Ekonomi
Forum Kolaborasi: Mewujudkan Visi Energi Berkelanjutan dan Keadilan Sosial Bersama Serikat Pekerja PLN
Jakarta, Hariansentana.com – Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Tahun 2024 dengan tema Mengawal Visi Energy Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial dengan Semangat Kolaborasi antara SP PLN dan Direksi PT PLN (Persero).
Acara yang digelar di Bidakara Hotel Jakarta dan berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh Serikat Pekerja dari seluruh penjuru Indonesia yang terdiri dari 48 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 266 Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dengan jumlah total peserta sebanyak 779 Anggota SP PT PLN (Persero).
Acara ini merupakan bentuk kolaborasi yang erat antara Serikat Pekerja PLN dan Direksi PT PLN (Persero) dalam menghadirkan berbagai perspektif untuk memajukan tujuan bersama perusahaan dalam bidang energi yang berkelanjutan dan keadilan sosial serta bertujuan untuk :
- Merumuskan program kerja dan strategi yang akan dijalankan oleh serikat pekerja dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Mendorong inovasi dan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia di lingkungan PT PLN (Persero).
- Membangun keselarasan visi dan misi antara serikat pekerja dan jajaran direksi PT PLN (Persero) guna mencapai tujuan bersama.
- Mengevaluasi pelaksanaan program kerja sebelumnya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
- Memperkuat solidaritas dan kerjasama antar anggota serikat pekerja.
- Menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja dan efisiensi perusahaan.
- Menanggapi isu-isu strategis baik di tingkat nasional maupun global yang mempengaruhi PT PLN (Persero) dan anggotanya.
- Mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam menghadapi transisi energi dan perkembangan teknologi dalam industri kelistrikan.
Dalam acara tersebut, dua sesi sharing session utama diselenggarakan yakni sesi Sharing Session ” Proud to be Safety Inspector Save Human Save Corporate” oleh EVP K3L Doddy B. Pangaribuan:
Doddy B. Pangaribuan memimpin sesi ini dengan membahas pentingnya implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan kerja PLN dan peran krusial dari Safety Inspector dalam menjaga standar keselamatan di lingkungan kerja PLN.
Ia menyoroti upaya perusahaan dalam meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan bagi seluruh karyawan, sebagai bagian integral dari komitmen PLN terhadap keberlanjutan operasional yang bertanggung jawab dan berkesinambungan.
Sementara sesi Sharing Session “Managed Care” disampaikan EVP Yan HC Suparyanto. Ia menyajikan pandangannya dalam sesi ini mengenai konsep Managed Care, yang menekankan pada pentingnya manajemen perawatan dan perlindungan terhadap kesejahteraan karyawan.
Melalui sesi ini, EVP Yan HC Suparyanto menggarisbawahi langkah-langkah PLN dalam memastikan bahwa setiap karyawan mendapatkan perawatan yang optimal dan perlindungan yang memadai, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.
Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan komitmen Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dalam mendukung visi perusahaan untuk energi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial, tetapi juga sebagai wujud nyata dari semangat kolaborasi antara SP PLN dan Direksi PLN dalam mencapai tujuan bersama.
Melalui forum ini, diharapkan akan terus terjalin dialog yang produktif dan solutif untuk memperkuat posisi PLN sebagai pelaku utama dalam sektor energi nasional yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.

Sementara dalam sambutannya Ketua Umum SP PT PLN (Persero) M. Abrar Ali, menyampaikan bahwa penting dan perlunya dukungan dari pemerintah untuk mengoptimalkan kinerjanya demi kepentingan masyarakat dan kemajuan negara.
”Jangan biarkan kami sendiri, PLN bukan perusahaan swasta, PLN merupakan Milik Negara jadi Pengelola Negara (Pemerintah) harus berpihak kepada PLN dan sudah sampai ke Tim Presiden dengan tidak mendukung Power Wheeling,” ujar M. Abrar Ali.
Ia menambahkan bahwa SP PLN setelah Deklarasi Hari Listrik Nasional Tahun 2023 dalam mewujudkan Satu SP Satu PLN hingga hari ini telah terbentuk 7 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (KDPD) dari Anak Perusahaan.
“Setelah Deklarasi Hari Listrik Nasional Tahun 2023 pada tanggal 27 Oktober 2023 terkait Satu SP Satu PLN hingga sekarang telah bergabung bersama kita KDPD dari PLN Batam, PLN E, Haleyora Power, Haleyora Power Indo, Nusa Daya, Nusantara Power dan Indonesia Power,” tambah M. Abrar Ali.
Direktur Legal and Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Yusuf Didi Setiarto, menekankan PLN memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan transisi global menuju energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Terkait dengan tema ini, bahwa PLN Sebagai tulang punggung dan sekaligus Jantung Indonesia tidak berada di ruang hampa, PLN berada dari suatu ekosistem baik dari bagian Republlik ini atau bagian dari komunitas global khususnya dalam menghadapi transisi global yang akan datang cepat atau lambat,” ujar Yusuf Didi Setiarto.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor sebelum secara resmi membuka kegiatan Rakernas ii berpesan dengan rakernas ini dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan berkolaborasi secara optimal antara SP PLN dengan Direksi PT PLN (Persero) untuk mendukung Indonesia lebih baik.
”Rakernas tentunya bagian dari program agenda sebuah organisasi, tentunya dalam pelaksanaan Rakernas ini bisa merumuskan apa yang menjadi program dan target jangka pendek hingga panjang sesuai dengan temanya yang luar biasa agar dapat memberikan manfaat bersama dari kolaborasi SP PLN dengan jajaran direksi PLN untuk membangun kekuatan keekonomian negeri ini,” kata Afriansyah Noor.(s)
Ekonomi
Kemenangan Demokrat dalam Pemilu Sela AS 2026 Berpotensi Redam Eskalasi Konflik Timur Tengah.
Jakarta, Hariansentana.com – Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan umum sela Amerika Serikat (AS) pada awal November 2026 berpotensi menurunkan risiko eskalasi konflik di Timur Tengah. Perubahan peta politik tersebut memberikan sentimen positif bagi pasar energi global, yang tercermin dari penurunan harga minyak Brent hingga berada di kisaran US$95 per barel atau di bawah US$100 per barel.
Meski demikian, perubahan komposisi Kongres AS diperkirakan belum akan secara langsung mengubah arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump. Mayoritas baru Partai Demokrat baru akan menjalankan kewenangan formalnya pada Januari 2027. Sementara itu, Presiden Trump masih memiliki ruang untuk mengambil tindakan militer tertentu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kongres.
Pieter Pandie, Peneliti Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menilai kemenangan Demokrat dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap keterlibatan militer AS di Timur Tengah.
“Perubahan komposisi Kongres memberikan peluang bagi Partai Demokrat untuk kembali menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam membatasi keterlibatan operasi militer yang tidak memperoleh persetujuan Kongres. Selain itu, Kongres juga dapat mempertanyakan tujuan strategis perang dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pertahanan,” ujar Pieter. Kamis (5/11/2026).
Namun, kemampuan Kongres untuk membatasi kebijakan luar negeri Presiden Trump tetap memiliki sejumlah tantangan. Presiden masih memiliki kewenangan veto terhadap legislasi yang membatasi kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan mayoritas dua pertiga di kedua kamar Kongres untuk mengesampingkan veto tersebut, upaya Partai Demokrat melalui jalur legislasi akan menghadapi hambatan.
Di sisi lain, perubahan komposisi Kongres juga berpotensi memengaruhi dukungan militer AS terhadap Israel. Meski demikian, perbedaan pandangan di internal Partai Demokrat mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, serta strategi menghadapi ancaman nuklir Iran membuat perubahan kebijakan tidak dapat dipastikan dalam waktu dekat.
“Dinamika internal Partai Demokrat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Perbedaan pandangan mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, dan strategi menghadapi Iran membuat perubahan kebijakan AS di kawasan ini tidak dapat berlangsung secara otomatis,” tambah Pieter.
Selat Hormuz Menjadi Titik Kritis Stabilitas Energi Global
Dinamika konflik Timur Tengah sepanjang 2026 telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan dan perdagangan energi global. Serangan militer AS dan Israel terhadap Iran turut memicu gangguan di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia.
Bagi AS dan Israel, operasi militer tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran. Sebaliknya, Iran memandang Selat Hormuz sebagai instrumen strategis untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional kedua negara tersebut.
Pieter menjelaskan bahwa posisi Selat Hormuz tidak hanya penting bagi Iran dalam menghadapi tekanan militer AS dan Israel, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap perdagangan energi internasional.
“Bagi Iran, Selat Hormuz merupakan instrumen strategis terpenting untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional Amerika Serikat dan Israel. Gangguan terhadap jalur ini tidak hanya mempertajam persaingan geopolitik regional, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas pasokan energi global,” jelas Pieter.
Dampak ekonomi konflik paling signifikan terlihat dari terganggunya aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan ekspor, penghentian sementara fasilitas produksi, hingga peningkatan harga energi.
Ancaman terhadap perdagangan energi juga tidak harus berupa penutupan total selat. Serangan sporadis terhadap kapal, ancaman ranjau laut, serta ketidakpastian keselamatan pelayaran sudah cukup untuk mendorong perusahaan pelayaran dan penyedia asuransi membatasi aktivitas mereka.
Selain Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden juga menjadi titik kerentanan penting dalam rantai pasok energi global.
Sejumlah negara di kawasan Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman, memiliki kepentingan besar untuk menjaga stabilitas regional dan kelancaran perdagangan energi. Sebagian negara tersebut berupaya mempertahankan hubungan diplomatik dengan Iran sekaligus melanjutkan kerja sama pertahanan dengan AS.
Jalur Alternatif Belum Mampu Menggantikan Selat Hormuz
Di tengah meningkatnya risiko keamanan, sejumlah negara produsen energi telah mengembangkan jalur alternatif untuk menjaga kelancaran ekspor minyak. Arab Saudi memiliki jaringan pipa East-West yang memungkinkan pengiriman minyak melalui Laut Merah, sedangkan Uni Emirat Arab memiliki jaringan pipa menuju Fujairah di Teluk Oman.
Namun, kapasitas tambahan kedua jalur tersebut masih terbatas. International Energy Agency (IEA) mencatat kapasitas gabungan jalur alternatif tersebut hanya sekitar 3,5–5,5 juta barel per hari, jauh di bawah volume perdagangan normal yang melewati Selat Hormuz.
Selain memanfaatkan jaringan pipa, produsen dan perusahaan perdagangan energi juga mencoba mengoptimalkan pengalihan rute pelayaran, fasilitas penyimpanan, serta mekanisme transfer muatan antarkapal. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut membutuhkan infrastruktur, ketersediaan kapal, dan koordinasi logistik yang tidak dapat dibangun dalam waktu singkat.
Menurut Pieter, keberadaan jalur alternatif memang dapat membantu mengurangi tekanan terhadap distribusi energi, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi risiko keamanan di kawasan.
“Jalur alternatif belum mampu mengeliminasi risiko keamanan kawasan secara menyeluruh, apalagi menjamin kelancaran pasokan energi global secara optimal. Karena itu, stabilitas Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb tetap menjadi faktor penting bagi keberlanjutan perdagangan energi internasional,” ungkap Pieter.
Pada akhirnya, kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela AS 2026 memberikan peluang bagi peningkatan pengawasan terhadap kebijakan militer pemerintahan Trump. Namun, ketidakpastian arah kebijakan luar negeri AS, dinamika hubungan dengan Israel, serta posisi strategis Iran di Selat Hormuz akan tetap menjadi faktor penentu perkembangan konflik Timur Tengah dan stabilitas ekonomi global.(***)
Ekonomi
34 Tahun Bangun Industri Pangan, Direktur PT SPS: Visi Kami Memaksimalkan Potensi Petani Lokal
Jakarta, Hariansentana.com – Direktur PT Sumber Pangan Sukses (SPS), Siti Saidah yang akrab disapa Ida, membagikan perjalanan panjangnya membangun industri pangan terpadu. Berawal dari peternakan ayam hingga kini merambah beras dan kelapa sawit, Ida mengaku visi utamanya tetap sama: memaksimalkan potensi dan memberdayakan petani lokal.
Ida menyebut, dirinya telah menghabiskan 34 tahun di industri peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa yang 99 persen untuk ekspor. Dalam 8 tahun terakhir, ia fokus di komoditi beras dan 6 tahun terakhir mengembangkan industri kelapa sawit.
“Kita konsentrasi di industri olahan pangan terpadu. Pengalaman saya 34 tahun di peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa, dan 8 tahun terakhir kita di beras,” ujar Ida Saidah, Direktur PT Sumber Pangan Sukses.
Untuk komoditi beras, Ida menjelaskan SPS tidak hanya mengandalkan impor. Pada 2022-2024 perusahaan sempat 99 persen impor karena kebijakan pemerintah, namun SPS juga tetap membina petani dan penggilingan padi kecil (rice mill) di Karawang, Cikarang, Bekasi hingga Indramayu.
Ia mengungkapkan, SPS membantu rice mill berkapasitas kecil 5 ton, 10 ton hingga 20 ton per hari yang umumnya kekurangan modal. Bantuan itu berupa pengiriman gabah, modal kerja di depan, hingga pendampingan staf untuk meningkatkan kualitas.
“Kita datangkan gabah, lalu kita modal kerja di depan dan semua produksi kita bantu, kita ajari ada staf-staf kita ngajari mereka,” kata Ida.

Tidak hanya beras, untuk kelapa sawit SPS juga bermitra dengan banyak daerah. CPO didatangkan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Dumai, Medan, Aceh hingga Lampung. Sementara gabah berasal dari Madura, Bojonegoro, Kudus, Karawang, Cikarang dan Indramayu.
Ida menegaskan, pembinaan petani dilakukan secara intensif melalui pelatihan. Ia mencontohkan, SPS mengumpulkan kelompok petani dan penggilingan padi untuk pelatihan di hotel di Karawang agar kapasitas dan kualitas mereka naik kelas.
“Visi kita bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi para petani lokal, yang kedua bagaimana bisa memberdayakan para petani,” tegasnya…..Ron
Ekonomi
Kesan dan Pesan John N Palinggi Kepada Menkeu Suahasil Pengganti Purbaya
Jakarta, hariansentana.com – PENGAMAT Ekonomi Dr, John N Palinggi, M.M, M.BA mengatakan, perggantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara adalah hak prerogatif Presiden sesuai dengan UUD ‘45 Pasal 17 dan UU No.13 Tahun 2008.
“Jadi tidak perlu ada spekulasi yang bikin resah masyarakat, tentang alasan Presiden Prabowo melakukan pergantian Menteri, karena Menteri adalah pembantu Presiden yang sudah barangtentu harus loyal kepada Presiden bukan kepada yang lain,” ujar Pengusaha, Ketum DPP Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini di Jakarta, kemarin.
Mengenai Mekeu baru Suahasil, John menilai Suahasil adalah sosok yang tepat menggantikan Purbaya melihat rekam jejak pengalamannya di Kemenkeu.
“Beliau adalah Wakil Menteri Keuangan selama 7 tahun. 5 Tahun di Kabinet Indonesia Maju dan 2 Tahun di Kabinet Merah Putih sejak November 2024 hingga September 2026,” terang Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (ARDIN) ini.
Menurut John, Suahasil adalah sosok yang kalem yang tidak mencari popularitas. “Orangnya masih muda, rendah hati, tidak pernah terpublikasi dan tidak gampang buat statement. padahal dia (Suahasil) Guru Besar UI peraih Bintang Jasa Utama,“ ungkapnya.
Kedepan, John Palinggi berharap Menkeu Suahasil lebih ketat dalam menggelontorkan uang kepada Kementerian dan Lembaga Negara serta menggendalikan hutang negara, khususnya hutang swasta yang ditanggungjawabi negara.
“Banyak Kementerian dan Lembaga/Instansi minta-minta tambah anggaran tanpa jelas tujuan dan peruntukannya, apakah berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan biarkan swasta ngutang luar negeri yang pada akhirnya menjadi beban negara,” jelasnya.
Selain itu, John Palinggi berharap Menkeu Suhasil loyal kepada Presiden bukan orang lain di balik layar, tidak takut ancaman dari orang yang mengandalkan partai politik sebagai tameng.
“Bersyukur Suhasil adalah sosok Profesional murni, praktisi, independen yang tidak tetkait dengan partai politik manapun,” tutup John.
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Daerah2 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Ibukota5 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi

