Connect with us

Ekonomi

Forum Kolaborasi: Mewujudkan Visi Energi Berkelanjutan dan Keadilan Sosial Bersama Serikat Pekerja PLN

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Tahun 2024 dengan tema Mengawal Visi Energy Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial dengan Semangat Kolaborasi antara SP PLN dan Direksi PT PLN (Persero).

Acara yang digelar di Bidakara Hotel Jakarta dan berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh Serikat Pekerja dari seluruh penjuru Indonesia yang terdiri dari 48 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 266 Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dengan jumlah total peserta sebanyak 779 Anggota SP PT PLN (Persero).

Acara ini merupakan bentuk kolaborasi yang erat antara Serikat Pekerja PLN dan Direksi PT PLN (Persero) dalam menghadirkan berbagai perspektif untuk memajukan tujuan bersama perusahaan dalam bidang energi yang berkelanjutan dan keadilan sosial serta bertujuan untuk :

  1. Merumuskan program kerja dan strategi yang akan dijalankan oleh serikat pekerja dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Mendorong inovasi dan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia di lingkungan PT PLN (Persero).
  2. Membangun keselarasan visi dan misi antara serikat pekerja dan jajaran direksi PT PLN (Persero) guna mencapai tujuan bersama.
  3. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja sebelumnya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
  4. Memperkuat solidaritas dan kerjasama antar anggota serikat pekerja.
  5. Menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja dan efisiensi perusahaan.
  6. Menanggapi isu-isu strategis baik di tingkat nasional maupun global yang mempengaruhi PT PLN (Persero) dan anggotanya.
  7. Mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam menghadapi transisi energi dan perkembangan teknologi dalam industri kelistrikan.

Dalam acara tersebut, dua sesi sharing session utama diselenggarakan yakni sesi Sharing Session ” Proud to be Safety Inspector Save Human Save Corporate” oleh EVP K3L Doddy B. Pangaribuan:

Doddy B. Pangaribuan memimpin sesi ini dengan membahas pentingnya implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan kerja PLN dan peran krusial dari Safety Inspector dalam menjaga standar keselamatan di lingkungan kerja PLN.

Ia menyoroti upaya perusahaan dalam meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan bagi seluruh karyawan, sebagai bagian integral dari komitmen PLN terhadap keberlanjutan operasional yang bertanggung jawab dan berkesinambungan.

Sementara sesi Sharing Session “Managed Care” disampaikan EVP Yan HC Suparyanto. Ia menyajikan pandangannya dalam sesi ini mengenai konsep Managed Care, yang menekankan pada pentingnya manajemen perawatan dan perlindungan terhadap kesejahteraan karyawan.

Melalui sesi ini, EVP Yan HC Suparyanto menggarisbawahi langkah-langkah PLN dalam memastikan bahwa setiap karyawan mendapatkan perawatan yang optimal dan perlindungan yang memadai, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan komitmen Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dalam mendukung visi perusahaan untuk energi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial, tetapi juga sebagai wujud nyata dari semangat kolaborasi antara SP PLN dan Direksi PLN dalam mencapai tujuan bersama.

Melalui forum ini, diharapkan akan terus terjalin dialog yang produktif dan solutif untuk memperkuat posisi PLN sebagai pelaku utama dalam sektor energi nasional yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.

Sementara dalam sambutannya Ketua Umum SP PT PLN (Persero) M. Abrar Ali, menyampaikan bahwa penting dan perlunya dukungan dari pemerintah untuk mengoptimalkan kinerjanya demi kepentingan masyarakat dan kemajuan negara.

”Jangan biarkan kami sendiri, PLN bukan perusahaan swasta, PLN merupakan Milik Negara jadi Pengelola Negara (Pemerintah) harus berpihak kepada PLN dan sudah sampai ke Tim Presiden dengan tidak mendukung Power Wheeling,” ujar M. Abrar Ali.

Ia menambahkan bahwa SP PLN setelah Deklarasi Hari Listrik Nasional Tahun 2023 dalam mewujudkan Satu SP Satu PLN hingga hari ini telah terbentuk 7 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (KDPD) dari Anak Perusahaan.

“Setelah Deklarasi Hari Listrik Nasional Tahun 2023 pada tanggal 27 Oktober 2023 terkait Satu SP Satu PLN hingga sekarang telah bergabung bersama kita KDPD dari PLN Batam, PLN E, Haleyora Power, Haleyora Power Indo, Nusa Daya, Nusantara Power dan Indonesia Power,” tambah M. Abrar Ali.

