Peristiwa
Oknum DPRD Pemalang dilaporkan ke Polda Metro Jaya
photo ilustrasi
Jakarta, Hariansentana.com –– Anggota DPRD Kabupaten Pema lang, Provinsi Jawa Tengah berinisial BH dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga melakukan tindak pidana Penipuan, Penggelapan dan Pemalsuan dokumen serta dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait bisnis sapi dengan salah satu perusahaan di jakarta.
Adalah VELIQ (V) (Pelapor/Korban) Selaku direktur yang diwakili dan di dampingi oleh kuasa hukumnya Mila Ayu Dewata Sari. SH. SE. dari Lawfirm Mila Ayu Dewata Sari & Co melaporkan BH ke polda metro jaya dengan nomor LP/B/4565/VIII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh BH serta rekannya A dan H.
Untuk diketahui BH adalah anggota DPRD Pemalang Jawa Tengah yang dikenal sebagai pengusaha sapi dan diduga pemilik CV. PJA
Melalui Kuasa Hukumnya Mila Ayu Dewata Sari. SH. SE dari Lawfirm Mila Ayu Dewata Sari & Co menuturkan kronologi kejadian dugaan penipuan tersebut.
“Semua berawal dari pertemuan korban dengan rekan BH yaitu A dan H. A dan H menawarkan project pekerjaan/bisnis jual beli sapi, setelah dilakukan pertemuan dengan BH cs, lalu Klien kami atau pihak korban tertarik dengan bisnis tersebut dikarenakan BH menunjukkan dan menyampaikan bahwa BH terikat kontrak kerja sama dengan salah satu perusahaan importir sapi besar yaitu PT. GGL. Setelah yakin pihak pelapor melakukan survey dan memulai transaksi pertama di bulan Agustus 2022 dengan BH sebesar 250 juta rupiah, transaksi tersebut berjalan lancar.” tutur Pengacara cantik ini kepada wartawan melalui rilisnya, pada Kamis 02/11/23.
Lanjut Mila, selang beberapa hari setelah transaksi pertama, pihak korban melakukan perjanjian baru dan menggelontorkan modal total sebesar 5 milyar. Transaksi tersebut berjalan lancar, lalu sejak bulan Oktober 2022 sudah mulai ada kejanggalan transaksi yang tidak seperti biasanya, pihak korban mencoba mengklarifikasi keterkaitan dengan kendala melalui lisan dan tertulis namun pihak BH meyakinkan kepada pihak korban dengan mengirimkan SK dari PT GGL ke BH melalui pesan whats app yang isinya menerangkan bahwa BH adalah pemegang DO dari PT. GGL
Nah, setelah korban tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak BH maka pihak korban melakukan kroscek kepada pihak PT. GGL namun pihak GGL menyatakan bahwa SK tersebut tidak dikeluarkan oleh PT. GGL dan diduga PALSU. Pihak korban melakukan beberapa kali mediasi, mengirimkan surat verifikasi dan kesepakatan penghentian kerja sama. BH berkali kali menyampaikan bahwa akan mengembalikan modal sebesar 5 milyar kepada korban baik lisan maupun tertulis tapi janji hanyalah tinggal janji.
BH sempat memberikan 2 cek kepada korban yaitu cek dari bank BRI dan BCA namun pada saat tanggal pencairan cek tersebut dinyatakan bahwa cek dari bank BRI sudah di tutup dan Cek dari bank BCA dana tidak mencukupi.
“Karena sudah puluhan kali BH tidak melakukan komitmennya dengan berbagai alasan angin surga akhirnya klien kami (korban) mengirimkan somasi melalui kuasa hukum dan tidak ada titik temu.” Jelas Mila.
Setelah proses laporan di Polda Metro Jaya mulai ditahap Penyelidikan BH membuat surat pernyataan dan menjanjikan kepada pihak penyidik dan korban akan membayar kewajibannya sebesar 5 Milyar dalam waktu 3 minggu dengan kembali memberikan 3 cek dari Bank BCA,
Surat Pernyataan dan Cek diberikan kepada penyidik Polda Metro Jaya Unit III Subdit Kamneg pada tanggal 22 Oktober 2023 namun setelah tanggal pencairan pihak korban dan penyidik kembali di prank ternyata 2 cek tersebut saldonya tidak mencukupi dan tersisa 1 cek lagi menunggu tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 15 November 2023.
” Saya sebagai kuasa hukum sudah lelah di prank oleh BH, alasannya sungguh unik, BH membuat alasan macam-macam, ketika tidak bisa menepati janji, “Mbak, Mas, Saya sudah antri di bank sejak pagi, keluarga saya di santet, saya ada tugas mendadak, saya di panggil polres Pemalang, Sebentar lagi Saya ada proyek besar, Saya sudah perjalanan ke Jakarta dan beberapa alasan unik lainnya yang sangat tidak masuk akal ” Ucap Mila menirukan ucapan BH.
Padahal lanjut Mila, pada saat saya dan klien datang kerumahnya beliau di pemalang, beliau menyambut baik dan mengajak kami untuk tetap bersilaturahmi dan berjanji akan mengembalikan dana di hari senin, setiap hari selalu memberikan janji – janji palsu dan komunikasi terakhir dengan saya beliau menyampaikan opsi lain jika meleset yaitu akan membayar dengan aset tanah. sekarang pihak Penyidik Polda juga merasakan hal yang sama, di PRANK juga “Lanjut Mila”
Semua syarat yang diinginkan BH sudah kami siapkan karena berkali-kali BH menyampaikan bahwa dana 5 Milyar itu sudah ready tapi sudah hampir 1 tahun dana klien saya tak kunjung dikembalikan sedangkan klien saya harus menanggung cicilan dan bunga ke bank, karena modal yang di serahkan kepada BH adalah dana pinjaman Bank.
Dengan adanya kejadian ini kami berharap semoga DPP segera memanggil BH demi menjaga marwah PARTAI dan supaya tidak ada lagi kejadian serupa.
“Kesimpulannya bagaimana seseorang bisa menjadi wakil dan mengurus rakyat jika mengurus permasalahan sendiri saja belum bisa, bukankan seseorang yang berada di bawah naungan partai harus bisa menjaga nama baik partai? terlebih menjelang pemilu 2024.” Ujar Mila…(Dedy/Tabroni)
Nasional
Sonny Danaparamita: Habitat Kedua Badak Jawa Harus Berbasis Sains, Ujung Kulon Tak Boleh Dikorbankan
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah merealisasikan wacana pembangunan habitat kedua Badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Ia menegaskan, upaya menyelamatkan satwa langka tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, bukan keputusan spekulatif ataupun kepentingan investasi.
Menurut Sonny, gagasan menyiapkan habitat kedua patut dipertimbangkan sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman kepunahan Badak Jawa. Selama ini, seluruh populasi satwa tersebut hanya terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, yang memiliki kerawanan terhadap bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Namun, ia mengingatkan, diversifikasi habitat tidak boleh mengurangi komitmen negara dalam melindungi Ujung Kulon sebagai rumah utama Badak Jawa.
“Badak Jawa adalah kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia. Negara tidak boleh mengambil langkah spekulatif. Kalau hendak membangun habitat kedua, seluruh prosesnya harus berbasis sains, dilakukan dengan kehati-hatian, dan terbuka kepada publik,” kata Sonny.
Kapoksi PDI Perjuangan di Komisi IV DPR RI itu juga mendesak Kementerian Kehutanan membuka kondisi terkini konservasi Badak Jawa di Ujung Kulon. Penjelasan tersebut harus mencakup perkembangan populasi, pengamanan kawasan, ancaman perburuan liar, potensi penyakit, hingga kesiapan mitigasi bencana.
“Tidak cukup hanya menyampaikan bahwa ini masih wacana. Kementerian Kehutanan harus menjelaskan kerja nyata yang sudah dilakukan untuk menjaga Badak Jawa di Ujung Kulon, sekaligus dasar ilmiah mengapa Alas Purwo disebut sebagai salah satu pilihan,” ujarnya.
Sonny menilai, penetapan Alas Purwo sebagai habitat kedua membutuhkan kajian mendalam karena karakter ekosistemnya tidak sepenuhnya sama dengan Ujung Kulon. Kesesuaian vegetasi pakan, ketersediaan air, daya dukung lingkungan, potensi penyakit, keamanan kawasan, hingga peluang reproduksi harus menjadi pertimbangan utama.
“Tidak bisa karena sama-sama berada di Pulau Jawa lalu dianggap pasti cocok. Harus dikaji vegetasi pakannya, sumber airnya, daya dukung kawasan, risiko penyakit, keamanan habitat, dan peluang Badak Jawa berkembang biak di sana,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar agenda konservasi tidak justru dikendalikan oleh kepentingan investor. Menurutnya, dukungan pendanaan memang diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk memaksakan proyek sebelum kelayakan ekologis dan keselamatan satwa benar-benar teruji.
“Jangan sampai investor dan skema pendanaan lebih dahulu dikejar, sementara keselamatan satwa serta kelayakan habitatnya belum jelas. Konservasi harus diletakkan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek,” katanya.
Lebih jauh, Sonny menegaskan bahwa rencana pembangunan habitat kedua tidak boleh menjadi pintu masuk untuk melemahkan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon. Pemerintah harus menjamin tidak ada penurunan status kawasan, perubahan fungsi, pelepasan lahan, maupun celah bagi aktivitas pertambangan dan kepentingan ekstraktif lainnya.
“Tidak boleh ada penurunan status, perubahan fungsi, pelepasan kawasan, apalagi membuka celah bagi pertambangan atau kepentingan ekstraktif lainnya. Ujung Kulon adalah rumah utama Badak Jawa dan harus dijaga sepenuhnya oleh negara,” ucapnya.
Sebagai peringatan, Sonny menyinggung pengalaman Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi. Kawasan yang sebelumnya berstatus hutan lindung itu kemudian berubah menjadi hutan produksi hingga akhirnya dimanfaatkan sebagai kawasan pertambangan terbuka.
“Pengalaman Tumpang Pitu menjadi peringatan bagi kita semua. Masyarakat wajar waspada ketika ada pembicaraan mengenai kawasan hutan dan taman nasional. Negara harus mendengar suara rakyat, bukan hanya mempertimbangkan kepentingan modal,” pungkasnya.
Sonny memastikan PDI Perjuangan akan mengawal kebijakan konservasi Badak Jawa agar tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yakni menjaga kelestarian satwa endemik Indonesia, melindungi ekosistem, serta memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
Peristiwa
Jangan Korbankan Habitat Badak Jawa, Alex Indra Lukman Minta Kajian Relokasi Dibuka
JAKARTA — Wacana pemindahan habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendapat sorotan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman.
Alex meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan relokasi sebelum melakukan kajian ilmiah secara menyeluruh. Menurutnya, masa depan satwa paling langka di dunia tersebut tidak boleh dipertaruhkan hanya berdasarkan pertimbangan risiko bencana alam.
Ia menyoroti kemampuan Badak Jawa bertahan dari berbagai ancaman alam, termasuk dahsyatnya letusan Gunung Krakatau pada 1883 yang memicu tsunami besar, kegelapan atmosfer, serta pendinginan suhu global.
“Perlu penelitian mendalam, kenapa badak purba ini bisa bertahan dari ganasnya dampak letusan Gunung Krakatau hingga pemanasan global dewasa ini,” ungkap Alex dalam pernyataan tertulis, Senin (16/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul gagasan pemindahan habitat Badak Jawa yang sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki.
Wacana relokasi tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap potensi bencana gempa bumi, tsunami, serta aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda. Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan habitat kedua atau second habitat sebagai populasi cadangan untuk mengantisipasi kepunahan.
Namun, Alex mengingatkan bahwa TNUK saat ini merupakan satu-satunya habitat alami Badak Jawa yang tersisa di dunia. Karena itu, setiap rencana pemindahan harus didasarkan pada pertimbangan ekologis, ilmiah, dan keberlanjutan populasi.
“TNUK merupakan satu-satunya rumah dan habitat terakhir di dunia bagi kelangsungan hidup satwa dengan nama latin Rhinoceros sondaicus. Melempar wacana pemindahan habitat hewan langka tanpa kajian mendalam akan memicu kemarahan dunia,” tegasnya.
Menurut Alex, Badak Jawa memiliki status perlindungan internasional yang sangat ketat. International Union for Conservation of Nature (IUCN) memasukkan spesies tersebut dalam kategori Critically Endangered atau kritis, yakni tingkat ancaman kepunahan tertinggi sebelum dinyatakan punah di alam liar.
Badak Jawa juga masuk dalam Apendiks I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), yang melarang perdagangan internasional spesies tersebut maupun bagian tubuhnya untuk tujuan komersial.
Selain itu, habitat utama Badak Jawa di TNUK merupakan bagian dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Status tersebut semakin menegaskan pentingnya perlindungan ekosistem Ujung Kulon.
Di tingkat nasional, perlindungan Badak Jawa juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta sejumlah regulasi perlindungan satwa liar.
Alex menegaskan, pemerintah harus memastikan seluruh aspek diperhitungkan sebelum mengambil keputusan. Tidak hanya menyangkut keselamatan satwa, tetapi juga kesiapan habitat baru, risiko ekologis, keberhasilan adaptasi, hingga kepastian pembiayaan program konservasi.
“Kita meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan relokasi sampai seluruh kajian ilmiah, risiko ekologis, dan aspek pendanaannya dibuka ke publik,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat tersebut.
Ia mengingatkan, upaya menyelamatkan Badak Jawa jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru bagi keberlangsungan spesies tersebut.
“Jangan sampai perlindungan Badak Jawa ini justru menjadi alasan yang memicu ketidakpastian atas masa depan habitatnya,” tutup Alex.
Peristiwa
Ina Ammania Desak Unpas Usut Transparan Dugaan Kekerasan Seksual terhadap 13 Mahasiswi
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, menyoroti dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan 13 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas), Bandung. Ia meminta pihak kampus mengusut kasus ini secara transparan dan objektif, serta menjamin perlindungan bagi korban dan saksi.
Ina menilai perguruan tinggi semestinya menjadi ruang aman untuk belajar, bukan sumber ketakutan. Upaya menjaga nama baik institusi, menurutnya, tidak boleh menghambat penanganan kasus. Keselamatan, martabat, dan hak korban harus ditempatkan di urutan pertama.
“Ini ironi yang tidak boleh ditoleransi. Fakultas Hukum seharusnya menjadi tempat lahirnya para penjaga keadilan, bukan justru menjadi ruang yang diduga mencederai martabat perempuan. Jika dugaan ini terbukti, tidak boleh ada perlindungan terhadap pelaku hanya karena jabatan atau status akademiknya,” tegas Ina.
Laporan ini menjadi lebih serius karena diduga melibatkan tenaga pendidik dan sudah memicu aksi mahasiswa yang menuntut pertanggungjawaban kampus. Ina menilai pengumuman investigasi ke publik saja tidak cukup. Pemeriksaan harus berjalan independen dan akuntabel, punya tenggat waktu jelas, dan dilengkapi perlindungan yang benar-benar dirasakan korban.
“Kampus jangan sampai lebih sibuk menyelamatkan reputasi daripada memastikan keadilan bagi korban. Kampus wajib mengusut kasus ini secara transparan, memberikan pendampingan kepada korban, dan memastikan tidak ada intimidasi. Diamnya institusi hanya akan memperbesar ketidakpercayaan publik,” ujarnya.
Ia juga meminta kampus menyediakan pendampingan psikologis, merahasiakan identitas korban, dan menjamin keamanan mahasiswa serta saksi yang memberi keterangan. Tekanan dan ancaman dalam bentuk apa pun harus dicegah agar fakta bisa terungkap dan korban maupun saksi bisa bicara tanpa rasa takut.
Sebagai anggota komisi yang membidangi perlindungan perempuan dan anak, Ina menilai aturan tertulis tentang pencegahan kekerasan seksual di kampus belum cukup tanpa komitmen nyata menindaklanjuti setiap laporan secara profesional.
“Pembentukan tim investigasi tidak boleh sekadar menjadi cara meredam kemarahan mahasiswa. Harus ada tenggat waktu yang jelas, perlindungan nyata bagi korban dan saksi, serta sanksi tegas jika dugaan pelanggaran terbukti. Kampus harus membuktikan keberpihakannya kepada keadilan melalui tindakan, bukan sekadar pernyataan,” tegasnya.
Ina meminta hasil penanganan kasus diumumkan secara terbuka tanpa membuka identitas atau informasi pribadi korban. Ia berharap kasus ini mendorong perguruan tinggi mengevaluasi sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, memperkuat kanal pengaduan yang aman, dan memastikan relasi kuasa tidak dipakai untuk membungkam korban.
Menurut Ina, lingkungan akademik baru bisa menjadi ruang belajar yang aman dan bermartabat jika kampus membuktikan komitmennya lewat proses yang terbuka, perlindungan yang memadai, dan tindakan tegas saat pelanggaran terbukti.
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Daerah3 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Ibukota5 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi

