DENPASAR, SENTANA – Sebanyak 161 peserta dari 59 institusi mengikuti Temu Ilmiah ke-14 Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (TI IPLBI 14) di Denpasar, Bali, 2–5 September 2026. Forum nasional ini mempertemukan peneliti, akademisi, praktisi, pemerintah, organisasi profesi dan mahasiswa untuk membahas tantangan lingkungan binaan Indonesia di tengah perkembangan kecerdasan artifisial, perubahan lingkungan, serta kebutuhan menjaga identitas dan pengetahuan lokal. Mengangkat tema “Kecerdasan Budaya untuk Lingkungan Binaan Berkelanjutan: Kecerdasan Buatan, Konteks Lokal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, TI IPLBI 14 menempatkan budaya bukan sekadar warisan yang perlu dipertahankan, tetapi sebagai sumber pengetahuan yang perlu dilibatkan dalam pengembangan teknologi dan pembangunan berkelanjutan.

Program Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana menjadi tuan rumah dengan dukungan Universitas Warmadewa, Universitas Ngurah Rai, Universitas Dwijendra, Institut Desain dan Bisnis Bali, IAI Provinsi Bali, HDII Balindan Museum Bali. Puncak kegiatan berlangsung pada 4 September di Gedung Pascasarjana Universitas Udayana.

Gubernur Bali, Wayan Koster, yang membuka kegiatan, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kecerdasan artifisial, kecerdasan manusia dan kecerdasan budaya. Pesan tersebut menjadi salah satu isu utama TI IPLBI 14. Perkembangan Artificial Intelligence membuka peluang baru dalam perencanaan, perancangan, simulasi, pengelolaan dan evaluasi lingkungan binaan. Namun, teknologi dinilai tidak dapat dilepaskan dari konteks manusia, tempat, nilai budaya, serta konsekuensi sosial dan lingkungan.

Karena itu, forum ini mendorong pendekatan yang menempatkan AI sebagai mitra manusia, bukan pengganti kemampuan manusia dalam memberikan makna, menentukan nilai dan mempertanggungjawabkan keputusan. Dari Pengalaman Ruang hingga Teknologi Rangkaian TI IPLBI 14 tidak hanya berlangsung di ruang konferensi.

Melalui Masterclass Fenomenologi, peserta melakukan pengamatan langsung terhadap Lapangan Puputan Badung. Pengamatan tersebut membaca ruang terbuka bukan semata sebagai objek fisik, melainkan sebagai tempat bertemunya sejarah, aktivitas masyarakat, ingatan kolektif dan kebudayaan. Dari proses itu berkembang gagasan awal mengenai “Ibu Ruang Terbuka”, yakni ruang terbuka penting pada setiap kota yang tumbuh dari sejarah, budaya, lingkungan dan karakter masyarakat setempat, bukan dari model yang seragam.

Sementara itu, Masterclass Artificial Intelligence memperkenalkan gagasan Centaur, yaitu kolaborasi manusia dan AI dalam pengolahan informasi, eksplorasi alternatif, serta proses kreatif. Workshop Visual Note dan Susur Tukad Badung melengkapi pendekatan tersebut dengan mengajak peserta membaca hubungan antara sungai, bangunan, aktivitas masyarakat dan karakter kawasan melalui observasi serta pencatatan visual. Pameran karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat turut menghadirkan karya dari bidang arsitektur, interior, perencanaan wilayah dan kota, teknik sipil, arsitektur lanskap, serta berbagai disiplin terkait. Pameran diarahkan sebagai ruang pertukaran pengetahuan agar hasil penelitian tidak berhenti sebagai laporan akademik, tetapi dapat dikritisi, dikembangkan dan membuka kolaborasi baru.

Menagih Dampak Penelitian Agenda strategis lain adalah Kolokium IPLBI 2026 bertema “Peran Peneliti Lingkungan Binaan dalam Menjawab Masalah Bangsa: Dari Riset Menuju Dampak.” Forum ini mempertanyakan kembali posisi penelitian: bukan hanya apa yang dihasilkan, tetapi untuk siapa penelitian dilakukan dan sejauh mana hasilnya memberi dampak.

Pembahasan mencakup tantangan kapasitas riset, kesenjangan wilayah, kesehatan lingkungan, transformasi digital dan AI, krisis energi, transisi hijau, hingga erosi identitas budaya. IPLBI memandang jejaring peneliti perlu mengambil peran lebih besar sebagai penghubung antara pengetahuan, kebijakan, profesi dan kebutuhan masyarakat.

Kolokium kemudian bermuara pada penyusunan Carta IPLBI, yang merumuskan posisi, prinsip, kepedulian, serta komitmen organisasi terhadap persoalan lingkungan binaan Indonesia. Semangat forum tersebut dirangkum dalam pesan: “Pengetahuan yang tidak berdampak adalah pengetahuan yang belum selesai”.

Rangkaian TI IPLBI 14 ditutup pada 5 September melalui jelajah arsitektur dan budaya Bali, antara lain ke Pura Taman Ayun, Puri Ageng Mengwi dan Puri Agung Kerambitan.

Kegiatan tersebut menegaskan kembali bahwa, pembicaraan mengenai teknologi dan keberlanjutan perlu tetap berakar pada pembacaan terhadap tempat, masyarakat, serta kebudayaan. Kehadiran 161 peserta dari 59 institusi menunjukkan bahwa persoalan lingkungan binaan tidak dapat diselesaikan oleh satu disiplin atau institusi.

Perubahan iklim, transformasi digital, kualitas perkotaan, ketimpangan wilayah dan keberlanjutan budaya membutuhkan kerja pengetahuan secara kolaboratif. Dari Bali, IPLBI menegaskan arah tersebut: dari lokalitas menuju pengetahuan, dari pengetahuan menuju kolaborasi dan dari riset menuju dampak.

Estafet Temu Ilmiah berikutnya akan dilanjutkan pada TI IPLBI 15 tahun 2027, dengan Universitas Ciputra Surabaya menerima kepercayaan sebagai tuan rumah. (Red).

TEMANGGUNG – Pemerintah didorong menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Desa untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan.

Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, yang menilai keterbatasan fiskal pemerintah daerah dan desa membuat pembangunan jalan desa sulit dilakukan secara optimal.

Menurut Sofwan, kondisi keuangan desa saat ini menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Kondisi fiskal desa yang terbatas membuat pemerintah desa tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat,” kata Sofwan di Temanggung, Minggu (13/9/2026).

Konsep Inpres Jalan Desa

Sofwan mengatakan, penerbitan Inpres Jalan Desa dapat menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa.

Ia mengusulkan agar konsep tersebut dapat dikembangkan dengan mengacu pada program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang selama ini diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas jalan daerah.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meluncurkan kebijakan Inpres Jalan Desa. Selama ini yang baru ada program Inpres Jalan Daerah untuk membangun poros jalan kabupaten,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar pembangunan jalan tidak hanya terfokus pada jalan nasional maupun jalan kabupaten, tetapi juga menjangkau akses jalan yang berada di wilayah pedesaan.

Jalan Desa Dorong Ekonomi Masyarakat

Sofwan menilai keberadaan jalan desa yang layak memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas masyarakat. Infrastruktur tersebut juga menjadi penunjang mobilitas warga dan distribusi berbagai komoditas, terutama hasil pertanian.

Jalan yang baik, kata dia, akan memudahkan petani membawa hasil produksi menuju pasar sekaligus memperlancar akses masyarakat terhadap pusat pelayanan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.

Karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dinilai tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

Sofwan berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan usulan penerbitan Inpres Jalan Desa sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur desa.

“Program ini bisa menjadi energi positif bagi pemerintah desa dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan,” pungkasnya.

DEMAK, SENTANA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak terus melakukan pendistribusian bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan maupun sejumlah kondisi darurat lainnya.

Hingga 10 September 2026, BPBD Demak telah menyalurkan sebanyak 323 tangki air bersih dengan total volume mencapai 1.615.000 liter ke berbagai wilayah di Kabupaten Demak.

Melalui keterangannya, Jum’at (11/9), Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak, Agus Sukiyono, S.IP., MM, mengatakan, distribusi air bersih dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan rekap Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Demak, distribusi air bersih tersebar di sejumlah kecamatan, dengan sebagian besar penyaluran ditujukan untuk penanganan kekeringan.

Wilayah yang mendapat distribusi antara lain Kecamatan Karanganyar, Mranggen, Guntur, Wedung, Gajah, Wonosalam, Demak, Sayung dan Kebonagung.

Di Kecamatan Karanganyar, bantuan air bersih disalurkan ke Desa Ngaluran sebanyak 51 tangki atau 255.000 liter, Desa Undaan Kidul 44 tangki atau 220.000 liter, MTs Manbaul Huda Cangkring Rembang dua tangki, Desa Kedungwaru Lor enam tangki, serta SDN 2 Ngaluran satu tangki.

Sementara di Kecamatan Mranggen, distribusi dilakukan ke sejumlah Desa, antara lain Kebonbatur, Jamus, Kalitengah, Banyumeneng, Sumberejo dan Kangkung. Bantuan juga disalurkan ke SMPN 2 Mranggen serta dua pondok pesantren di wilayah Sumberejo.

Kecamatan Gajah juga menjadi salah satu wilayah penerima bantuan dengan distribusi ke SDN 2 Gajah, Desa Sambung, SDN 1 Melatiharjo, Desa Gedangalas dan Desa Mlekang.

Selain untuk penanganan kekeringan, distribusi air bersih juga dilakukan dalam rangka penanganan banjir, kebakaran, serta kegiatan sosial.

Di Kecamatan Guntur, misalnya, bantuan disalurkan ke Desa Trimulyo sebanyak 17 tangki dan Desa Sidoharjo lima tangki untuk penanganan banjir. Sedangkan di Pasar Desa Sedo, Kecamatan Demak, sebanyak lima tangki air disalurkan untuk penanganan kebakaran.

Adapun di Kecamatan Wedung, bantuan air bersih masing-masing satu tangki diberikan kepada Desa Jungpasir, Desa Kedungmutih dan Desa Bungo dalam rangka kegiatan sosial.

Agus Sukiyono menegaskan, BPBD Demak akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi wilayah yang membutuhkan dukungan air bersih.

Distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan laporan di lapangan sehingga bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat maupun fasilitas yang membutuhkan.

“Penyaluran air bersih ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat menghadapi dampak kekeringan dan kondisi darurat lainnya,” kata Agus.

BPBD Demak mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan atau menghadapi kondisi kebencanaan agar segera melaporkan kepada petugas melalui kanal resmi BPBD Kabupaten Demak.

“Dengan distribusi yang telah mencapai 1.625.000 liter, pemerintah daerah berharap kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak dapat terbantu, sekaligus menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan dasar selama kondisi kekeringan berlangsung,” pungkas Agus yang juga Plt Kasatpol PP ini. (Red).