Direktur Legal and Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Yusuf Didi Setiarto, menekankan PLN memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan transisi global menuju energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Terkait dengan tema ini, bahwa PLN Sebagai tulang punggung dan sekaligus Jantung Indonesia tidak berada di ruang hampa, PLN berada dari suatu ekosistem baik dari bagian Republlik ini atau bagian dari komunitas global khususnya dalam menghadapi transisi global yang akan datang cepat atau lambat,” ujar Yusuf Didi Setiarto.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor sebelum secara resmi membuka kegiatan Rakernas ii berpesan dengan rakernas ini dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan berkolaborasi secara optimal antara SP PLN dengan Direksi PT PLN (Persero) untuk mendukung Indonesia lebih baik.

”Rakernas tentunya bagian dari program agenda sebuah organisasi, tentunya dalam pelaksanaan Rakernas ini bisa merumuskan apa yang menjadi program dan target jangka pendek hingga panjang sesuai dengan temanya yang luar biasa agar dapat memberikan manfaat bersama dari kolaborasi SP PLN dengan jajaran direksi PLN untuk membangun kekuatan keekonomian negeri ini,” kata Afriansyah Noor.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Pasca Mukab IX, Kadin Kabupaten Bogor Fokus Rekonsiliasi dan Perkuat Investasi

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor periode baru di bawah kepemimpinan Hilal Firmansyah akan segera melakukan langkah rekonsiliasi. Langkah ini bertujuan memperkuat soliditas dan persatuan dunia usaha di Kabupaten Bogor pasca pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Mukab) IX.

Rekonsiliasi dinilai penting untuk meredakan perbedaan yang muncul selama proses Mukab IX. Kadin berkomitmen merangkul seluruh elemen dan mengedepankan semangat kebersamaan, persaudaraan, serta kepentingan bersama dunia usaha.

“Perbedaan yang terjadi dalam proses Mukab harus kita akhiri dengan rekonsiliasi. Ke depan, yang harus kita bangun adalah persatuan, kolaborasi, dan kerja nyata untuk kemajuan dunia usaha serta Kabupaten Bogor,” ujar Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Hilal Firmansyah.

Dalam waktu dekat, Kadin juga akan segera menyusun struktur organisasi dan perangkat kepengurusan. Hal ini agar roda organisasi dapat berjalan efektif, profesional, dan sesuai AD/ART.

Di bawah kepemimpinan Hilal, Kadin Kabupaten Bogor akan mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudi Susmanto. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kadin Kabupaten Bogor juga akan mengambil peran strategis sebagai corong investasi daerah di tingkat nasional. Berbagai potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bogor akan diperkenalkan kepada dunia usaha, investor, dan pemangku kepentingan nasional.

Kadin Kabupaten Bogor mengajak seluruh pengusaha, asosiasi, komunitas dunia usaha, serta pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun iklim usaha yang sehat, produktif, dan berdaya saing…….Ron

Continue Reading

Ekonomi

JHL Foundation Beri Beasiswa Kelapa untuk 100 Lebih Mahasiswa UBB, Dorong Lahirnya Petani Muda

Published

on

By

PANGKALPINANG, SENTANA – JHL Foundation memberikan Beasiswa Kelapa kepada lebih dari 100 mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB), Rabu (2/9/2026). Program ini menjadi bagian dari upaya mendorong regenerasi petani, sekaligus menarik lebih banyak generasi muda terjun ke sektor pertanian.

Dewan Pembina JHL Foundation Jerry Hermawan Lo mengatakan, tantangan pertanian Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lahan dan kemampuan produksi. Persoalan sumber daya manusia dan minimnya regenerasi petani juga perlu mendapat perhatian serius.

Menurut Jerry, sebagian besar petani di Indonesia kini berusia di atas 45 tahun. Sementara itu, minat generasi muda untuk menekuni pertanian masih relatif rendah.

”Para petani kita saat ini mayoritas sudah berusia di atas 45 tahun. Sementara itu, tidak banyak anak muda yang mau menjadi petani. Bahkan, sekitar 80 persen petani kita tidak lulus SD,” kata Jerry dalam kegiatan penyerahan beasiswa di Pangkalpinang.

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dan jajaran Rektorat Universitas Bangka Belitung.

Jerry mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan dan regenerasi petani menjadi kebutuhan mendesak apabila Indonesia ingin membangun sektor pertanian yang lebih kuat dan berkelanjutan.

”Bagaimana mungkin pertanian Indonesia bisa maju kalau kualitas SDM-nya masih pas-pasan? Karena itu, regenerasi petani dan peningkatan pendidikan menjadi sangat penting untuk membangun pertanian Indonesia ke depan,” ujarnya.

Menurut Jerry, kekayaan sumber daya alam seharusnya menjadi keunggulan Indonesia untuk membangun kesejahteraan. Apalagi, di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), pertanian merupakan salah satu sektor yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi.

“Indonesia punya tanah yang subur dan sumber daya alam yang luar biasa. Pertanian adalah keunggulan kita. Menanam juga berbeda dengan menambang. Kalau dikelola dengan benar, yang kita tanam hari ini bisa terus menghasilkan untuk generasi berikutnya,” kata Jerry.

Usulkan Pengelolaan Lahan 1.000 Hektare

Selain memberikan beasiswa, Jerry mendorong UBB mengembangkan model pendidikan pertanian yang lebih dekat dengan praktik di lapangan.

Salah satu gagasannya adalah kerja sama antara UBB dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO) untuk mengelola lahan pertanian sekitar 1.000 hektare selama 30 tahun.

Menurut Jerry, lahan tersebut dapat dikembangkan menjadi semacam laboratorium pertanian terbuka bagi mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori di ruang kuliah, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan pertanian.

“Ada satu hal lagi yang mungkin dapat dilakukan oleh Bapak Rektor dari pihak kampus, yakni mengajukan kerja sama dengan Bapak Gubernur dalam bentuk KSO untuk pengelolaan lahan seluas 1.000 hektare selama 30 tahun,” kata Jerry.

Dalam konsep tersebut, mahasiswa dapat dibagi dalam kelompok – kelompok untuk mengelola lahan sejak masih kuliah. Mereka belajar mulai dari menanam, merawat tanaman, memanen, hingga mengelola hasil pertanian sebagai sebuah kegiatan usaha.

Kelapa menjadi salah satu komoditas yang dinilai potensial dikembangkan. Dengan jarak tanam sekitar 10 meter, ruang di antara pohon kelapa masih dapat dimanfaatkan untuk menanam komoditas lain, seperti jagung, sayuran, vanili, dan berbagai tanaman berumur pendek.

Pola tanam tersebut memungkinkan lahan tetap produktif selama mahasiswa menunggu kelapa memasuki masa produksi.

“Sambil menunggu tanaman kelapa memasuki masa panen, lahan di antara tanaman dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan komoditas pertanian jangka pendek,” ujarnya.

Jerry menilai pengalaman langsung mengelola lahan penting untuk membentuk generasi petani baru yang tidak hanya memahami teknik budidaya, tetapi juga menguasai aspek bisnis.

“Sejak masa perkuliahan, mereka sudah memiliki pengalaman langsung dalam mengelola lahan, menanam, memanen, hingga memahami aspek ekonomi dan kewirausahaan di sektor pertanian,” kata dia.

Dari Agrobisnis Menuju Agroindustri

Jerry mengatakan, tantangan berikutnya adalah bagaimana hasil pertanian tidak berhenti sebagai komoditas mentah. Menurut dia, Indonesia perlu bergerak dari sekadar agrobisnis menuju agroindustri dengan mengolah hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Pendekatan tersebut pula yang kini dikembangkan melalui Royal Agro-Industry (Raya). Perusahaan itu diarahkan tidak hanya mengembangkan komoditas pertanian, tetapi juga membangun rantai pengolahan dan membuka akses pasar bagi petani.

“Petani jangan hanya diberi tahu bagaimana cara menanam. Mereka juga harus tahu apa yang dibutuhkan pasar, berapa harganya, dan ke mana produknya bisa dijual. Kalau informasi itu tersedia dan hasilnya ada yang membeli, petani bisa tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha kecil,” ujar Jerry.

Menurut dia, orientasi ekspor juga penting agar sektor pertanian mampu mendatangkan devisa. Komoditas seperti kelapa, mangga, pisang, manggis, dan porang memiliki peluang dikembangkan menjadi produk bernilai tambah untuk pasar internasional.

Dengan demikian, keuntungan dari sektor pertanian tidak hanya dinikmati pedagang perantara, tetapi juga dapat lebih banyak kembali kepada petani dan daerah penghasil.

Mengubah Citra Petani

Menurut Jerry, rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian juga tidak terlepas dari citra profesi petani yang selama ini dianggap kurang menjanjikan.

Petani, kata dia, masih kerap diasosiasikan dengan pekerjaan yang kotor, berat, dan tidak memberikan masa depan ekonomi yang baik. Persepsi tersebut ikut membuat pendidikan pertanian kurang diminati generasi muda.

“Selama ini, petani masih sering identik dengan pekerjaan yang kotor, jorok, dan miskin. Pandangan seperti inilah yang kemudian membuat Fakultas Pertanian kurang diminati oleh generasi muda,” ujar Jerry.

Padahal, perkembangan teknologi justru membuat sektor pertanian semakin membutuhkan sumber daya manusia berpendidikan dan memiliki kemampuan mengadopsi teknologi.

Karena itu, Jerry mengatakan JHL Foundation memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan pertanian. Harapannya, petani Indonesia pada masa mendatang bukan hanya terampil bercocok tanam, melainkan juga mampu memanfaatkan teknologi, membaca peluang pasar, dan mengembangkan usaha.

“Tujuannya agar petani-petani Indonesia di masa depan merupakan manusia-manusia dengan tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki pengetahuan, dan mampu memanfaatkan teknologi,” katanya.

Jerry juga mengingatkan agar persoalan produktivitas pertanian tidak serta-merta dikaitkan dengan kemampuan intelektual petani.

“Petani itu bukan bodoh. Mereka hanya kekurangan informasi,” ujarnya.

Karena itu, akses terhadap pendidikan, pengetahuan, teknologi, informasi pasar, hingga jaringan pembeli perlu diperluas agar petani mampu mengembangkan usaha pertanian secara lebih modern dan produktif.

Melalui Beasiswa Kelapa, JHL Foundation berharap bantuan pendidikan kepada mahasiswa UBB tidak berhenti sebatas dukungan biaya kuliah. Program tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk membangun perspektif baru bahwa pertanian merupakan sektor yang memiliki prospek ekonomi sekaligus membutuhkan tenaga-tenaga muda berpendidikan.

Keterlibatan mahasiswa dalam pengelolaan lahan juga diharapkan dapat mempertemukan tiga kebutuhan sekaligus, yakni pendidikan, peningkatan produktivitas lahan, dan regenerasi petani.

Dengan model tersebut, mahasiswa pertanian dipersiapkan bukan hanya menjadi sarjana, melainkan menjadi generasi baru petani dan pengusaha pertanian yang memahami teknologi, mampu membaca pasar, mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, serta membangun bisnis yang berorientasi hingga ke pasar ekspor. (*)

Continue Reading

Ekonomi

LSM PRB Minta OJK Periksa BCA Finance Bintaro Serpong Damai Terkait Dugaan Kredit Bermasalah

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memeriksa PT BCA Finance Bintaro Serpong Damai. Permintaan ini terkait kasus kredit kendaraan atas nama Rikson Dablok untuk unit Toyota Fortuner nopol B 1054 PJO yang datanya tidak terdaftar dalam sistem online.

Akibatnya, kendaraan tersebut ditilang oleh polisi. Padahal kredit sudah berjalan hampir 3 tahun dan angsuran lancar.

“Peristiwa ini sudah disampaikan ke BCA Finance dan langsung ke kantor Serpong Damai, tapi tidak ada respon. Karena itu Rikson Dablok memberi kuasa kepada kami dan kami datang ke kantor BCA di Cibinong. Sudah bertemu staf bernama Yeni dan menyerahkan dokumen untuk dipelajari. Sampai hari ini tidak ada titik temu,” ujar Ketua LSM PRB.

Saat di hubungi tlp seluler nya Senin 24 / Agustus 2026 Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan ,permasalahan muncul karena dokumen kendaraan yang dibiayai tidak akurat. Hal itu membuat debitur enggan melanjutkan pembayaran kredit,”terang nya.

“Nasabah akhirnya masuk kredit macet dan kena BI Checking kol 2 , Padahal sebelumnya lancar. Setelah dicek di Samsat, keluar surat bahwa mobil tidak masuk dalam sistem. Ada “dugaan indikasi “ mobil yang dikreditkan adalah mobil bekas dengan dokumen ganda,” jelasnya.

LSM PRB menilai OJK sebagai lembaga pengawas harus menelusuri perbuatan yang diduga dilakukan kreditur nakal.

“Kami minta OJK yang mengawasi BCA Finance untuk periksa hal ini. Bisa jadi kasus ini merugikan masyarakat yang kredit mobil bekas. Sesuai aturan, jangan ada perusahaan yang kebal hukum,” tegasnya.

Johan juga meminta OJK mempertimbangkan status debitur macet. Menurutnya, macet dalam kasus ini bukan karena sengaja tidak bayar, melainkan karena kendaraan ditangkap polisi akibat dokumen tidak terdaftar online.

“Jangan ketika urusan rakyat OJK langsung tindak, pasang BI Checking. Tapi kreditur nakal harus juga ditindak. Nasabah macet karena ada persoalan saat ditangkap polisi dan dokumen mobil bermasalah,” ujarnya.

LSM PRB menegaskan akan terus mengawal kasus ini agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan akibat pembiayaan kendaraan dengan dokumen tidak jelas,”papar nya………Ron

Continue Reading
Advertisement

Trending