-Usul dan Legalitas Dump Truk dan Menuding Aparat tutup mata.
Informasi mengenai keberadaan lokasi penampungan tersebut juga memunculkan pertanyaan dari masyarakat sekitar. Warga berharap ada kejelasan mengenai asal-usul kendaraan dan kelengkapan dokumen setiap unit yang berada di lokasi.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar informasi yang berkembang tanpa penjelasan.
“Yang kami pertanyakan bukan semata-mata banyaknya dump truk yang ditampung. Kami ingin mengetahui apakah kendaraan-kendaraan tersebut memiliki surat-surat resmi dan asal-usul yang jelas. Kalau semuanya legal, tentu perlu ada penjelasan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Warga juga berharap aparat kepolisian melakukan pengecekan secara langsung apabila ditemukan dasar dan indikasi yang cukup, sehingga tidak berkembang spekulasi berkepanjangan.
Sementara itu, Reno selaku praktisi hukum menilai bahwa aktivitas penampungan kendaraan perlu memiliki kejelasan asal-usul dan status kepemilikan. Menurutnya, apabila terdapat kendaraan yang berasal dari tindak pidana dan kemudian ditampung oleh pihak yang mengetahui atau patut menduga asal-usulnya, persoalan tersebut dapat masuk dalam ranah hukum pidana.
“Setiap kendaraan yang ditampung, diperjualbelikan, ataupun disimpan harus dapat ditelusuri asal-usulnya. Apabila ditemukan kendaraan yang berasal dari tindak pidana dan pihak yang menampung mengetahui atau patut menduga asal-usul tersebut, maka unsur penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 591 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perlu ditelusuri,” demikian draf pernyataan Reno.
Ia juga menekankan bahwa pemeriksaan tidak boleh dilakukan berdasarkan asumsi semata. Aparat harus mengedepankan bukti dan prosedur hukum.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi tanpa kepastian. Aparat perlu melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan objektif. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh dugaan yang belum terbukti,” demikian draf pernyataan tersebut.
Pasal 591 KUHP Nasional Mengatur Tindak Pidana Penadahan Sebagai landasan hukum, tindak pidana penadahan saat ini diatur dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
Pasal tersebut mengatur perbuatan membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda, maupun menarik keuntungan dari benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V, yakni Rp500 juta.
Dengan demikian, apabila hasil pemeriksaan menemukan kendaraan dump truk yang berasal dari tindak pidana dan terdapat unsur pengetahuan atau patut menduga dari pihak yang menampung, ketentuan Pasal 591 KUHP dapat menjadi dasar penanganan sesuai hasil pembuktian.
Namun, kendaraan yang belum diketahui kelengkapan dokumennya tidak otomatis merupakan hasil kejahatan. Unsur pidana penadahan harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.
Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara diminta lakukan penelusuran atas informasi yang berkembang, Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara diharapkan memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Aparat diharapkan melakukan pengecekan sesuai kewenangan apabila terdapat dasar dan indikasi yang cukup, termasuk menelusuri nomor rangka, nomor mesin, STNK, BPKB, serta kesesuaian identitas pemilik kendaraan.
Apabila ditemukan indikasi kendaraan berasal dari pencurian, penggelapan, atau tindak pidana lainnya, aparat diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Jangan sampai pertanyaan mengenai asal-usul kendaraan dan legalitas penampungan hanya menjadi persoalan yang terus berkembang tanpa memperoleh kejelasan.(Sutarno).
Polhukam
Baintelkam Polri Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dalam Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional
JAKARTA, SENTANA — Dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi nasional, Baintelkam Polri melalui Direktorat Ekonomi berkolaborasi dengan Bagian Pembinaan Fungsi Baintelkam Polri dan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K., menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema: “Sinergi Data, Pengawasan dan Transisi Energi untuk Mencegah Penyelewengan BBM dan Gas Bersubsidi guna Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional”,
Selasa (17/11).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Oemar Ghatab, Gedung Presisi 2 Baintelkam Polri, Jakarta Selatan, secara resmi dibuka oleh Wakil Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K., M.Si.
FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian, Lembaga dan Badan Usaha yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan energi nasional, yaitu: Tony Susandy, S.T., M.BA, Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, S.T, M.T, Direktur BBM BPH Migas, Windrian Kurniawan, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga.

FOTO BERSAMA-Ka-ki-Wakil Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K., M.Si, Peserta Didik, Kombes Pol. Adi Nugraha S.I.K, Tony Susandy, S.T., M.BA, Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, S.T, M.T, Direktur BBM BPH Migas, Windrian Kurniawan, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga, foto bersama usai acara. (Foto Ist).
Penyelenggaraan FGD ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektoral melalui integrasi data, optimalisasi pengawasan, penguatan fungsi intelijen dan deteksi dini terhadap potensi penyelewengan BBM dan gas bersubsidi, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan.
Selain merupakan bagian dari agenda kegiatan Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri, FGD ini juga merupakan implementasi Proyek Perubahan yang digagas oleh Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K, selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), sebagai wujud aktualisasi kepemimpinan strategis yang adaptif, inovatif dan kolaboratif dalam menjawab berbagai tantangan di sektor energi nasional.
Dalam sambutannya, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K, menyampaikan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan serta pemanfaatan wawasan dan pengetahuan dari para narasumber, guna merumuskan inovasi mekanisme pencegahan penyelewengan BBM dan gas bersubsidi yang kolaboratif, implementatif dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan koordinasi lintas sektoral dalam mewujudkan tata kelola energi yang lebih efektif, transparan dan akuntabel, sehingga pendistribusian energi bersubsidi semakin tepat sasaran,” ungkapnya.
Dikatakan, kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Baintelkam Polri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, menjaga stabilitas, kemandirian dan ketahanan energi nasional, serta mendukung terwujudnya visi Asta Cita menuju swasembada energi.
“Bersinergi Menjaga Energi, Mengawal Subsidi Tepat Sasaran, Menuju Indonesia Mandiri Energi”. (Red).
-
Gayahidup7 days agoPererat Solidaritas dan Kekeluargaan, Wartawan Jakarta Utara Gelar Family Gathering di Puncak Megamendung Bogor.
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Ibukota5 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.
-
Daerah3 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi

