Pertama, Pemda Provinsi Jabar bersama Telkom Property akan menyiapkan fasilitas asrama mahasiswa di Telkom University, Kabupaten Bandung, sebagai tempat isolasi mandiri. Pada tahap awal, ada dua gedung asrama Telkom University dengan kapasitas 260 tempat tidur disiapkan.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, penyiapan fasilitas isolasi mandiri di asrama Telkom University ini harus dipercepat. Mengingat, dalam situasi seperti ini kecepatan sangat diperlukan untuk memenuhi pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19 yang akan isolasi mandiri.
“Makanya tahap satu arahan saya tolong dikebut segera dalam dua hari ini,” ujar Kang Emil —sapaan Ridwan Kamil— dalam telekonferensi bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Telkomedika, dan Grup Pertamedika di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (13/7/2021).
Kang Emil juga meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar Nina Susana Dewi untuk mengatur teknisnya. Karena asrama tersebut bisa digunakan sebagai dua pilihan, pertama untuk isolasi mandiri atau tempat transit bagi pasien COVID-19 yang menuju sembuh setelah dirawat di rumah sakit.
Termasuk juga mengenai tenaga kesehatan yang perlu segera disiapkan. Jangan sampai, banyak pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di asrama Telkom University tidak terakomodasi karena kekurangan tenaga kesehatan.
“Saya minta Kadinkes pikirkan peruntukan apakah sebagai isolasi yang ringan, orang tanpa gejala (OTG) tapi rumahnya tidak cukup, atau sekian persen untuk pasien dari rumah sakit yang proses pemulihan,” kata Kang Emil.
Kang Emil menjelaskan, fasilitas ini bisa digunakan untuk seluruh masyarakat Jabar. “Dan walaupun lokasinya ada di Kabupaten Bandung, tapi fasilitas ini untuk seluruh warga Jawa Barat, dengan radius empat jam perjalanan,” ucapnya.
Selain berkolaborasi dengan Telkom Property, Pemda Provinsi Jabar bekerja sama dengan PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) IHC akan mendirikan rumah sakit modular yang difungsikan sebagai tempat perawatan pasien COVID-19.
Kang Emil pun merekomendasikan lahan di bumi perkemahan yang terletak di Jatinangor sebagai lokasi rumah sakit modular. Mengingat, bumi perkemahan tersebut memiliki lahan yang cukup luas dan jauh dari permukiman.
“Itu di lapangan perkemahan Jatinangor di belakang IPDN atau UNPAD, lapangannya sudah rata dan bisa dijadikan rumah sakit darurat,” kata Kang Emil.
Menurut Kang Emil, lahan yang berada di Bumi Perkemahan ini juga dekat dengan beberapa daerah. Misalnya Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. “Kalau setuju tolong disurvei, pilih saja lokasinya. Saya setuju di mana saja karena kita berpacu dengan waktu, sehingga upaya-upaya ini kita lakukan,” ucapnya.
Selain itu, kata Kang Emil, ada beberapa pilihan lainya yang bisa digunakan sebagai rumah sakit modular. Misalnya dengan menggunakan lahan miliki perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Jabar.
Pendirian rumah sakit modular ini juga sejalan dengan upaya Pemda Provinsi Jabar untuk menurunkan tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien COVID-19. Kang Emil menjelaskan, secara umum, ada tiga langkah yang dilakukan untuk menurunkan BOR.
Pertama adalah dengan menaikkan kapasias tempat tidur bagi pasien COVID-19. Kemudian langkah kedua adalah menyediakan tempat isolasi mandiri (Isoman) di desa-desa dan terakhir adalah menyiapkan hotel untuk pasien yang akan sembuh setelah dirawat di rumah sakit.
“Tiga hari terakhir membuat kita agak turun 3 persen. Tapi kasus masih aktif naik. Kesimpulannya, strategi menurunkan rumah sakit berhasil mencegah OTG dan gejala ringan ke rumah sakit, memindahkan yang mau sehat dan menaikkan bed COVID-19,” ucapnya.
SKP Relawan Nakes
TEKAIT dengan kebutuhan tenaga kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nina Susana Dewi meminta agar IDI bisa memberikan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) untuk para relawan tenaga kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk menumbuhkan semangat pada tenaga kesehatan yang menjadi relawan.
Mantan Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung itu juga berharap agar kolaborasi tetap terus dilakukan. Sehingga, pandemi COVID-19 yang terjadi di Jawa Barat bisa diatasi.
“Jadi seluruh dokter yang menjadi relawan diberikan SKP, supaya juga mereka semangat,” kata Nina.
Sementara Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat Eka Mulyana mengatakan, dalam masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, perlu dilakukan dengan kerja maksimal. Sehingga diharapkan angka kasus harian COVID-19 ikut menurun dan masa PPKM Darurat tidak diperpanjang lagi.
“Kami mendukung penuh insyaallah dengan 27 cabang kota kabupaten apa yang dicanangkan oleh Pak Gubernur mengenai harapan bahwa PPKM bisa ditingkatkan dengan kerja maksimal sehingga insyaallah tidak diperpanjang. Walaupun dari pemerintah pusat memang sudah mengantisipasi kabar ada diperpanjang,” ucapnya. (Red)
